7cloud.asia – Pemerintah China mendukung perpanjangan gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat (AS), meski menilai bahwa situasi di kawasan Timur tengah masih dalam tahap kritis.
Pernyataan itu muncul setelah Presiden AS, Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada 22 April hingga Iran mengajukan “proposal terpadu” berisi syarat-syarat untuk mengakhiri perang,
Namun demikian Washington tetap mempertahankan tekanan terhadap Teheran. Donald Trump menegaskan blokade laut AS tetap diberlakukan.
Iran sebelumnya menyatakan langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata dan menolak bernegosiasi “di bawah bayang-bayang ancaman” atau selama blokade masih berlangsung, sehingga mencerminkan ketidakpastian dalam proses perundingan.
Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan bahwa produksi minyak di seluruh Timur Tengah dapat menjadi target apabila serangan diluncurkan dari wilayah negara-negara tetangga di kawasan Teluk.
Menanggapi pernyataan Trump, juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, mengatakan militer Iran siap menyerang target yang telah ditentukan jika AS melancarkan serangan baru, seperti dilaporkan televisi pemerintah Iran pada Rabu.
Baca: Pakistan Desak Iran-AS Perpanjang Gencatan Senjata
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (22/4/2026) mengatakan, situasi saat ini di kawasan itu berada pada tahap kritis terkait kemungkinan konflik dapat berakhir.
”China mendukung para pihak melanjutkan upaya politik dan diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan dengan tujuan mewujudkan gencatan senjata penuh dan bertahan lama,” kata Jiakun.
“Prioritas utama adalah mencegah dengan segala cara terjadinya kembali pertempuran serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah dan kawasan Teluk,” ujarnya.
Ia menambahkan China siap berperan aktif dan konstruktif bersama komunitas internasional dengan berlandaskan proposisi empat poin yang diajukan Presiden Xi Jinping.
Empat prinsip tersebut mencakup komitmen pada hidup berdampingan secara damai dengan mendorong hubungan antarnegara di kawasan, penghormatan terhadap kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah negara-negara Teluk.
Beijing juga mendorong penegakan hukum internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai inti, serta pendekatan seimbang antara pembangunan dan keamanan.
Baca: Maksimalisme Donald Trump Gagalkan Perundingan Damai Iran-AS
“Izinkan saya menegaskan kembali bahwa sebagai negara besar yang bertanggung jawab, China selalu menjadi teladan dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya,” tegasnya.
Ketegangan meningkat sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Pada 7 April, Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata selama dua pekan hingga 22 April 2026. Namun upaya perundingan lanjutan di Islamabad, Pakistan, pada 11–12 April tidak membuahkan hasil.
Sebagai respons, Trump memerintahkan Angkatan Laut AS memblokade pelabuhan Iran untuk menekan Teheran kembali ke meja perundingan.
Sejak 13 April, AS menutup lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz, jalur yang menyumbang sekitar 20 persen pasokan minyak, produk minyak bumi, dan LNG global.
Komando Pusat AS (CENTCOM) juga memastikan penyitaan kapal dagang Iran Touska yang disebut berupaya menembus blokade di Teluk Oman, dan saat ini berada di bawah kendali AS.
