Tag: transportasi publik

  • Metamorfosa Jakarta lewat Penataan Transportasi Publik

    Metamorfosa Jakarta lewat Penataan Transportasi Publik

    7cloud.asia – “Dengan menggunakan angkutan umum atau transportasi publik berarti kita telah menjadi pahlawan, baik bagi lingkungan maupun keuangan negara,” demikian Wakil Menteri ESDM era Pemerintahan SBY. Widjajono Partowidagdo pernah berkata.

    Saat menjabat sebagai Wamen, Pak Widja demikian ia disapa, biasa naik transportasi publik TransJakarta untuk berangkat kerja dari kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ke kantornya di Jalan Thamrin Jakarta Pusat.

    Apa yang disampaikan dan dicontohkan pak Widja ini memang tidak berlebihan. Dengan menggunakan transportasi publik berarti kita mengurangi konsumsi BBM, yang artinya kita membantu negara terkait subsidi BBM yang harus dikeluarkan.

    Naik transportasi publik juga berarti mengurangi jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalanan, sehingga bisa membantu mengurangi kemacetan.

    Menggunakan transportasi publik juga berarti mengurangi jejak karbon atau produksi gas karbondioksida yang kita hasilkan alias mengurangi pencemaran udara. Menurut catatan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, sebanyak 46 persen polusi udara di Jakarta berasal sari sektor transportasi yang pada 2019 didominasi oleh kendaraan pribadi.

    Baca: Stasiun Manggarai diarahkan menjadi stasiun sentral

    Alasan-alasan di atas yang mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan sejumlah pemerintah daerah intensif menggalakkan penggunaan transportasi publik di sejumlah kota besar di Indonesia.

    Upaya Kemenhub untuk mengajak masyarakat menggunakan transportasi publik adalah dengan meningkatkan kinerja transportasi massal di Indonesia agar mudah digunakan, diminati, dan nyaman.

    Salah satunya dilakukan di Jakarta yang sedang bergerak mengintegrasikan seluruh sistem transportasi publik di kawasan Jabodetabek baik bus, KRL, MRT dan belakangan LRT.. 

    Stasiun dan halte bus telah terhubungkan dan konsep JakLingko semakin menunjukkan dampak baik dan manfaatnya bagi masyarakat.

    Pada 2030 mendatang, DKI Jakarta menargetkan 75 persen masyarakat menjadi pengguna transportasi publik yang secara signifikan akan menurunkan polusi dan mengurai kemacetan.

    Baca: Direnovasi, kapasitas Stasiun Tanah Abang akan meningkat tiga kali lipat

    Gerakan besar ini secara bertahap diharapkan akan mengubah pola mobilitas masyarakat dari ketergantungan pada kendaraan pribadi menjadi pengguna transportasi publik.

    “Kehadiran MRT Jakarta merupakan sebuah langkah maju atau titik berangkat yang baik dalam gerakan perubahan iklim mengurangi emisi dalam konteks pengembangan kota. Meskipun demikian, kalau bicara transportasi publik, itu merupakan sebuah ekosistem,” ungkap Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar beberapa waktu lalu seperti dikutip di laman resmi MRT

    William menambahkan, banyak kota besar yang secara signifikan menurunkan tingkat kemacetan meskipun memiliki kepadatan populasi tinggi dengan penggunaan transportasi publik yang maksimal dan tata ruang yang terintegrasi.

    “Sehingga kotanya menjadi nyaman. Jakarta sedang bergerak ke arah sana,” imbuhnya. 

    Baca: Alasan beralih ke mobil listrik

    Secara korporasi, PT MRT Jakarta (Perseroda) telah melancarkan kampanye dan komitmen korporasi terkait sustainability.

    “Dalam setiap kehidupan korporasi kita ingin memasikan bahwa sustainability menjadi bagian dari proses bisnis korporasi. Misalnya pengelolaan sampah di PT MRT Jakarta (Perseroda) sudah bergerak dari 3R, sekarang menuju 7R,” jelas William.

    Selain itu, tambah William, PT MRT Jakarta (Perseroda) juga meluncurkan gerakan bekerja sama dengan 10 perusahaan rintisan yang dua di antaranya bergerak di bidang lingkungan, yaitu jejak.in dan rekosistem.

    Selain itu, pembangunan kawasan di setiap stasiun MRT Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh moda transportasi publik dan pejalan kaki serta pesepeda akan mendorong semakin banyak mobilitas masyarakat menggunakan transportasi publik.

    Sehingga ke depan, penggunaan transportasi publik secara masif akan secara signifikan menurunkan tingkat kemacetan sekaligus mengurangi emisi gas buang dari penggunaan transportasi pribadi yang berlebihan.

     

     

     

     

     

     

  • Penataan Transportasi Publik dan Pembangunan Kawasan Berkonsep TOD Akankah Kurangi Kemacetan di Jakarta?

    Penataan Transportasi Publik dan Pembangunan Kawasan Berkonsep TOD Akankah Kurangi Kemacetan di Jakarta?

    7cloud.asia – Kemacetan dan buruknya kondisi udara di Jakarta seolah menjadi pengingat sudah saatnya Jakarta mengubah paradigma pembangunannya dengan tidak lagi berorientasi pada kendaraan pribadi khususnya mobil dan beralih ke transportasi publik dan sarana lain yang lebih ramah lingkungan.

    Perubahan tersebut tak hanya dalam penyediaan sistem transportasi publik yang memadai, tapi juga konsep pembangunan kota yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi warga Jakarta.

    Konsep ini termasuk penataan kawasan dan integrasi antarmoda transportasi massal di Jakarta.

    Karena alasan inilah, maka PT MRT Jakarta mengembangkan konsep kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) di beberapa stasiun yang ada di fase 1 koridor selatan – utara.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Dilansir di akun PT MRT Jakarta, TOD merupakan kawasan yang dirancang untuk memadukan fungsi transit dengan manusia, kegiatan, bangunan, dan ruang publik yang bertujuan untuk mengoptimalkan akses terhadap transportasi publik sehingga dapat menunjang daya angkut penumpang.

    Dengan konsep kawasan berorientasi TOD ini, PT MRT Jakarta menawarkan keuntungan bagi warga Jakarta, seperti:

    • Mengurangi penggunaan kendaraan, kemacetan jalan, dan polusi udara;
    • Pembangunan yang mendukung pejalan kaki serta gaya hidup sehat dan aktif;
    • Meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan ekonomi;
    • Berpotensi menciptakan nilai tambah melalui peningkatan nilai properti;
    • Meningkatkan jumlah penumpang transit dan keuntungan dari penjualan tiket;
    • Menambah pilihan moda pergerakan kawasan perkotaan.

    Baca: LRT segera dioperasikan, tapi tarifnya dinilai kemahalan

    Dalam pembangunan MRT Jakarta fase 1 koridor selatan – utara ini, Pemprov DKI Jakarta pun telah memberikan mandat kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk menjadi operator utama pengelola kawasan TOD di lima kawasan, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M dan Sisingamangaraja, Istora, dan Dukuh Atas.

    Stasiun Lebak Bulus merupakan stasiun pertama di koridor selatan – utara yang diharapkan dapat menjadi magnet bagi masyarakat penglaju dari daerah penyangga seperti Tangerang Selatan yang banyak beraktivitas di Jakarta.

    Para penglaju ini menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi publik setiap hari dari area permukiman padat sehingga berpotensi berkontribusi pada kemacetan.

    Baca: Penerapan konsep smart city di IKN

    Kehadiran konsep TOD yang memiliki sejumlah fasilitas penunjang mobilitas penumpang serta memiliki sistem transportasi pengumpan dari dan ke area tersebut diharapkan akan meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik berbasis rel kereta ini.

    Dengan demikian, maka secara bertahap masyarakat yang setiap hari bekerja di Jakarta dapat mulai meninggalkan kendaraan pribadi dalam mobilitas sehari-hari mereka.

    Sedangkan kehadiran konsep transportasi publik yang terintegrasi seperti di Dukuh Atas, akan mengatur arus penumpang yang menggunakan lima moda tranportasi berbeda di kawasan ini, yaitu MRT Jakarta, Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta, kereta bandara (railink), kereta komuter (commuterline), dan kereta Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek yang sedang dikembangkan oleh pemerintah.

    Baca: Empat kota di dunia yang sangat memperhatikan pejalan kaki

    Pergerakan manusia ini akan didukung oleh sistem pedestrianisasi kawasan yang dikembangkan dengan konsep TOD, baik berupa infrastruktur pedestrian yang baru maupun upgrade dari yang ada serta ruang-ruang terbuka yang akan dibentuk.

    Pengembangan kawasan Cipete (yang mencakup Stasiun Cipete, Haji Nawi, dan Blok A) akan mendorong kawasan perdagangan yang saat ini tumbuh dengan konsep shopping street serta meningkatkan aksesibilitas di setiap bagian dari kawasan tersebut sehingga penyebaran kegiatan tidak hanya terjadi di jalan utama.

    Peningkatan aksesibilitas tersebut diutamakan untuk pejalan kaki dan non-motorized vehicles baik melalui jalan yang ada maupun menggunakan lahan-lahan milik pribadi melalui metode public use private own. 

    Baca: Slow city, konsep tata kelola kota yang lebih ramah lingkungan

    Pengembangan kawasan transit terpadu atau TOD ini diharapkan menjadikan MRT Jakarta atau moda transportasi publik lainnya sebagai pilihan masyarakat dalam mobilitas sehari-harinya.

    Namun pengembangan kawasan TOD di Jakarta ini telah mengalami deviasi dan seolah-olah itu adalah merek sebuah produk properti. Kawasan berkonsep TOD seolah diartikan sebagai hunian yang dibangun menempel ke stasiun atau fasilitas transportasi publik lainnya, yang ini melenceng dari konsep TOD yang sebenarnya.

    Meski demikian, upaya Pemprov DKI Jakarta tetap mendapat apresiasi. Apa saja yang harus dibenahi dan bagaimana konsep TOD yang ideal akan kami bahas dalam tulisan selanjutnya di 7cloud.asia

    Baca: Gaya hidup selow ala warganya membuat Yogyakarta layak disebut sebagai slow city

     

  • Perumahan di Penyangga Jakarta Tak Dilengkapi Transportasi Publik, Warga Kudu Mikir Beli Kendaraan

    Perumahan di Penyangga Jakarta Tak Dilengkapi Transportasi Publik, Warga Kudu Mikir Beli Kendaraan

    7cloud.asia – Karena alasan ketersediaan lahan, selama puluhan tahun pembangunan perumahan di Jakarta lebih mengarah secara horisontal.

    Hasilnya dalah pembangunan ribuan kawasan perumahan yang tersebar di kota penyangga Jakarta, seperti seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok (Bodetabek)

    Sayangnya, banyak dari perumahan tersebut dibangun dengan kondisi minim sentuhan layanan transportasi publik. 

    Kebijakan satu paket membangun kawasan perumahan dan layanan fasilitas transportasi publik kian jarang dilakukan.

    Di sisi lain, otoritas kota-kota penyangga itu tidak banyak melakukan upaya serius dalam membenahi transportasi publik yang ada.  

    “Akhirnya, saat membeli rumah juga harus memikirkan membeli kendaraan pribadi agar mobilitasnya menjadi lancar,” ujar Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.

    Baca: Ini jadinya jika kendaraan di Jakarta dibatasi

    Di sisi lain, masih belum optimalnya layanan transportasi publik juga membuat orang lebih suka naik kendaraan pribadi.

    Kondisi inilah yang dilakukan para penglaju yang tinggal di daerah peyangga Jakarta tetapi bekerja di Jakarta.

    Kenyamanan menggunakan mobil dan sepeda motor mendukung orang untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh.

    “Semakin jauh jarak yang harus ditempuh, maka semakin besar ketergantungan masyarakat terhadap mobil dan motor,” tulis Rahmad Wandi Putra, Transport Associate ITDP Indonesia dalam artikel Manajemen Pengendalian Lalu Lintas: Pendekatan Terpadu Mengatasi Kemacetan 

    Baca: Apa kabar kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta

    Pendekatan penambahan fasilitas untuk kendaraan bermotor, seperti jalan dan ruang parkir, untuk mengatasi kemacetan sering tidak membuahkan hasil.

    Kebijakan ini justru menyebabkan lingkaran setan masalah kemacetan dan polusi udara yang tidak pernah berakhir.

    Karena itu dibutuhkan pendekatan serius untuk mengatasi kondisi ini. Dalam keterangan tertulisnya kepada 7cloud.asia, Djoko menyebut sebenarnya Negara memiliki cukup uang untuk membereskan hal ini.

    Ia merujuk pada kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang memberikan insentif kendaraan listrik untuk tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp 12,3 triliun.

     

     

    Baca: Malioboro akan dijadikan kawasan rendah emisi

    Namun ia melihat, kebijakan ini tak akan efektif saat layanan transportasi publik masih seperti sekarang.

    “Di mancanegara yang memiliki kebijakan insentif atau subsidi kendaraan listrik bagi kendaraan pribadi, setelah kondisi layanan transportasi umumnya juga sudah bagus,” ujarnya.

    Sementara kondisi di Indonesia yang sekarang masih mengalami krisis angkutan umum. Karena itu pemerintah diminta untuk lebih dulu membenahi transportasi publik. 

    Ia merujuk pada pembenahan KRL Jabodetabek yang berhasil mendongkrak jumlah pengguna secara signifikan.

    Baca: Metamorfsa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Sebelum tahun 2013 pelayanannya sangat buruk. Jadwal sering ngaret, tanpa AC, keselamatan kurang sehingga hanya mampu angkut 350.000 penumpang per hari.

    “Setelah dilakukan pembenahan di banyak hal, dalam kurun 5 tahun penumpang bertambah hingga 1,1 juta penumpang di tahun 2018,” paparnya.

    Ia menambahkan, Kebijakan membenahi angkutan umum tidak hanya diberlakukan di Jakarta, melainkan juga harus dilakukan di daerah penyangga, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

    Karena itu, menurut Djoko, bantuan rutin dari APBD DKI Jakarta setiap tahun ke pemda di Bodetabek untuk beberapa tahun ke depan harusnya difokuskan untuk membenahi layanan transportasi publik di daerah masing-masing.

    Baca: Sejumlah kota di Inggris mulai kembangkan kawasan dengan lalu lintas rendah

  • Kurangi Macet dan Polusi, Jokowi Harap Warga Beralih ke LRT Jabodebek

    Kurangi Macet dan Polusi, Jokowi Harap Warga Beralih ke LRT Jabodebek

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dapat berbondong-bondong untuk memanfaatkan transportasi publik lintas raya terpadu atau LRT Jabodebek.

    Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meresmikan transportasi publik LRT Jabodebek, Senin (28/08/2023), di Stasiun LRT Cawang, Jakarta.

    “Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke transportasi publik seperti LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi,” ujar Jokowi.

    Baca: Sebulan ke depan diterapkan tarif promo LRT Jabodebek, jauh dekat Rp 5000

    Presiden mengungkapkan, sekitar 996 ribu kendaraan yang masuk ke Jakarta setiap harinya dapat memicu polusi dan kemacetan.

    “Kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia. Setiap hari masuk 996 ribu kendaraan ke Jakarta, setiap harinya. Oleh sebab itu, macet, polusi juga selalu ada di Jakarta,” kata Jokowi seperti dilansir laman resmi Setkab.

    Untuk menekan kemacetan dan polusi tersebut, lanjut Presiden, pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan transportasi massal yang ramah lingkungan.

    Baca: 18 Stasiun LRT Jabodebek

    Pemerintah antara lain telah membangun moda raya terpadu (MRT), kereta rel listrik (KRL), bus raya terpadu (BRT), hingga LRT.

    “Kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara? Agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal,” imbuhnya.

    Kapasitas angkut LRT Jabodebek mencapai 740 penumpang dalam kondisi normal, dan sekitar 1300an penumpag dalam kondisi penuh.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan layanan transportasi publik

    Kelebihan LRT Jabodebek adalah tidak melewati perlintasan sebidang dan jadwal yang tepat sehingga bebas macet. 

    Namun, Jokowi mengakui pemanfaatan transportasi publik seperti MRT di Jakarta masih belum optimal. Ia pun berharap masyarakat dapat beralih ke transportasi massal.

    “Sebagai contoh MRT, meskipun setiap hari saya lihat penuh, tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180 ribu penumpang dan hari ini masih 80 ribu, masih ada kapasitas yang belum penuh terisi,” tandasnya.

    Baca: Ini jadinya kalau Jakarta sukses batasi jumlah kendaraan bermotor

  • Mimpi Jokowi Agar Moda Transportasi Publik di Jakarta Bisa Terintegrasi

    Mimpi Jokowi Agar Moda Transportasi Publik di Jakarta Bisa Terintegrasi

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas yang membahas mengenai integrasi moda transportasi publik, Rabu (27/09/2023), di Istana Merdeka, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu Jokowi menekankan, setelah pembangunan moda transportasi publik langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan moda-moda transportasi tersebut.

    Integrasi moda transportasi publik mulai dari moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), hingga kereta cepat ini penting untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna 

    “Setelah ada MRT, LRT, kereta cepat, kemudian ada kereta bandara, yang harus segera diselesaikan adalah bagaimana mengintegrasikan moda transportasi publik ini dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta, bus, taksi online, ojek online,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip laman resmi Setkab.

    Baca: Tak disubsidi, segini tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung

    Oleh karena itu, Jokowi tegaskan, dibutuhkan sebuah sistem yang memudahkan masyarakat, yang akhirnya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan.

    Untuk itu, Jokowi menekankan lima hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pembangunan infrastruktur penghubung antara moda transportasi satu dengan lainnya perlu dipercepat.

    “Percepat pembangunan infrastruktur penghubung. Jembatan penghubung misalnya antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat. Kemudian juga penghubung Stasiun Kereta Api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dengan Dukuh Atas,” ujarnya. 

    Jokowi juga secara mendetil menekankan pentingnya untuk memastikan semua fasilitas itu memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan. 

    Baca: Polusi udara di Jakarta makin parah, pembatasan kendaraan bermotor mendesak dilakukan

    Jokowi juga meminta adanya kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam berganti-ganti moda transportasi.

    Akan sangat bagus, ujarnya, jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah merencanakan dan multimoda transportasi apa yang harus digunakan.

    “Semuanya sudah tersiapkan. Misalnya, pertama, naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampai ke titik tujuan, sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu menunggu-nunggu, karena semuanya sudah terintegrasi,” jelasnya

    Jokowi juga meminta agar sistem pembayaran dapat terintegrasi pada semua moda transportasi. Bahkan ia juga meminta dilakukan kajian terkait pemotongan harga untuk pembayaran langganan.

    Baca: Dengan naik transportasi publik kita mendukung pembangunan berkelanjutan

    “Harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi, dan alat pembayaran tersebut biasa digunakan masyarakat dan dapat digunakan di semua moda transportasi.”

    “Kaji juga mengenai mekanisme pembayaran langganan, diskonnya seperti apa, ini saya  akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal,” ujarnya.

    Jokowi juga memerintahkan segera dilakukan studi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor dan perluasan jalur LRT Kelapa Gading.

    Permintaan ini disampaikan, karena Jokowi melihat  LRT yang sekarang sudah penuh terus.

    “Dan juga pembangunan jalur LRT Kelapa Gading menuju Manggarai, agar cakupan dan jangkauan transportasi massal ini semakin luas,” kata Jokowi.

    Baca: Keterhubungan LRT Jabodebek dengan moda transportasi publik lainnya

    Dia menekankan pentingnya memastikan transportasi publik yang ada ramah bagi penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.

    “Yang terakhir, pastikan moda transportasi kita ramah terhadap pengguna lanjut usia, disabilitas, juga bagi anak-anak dan ibu hamil,” tandasnya.

    Selain Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, ratas membahas transportasi publik ini juga dihadiri sejumlah menteri terkait.

     

  • Integrasi Transportasi Publik di Jakarta, Kunci Penting Agar Masyarakat Tertarik Menggunakaannya

    Integrasi Transportasi Publik di Jakarta, Kunci Penting Agar Masyarakat Tertarik Menggunakaannya

    7cloud.asia – Irwan (55), seorang warga Jakarta mengeluhkan pembangunan sarana transportasi publik kereta api di Indonesia yang dinilainya kurang terintegrasi.

    Ia mempertanyakan cetak biru pengembangan transportais publik, khususnya kereta api di Indonesia, yang menurutnya memunculkan tanda tanya besar. 

    Ia mencontohkan kereta cepat Jakarta-Bandung Whoos yang tak benar-benar sampai ke pusat kota Bandung dan Jakarta.

    Belum lagi lokasi stasiun kereta dan MRT, LRT yang sepertinya kurang direncanakan dengan baik dan tidak terintegrasi dengan transportasi publik lainnya, sehingga membuat pengguna kereta harus berjalan kaki cukup jauh. 

    “Stasiun Sudirman misalnya, ada tiga stasiun tapi beda-beda lokasinya,” ujarnya saat berbincang dengan 7cloud.asia, beberapa waktu lalu

    Baca: Mimpi Jokowi terkait integrasi moda transportasi di Jakarta

    Irwan berharap ke depan pengembangan sarana transportasi publik, khususnya kereta bisa lebih terintegrasi sehingga memudahkan pengguna.

    Integrasi intermoda mulai dari moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), hingga kereta cepat memang masih menjaid mimpi.

    Integrasi ini dinilai penting untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Tak kurang Presiden Jokowi yang menekankan hal ini. 

    Dikutip laman resmi Setkab beberapa waktu lalu, Jokowi mengatakan bahwa setelah MRT, LRT, kereta cepat, kereta bandara beroperasi maka bagaimana mengintegrasikan moda transportasi publik menjadi pekerjaan selanjutnya.

    “Bagaimana mengitegrasikan ini dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta, bus, taksi online, ojek online,” ujar Jokowi saat itu.

    Baca: Stasiun Manggarai bakal jadi stasiun sentral, ini rencana besarnya

    Ditambahkan, butuh sebuah sistem yang memudahkan sehingga masyarakat terdorong menggunakan transportasi publik. 

    Untuk itu, Jokowi menekankan lima hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pembangunan infrastruktur penghubung antara moda transportasi satu dengan lainnya perlu dipercepat.

    Jokowi pun memerintahkan agar pembangunan infrastruktur penghubung dipercepat seperti Jembatan penghubung antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat.

    “Kemudian juga penghubung Stasiun Kereta Api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dengan Dukuh Atas,” ujarnya

    Jokowi juga secara mendetil menekankan pentingnya untuk memastikan semua fasilitas itu memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan.

    Baca: Metamorfosa Jakarta melalui penataan transportasi publik

    Jokowi juga meminta adanya kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam berganti-ganti moda transportasi.

     

    Pendapat serupa diungkapkan Jakarta Properti Institute (JPI) yang menyebut dengan terintegrasinya moda transportasi Jakarta, warga Jakarta diharapkan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik massal. 

    Dilansir di laman resmi JPI, integrasi transportasi publik bisa didefinisikan sebagai proses yang bertujuan menjadikan perjalanan menggunakan berbagai moda transportasi menjadi lebih nyaman dan efisien.

    Diterapkannya integrasi moda transportasi publik dapat memfasilitasi kemudahan dan kenyamanan perjalanan menggunakan dua atau lebih moda transportasi yang berbeda.

    Baca: Salah kaprah pembangunan berkonsep TOD di Indonesia

    Integrasi transportasi publik juga memudahkan penggunaan moda transportasi publik yang berbeda untuk perjalanan yang berbeda.

    Integrasi transportasi merupakan salah satu indikator peningkatan kualitas sarana transportasi publik suatu kota.

    Lantas bagaimana wujud integrasi transportasi di publik Jakarta? Ini ditandai oleh integrasi TransJakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan KRL Commuterline.

    Integrasi transportasi publik di Jakarta juga meliputi integrasi jalur, halte dan stasiun, metode pembayaran, serta tarif integrasi.

    Hanya saja, tarif KRL belum terintegrasi dengan moda transportasi publik lain yang disebutkan di atas.

     

    Baca: Naik transportasi publik berarti membantu tercapainya pembangunan berkelanjutan

    Salah satu contoh bentuk integrasi transportasi publik di Jakarta adalah adanya bus TransJakarta dari berbagai koridor yang telah melintas Stasiun MRT Jakarta, baik jalur layang maupun bawah tanah. 

    Hal ini menentukan kemudahan dan kenyamanan penumpang dalam berganti moda transportasi sepanjang jalur MRT Jakarta. 

  • Catat! Hari Ini Hari Terakhir MRT Jakarta Tawarkan Tarif Khusus

    Catat! Hari Ini Hari Terakhir MRT Jakarta Tawarkan Tarif Khusus

    7cloud.asia – MRT Jakarta menawarkan tarif promo kepada pelanggan sebesar Rp243 pada 23 dan 24 Maret ini.

    Harga khusus ini diberikan MRT Jakarta dalam rangka menyambut Hari MRT 2024 Volume 5 yang bertujuan mendorong warga beralih menggunakan transportasi publik.

    “Peringatan Hari MRT tahun ini, kami canangkan sebagai Hari Naik Transportasi Publik, baik MRT Jakarta, LRT, BRT, Transjakarta, dan MikroTrans,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dalam konferensi pers Festival Hari MRT 2024 di Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

    Namun, untuk dapat menikmati tarif promo dari MRT Jakarta ada beberapa syarat yang ditetapkan. Promo terjangkau ini tersedia dengan kuota terbatas

    Baca: Penumpang MRT cetak rekor saat konser Coldplay

    Tarif khusus hanya berlaku bagi pembeli tiket melalui aplikasi MyMRTJ dan pembayaran menggunakan AstraPay dan Blu by BCA Digital mulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB.

    Tuhiyat menuturkan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan visi dan misi MRT Jakarta sebagai katalis perubahan budaya mobilitas masyarakat perlahan mulai terwujud.

    “Atas nama PT MRT Jakarta (Perseroda), saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-setingginya kepada pemerintah dan masyarakat atas dukungan serta kepercayaan kepada kami,” ujarnya.

    Dia berharap festival tahunan bertemakan Transformasi Berseri, Kota Berkelanjutan ini akan mendorong kesadaran bersama terhadap isu keberlanjutan terutama perlindungan iklim.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Masyarakat diajak beralih ke angkutan publik untuk mendukung Jakarta sebagai kota global sekaligus mewujudkan emisi nol karbon (net zero emission).

    Selain itu, bagi pengunjung festival yang datang ke lokasi dengan menggunakan transportasi publik bisa mengikuti kompetisi di instagram.

    Peserta berkesempatan mendapatkan beragam hadiah sponsor dengan hadiah utama perjalanan ke Jepang dan kartu transportasi publik area Jepang.

    Sejumlah program telah dilaksanakan oleh MRT Jakarta sebelum acara puncak yang berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 23-24 Maret 2024 di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

    Baca: Naik transportasi publik berarti mendukung tercapainya SDGs

    Salah satu acara menarik yakni MRT Connect yang diisi dengan pertunjukan musik oleh Nadhif Basalamah pada Jumat (23/3/2024) di Terowongan Kendal, Dukuh Atas Jakarta Pusat.

  • Moda Makin Beragam, Tapi Warga Jakarta dan Sekitarnya Masih Enggan Gunakan Transportasi Publik

    Moda Makin Beragam, Tapi Warga Jakarta dan Sekitarnya Masih Enggan Gunakan Transportasi Publik

    7cloud.asia – Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik pusat maupun provinsi untuk menata layanan transportasi publik di Jakarta.

    Di samping penyediaan infrastruktur, pemerintah juga sudah berupaya untuk mengajak warga Jakarta untuk menggunakan transportasi publik yang makin beragam demi lingkungan yang lebih baik.

    Misalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki program Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum pada tahun 2022 dan Program Langit Biru.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) juga melakukan uji emisi kendaraan sebagai bentuk dukungan terhadap pengendalian pencemaran udara.
     
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengajak warganya untuk turut menggunakan transportasi publik.

    Baca: Atasi polusi udara dibutuhkan layanan transportasi publik yang berkualitas 

    Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah ini belum optimal dalam mengajak  masyarakat beralih ke transportasi publik?

    Dalam tulisannya di The Conversation, peneliti BRIN Dwiyanti Kusumaningrum menyebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini.

    Pertama, solusi-solusi yang hadir selama ini hanya bersifat jangka pendek, seperti persuasi penggunaan kendaraan listrik, yang juga masih problematik, atau kebijakan ganjil genap dan 4-in-1.

    Meminjam pandangan sosiolog C. Wright Mills dari Columbia University, AS, transportasi publik pada dasarnya bukanlah personal troubles, tetapi merupakan public issues yang perlu mendapat perhatian karena terkait dengan hajat hidup orang banyak.

    Secara struktural, pemerintah perlu membangun tata kelola transportasi publik yang lebih terencana dengan sistematik dan berkelanjutan.

     

    Baca: Penataan transportasi publik di Jakarta

    Sistem kereta rel listrik (KRL) CommuterLine bisa jadi contoh baik. Sistem transportasi berbasis rel warisan dari zaman Belanda ini berhasil mereformasi sistemnya dan menjadi salah satu moda paling diandalkan oleh komuter Jabodetabek.

    Hal ini karena jangkauan KRL Commuter (secara geografis dan ekonomis) bisa dikatakan sangat baik.

    Namun demikian, sistem ini perlu didukung dengan transportasi publik pengumpan yang mendukung mobilitas warga menuju stasiun.

    Misalnya, pemerintah daerah khususnya di wilayah pinggiran dapat mengoptimalkan angkot menjadi pengumpan, sama halnya Jakarta mengoptimalkan mikrotrans sebagai feeder TransJakarta.

    Di samping infrastruktur, kita juga perlu membangun kultur bertransportasi publik. Dari sisi budaya publik, penggunaan transportasi publik akan optimal jika struktur penyediaan layanan transportasi yang aman, inklusif, aksesibel, dan ekonomis sudah berjalan.

    Baca: Sudahkan layanan transportasi publik di Jakarta sudah saling terintegrasi?

    Penggunaan transportasi publik harus jadi bagian dari keseharian masyarakat dan ditanamkan sejak kecil.

    Dalam proses tersebut, proyeksi agar anak-anak terinternalisasi budaya menggunakan layanan transportasi publik sejak dini menjadi sangat krusial.

    Pembudayaan untuk menggunakan transportasi publik sejak dini perlu didukung dengan layanan infrastruktur yang memberi keamanan dan kenyamanan, seperti yang ada di Jepang.

    Kebijakan penyediaan bus sekolah di DKI Jakarta perlu diperluas cakupannya sehingga dapat dinikmati lebih banyak anak-anak usia sekolah di wilayah Jabodetabek.

    Upaya ini menjadi ikhtiar jangka panjang yang perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang lebih pro kepada masyarakat umum. Beriringan dengan kebijakan penanganan polusi udara lainnya, udara bersih yang merupakan hak setiap warga pasti dapat dihirup kembali.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis : Dwiyanti Kusumaningrum dan Anggi Afriansyah (Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)

  • Polusi Udara di Jakarta: Diperlukan Sistem Transportasi Publik yang Berkualitas

    Polusi Udara di Jakarta: Diperlukan Sistem Transportasi Publik yang Berkualitas

    7cloud.asia – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengklaim sumber polusi udara di wilayah Jakarta hampir 70% berasal dari sektor transportasi.

    Sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut polusi udara di Jakarta pada 2023 lalu diperparah oleh fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang.

    Merespons kondisi tersebut, Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberikan beberapa arahan, di antaranya adalah penerapan sistem bekerja dari rumah (work from home) dan modifikasi cuaca untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek.

    Arahan itu memang bisa menjadi salah satu solusi, tapi tidak permanen. Solusi ini tidak menyentuh akar persoalannya, yaitu sistem transportasi publik yang belum memadai.

    Upaya mengurai masalah transportasi publik seharusnya lebih difokuskan untuk menjadi jalan keluar masalah polusi udara Jakarta, tanpa menegasikan sumber-sumber polusi lainnya, seperti limbah pabrik dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU.

    Baca: Penataan transportasi publik di Jakarta

    Kondisi transportasi Jabodetabek
    Selama ini, beberapa pihak menganggap pemerintah cenderung lmenyalahkan masyarakat yang enggan berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

    Hingga saat ini, penduduk Jakarta dan sekitarnya cenderung masih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum dalam melakukan mobilitas.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai sekitar 148 juta kendaraan pada tahun 2022 dan didominasi oleh sepeda motor sebesar sekitar 125 juta unit.

    BPS juga mencatat produksi kendaraan bermotor dalam negeri mencapai 6,18 juta unit pada tahun 2021. Jumlah tersebut naik 42% dari tahun 2020 yang hanya berjumlah 4,35 juta unit.

    Di Jakarta, Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia mencatat jumlah kendaraan bermotor pada 2022 berjumlah sekitar 3,7 juta mobil dan 17,3 juta motor.

    Baca: Pengembangan stasiun Manggarai

    Jumlah ini menunjukkan bahwa jumlah mobil dan motor meningkat sangat drastis berturut-turut sebesar 269% dan 721% dalam waktu dua puluh tahun terakhir. Dapat kita bayangkan betapa eksesifnya jumlah kendaraan bermotor saat ini.

    Di wilayah pinggiran Jakarta seperti Kota Tangerang, Banten, jumlah kendaraan pribadi (mobil dan motor) pada tahun 2022 juga tinggi, yakni mencapai sekitar 3,4 juta kendaraan.

    Sementara itu, jumlah kendaraan bermotor di kota penopang lainnya–Bogor, Depok dan Bekasi–berkisar 6,1 juta kendaraan.

    Dari sisi ekonomi regional, pemerintah daerah mungkin senang dengan banyaknya kendaraan bermotor, karena semakin banyak kendaraan, semakin banyak pula pajak yang dipungut; yang berpengaruh ke besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah.

    Namun dari sisi lingkungan, dapat kita bayangkan jika sekitar 30 juta kendaraan lalu lalang setiap harinya, berapa banyak emisi yang dikeluarkan ke udara?

    Baca: Penataan transportasi publik dan pembangunan kawasan berkonsep TOD

    Transportasi publik belum memadai, kendaraan pribadi pilihan rasional
    Warga Jabodetabek memang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan mobilitas sehari-hari.

    Ini kemungkinan besar disebabkan oleh transportasi publik belum memadai serta mekanisme pembiayaan dan kepemilikan kendaraan pribadi yang kini semakin dipermudah.

    Statistik Komuter tahun 2019 menyebutkan 91,6% komuter Jabodetabek, alias pelaku perjalanan yang keluar-masuk Jakarta setiap hari, tidak memiliki keinginan untuk beralih ke moda transportasi umum.

    Beberapa alasannya adalah waktu tempuh lama, tidak praktis, dan jauhnya akses yang terintegrasi antarmoda transportasi. BPS juga mencatat bahwa 6 dari 10 komuter menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi utama.

    Belum memadainya sistem transportasi publik memantik berbagai siasat yang dilakukan oleh warga, di antaranya adalah mengompreng dan mengandalkan ojek daring, selain membeli dan menggunakan kendaraan pribadi.

    Baca: Tarif LRT dinilai masih kemahalan

    Pemilihan ojek daring sebagai salah satu moda pengumpan juga sering kali dianggap menjadi alternatif, bahkan solusi, dari masalah yang ada.

    Namun, jika kita teliti lebih jauh, kepemilikan kendaraan pribadi dan adanya bisnis ojek daring justru menunjukkan bahwa sistem transportasi publik kita selama ini masih problematik.

    Upaya pemerintah belum efektif. Pembenahan transportasi publik di Jabodetabek sebetulnya bukan hal baru. Sudah banyak upaya untuk membangun dan memperbaikinya.

    Misalnya, DKI Jakarta sudah memiliki JakLingko, sebuah sistem transportasi terintegrasi mapan yang menggabungkan TransJakarta, minitrans (BRT) dan mikrotrans (non-BRT) sebagai moda pengumpan (feeder).

    Berbagai proyek infrastruktur besar seperti Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT dan Lintas Raya Terpadu (LRT) juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik massal di Jakarta.

    Baca: Integrasi transportasi publik penting

    Pertanyaannya, meski moda transportasi publik di ibu kota semakin beragam, apakah jalurnya sudah cukup menjangkau semua wilayah dan sistem pengumpannya sudah mendukung konektivitas dengan wilayah pinggiran?

    Di samping penyediaan infrastruktur, pemerintah juga sudah berupaya untuk mengajak warga untuk menggunakan transportasi publik demi lingkungan yang lebih baik.

    Misalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki program Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum pada tahun 2022 dan Program Langit Biru.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) juga melakukan uji emisi kendaraan sebagai bentuk dukungan terhadap pengendalian pencemaran udara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengajak warganya untuk turut menggunakan transportasi publik.

    Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, lalu mengapa belum optimal dalam merayu masyarakat beralih ke transportasi publik? Kita ikuti di tulisan selanjutnya.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis : Dwiyanti Kusumaningrum dan Anggi Afriansyah (Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)

  • Pemprov DKI Jakarta Targetkan 55 persen Warganya Gunakan Transportasi Publik

    Pemprov DKI Jakarta Targetkan 55 persen Warganya Gunakan Transportasi Publik

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024-2044 mengupayakan agar 55 persen penduduknya menggunakan transportasi publik.

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, dengan 55 persen penduduk dapat menggunakan transportasi publik ketika bepergian atau beraktivitas sehingga kemacetan dan polusi udara dapat dikendalikan.

    “Tujuan pembangunan yang akan dicapai yaitu menciptakan kota yang berorientasi transit dan digital,” kata Heru di Jakarta, Kamis (1/8/2024) dikutip Antaranews.com

    Budi mengatakan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70 persen penduduk di Jakarta dapat berkegiatan di simpul transportasi publik.

    “Kami ingin mewujudkan 55 persen perjalanan penduduk menggunakan transportasi publik serta mendukung pola mobilitas dan aktivitas kota ke arah digital,” tuturnya saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Selain itu, dalam Raperda RTRW 2024-2044, Pemprov DKI juga berupaya menciptakan hunian yang layak dan berkeadilan serta lingkungan mandiri.

    Menurut dia, lingkungan mandiri yang dimaksud, yaitu dengan mengembangkan hunian vertikal, merevitalisasi RW kumuh serta memenuhi kebutuhan dasar di seluruh Jakarta.

    “Kami juga ingin mewujudkan pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi dengan Bodetabekjur (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur) melalui kota yang adaptif, terhadap ancaman perubahan iklim, pengendalian gas rumah kaca dan lainnya,” katanya.

    Budi menambahkan, khusus untuk wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengembangkan serta mewujudkan kawasan keberlanjutan dengan ekonomi kelautan serta meningkatkan pariwisata.

    “Raperda RTRW ini juga mengakomodir proyek strategis nasional,” katanya.

    Baca: Stasiun Manggarai diarahkan jadi stasiun sentral transportasi publik

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan bahwa Raperda RTRW itu selanjutnya akan dibahas DPRD dan nantinya akan diparipurnakan kembali.

    “Setelah kami terima nantinya raperda tersebut selanjutnya akan dibahas oleh dewan,” kata Zita.

    Pemprov DKI Jakarta mencatat, pengguna transportasi publik di Jakarta hanya sekitar 4 juta orang atau dipresentasikan mencapai 18,86 persen pada 2023.

    “Di 2023, sekitar 21.750.000 data perjalanan di Jakarta, yang sudah menggunakan transportasi publik sekitar 4 juta. Jadi kalau dipresentasikan hanya dapat 18,86 persen,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syaripudin dalam diskusi Publik Institut Studi Transportasi (INSTRAN) dilansir Kompas.com.

    Syaripudin menuturkan, Pemprov DKI berencana meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum hingga mencapai 30 persen di 2030.