7cloud.asia – Tidak terasa, pada 2025 ini Transjakarta (TJ) telah beroperasi 21 tahun. Berawal hanya melayani satu jalur Blok M-Stasiun Kota, TransJakarta kini berkembang ke kawasan Jabodetabek,
Selama 21 tahun itu pula, harga tiket Transjakarta stabil di angka Rp3.500 per perjalanan.
Namun agaknya setelah dua dekade, harga tiket TransJakarta akan naik. Pemerintah Jakarta menyatakan perlunya penyesuaian gelontoran subsidi tiket.
Seperti yang diketahui, pemerintah memberikan subsidi harga tiket TransJakarta melalui skema public service obligation/PSO.
Artinya, Pemerintah Jakarta menggelontorkan subsidi dari APBD yang jumlahnya triliunan tiap tahun untuk menanggung beban harga tiket sesungguhnya yang angkanya mencapai belasan ribu rupiah.
Gubernur Pramono Anung mengatakan penyesuaian diperlukan lantaran pendapatan berbagai pos anggaran seperti transfer daerah dan dana bagi hasil (DBH) jeblok karena kondisi perekonomian makro yang sedang kurang sehat.
Namun jika pemerintah sedang menghadapi kondisi buruknya perekonomian, masyarakat tentunya juga merasakan hal serupa secara langsung.
Baca: Warganet usulkan tarif TransJakarta naik jadi Rp7000
Ketika wacana kenaikan tarif TransJakarta muncul, pertanyaannya bukan semata “berapa besar kenaikannya”. Melainkan bagaimana akibatnya pada penumpang di tengah harga barang dan jasa yang terus melangit.
Seberapa kuat daya beli masyarakat?
Menurut data Kementerian Perhubungan (2024), biaya transportasi menyedot 12,46 persen pengeluaran rumah tangga di Indonesia.
Padahal, standar Bank Dunia (2023) angka idealnya biaya transportasi tidak lebih dari 10 persen dari total biaya hidup bulanan.
Jika kita menelisik ketika TransJakarta menetapkan tarif Rp3.500 pada 2005, UMP Jakarta saat itu adalah Rp711.843 per bulan.
Dengan asumsi biaya perjalanan pulang-pergi harian adalah Rp7 ribu, tarif tersebut setara dengan sekitar 0.49 persen dari UMP.
20 tahun berselang, UMP Jakarta saat ini sudah sebesar Rp5,4 juta. Tarif sekarang secara proporsional bisa mencapai sekitar Rp26 ribu pulang pergi atau Rp780 ribu per bulan. Angka tersebut berporsi 14,5 persen dari UMP.
Baca: Tarif LRT dan MRT belum naik, tarif TransJakarta kemungkinan naik
Sementara jika mengikuti batas maksimal beban transportasi Bank Dunia terhadap pendapatan per bulan, angka ideal ada di Rp9 ribu sekali jalan.
Jika merujuk pada angka tiket riil (tanpa subsidi) per penumpang yang saat ini sebesar Rp13 ribu. Maka pemda Jakarta masih perlu memberi subsidi sebesar Rp4 ribuan per pelanggan.
Namun apakah angka Rp9 ribu bisa diterima oleh semua lapisan kalangan masyarakat? Jawabannya tentu tidak. Sebab, tidak semua orang memiliki penghasilan rutin dan sebesar UMP.
Ada sekitar 30 juta jiwa yang menetap di kawasan Jabodetabek. Dan secara proporsi lebih dari separuh orang berusia produktif yang ada merupakan pekerja informal.
Ujian pemerataan dan keadilan transportasi umum
Bagi Pemprov DKI Jakarta, kebijakan ini memang perlu perhitungan matang. Karena meski harus berhemat duit daerah, Pemprov DKI Jakarta tetap harus mengkedepankan fungsi pelayanan publiknya.
Sebagai titik tengah, pemerintah Jakarta perlu menggeser fokus dari subsidi untuk tarif flat ke subsidi dari sisi permintaan (demand-side subsidies), yang secara khusus menargetkan kelompok rentan.
Baca: Berkat TransJakarta, Jakarta masuk daftar 20 kota dengan layanan transportasi terbaik di dunia
Hal ini sukses dilakukan pemerintah kota Bogotá (Kolombia) dan Buenos Aires (Argentina) sebelumnya.
Fungsi ini sebenarnya juga sudah oleh Pemda Jakarta. Belum lama ini Pemda Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis Bagi 15 Kelompok Masyarakat Tertentu.
Meski tampak progresif, kebijakan ini sekaligus membuka perdebatan baru soal keadilan spasial dan sosial mengenai siapa yang berhak atas mobilitas gratis.
Pun dengan bagaimana mekanisme verifikasi pendapatan dilakukan, dan sejauh mana program semacam ini mampu mendorong pergeseran moda secara berkelanjutan tanpa membebani kas daerah.
Pendekatannya bisa melalui integrasi data Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan sistem Jakarta Kini (JAKI) dan Dinas atau unit Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sehingga penerima manfaat transportasi gratis dapat diverifikasi otomatis dan transparan.
Penguatan transportasi pengumpan (mikrotrans) dan jalur pejalan kaki juga menjadi kunci agar biaya keseluruhan perjalanan warga menurun.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Nirma Yossa (Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) dan Inayah Hidayati (Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan BRIN)
