7cloud.asia – Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menetapkan status waspada bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi terjadi di daerah ini pada musim kemarau.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purwakarta Heryadi Erlan, di Purwakarta, Sabtu (2/8/2025) mengatakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.3/1730-BPBD/2025 terkait kewaspadaan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Surat edaran tertanggal 29 Juli 2025 tersebut ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta, termasuk para camat dan masyarakat di wilayah ini.
Menurut dia, surat edaran itu diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana pada musim kemarau.
Sebagai tindak lanjut dari surat edaran itu, kata dia, BPBD Purwakarta telah dan akan melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan.
Salah satunya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi vertikal dan kewilayahan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan karhutla.
Monitoring berkala akan dilakukan untuk mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peran serta masyarakat menjadi fokus utama.
Selain itu, juga dilakukan pemetaan dan deteksi dini, sosialisasi dan edukasi serta sigap melakukan pencegahan dan pemadaman.
Berdasarkan data BPBD Purwakarta, terdapat 11 kecamatan di daerah tersebut yang sering dilanda karhutla, di antaranya Kecamatan Bungursari, Jatiluhur, Sukatani, Purwakarta, Darangdan.
Kemudian Kecamatan Babakancikao, Campaka, Wanayasa, Plered, Kiarapedes, dan Pasawahan.
Adapun daerah yang sering dilanda kekeringan di antaranya Kecamatan Bojong, Cibatu, Darangdan, Kiarapedes, Maniis, Sukasari, Tegalwaru, dan Wanayasa.
7cloud.asia – Jubir Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, Senin (22/12), mengatakan, kekeringan diperkirakan mempengaruhi lebih dari 4,6 juta orang di Somalia, sekitar seperempat dari populasi negara tersebut.
Xinhua melaporkan, Selasa, mitra-mitra PBB mengindikasikan bahwa setidaknya 120.000 orang mengungsi antara September dan Desember 2025, seiring dengan melonjaknya harga air, makanan yang semakin langka, hewan ternak yang mati, dan mata pencaharian yang runtuh.
Dujarric mengatakan bahwa sektor pendidikan juga terdampak parah, dengan lebih dari 75.000 murid terpaksa putus sekolah di seluruh negeri.
Dujarric menyebutkan bahwa musim kemarau yang akan datang, antara Januari hingga Maret, diperkirakan akan kian memperparah kondisi kekeringan di negara itu.
Kekeringan tersebut dapat meningkatkan kelangkaan air dan menyebabkan makin tingginya angka kematian ternak, sehingga risiko kerawanan pangan di banyak wilayah negara itu berpotensi ikut meningkat.
Pihak berwenang meminta bantuan mendesak untuk menghindari kemungkinan kolapsnya mata pencaharian penggembalaan dan pertanian serta mencegah jatuhnya korban jiwa yang sebenarnya dapat dihindari.
PBB memperingatkan bahwa empat bulan ke depan akan sangat krusial, karena musim hujan berikutnya diperkirakan baru akan tiba pada April 2026.
PBB dan mitra-mitra kemanusiaannya pun telah dikerahkan untuk mendukung penilaian situasi, memetakan stok pasokan yang tersedia, dan mengoordinasikan respons darurat di seluruh sektor air, pangan, gizi, kesehatan, dan tempat penampungan.
Dujarric menyebut bahwa Dana Tanggap Darurat Pusat PBB telah mengalokasikan dana sebesar 10 juta dolar AS (satu dolar AS sekitar Rp16.767) pada akhir November, namun dukungan tambahan yang jauh lebih besar masih sangat dibutuhkan.
7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan adanya potensi fenomena anomali iklim El Nino yang akan melanda Indonesia pada tahun 2026 ini.
Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (4/3/2026) BMKG telah merilis prediksi terbaru musim kemarau tahun 2026 yang diperkirakan akan datang lebih awal, dengan sifat yang lebih kering dari normalnya, serta akan berlangsung lebih lama.
Sementara itu, La Nina lemah yang melanda Indonesia sejak Oktober 2025 lalu dikonfirmasi telah berakhir pada bulan Februari 2026.
Deputi bidang Klimatologi BMKG Ardhasena mengingatkan, mengacu pada prediksi terbaru ini maka semua pihak untuk menetapkan langkah-langkah dan program mitigasi, antisipasi, serta serta pijakan jangka panjang untuk berbagai sektor yang terdampak iklim.
“Mengenai perkembangan El Nino-Southern Oscillation (ENSO) 2026. El Nino pada saat ini berada dalam fase Netral atau ENSO berada dalam fase Netral. Dan, El Nino berpeluang terjadi mulai di pertengahan tahun 2026,” katanya dalam konferensi pers BMKG: Update Prediksi Musim Kemarau 2026 di Indonesia yang dipantau di kanal Youtube BMKG, Kamis (5/3/2026).
“Pemantauan yang dilakukan BMKG terhadap anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan bahwa pada Februari 2026, fenomena La Nina lemah telah berakhir. Dan kondisi ENSO sekarang berada pada fase Netral dengan indeks -0,28,” paparnya.
Sementara dari pemantauan suhu muka laut di Samudra Hindia, lanjutnya, menunjukkan kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) Netral dengan indeks +0,4.
Ardhasena menjelaskan, kondisi Netral ENSO diprediksi akan berlangsung hingga Juni 2026. ENSO merupakan fenomena iklim yang berperan besar terhadap cuaca dan iklim dunia, termasuk Indonesia.
“Selanjutnya mulai pertengahan tahun 2026, menurut prediksi kami menyatakan terdapat peluang sebesar 50-60 persen terjadi El Nino dengan kategori Lemah-Moderat,” ucap Ardhasena.
“Sementara kondisi Indian Ocean Diploe diprediksi tetap Netral sepanjang tahun 2026,” tambahnya.
El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Pasifik Tengah Ekuator lebih hangat dari biasanya, yang dapat mengurangi curah hujan di Indonesia, terutama jika suhu perairan Indonesia dingin.
Hal ini mengakibatkan awan yang mengandung air hujan menjauh dari wilayah Indonesia sehingga risiko terjadi kekeringan meningkat
Ardhasena memaparkan, awal musim kemarau di Indonesia untuk tahun 2026 pada umumnya terkait erat dengan peralihan Angin Baratan atau Monsun Asia menjadi Angin Timuran atau yang dikenal sebagai Monsun Australia.
Dipaparkan, dari 699 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, terdapat 144 ZOM atau 16,3 persendari ZOM keseluruhan, akan memasuki musim kemarau pada bulan April 2026.
Kondisi ini meliputi Pesisir Utara Jawa bagian Barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian kecil Bali, sebagian besar Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagian kecil Kalimantan Selatan, dan sebagian kecil Sulawesi Selatan.
Sementara itu, sebanyak 184 ZOM atau 26,3 persen dari total ZOM, diprediksi memasuki musim kemarau di bulan Mei 2026.
Ini meliputi, sebagian Sumatra, Jawa bagian Barat, sebagian kecil Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Bali, sebagian kecil NTB, Kalimantan bagian Selatan, sebagian kecil Sulawesi, sebagian kecil Maluku, dan sebagian Pulau Papua.
Dan, sebanyak 163 ZOM atau 23,3 persen dari keseluruhan ZOM diprediksi mulai masuk musim kemarau pada bulan Juni 2026. Yang meliputi sebagian besar Sumatra, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian kecil Pulau Papua.
Jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata klimatologi sebagai base line-nya, awal musim kemarau 2026 yang akan kita hadapi ini diprediksi maju. Itu di sebanyak 46,5 persen dari keseluruhan Zona Musim atau 325 Zona Musim.
“Sama dengan kondisi normalnya, yaitu di sekitar 173 Zona Musim atau 24,7 persen. Dan mundur di sebanyak 72 Zona Musim atau 10,3 persen dari keseluruhan Zona Musim,” papar Ardhasena.
“Selanjutnya, mengenai sifat hujan musim kemarau 2026 ini secara umum kami prediksi bersifat bawah normal atau lebih kering dari biasanya,” sambungnya.
7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 di Indonesia pada Agustus mendatang. Masyarakat dan aparatur daerah diimbau waspada.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani kepada wartawan di komplek Gedung MPR/DPR Senin (13/04/2026).
Dia menerangkan Indonesia akan memasuki fenomena El Niño dengan intensitas lemah hingga moderat pada Juli. Kondisi ini memperkuat terjadinya musim kemarau hingga mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.
“Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan akan dirasakan di banyak daerah,” ungkap Faisal.
Potensi kekeringan yang paling terdampak dan paling panjang adalah wilayah yang berada di selatan garis khatulistiwa.
Karena itu BMKG mengajak masyarakat beserta aparatur daerah untuk mewaspadai serta melakukan mitigasi terhadap potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau panjang.
BMKG menyebut ada enam provinsi yang diprediksi paling terdampak, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
7cloud.asia – Fenomena Godzilla El Nino akan melanda Indonesia pada tahun 2026 ini. Masyarakat diimbau mewaspadai fenomena ini, mengingat kekuatan panasnya jauh lebih besar dari El Nino biasa.
Dalam kondisi normal, El Nino sendiri merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur.
Saat fenomena El Nino menguat, pola pembentukan awan dan hujan ikut berubah. Awan cenderung terkonsentrasi di wilayah Samudra Pasifik.
Hal ini mengakibatkan wilayah seperti Indonesia justru mengalami pengurangan awan dan curah hujan. Inilah yang kemudian memicu musim kemarau yang lebih panjang dan kering.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui akun instagram resminya menyebut fenomena El Nino yang akan melanda Indonesia pada tahun ini disebut “Godzilla” karena skalanya yang besar dan dampaknya yang tidak bisa dianggap ringan.
Profesor Riset di Pusat Penelitian Iklim dan Atmosfer pada BRIN, Erma Yulihastin menjelaskan fenomena ini disebut berpotensi meningkatkan suhu hingga sekitar 1,5 hingga 2 derajat Celsius.
“Kenaikan ini memang tidak terjadi secara instan, tapi akan terasa seiring penguatan fenomena yang dimulai dari awal kemunculannya,” kata Erma.
Selanjutnya Erma menerangkan fenomena El Nino ini diprediksi akan terjadi bersamaan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif, yang semakin memperkuat dampaknya di Indonesia.
IOD positif ditandai dengan pendinginan suhu permukaan laut di sekitar wilayah barat Indonesia, terutama dekat Sumatra dan Jawa. Hal ini menyebabkan pembentukan awan semakin berkurang di wilayah tersebut, sehingga curah hujan menurun drastis.
Adanya fenomena El Nino kuat dan IOD positif inilah, lanjut Erma, yang membuat musim kemarau menjadi lebih panjang, lebih panas dan lebih kering dari biasanya.
Kemunculan El Nino sebenarnya sudah mulai terlihat pada April 2026. Pada fase awal ini, curah hujan masih bisa terjadi, terutama hingga akhir Maret.
Namun memasuki April, intensitas hujan diprediksi mulai berkurang secara bertahap. Awan semakin sedikit, dan kondisi cuaca akan beralih menjadi lebih kering.
Inilah yang menjadi tanda awal masuknya periode kemarau yang lebih ekstrem dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Prof Erma juga menjelaskan meski bulan ini El Nino sudah mulai muncul, namun kondisi cuaca tidak langsung berubah drastis. Hingga akhir April, hujan masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Namun setelah April, intensitas hujan diperkirakan akan mulai berkurang secara signifikan. Kemudian kondisi cuaca akan semakin kering dan terasa sangat panas di siang hari.
Meski demikian, Prof Erma menegaskan dampak fenomena Godzilla El Nino initidak akan dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Di bagian selatan ekuator, seperti sebagian besar Pulau Jawa dan Sumatra, lebih mendominasi kondisi kering. Sehingga dapat memicu kekeringan, suhu udara yang lebih panas, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Sedangkan di bagian utara ekuator, seperti sebagian Kalimantan dan Sumatra bagian utara, justru ada kemungkinan terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan berpotensi memicu banjir.
Kemunculan El Niño di Tanah Air nyaris selalu menimbulkan dampak serupa: musim kemarau jadi lebih panjang, curah hujan berkurang, hingga risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat.
Namun, penelitian kami menunjukkan bahwa dampak El Niño tak berhenti pada persoalan cuaca dan ketersediaan air saja. Fenomena iklim ini juga menimbulkan polusi akibat perubahan dinamika atmosfer.
Dalam strategi kesiapsiagaan bencana, pemerintah sepatutnya memperhatikan perburukan kualitas udara akibat perubahan iklim karena akan memengaruhi kesehatan masyarakat secara langsung.
Kadar PM2,5 meningkat selama El Niño
Salah satu indikator utama kualitas udara adalah konsentrasi PM2,5. Partikel debu berukuran sangat kecil (kurang dari 2,5 mikrometer) ini dapat masuk hingga ke bagian terdalam paru-paru, bahkan mencapai sistem peredaran darah.
Paparan PM2,5 telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan, asma, dan penyakit paru kronis. Lebih dari itu, PM2,5 juga bisa menyebabkan penyakit pembuluh darah-jantung, stroke, hingga kematian dini.
Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini dapat bertahan lama di atmosfer dan berpindah jauh dari sumber emisinya.
Di Asia Tenggara, kadar PM2,5 selama musim kemarau biasanya meningkat akibat kombinasi emisi kendaraan, aktivitas industri, pembakaran biomassa, dan kebakaran hutan.
Selama episode El Niño 2023–2024 di Asia Tenggara, hampir seluruh kota besar yang kami amati memiliki kualitas udara yang tidak memenuhi pedoman harian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Di Jakarta dan Hanoi, Vietnam, misalnya, tingkat ketebalan polusi melebihi 100 mikrogram per meter kubik (µg/m³).
Atmosfer juga berperan kendalikan PM2,5
Penelitian kami menunjukkan bahwa sumber emisi bukan satu-satunya faktor yang menentukan tinggi-rendahnya konsentrasi PM2,5. Kami menemukan bahwa perubahan dinamika monsun berperan penting dalam mengendalikan konsentrasi PM2,5.
Monsun merupakan sistem sirkulasi atmosfer musiman yang memengaruhi arah dan kekuatan angin di kawasan Asia Tenggara. Dalam kondisi normal, monsun mengangkut dan menyebarkan polutan sehingga tidak menumpuk pada satu wilayah tertentu.
Selama El Niño, perubahan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengubah karakteristik monsun dan pola sirkulasi atmosfer regional. Perubahan tersebut memengaruhi kemampuan atmosfer dalam mengencerkan dan membawa polutan.
Akibatnya, konsentrasi PM2,5 dapat meningkat bahkan ketika perubahan sumber emisi tidak terlalu besar. Dengan kata lain, kualitas udara tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak polutan dilepaskan ke atmosfer, tetapi juga bagaimana kondisi atmosfer mengendalikan pergerakan polutan tersebut.
Gangguan kesehatan akibat polusi meningkat
Temuan ini membantu menjelaskan mengapa beberapa wilayah di Asia Tenggara mengalami penurunan kualitas udara selama El Niño, meskipun tidak selalu disertai peningkatan emisi yang signifikan.
Bagi masyarakat Indonesia, kondisi ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat polusi udara bersamaan dengan risiko kekeringan dan kebakaran.
Temuan kami juga menunjukkan bahwa dampak El Niño terhadap kualitas udara tidak terbatas pada PM2,5.
Hasilnya, konsentrasi nitrogen dioksida (NO2) di wilayah perkotaan tetap berada pada level tinggi sepanjang periode pengamatan dan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan pada musim hujan.
Akibatnya, masyarakat rentan terpapar berbagai jenis polutan udara secara bersamaan—baik partikulat maupun polutan gas—yang sama-sama berisiko menimbulkan dampak kesehatan.
Pentingnya peringatan kesehatan dini
Dari perspektif kesehatan masyarakat, peningkatan risiko paparan polutan udara selama El Niño menuntut kesiapan sistem kesehatan yang lebih adaptif.
Fasilitas layanan kesehatan dapat mengantisipasi kemungkinan peningkatan kasus penyakit pernapasan dan kardiovaskular yang sering dikaitkan dengan paparan polusi udara.
Selain itu, tenaga kesehatan di tingkat layanan primer perlu memiliki akses terhadap informasi kualitas udara yang mudah dipahami dan dapat digunakan dalam komunikasi risiko kepada masyarakat. Hal ini penting terutama bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Edukasi mengenai langkah perlindungan sederhana juga dapat membantu mengurangi risiko kesehatan. Contohnya, membatasi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk dan memperhatikan informasi kualitas udara harian.
Integrasi antara informasi iklim, kualitas udara, dan sistem kesehatan juga dapat mendukung kesiapsiagaan yang lebih proaktif, bukan hanya responsif.
Karena itu, peringatan dini El Niño seharusnya tidak hanya sebatas peringatan cuaca, tetapi juga peringatan kesehatan. Semakin dini risiko kualitas udara diantisipasi, makin besar peluang untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan yang sebenarnya bisa dicegah.
7cloud.asia – Memasuki pekan kedua bulan Juni 2026, sejumlah daerah di Indonesia dilaporkan mulai mengalami kekeringan dan krisis air bersih.
Menurut rangkuman perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia yang disusun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kekeringan pertama terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Sebanyak 120 jiwa di Desa Kedungbenda, Kecamatan Nusawungu, dan 398 jiwa di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruklegi, terdampak kekeringan.
Hingga Jumat (12/6/2026), BPBD Kabupaten Cilacap telah mendistribusikan 10.000 liter air bersih kepada warga terdampak serta melakukan koordinasi lintas sektor secara berkala untuk memantau kondisi dan memastikan pasokan sumber air tetap terpenuhi di tengah musim kemarau.
Kekeringan juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana 372 jiwa terdampak kekeringan di Desa Kutalanggeng, Kecamatan Tegalwaru.
BPBD Kabupaten Karawang telah menyalurkan bantuan air bersih dengan mengerahkan dua unit mobil tangki, masing-masing berkapasitas 5.000 liter, pada Jumat (12/6/2026).
Selain itu, kekeringan juga melanda dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. BPBD Kabupaten Bogor melaporkan sebanyak 517 jiwa di Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, dan 217 jiwa di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, terdampak kekeringan.
BPBD setempat menyalurkan air bersih serta mengisi penampungan dan toren warga terdampak. Pada Jumat (12/6/2026), penyaluran kembali dilakukan sebanyak 5.000 liter ke dua desa tersebut.
Sementara kebakaran lahan juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Di -rovinsi Aceh, kebakaran lahan perkebunan terjadi di Desa Alur Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, pada Jumat (12/6) pukul 16.32 WIB.
BPBD Kabupaten Bener Meriah mengerahkan dua unit armada pemadam kebakaran dari posko 03 dan 04 untuk menangani kebakaran lahan seluas dua hektare.
Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar satu jam dan dilanjutkan dengan proses pendinginan. Penyebab kejadian masih dalam penyelidikan.
Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau, sementara wilayah lainnya masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang masih dapat terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Masyarakat di wilayah rawan kekeringan diharapkan melakukan penghematan penggunaan air dan memanfaatkan sumber daya air secara bijak.
Selain itu, warga diminta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.
7cloud.asia – Pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipatif menyusul prediksi musim kemarau yang akan lebih panjang di tahun 2026. Mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih, hingga mitigasi dampak kekeringan di sektor pertanian dan kesehatan masyarakat.
“Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak di berbagai sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih,” kata Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2026).
Pekan lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sedikitnya tiga kabupaten di Pulau Jawa mengalami krisis air bersih, yakni di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat.
Akibat kekeringan, total lebih dari 1.600 warga terdampak akibat berkurangnya ketersediaan air bersih. Terkait hal itu, Puan meminta Pemerintah tak hanya menyalurkan bantuan air bersih tetapi juga menyiapkan infrastruktur jangka panjang.
“Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan (rainwater harvesting) dan membuat sumur resapan,” tuturnya.
Puan juga mendorong Pemerintah untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah mengatasi kekeringan. Termasuk kepada petani karena krisis air biasanya berdampak signifikan di sektor pertanian.
“Instansi terkait, termasuk Pemda bersama kelompok tani harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari pendekatan yang paling tepat karena setiap daerah belum tentu sama tantangannya,” jelas Puan.
Menurut Puan, langkah antisipasi harus dilakukan sedini mungkin mengingat BMKG telah memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih panjang sehingga berpotensi kekeringan yang terjadi akan semakin meluas. Kemarau lebih panjang tersebut disebabkan oleh fenomena El Nino.
BMKG memprediksi musim kemarau dapat berlangsung hingga 7 bulan di sebagian besar wilayah Indonesia serta berpotensi memicu kekeringan dan krisis air. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.
Selain kekeringan, kemarau panjang juga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kian meluas. Untuk itu, Puan meminta Pemerintah menyiapkan berbagai upaya untuk mengatasi dampak kekeringan dan karhutla.
“Data BMKG tidak boleh berhenti sebagai informasi sektoral, tetapi harus menjadi dasar penyusunan langkah antisipatif di bidang pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, perlindungan sosial dan lingkungam, terutama bagi kelompok rentan,” paparnya.
Puan menilai, informasi mengenai cuaca harus diterjemahkan menjadi langkah mitigasi yang terukur sebelum dampak dirasakan masyarakat.
“Karena keberhasilan Negara menghadapi musim kemarau tidak dapat diukur hanya dari kemampuan merespons ketika kebakaran hutan, krisis air, atau gangguan kesehatan sudah terjadi,” jelas Puan.
“Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh risiko-risiko tersebut dapat ditekan sebelum berkembang menjadi krisis yang membebani masyarakat dan keuangan negara,” imbuh mantan Menko PMK itu.
Dalam konteks ini, Puan menyebut harus ada koordinasi lintas lembaga/kementerian yang berbasis pada skenario risiko yang sama.
“Prediksi iklim yang tersedia berbulan-bulan sebelum puncak kemarau sesungguhnya merupakan kesempatan bagi Negara untuk menunjukkan kapasitas tata kelola yang lebih preventif,” ungkap Puan.
“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil Pemerintah didasarkan pada perencanaan risiko yang matang,” sambungnya.
Puan juga meminta agar setiap Pemda siaga bergerak begitu warga terdampak kekeringan dan karhutla membutuhkan bantuan. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
“Langkah antisipasi harus dibarengi dengan pemenuhan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan akibat kekeringan maupun yang terkena dampak karhutla,” tutup Puan.
7cloud.asia – Musim kemarau mulai memasuki fase kritis. Memasuki Juli 2026, sejumlah wilayah Indonesia diprediksi mencapai puncak musim kering, dengan ancaman berkurangnya cadangan air, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk tidak menunggu dampak terjadi sebelum melakukan antisipasi.
Puncak kemarau dipastikan tidak datang bersamaan di seluruh Indonesia. Berdasarkan pembaruan data BMKG pada Juni 2026, sebanyak 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah Indonesia diperkirakan memasuki puncak kemarau pada Juli.
Sejumlah wilayah yang diperkirakan mencapai puncak musim kemarau pada Juli 2026 meliputi:
Sebagian wilayah Sumatra
Sebagian kecil Kalimantan
Sebagian kecil Pulau Jawa
Nusa Tenggara Timur bagian selatan
Sulawesi Barat bagian utara
Sulawesi Tengah bagian barat
Sebagian kecil Maluku
Papua Barat Daya bagian selatan
Papua Barat bagian tengah
Papua bagian timur
Ancaman terbesar diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Pada periode tersebut, BMKG memprediksi 369 Zona Musim atau sekitar 48,84 persen wilayah Indonesia berada di puncak kemarau.
Kondisi baru akan berangsur menurun pada September dengan perkiraan 169 Zona Musim atau sekitar 25,41 persen wilayah mengalami puncak kemarau.
BMKG menjelaskan, puncak musim kemarau merupakan fase ketika curah hujan berada pada titik terendah dalam satu musim. Pada periode ini, hari tanpa hujan cenderung lebih panjang sehingga tekanan terhadap ketersediaan air semakin besar.
Risiko tidak berhenti pada persoalan air. Wilayah dengan sumber daya air terbatas berpotensi menghadapi kekeringan meteorologis.
Sementara kawasan dengan vegetasi kering dan lahan gambut menghadapi ancaman meningkatnya kebakaran hutan dan lahan.
Kondisi ini menjadi ujian bagi kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya air, menjaga sektor pertanian, serta melindungi masyarakat dari dampak iklim yang semakin sulit diprediksi.
BMKG mengingatkan karakteristik kemarau berbeda di setiap wilayah karena dipengaruhi kondisi geografis dan dinamika atmosfer. Karena itu, langkah antisipasi tidak bisa dilakukan dengan pola yang sama di seluruh daerah.
Masyarakat juga diminta aktif memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim. Sebab, prediksi musim dapat berubah mengikuti perkembangan atmosfer yang terus bergerak.
Di tengah ancaman kemarau panjang, kesiapan menjadi kunci agar musim kering tidak berubah menjadi krisis baru.
7cloud.asia – Kementerian Kehutanan mencatat ada sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis di Indonesia yang memerlukan penguatan upaya rehabilitasi guna menanggulangi dampak degradasi lahan dan kekeringan.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam acara “Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan” di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pemulihan belasan juta hektare lahan kritis tersebut mendesak untuk menjaga kelestarian lingkungan.
“Data lahan kritis di Indonesia mencatat sejak 2024 terdapat sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis yang terdiri dari 6,6 juta hektare di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare di luar kawasan hutan,” kata dia.
Rohmat mengatakan bahwa besarnya angka luasan tersebut menjadi alarm bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, beserta seluruh pemangku kepentingan untuk mempererat kolaborasi dalam memulihkan daya dukung alam.
Langkah pelestarian yang menjadi fokus prioritas di antaranya optimalisasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), penjagaan persentase tutupan hutan, serta penerapan praktik pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Rohmat secara khusus meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap fenomena iklim El Nino 2026 yang diprediksi akan berlangsung dengan durasi waktu yang lebih cepat dan lebih lama di tanah air.
Kekhawatiran tersebut didasarkan pada data kumulatif peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari hingga Mei 2026 yang tercatat telah menghanguskan area seluas 81.000 hektare di berbagai wilayah.
“Ini kalau dibandingkan dengan periode yang sama pada lima tahun sebelumnya ternyata lebih besar. Jadi ini membuktikan bahwa kita harus mewaspadai El Nino pada tahun ini,” ungkapnya.
Adapun data lapangan dari kementerian itu selaras dengan hasil analisis iklim dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang mencatat adanya peluang intensitas El Nino kategori kuat mencapai 62 persen.
Sedangkan peluang El Nino kategori moderat sebesar 98 persen mulai pertengahan tahun ini.
Fenomena El Nino ini diperkirakan membuat akumulasi curah hujan di 482 zona musim atau mencakup 56,18 persen luas daratan Indonesia berada pada kategori bawah normal atau jauh lebih kering dari kondisi biasanya.
Durasi musim kemarau tahun ini juga diprediksi berlangsung lebih panjang, dengan puncak kekeringan yang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang melanda 369 zona musim.
Memasuki bulan Juli, pergerakan kemarau akan terjadi di 66 zona musim lainnya yang meliputi Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, hingga Maluku Utara
Rohmat juga menekankan selain mengantisipasi dampak El Nino tahun ini, skema mitigasi jangka panjang juga disiapkan guna menghadapi siklus kemarau panjang empat tahunan yang diproyeksikan bakal melanda Indonesia pada tahun 2027 mendatang.
Untuk itu, kata dia, Kemenhut menginstruksikan pengelola sektor kehutanan untuk memprioritaskan penanaman pohon, rehabilitasi hulu sungai, sekitar mata air, dan waduk, serta menerapkan metode pembukaan atau pengelolaan lahan tanpa membakar.
