Tag: gaza

  • Lebih dari 10 Ribu Orang Hilang Akibat Serangan Israel ke Palestina

    Lebih dari 10 Ribu Orang Hilang Akibat Serangan Israel ke Palestina

    7cloud.asia – Dinas Pertahanan Sipil Palestina pada Selasa mengatakan lebih dari 10.000 orang hilang di bawah puing-puing bangunan di Jalur Gaza.

    Hal ini terjadi sejak Israel menyerang habis-habisan wilayah kantong Palestina itu pada 7 Oktober 2023.

    “Kami memperkirakan lebih dari 10.000 orang hilang tertimbun reruntuhan ratusan rumah yang hancur sejak dimulainya agresi (Israel),” kata dinas tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Disebutkan pula bahwa orang-orang yang hilang itu tidak termasuk dalam daftar korban tewas Kementerian Kesehatan sehingga “jumlah martir melebihi 44.000” orang.

    Baca: Jurnalis gugur akibat serangan Israel sebanyak 141 orang

    Tim penyelamat mulai menemukan jasad-jasad yang sudah membusuk dari bawah reruntuhan gedung-gedung di Jalur Gaza, kata pernyataan itu.

    Israel telah melancarkan serangan brutal ke Gaza sebagai balasan terhadap serangan kelompok Palestina Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Menurut Tel Aviv, serangan Hamas itu menewaskan hampir 1.200 orang.

    Serangan-serangan Israel telah menewaskan lebih dari 34.500 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

    Lebih dari 77.700 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kurangnya pasokan kebutuhan pokok.

    Baca: Lebih dari 34 Ribu warga Palestina tewas akibat serangan Israel

    Lebih dari enam bulan setelah perang Israel itu dimulai, sebagian besar wilayah Gaza hancur.

    Dan 85 persen penduduknya terpaksa mengungsi di tengah blokade Israel terhadap kiriman bahan makanan, serta kelangkaan air bersih dan obat-obatan, menurut PBB.

    Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang lewat putusan sela pada Januari memerintahkan Israel untuk menghentikan aksinya dan mengambil tindakan yang menjamin kelancaran bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza.

    Sumber: Anadolu

  • Pasukan AS Bangun Dermaga di Gaza, Menhan Lloyd Austin Tak Lihat Tanda Hamas Akan Menyerang

    Pasukan AS Bangun Dermaga di Gaza, Menhan Lloyd Austin Tak Lihat Tanda Hamas Akan Menyerang

    7cloud.asia – Pasukan AS melanjutkan pembangunan dermaga di lepas pantai Gaza.
    Dermaga ini akan digunakan untuk mengirim bantuan melalui laut ke wilayah Gaza yang sejak Oktober lalu dilanda perang.

    Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada Kamis (2/5/2024) larut malam mengatakan ia tidak melihat tanda-tanda bahwa Hamas akan menyerang pekerja yang membangun dermaga di Gaza ini.

    “Saya tidak melihat ada indikasi sekarang ini bahwa di sana ada niat aktif untuk melakukan itu,” kata Austin kepada wartawan dalam konferensi pers di Hawaii.

    Austin menekankan komandan tertinggi pasukan AS di Timur Tengah, Kepala CENTCOM Jenderal Erik Kurilla, telah memberlakukan beberapa langkah keamanan untuk membuat tentara yang membangun dermaga dan membantu distribusi bantuan tetap aman.

    “Sekutu-sekutu kita juga memberikan keamanan di area itu, jadi kami terus berkoordinasi sangat erat dengan mereka untuk memastikan bahwa jika sesuatu terjadi, pasukan kita terlindungi,” kata Austin.

    Baca Juga: Demonstrasi Pro-Palestina Berlangsung di Kampus-kampus Seantero AS

    Pelabuhan baru itu berada di barat daya Kota Gaza. Pekan lalu, serangan mortir menargetkan pelabuhan itu tetapi para pejabat mengatakan tidak ada seorang pun yang terluka.

    “Ini adalah kecelakaan, kecelakaan sangat serius yang menunggu untuk terjadi,” kata Bradley Bowman, direktur senior Center on Military and Political Power di Foundation for Defense of Democracies kepada VOA.

    Bowman, yang juga seorang veteran Angkatan Darat AS, Kamis mengatakan bahwa berbagai upaya untuk memberi makan mereka yang sangat membutuhkannya “patut dipuji.”

    Tetapi, lanjutnya, kekhawatiran keamanan sejak misi AS dimulai tampaknya masih belum teratasi sementara beberapa rencana sedang dikembangkan.

    “Jenis teroris, jenis orang – saya enggan menggunakan istilah itu – yang akan … melakukan serangan teror 7 Oktober, menggunakan perisai manusia dan menahan lelaki, perempuan dan anak-anak tak bersalah sebagai sandera, adalah orang-orang yang sama yang tidak akan ragu-ragu menyerang mereka yang berupaya mengirimkan makanan dan air untuk orang-orang yang kelaparan dan keharusan,” kata Bowman.

    Baca Juga: Enam WNI Ikut Misi Freedom Flotilla Kirim Bantuan ke Gaza, Palestina

    Para awak kapal USNS Roy P. Benavidez dan beberapa kapal Angkatan Darat AS mulai membangun dermaga terapung untuk operasi bantuan kemanusiaan pekan lalu, kata seorang pejabat militer senior.

    Tahap berikutnya adalah pembangunan lintasan, yang akan ditambatkan ke pantai oleh Pasukan Pertahanan Israel.

    Para pejabat AS dan Israel mengatakan mereka berharap akan menyelesaikan pembangunan tersebut dan memulai pengoperasiannya pada bulan ini.

    Pejabat militer senior itu memberitahu wartawan bahwa Pentagon memperkirakan pengiriman bantuan “akan dimulai dengan sekitar 90 truk per hari … dan kemudian meningkat cepat menjadi 150 truk per hari.”

    Pengiriman bantuan ke Gaza melambat karena antrean panjang kendaraan di pos-pos pemeriksaan Israel.

    Baca Juga: 6 Bulan Perang Israel-Hamas: Lebih 33.000 Meninggal dan Jutaan Orang Palestina Terancam Kelaparan Ekstrem

    AS dan negara-negara lain telah mengirim bantuan ke Gaza melalui udara, tetapi setiap pesawat militer hanya dapat membawa muatan sekitar 1-3 truk bahan makanan, kata seorang pejabat AS kepada VOA.

    Berbagai organisasi bantuan mengatakan Gaza membutuhkan ratusan truk berisi bahan makanan setiap hari.

    Israel menyerang Hamas di Gaza setelah serangan teror kelompok itu pada 7 Oktober lalu di Israel. Serangan tersebut menyebabkan 1.200 tewas dan ratusan lainnya disandera.

    Hampir tujuh bulan setelah serangan itu, lebih dari 34 ribu orang Palestina tewas di Gaza dalam serangkaian serangan balasan Israel lewat darat dan udara, menurut para pejabat kesehatan Gaza.

  • AS Sebut Penggunaan Senjata yang Disuplainya oleh Israel Kemungkinan Melanggar Prinsip Internasional

    AS Sebut Penggunaan Senjata yang Disuplainya oleh Israel Kemungkinan Melanggar Prinsip Internasional

    7cloud.asia – Pemerintahan Biden, Jumat (10/5/2024) pekan lalu, menyatakan bahwa penggunaan senjata yang disuplai oleh AS kepada Israel selama operasi militer di Gaza mungkin melanggar prinsip-prinsip hukum internasional terkait hak asasi manusia (HAM).

    Pernyataan tersebut merupakan kritik yang paling pedas yang diungkapkan Pemerintahan Biden terhadap Israel hingga saat ini.

    Meskipun demikian, Washington menahan diri untuk memberikan penilaian yang pasti dan menjelaskan konteks kekacauan perang di Gaza.

    Washington tidak bisa memastikan kejadian spesifik di mana penggunaan senjata tersebut mungkin digunakan dalam kasus dugaan pelanggaran.

    Penilaian tersebut disampaikan melalui sebuah laporan Departemen Luar Negeri AS yang terdiri dari 46 halaman kepada Kongres yang dapat diakses oleh publik.

    Laporan tersebut didasarkan pada Memorandum Keamanan Nasional (National Security Memorandum/NSM) terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden pada awal Februari.

    Temuan tersebut berisiko semakin memperburuk hubungan Washington dengan Israel di tengah ketidaksepahaman terkait rencana Israel untuk menyerang Rafah. AS sendiri berulang kali menyatakan ketidaksetujuannya atas tindakan militer itu.

    Baca Juga: AS Tangguhkan Pengiriman Senjata untuk Israel, Netanyahu Bilang Israel Akan Berjuang Sendirian

    Pemerintahan Biden menunda pengiriman satu paket senjata sebagai bagian dari perubahan kebijakan yang signifikan.

    Mereka juga menyatakan bahwa AS sedang melakukan peninjauan terhadap paket senjata lainnya, meski tetap mempertegas dukungan jangka panjang mereka terhadap Israel.

    Dalam laporan Departemen Luar Negeri AS itu memuat sejumlah hal yang bertentangan.

    Dokumen itu mencatat banyak laporan kredibel tentang kerugian warga sipil dan mengungkap bahwa Israel awalnya tidak bekerja sama dengan Washington untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkena dampak.

    Namun, untuk setiap kejadian, laporan menyebutkan tidak bisa membuat penilaian pasti apakah benar telah terjadi pelanggaran hukum.

    “Mengingat ketergantungan Israel yang signifikan terhadap perangkat pertahanan buatan AS, masuk akal untuk menilai bahwa perangkat pertahanan yang tercakup dalam NSM-20 telah digunakan oleh pasukan keamanan Israel sejak 7 Oktober dalam kasus-kasus yang tidak sesuai dengan kewajiban Hukum Humaniter Internasional atau dengan praktik terbaik yang telah ditetapkan untuk memitigasi warga sipil,” kata Departemen Luar Negeri dalam laporannya.

    Baca Juga: Kritik terhadap Benjamin Netanyahu Makin Keras, Desakan Agar Mundur Makin Kuat

    “Israel belum memberikan data yang komprehensif untuk memverifikasi apakah pasal pertahanan AS yang tercakup dalam NSM-20 telah digunakan secara spesifik dalam tindakan yang dituduh sebagai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional atau Hak Asasi Manusia Internasional di Gaza, maupun di Tepi Barat dan Yerusalem Timur selama periode yang dilaporkan,” tulis laporan tersebut.

    Karena itu, pemerintah menyatakan bahwa mereka masih belum menerima jaminan yang kredibel dari Israel bahwa penggunaan senjata AS oleh mereka sesuai dengan hukum internasional.

    Senator Demokrat Chris Van Hollen mengatakan pemerintah “menghindari semua pertanyaan sulit” dan menghindari melihat lebih dekat apakah tindakan Israel berarti penghentian bantuan militer.

    “Ada ketidaksesuaian dalam laporan karena sementara menyimpulkan bahwa ada dasar yang kuat untuk meyakini terjadi pelanggaran hukum internasional, pada saat yang sama menyatakan bahwa tidak ada bukti pelanggaran yang ditemukan,” jelasnya kepada para wartawan.

    Lebih dari 34.000 warga Palestina tewas dalam serangan Israel ke Jalur Gaza sejak tujuh bulan lalu, kata para pejabat kesehatan di daerah kantong yang dikuasai Hamas.

    Perang dimulai ketika militan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menculik 252 orang lainnya, 133 di antaranya diyakini masih ditahan di Gaza, menurut penghitungan Israel.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Sudahkah Anda Gabung di Aksi Blokir Akun Selebritas Bernama Blockout2024?

    Sudahkah Anda Gabung di Aksi Blokir Akun Selebritas Bernama Blockout2024?

    7cloud.asia – Sebuah gerakan yang dikenal sebagai “Blockout2024” mendapat perhatian di media sosial di banyak belahan dunia.

    Gerakan Blockout2024 ini mendesak pengguna media sosial untuk memblokir akun selebriti yang tetap bungkam mengenai krisis kemanusiaan di Gaza.

    Lewat gerakan Blockout2024 ini, warganet di seluruh dunia mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap para selebriti karena tidak menyadari situasi mengerikan di Gaza, Palestina.

    Lewat gerakan Blockout202 ini, warganet mendesak para selebritas untuk menggunakan pengaruh mereka untuk menarik perhatian terhadap situasi di Gaza.

    Baca Juga: AS Sebut Penggunaan Senjata yang Disuplainya oleh Israel Kemungkinan Melanggar Prinsip Internasional

    Seorang pengguna TikTok yang terlibat dalam gerakan tersebut menyatakan tujuannya adalah untuk “menghentikan aliran pendapatan dan popularitas tertentu” dari para selebriti.

    Para pengguna media sosial yang terorganisir membagikan daftar selebriti untuk diblokir, yang menyebabkan hilangnya pengikut beberapa tokoh masyarakat secara signifikan di Instagram dan platform lainnya

    Social Blade, situs analisis media sosial yang berbasis di Amerika Serikat melansir, selebritis yang masuk daftar gerakan Blockout2024 di antaranya adalah penyanyi dan aktris Selena Gomez, penyanyi dan aktris Zendaya.

    Pemengaruh media sosial Kim Kardashian dan sang adik Kylie Jenner yang kehilangan ratusan ribu bahkan jutaan pengikut baik di Instagram dan X.

    Baca Juga: Unjukrasa Pro-Palestina Tolak Keikutsertaan Israel di Kompetisi Lagu Pop Eurovision di Malmo, Swedia

    Selain itu ada juga penyanyi Beyonce dan Rihanna serta pencipta lagu dan penyanyi Billie Eilish yang kehilangan 1,1 juta pengikut di Instagram.

    Gerakan ini dipicu oleh video TikTok dari pemengaruh Haley Kalil di Met Gala pada 7 Mei, yang melakukan sinkronisasi bibir dengan kalimat “Biarkan mereka makan kue.”

    Ungkapan ini mirip dengan Revolusi Perancis ketika ketidakpedulian Ratu Marie Antoinette terhadap penderitaan orang miskin menjadi simbolis.

    Video Kalil mendapat dukungan secara masif dan reaksi keras di media sosial.

    Baca Juga: Demonstrasi Pro-Palestina Berlangsung di Kampus-kampus Seantero AS

    Seorang pengguna TikTok membagikan video yang menyatakan: “Sudah waktunya bagi masyarakat untuk melakukan ‘guillotine digital’ kepada semua selebriti yang tidak menggunakan sumber daya mereka untuk membantu mereka yang sangat membutuhkan.”

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

     

     

  • Sejak Oktober 2023, Israel Bunuh atau Lukai 31 Pekerja Kemanusiaan di Gaza

    Sejak Oktober 2023, Israel Bunuh atau Lukai 31 Pekerja Kemanusiaan di Gaza

    7cloud.asia – Israel telah membunuh atau melukai sedikitnya 31 pekerja kemanusiaan di Gaza sejak Oktober dalam setidaknya delapan serangan yang mengabaikan koordinat posisi mereka, kata Human Rights Watch (HRW) pada Selasa.

    “Pasukan Israel telah melakukan setidaknya delapan serangan terhadap konvoi dan lokasi pekerja bantuan di Gaza sejak Oktober 2023,” kata lembaga swadaya masyarakat asal AS yang mengawasi penegakan hak asasi manusia itu.

    Israel tetap melakukan serangan, “meskipun kelompok bantuan telah memberikan koordinat mereka kepada otoritas Israel untuk memastikan perlindungan mereka,” kata HRW dikutip Anadolu.

    Baca: Indonesia kutuk pembakaran markas UNRWA

    HRW mengungkapkan bahwa pihak berwenang Israel tidak mengeluarkan peringatan terlebih dahulu kepada organisasi kemanusiaan yang berada di lapangan sebelum serangan-serangan tersebut, sehingga menewaskan atau melukai sedikitnya 31 pekerja kemanusiaan dan orang-orang yang bersama mereka.

    Delapan insiden tersebut antara lain penyerangan terhadap konvoi World Central Kitchen pada 1 April, konvoi Doctor Without Borders (MSF) pada November 18, wisma UNRW pada 9 Desember, dan tempat perlindungan MSF pada Januari 8.

    Kemudian wisma Komite Penyelamatan Internasional dan Bantuan Medis juga diserang pada 18 Januari, disusul penyerangan terhadap konvoi UNRWA pada 5 Februari, wisma MSF pada 20 Februari, dan rumah yang menampung karyawan Organisasi Bantuan Pengungsi Timur Dekat Amerika pada 8 Maret.

    “Bahkan jika ada sasaran militer di sekitar lokasi serangan… insiden ini menyoroti kegagalan Israel dalam melindungi pekerja bantuan dan operasi kemanusiaan,” kata HRW.

    HRW merinci sedikitnya 15 orang terbunuh dan 16 terluka dalam delapan serangan Israel tersebut.

    Baca: Sebanyak 15 ribu anak tewas akibat serangan Israel

    Para pekerja kemanusiaan juga tidak dapat meninggalkan Gaza sejak penutupan perbatasan Rafah pada 7 Mei, kata mereka.

    Badan pengawas itu juga mendapati Israel menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan di Gaza.

    “Otoritas Israel dengan sengaja memblokir pengiriman air, makanan, dan bahan bakar, dengan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan.

    “Dengan terang-terangan menghancurkan kawasan pertanian, dan merampas barang-barang milik penduduk sipil yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka,” kata HRW.

    “Anak-anak di Gaza sekarat akibat komplikasi yang berkaitan dengan kelaparan,” kata HRW.

    Baca: 12 relawan Mer-C terjebak di Rafah

    HRW menyampaikan bahwa mereka telah meminta informasi spesifik dari Israel mengenai delapan serangan tersebut melalui surat yang dikirim pada 1 Mei, namun belum menerima tanggapan.

    HRW mendesak Israel untuk mempublikasikan temuan-temuan penyelidikan atas serangan-serangan yang telah membunuh dan melukai para pekerja kemanusiaan tersebut, dan tak terkecuali serangan-serangan lain yang menyebabkan korban sipil.

    Selain itu, kelompok ahli internasional yang diakui harus melakukan tinjauan independen terhadap proses dekonfliksi kemanusiaan.

    “Israel harus memberi para ahli ini akses penuh terhadap prosesnya, termasuk koordinasi dan komunikasi yang terjadi sebelum, selama, dan setelah serangan tersebut serta informasi mengenai dugaan sasaran militer di sekitarnya dan tindakan pencegahan apapun yang diambil untuk mengurangi dampak buruknya,” kata HRW.

    Baca: Mesir desak Israel dan Hamas gencatan senjata

    Israel telah melancarkan serangan militer di Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Lebih dari 35.000 warga Palestina terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 78.700 lainnya terluka akibat kehancuran massal di Gaza.

    Lebih dari tujuh bulan sejak perang Israel meletus, sebagian besar wilayah Gaza hancur, memaksa 85 persen penduduk wilayah kantong tersebut mengungsi di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan, demikian catatan PBB.

    Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang telah memerintahkan Tel Aviv untuk memastikan bahwa pasukannya tidak melakukan pembantaian massal itu dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

    Sumber: Antaranews

  • Tak Hanya Tekanan dari Luar, PM Israel Juga Hadapi Ancaman Perpecahan Dalam Kabinetnya

    Tak Hanya Tekanan dari Luar, PM Israel Juga Hadapi Ancaman Perpecahan Dalam Kabinetnya

    7cloud.asia – Ketegangan di pemerintahan Israel mencapai puncaknya pada minggu ini sebagai buntut atas serangkaian serangan Israel di Gaza.

    Menteri pertahanan Israel mengecam ketidakjelasan strategi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam menjalankan perang melawan Hamas di Gaza.

    Pernyataan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang menolak ide pembentukan pemerintahan militer di Gaza, mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan lembaga keamanan.

    Mereka resah karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum memberikan arahan jelas tentang siapa yang akan memimpin Gaza setelah pertempuran berakhir.

    Mereka juga mengungkapkan perpecahan tajam antara dua mantan jenderal militer di dalam tubuh kabinet, Benny Gantz dan Gadi Eisenkot, yang mendukung seruan Gallant.

    Baca Juga: AS Tangguhkan Pengiriman Senjata untuk Israel, Netanyahu Bilang Israel Akan Berjuang Sendirian

    Di sisi lain, partai-partai nasionalis sayap kanan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Itamar Ben-Gvir mengecam pernyataan tersebut.

    “Itu bukan cara untuk melancarkan perang,” demikian bunyi tajuk utama tabloid sayap kanan Israel Today pada edisi Kamis. Media itu juga menampilkan foto Netanyahu dan Gallant yang tampak saling memunggungi.

    Mereka menilai, Netanyahu baru jelas dalam urus pembubaran Hamas dan pembebasan sekitar 130 sandera yang masih disandera.

    Selain target membasmi Hamas dan memulangkan sekitar 130 sandera yang masih ditahan kelompok itu, Netanyahu belum menjelaskan tujuan strategis yang jelas usai operasi militer nanti.

    Sejauh ini, operasi militer Netanyahu telah menewaskan sekitar 35.000 warga Palestina dan membuat Israel semakin terisolasi secara internasional.

    Baca Juga: AS Resmi Hentikan Pengiriman Bom untuk Militer Israel, Seperti Ini Penjelasan Menhan LLoyd Austin

    Namun, dengan dukungan Ben-Gvir dan Smotrich, yang dekat dengan gerakan pemukim Tepi Barat, ia menolak keterlibatan Otoritas Palestina dalam pengelolaan Gaza pascaperang.

    Otoritas Palestina, yang didirikan berdasarkan perjanjian Oslo tiga dekade lalu, umumnya dianggap sebagai badan pemerintahan Palestina yang paling sah.

    Netanyahu, yang berusaha mempertahankan koalisinya yang terpecah, tetap berkomitmen untuk mencapai kemenangan total atas Hamas.

    Dia mengatakan kepada CNBC pada Rabu bahwa setelah itu, Gaza bisa dijalankan oleh “pemerintahan sipil non-Hamas dengan tanggung jawab militer Israel secara keseluruhan.”

    Baca Juga: Pasukan Israel Mulai Masuk ke Pusat Kota Rafah

    Tekanan Makin Besar agar Netanyahu Buat Rencana pasca Perang di Gaza
    Para pejabat Israel menyebutkan bahwa pemimpin klan Palestina atau tokoh lainnya mungkin direkrut untuk mengisi kekosongan itu.

    Namun, belum ada bukti konkret mengenai siapa yang akan dipilih, dan tidak ada negara Arab sahabat yang bersedia membantu.

    “Dari Israel pilihannya adalah mereka mengakhiri perang, dan mundur, atau membentuk pemerintahan militer di sana, dan mereka menguasai seluruh wilayah entah sampai kapan.“

    “Karena begitu mereka meninggalkan suatu wilayah, Hamas akan muncul kembali,” kata Yossi Mekelberg, rekan Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Maju Mundur Pendudukan Israel di Gaza, Palestina

    Maju Mundur Pendudukan Israel di Gaza, Palestina

    7cloud.asia – Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, menolak ide pembentukan pemerintahan militer di Gaza.

    Sikap Gallant ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan lembaga keamanan terhadap kebijakan Perdana Menteri Benjamin Nentayahu.

    Dilansir VOA Indonesia, penolakan Gallant untuk mempertimbangkan bentuk pemerintahan militer permanen mencerminkan kekhawatiran akan konsekuensi negatif dari operasi tersebut terhadap militer dan perekonomian.

    Hal ini sekaligus mengingatkan aksi pendudukan Israel di Lebanon selatan setelah perang 1982.

    Yedioth Ahronoth, surat kabar terkemuka di Israel, pada Jumat (17/5/2024) mengutip penilaian rahasia dari lembaga pertahanan Israel.

    Baca Juga: Tak Hanya Tekanan dari Luar, PM Israel Juga Hadapi Ancaman Perpecahan Dalam Kabinetnya

    Penilaian tersebut memperkirakan biaya mempertahankan pemerintahan militer di Jalur Gaza sekitar 20 miliar shekel atau sekitar 5,43 miliar dolar per tahun, di samping biaya rekonstruksi.

    Persyaratan tambahan pasukan akan mengalihkan pasukan dari perbatasan utara dengan Lebanon dan Israel tengah, serta akan menimbulkan peningkatan tajam dalam kebutuhan tugas cadangan.

    Untuk mengambil kendali penuh atas Gaza akan memerlukan setidaknya empat divisi, atau sekitar 50.000 tentara, kata Michael Milshtein, mantan perwira intelijen dan salah satu spesialis terkemuka Israel di Hamas.

    Sementara ribuan anggota Hamas tewas dalam perang tersebut dan para komandan Israel mengatakan sebagian besar batalyon terorganisir gerakan tersebut berhasil dibubarkan, kelompok-kelompok kecil bermunculan di wilayah yang ditinggalkan tentara pada tahap awal perang.

    Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pemberontakan berkepanjangan bagi Israel tergambar pada insiden Rabu (15/5/2024) lalu.

    Baca Juga: Jalur Gaza Dibombardir Israel, PBB Sebut Butuh 14 Tahun Bersihkan Reruntuhan Bangunan

    Saat itu lima tentara Israel terbunuh tak sengaja oleh tank Israel dalam “tembakan ramah” di daerah Jabalia di utara Kota Gaza.

    Tentara Israel mengatakan pada Januari bahwa mereka berhasil stuktur militer Hamas setelah pertempuran berminggu-minggu.

    Pada saat itu, dikatakan bahwa militan masih ada di Jabalia, tetapi mereka beroperasi “tanpa kerangka kerja dan tanpa komandan.”

    Pada Jumat, tentara mengatakan mereka melakukan serangan “tingkat divisi” di Jabalia, di mana pasukan bertempur di pusat kota.

    Dikatakan bahwa pasukan tmembunuh lebih dari 60 anggota Hamas dan menemukan puluhan roket jarak jauh.

    Baca Juga: Israel Bersikeras Akan Kelola Gaza Pasca Perang, Palestina Menolak

    Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan tugas militer adalah untuk “menghancurkan tempat-tempat di mana Hamas kembali dan mencoba untuk berkumpul kembali.”

    Namun ia mengatakan setiap pertanyaan mengenai pemerintahan alternatif selain Hamas akan menjadi keputusan politik.

    Meskipun sebagian besar survei menunjukkan bahwa warga Israel masih mendukung perang tersebut, dukungan tersebut telah menurun.

    Semakin banyak orang yang lebih memprioritaskan kembalinya para sandera daripada menghancurkan Hamas.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Israel Perkirakan Perang dengan Hamas Akan Berlangsung hingga Akhir Tahun

    Israel Perkirakan Perang dengan Hamas Akan Berlangsung hingga Akhir Tahun

    7cloud.asia – Di tengah tekanan dan seruan gencatan senjata yang terus berlanjut, Israel bersikeras melanjutkan serangannya ke Hamas.

    Seorang pejabat tinggi Israel memperkirakan, perang Israel melawan Hamas akan berlangsung hingga akhir tahun ini,

    “Mungkin kami bertempur tujuh bulan lagi untuk mengokohkan keberhasilan kami dan mencapai apa yang kami definisikan sebagai penghancuran kekuatan dan kemampuan militer Hamas,” kata Penasihat Keamanan Nasional, Tzachi Hanegbi kepada radio pemerintah Israel.

    Pada Rabu (29/5/2024) militer Israel mengatakan, tiga lagi tentaranya tewas dalam pertempuran dengan Hamas di kota Rafah di Gaza selatan.

    Baca Juga: ICJ Perintahkan Hentikan Operasi Militer di Rafah, Israel Makin Terisolasi

    Pada saat penduduk melaporkan serangan baru Israel, sementara Hamas mengatakan bahwa mereka menembakkan roket ke pasukan Israel.

    Serangan-serangan terbaru itu terjadi sementara Federasi Palang Merah Internasional (IFRC) dan Masyarakat Bulan Sabit Merah mengatakan perlunya gencatan senjata di Gaza.

    IFRC juga mendesak dibukanya akses bagi kelompok kemanusiaan untuk membagikan bantuan kepada warga Palestina yang sangat memerlukan bantuan setelah hampir delapan bulan perang.

    “Kami siap untuk mendistribusikan bantuan. Kami harus memiliki akses, dan untuk mendapatkan akses, harus ada gencatan senjata,” kata Presiden IFRC Kate Forbes dikutip Reuters.

    Baca Juga: Pemimpin Oposisi Israel Desak Netanyahu Akui Palestina dengan Kondisi Tertentu

    Forbes mengatakan ada kebutuhan jangka pendek yang harus segera diatasi, seperti kekurangan gizi dan kurangnya sanitasi yang memadai.”

    AS menyatakan “keprihatinan yang mendalam” pada hari Selasa atas serangan udara Israel hari Minggu, yang menewaskan sedikitnya 45 orang dan melukai 200 warga Palestina yang berlindung di kamp pengungsi di Rafah.

    AS mengatakan pihaknya mendesak Israel untuk melakukan penyelidikan penuh atas kejadian tersebut.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Pasukan Israel Serang Sekolah UNRWA di Gaza, 39 Pengungsi Tewas

    Pasukan Israel Serang Sekolah UNRWA di Gaza, 39 Pengungsi Tewas

    7cloud.asia – Pasukan Israel kembali menyerang instalasi milik milik badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA pada Kamis (6/6/2024).

    Kali ini serangan Israel menyasar sebuah sekolah yang dikelola UNRWA dan menampung ribuan pengungsi di kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza bagian tengah.

    Sedikitnya 39 pengungsi Palestina meninggal akibat serangan udara Israel ke sekolah milik UNRWA tersebut.

    Dalam pernyataannya pada Kamis (6/6/2024), otoritas media pemerintah Gaza menyatakan, serangan pasukan Israel terhadap sekolah milik UNRWA itu turut menyebabkan puluhan warga lainnya cedera.

    Otoritas tersebut menyatakan, “pembantaian” tanpa henti Israel di Jalur Gaza semakin membuktikan Israel tengah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

    Baca: Israel kecilkan prospek gencatan senjata di Gaza

    Pejabat Rumah Sakit Martir Al-Aqsa turut mengkonfirmasi bahwa serangan tersebut menewaskan 39 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya.

    Jumlah korban tersebut kemungkinan besar bertambah karena masih ada korban-korban lain yang belum dievakuasi ke rumah sakit.

    Sementara, militer Israel mengakui bahwa pihaknya benar melancarkan serangan udara ke sekolah UNRWA di kamp pengungsi Nuseirat.

    Tentara negara Zionis itu mengeklaim bahwa serangan tersebut diarahkan kepada pejuang Hamas yang “bersembunyi” di dalam sekolah itu.

    Agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlanjut sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 36.600 warga sipil, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak.

    Baca: AS desak Israel sepakati gencatan senjata di Gaza

    Agresi militer Israel juga melukai lebih dari 83.000 jiwa, dan hampir sejuta warga Palestina hidup dalam pengungsian.

    Menurut PBB, serangan Israel itu menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terusir dari tempat tinggalnya, 60 persen infrastruktur di Gaza rusak dan hancur, serta menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah.

    Dalam putusan terbarunya, Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel untuk menghentikan agresinya ke kota Rafah di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta warga sipil mengungsi dari perang.

    Meski demikian, Israel terus bergeming dan justru tetap terus melanjutkan serangannya ke Rafah.

    Sumber: Antara/Anadolu

  • Putin Sebut Kondisi di Jalur Gaza Bukan Perang tetapi Seperti Pemusnahan Massal

    Putin Sebut Kondisi di Jalur Gaza Bukan Perang tetapi Seperti Pemusnahan Massal

    7cloud.asia – Presiden Rusia Vladimir Putin menganggap kondisi di Jalur Gaza saat ini tidak terlihat seperti perang, tetapi lebih seperti pemusnahan massal penduduk sipil di wilayah itu.

    “Apa yang terjadi di Gaza sekarang, dalam menanggapi serangan teroris di Israel, tidak terlihat seperti perang. Yang terlihat adalah seperti penghancuran penduduk sipil habis-habisan,” kata Putin, Rabu (5/6). 

    Ia mengeluarkan pernyataan itu saat pertemuan dengan para perwakilan kantor berita asing di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg.

    Washington memonopoli isu penyelesaian krisis Palestina yang menyebabkan situasi saat ini di wilayah kantong tersebut, kata Putin.

    Baca: Israel serang sekolah di Gaza, 39 orang tewas

    “Kami yakin bahwa (situasi) ini akibat kebijakan AS yang memonopoli penyelesaian isu Israel-Palestina dan mengesampingkan semua instrumen internasional yang dibentuk secara khusus untuk mengatasi masalah kompleks ini secara kolektif…” ujarnya. 

    “… Mungkin seseorang di pemerintahan AS percaya bahwa semakin sedikit argumen, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan solusi. Tapi mereka jelas-jelas salah,” kata Putin, menambahkan.

    Moskow mengandalkan kontribusi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam mengatasi krisis tersebut, mengingat pengaruh politik baik sang presiden di kawasan dan di dunia Islam.

    Baca: Uni Eropa desak Israel hentikan serangan ke Rafah

    Rusia akan melakukan apa pun untuk membantu Erdogan, kata Putin.

    Putin juga menyatakan bahwa Rusia menentang segala bentuk terorisme.

    “Tentu saja, kami menentang segala bentuk terorisme, termasuk serangan terhadap warga sipil di mana pun dan di negara mana pun,” katanya.

    Lebih lanjut, Putin menegaskan bahwa kebijakan Rusia terkait Jalur Gaza tidak bergantung pada situasi politik dan tidak bergeser sejak masa Soviet, mengingat bahwa Uni Soviet mengakui negara Palestina sejak 1988.

    Sumber: Sputnik