Tag: transportasi publik

7cloud.asia – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan tarif layanan Transjabodetabek bertentangan dengan upaya pengendalian pencemaran udara dan transformasi sistem transportasi perkotaan yang selama ini diklaim menjadi prioritas pemerintah.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong perluasan layanan dan infrastruktur transportasi publik Selama beberapa tahun terakhir.

Perluasan infrastruktur transportasi publik ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan mendesak Jakarta dalam mengatasi persoalan kualitas udara yang terus memburuk.

Namun, rencana kenaikan tarif justru berpotensi menghambat peralihan masyarakat menuju transportasi publik dan mendorong kembali penggunaan kendaraan pribadi.

“Rencana kenaikan tarif Transjabodetabek bertentangan dengan upaya Pemerintah Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah dikutip dari laman resmi WALHI.

Baca: Menyoal Kenaikan Tarif TransJakarta

Selama ini, lanjut Aminullah, pemerintah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana transportasi publik untuk menggeser pola mobilitas warga yang didominasi kendaraan pribadi. Namun kebijakan kenaikan tarif justru berpotensi menghambat tujuan tersebut

Persoalan ini menjadi semakin penting mengingat Jakarta masih menghadapi krisis kualitas udara yang serius.

Berdasarkan berbagai pemantauan kualitas udara, Jakarta secara konsisten berada dalam kategori udara tidak sehat dalam sebagian besar hari sepanjang tahun.

Salah satu penyumbang utama pencemaran udara berasal dari sektor transportasi melalui emisi kendaraan bermotor yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan pribadi.

Dalam konteks tersebut, mendorong peralihan moda transportasi dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik merupakan salah satu strategi paling penting untuk mengurangi emisi sektor transportasi.

Baca: Warga Usulkan Tarif TransJakarta Maksimal Rp7000

Terlebih, meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut cakupan layanan Transjakarta telah menjangkau sekitar 90 persen wilayah Jakarta, tingkat penggunaan transportasi publik masih relatif rendah.

Data pemerintah menunjukkan pengguna transportasi publik baru mencapai sekitar 23,4 persen masyarakat Jakarta.

Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama transportasi publik Jakarta saat ini adalah meningkatkan daya tarik layanan agar semakin banyak masyarakat bersedia meninggalkan kendaraan pribadi.

Dalam kondisi demikian, kenaikan tarif justru berisiko menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.

Transjakarta masih menghadapi tantangan besar untuk menarik minat masyarakat. Kenaikan tarif berpotensi menurunkan jumlah pengguna transportasi publik dan mendorong sebagian warga kembali menggunakan kendaraan pribadi.

“Jika hal itu terjadi, maka upaya pengendalian pencemaran udara akan semakin sulit dicapai, dan menjauhkan jakarta dari upaya pengendalian pencemaran udara,” Kata Aminullah.

Baca: Ketimbang Memangkas Subsidi Transportasi Publik, Pemprov DKI Jakarta Diminta Menggali Potensi Parkir

WALHI Jakarta menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat berlindung di balik narasi tingginya beban subsidi transportasi publik.

Transportasi publik tidak dapat dipandang semata sebagai pengeluaran fiskal, melainkan investasi sosial dan ekologis yang menghasilkan manfaat jauh lebih besar bagi kota.

Hal itu mulai dari pengurangan kemacetan, penurunan emisi, peningkatan kualitas udara, hingga penghematan biaya kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung masih memiliki kewajiban untuk menjalankan berbagai mandat perbaikan kualitas udara sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung terkait gugatan pencemaran udara Jakarta.

Salah satu langkah yang seharusnya diprioritaskan adalah mempercepat transformasi sistem transportasi menuju moda yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau bagi seluruh warga.

Pemprov DKI Jakarta seharusnya memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan transportasi publik, bukan justru meningkatkan hambatan bagi masyarakat untuk menggunakannya.

“Di tengah krisis kualitas udara yang terus berlangsung, transportasi publik harus diposisikan sebagai isalah satu nstrumen utama pemulihan lingkungan dan perlindungan kesehatan warga,” tutup Aminullah.

7cloud.asia – Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo mengusulkan penyesuaian tarif transportasi publik di Jakarta, Transjakarta dan Mikrotrans.

Menurut Sugihardjo, setelah melakukan kajian mendalam, pihaknya mengusulkan tarif tunggal Rp5.000 untuk layanan TransJakarta di dalam Jakarta. Kajian itu juga telah dibahas melalui dialog publik bersama berbagai pihak.

“Besarannya untuk yang dalam kota Jakarta kita mengusulkan Rp5.000,” kata Sugihardjo di Balai Kota, Jumat (3/7/2026).

Ia menjelaskan tarif tersebut akan berlaku untuk layanan TransJakarta yang terintegrasi dengan mikrotrans, BRT, maupun non-BRT.

Menurut dia, meski tarif BRT naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000, masyarakat yang sebelumnya harus membayar lebih saat berpindah layanan justru akan diuntungkan.

“Kalau misalnya selama ini Rp3.500 naik BRT terus nyambungnya nggak ke BRT, ke non-BRT, berarti nambahnya berapa? Rp3.500 dua kali kan, jadi Rp7.000. Kalau sekarang dengan Rp5.000 naik apa turun ongkosnya?” papar Sugihardjo.

Baca: Kenaikan Tarif Transjabodetabek Bertentangan dengan Upaya Pengendalian Polusi Udara Jakarta

Selain tarif dalam kota, DTKJ juga mengusulkan tarif penyesuaian TransJabodetabek sebesar Rp10.000.

Menurut dia, dengan tarif tersebut, penumpang TransJabodetabek nantinya juga dapat menggunakan layanan TransJakarta dalam satu skema tarif yang terintegrasi.

“Apalagi nanti kalau misalnya kita mendorong sebetulnya integrasinya bukan sesama moda transportasi jalan, tapi dengan LRT dan MRT,” ungkap Sugihardjo.

DTKJ juga mengusulkan agar layanan Mikrotrans atau angkot pengumpan yang dijalankan Transjakarta tidak lagi digratiskan melainkan dikenakan tarif sebesar Rp2.000.

Menurut Sugihardjo, selama layanan angkutan pengumpan TransJakarta saat ini masih gratis, terdapat kemungkinan jumlah penumpang yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Baca: Menyoal Rencana Kenaikan Harga Tiket TransJakarta

Oleh karena itu, usulan tarif tersebut bertujuan agar data jumlah penumpang Mikrotrans lebih akurat sekaligus mencegah potensi manipulasi data penumpang.

Ia menjelaskan, selama ini ada target kilometer dan jumlah penumpang untuk operasional Mikrotrans. Menurut dia, dengan tarif gratis, jika target jumlah penumpang tidak terpenuhi, dikhawatirkan ada manipulasi data penumpang agar target tetap tercapai.

“Selama ini dalam kontrak antara Transjakarta dan operator ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang. Nah kaitan dengan ini waktu gratis.

Misalnya jumlah penumpangnya kurang, kalau saya jadi operator, ‘Agar target tidak kena potong, saya tapping sendiri saja supaya target terpenuhi’,” katanya.

Kendati demikian, ia menyebut usulan itu masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final. Menurut dia, penyesuaian tarif juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan agar masyarakat tetap nyaman menggunakan transportasi umum.

Baca: Investasi di Sektor Transportasi Publik Berdampak Signifikan pada Ekonomi Kota

“Kami mendorong untuk adanya penyesuaian tarif tapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Nah ini kami sudah usulkan,” ujar Sugihardjo.

Sugihardjo juga menilai kualitas layanan Mikrotrans perlu ditingkatkan. Ia mengaku masih menerima banyak keluhan masyarakat.

Keluhan itu mulai dari armada yang datang bergerombol sehingga waktu tunggu menjadi lama, hingga sopir yang berkendara dengan kecepatan tinggi.

Menurut dia, operator tidak boleh hanya mengejar target operasional tanpa memerhatikan kualitas layanan dan keselamatan penumpang.

“Saya sudah bilang ke Transjakarta, jangan sampai dulu layanan jelek karena kejar setoran, sekarang cuma transformasi saja dari kejar setoran jadi kejar kilometer, kan nggak benar. Nah itu tetap harus pembinaan,” ujar Sugihardjo.