ruangkota

Tag: pdi perjuangan

  • KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka: Bukti Adanya Politisasi Hukum

    KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka: Bukti Adanya Politisasi Hukum

    7cloud.asia – Juru bicara DPP PDI Perjuangan Chico Hakim mengaku belum menerima pemberitahuan resmi penetapan Hasto Kristiyanto menjadi tersangka kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Namun menurutnya, jika memang Hasto Kristiyanto benar ditetapkan menjadi tersangka maka ini menguatkan dugaan politisasi hukum terhadap PDI Perjuangan. Chico menyebut, info Hasto ditetapkan sebagai tersangka sudah lama beredar.

    “Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak dua orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk menersangkakan Sekjen sudah sejak lama,” ujarnya.

    Chico menilai ada upaya untuk menenggelamkan PDI Perjuangan. Kendati demikian, tekanan terhadap PDI Perjuangan membuat kader semakin kuat dan solid.

    “Ketika ada ancaman surat perintah penyidikan (sprindik) pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum,” pungkas Chico.

    Baca: Hasto Kristiyanto diperiksa KPK, diduga karena sering kritik pemerintah

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan akan mengecek terlebih dulu informasi soal penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi.

    “Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya, bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis,” tambah Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/12/2024)

    Menurut kabar yang beredar Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku.

    Penetapan nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

    Karena serah terima jabatan pimpinan KPK telah dilakukan pada 20 Desember 2024, artinya surat perintah penyidikan tersebut ditandatangani oleh pimpinan baru KPK.

    Baca: PDI Perjuangan dorong revisi UU KPK

    Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

    Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

  • Penetapan Tersangka Diduga Upaya Pihak Tertentu untuk Geser Hasto Kristiyanto dari Sekjen PDI Perjuangan

    Penetapan Tersangka Diduga Upaya Pihak Tertentu untuk Geser Hasto Kristiyanto dari Sekjen PDI Perjuangan

    7cloud.asia – Pascapenetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku, kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat terlihat ramai.

    Sejumlah mobil tampak keluar-masuk Kantor DPP PDI Perjuangan. Di antara kader yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan antara lain adalah Said Abdullah dan Deddy Sitorus.

    Sebelumnya KPK dalam konferensi pers yang digelar Selasa (24/12/2024) menyebutkan bahwa Hasto Krstiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Hasto memiliki peran vital dalam kasus suap tersebut hingga membantu pelarian Harun Masiku. Harun adalah kader PDI Perjuangan yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

    Hingga kini dia masih menjadi buronan. Berdasarkan penyidikan KPK, Hasto berperan mulai dari menyediakan uang suap. KPK menemukan sumber uang suap tersebut dari Hasto.

    Baca: Aroma politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto Kristiyanto

    “Uang suap sebagian dari HK, itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini,” kata Setyo dilansir Tempo.co.

    Adapun di interal PDI Perjuangan, sejak Juni 2024 lalu sudah beredar kabar adanya upaya untuk menggeser Hasto Kristiyanto dari kursi Sekjen.

    Dilansir dari Majalah Tempo edisi 24 Juni 2024, Anggota DPR dari PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengatakan ada dugaan upaya penggantian sekretaris jenderal karena Hasto dianggap menghalangi komunikasi antara Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Sikap kritis kepada Jokowi dan keluarganya diduga juga membuat Hasto Kristiyanto kembali terjerat dalam pemeriksaan untuk mengungkap kasus Harun Masiku.

    Baca: PDI Perjuangan resmi pecat Jokowi karena dinilai melanggar konstitusi

    Dalam internal PDI Perjuangan, ide mengganti sekretaris jenderal juga menguak. Deddy Sitorus menaruh kecurigaan adanya upaya menempatkan perwakilan Istana menjadi pengganti Hasto Kristiyanto.

    Berdasarkan temuan Tempo, sejumlah politikus PDI Perjuangan menyebut tiga nama yang digadang-gadang berpeluang untuk menggantikan Hasto.

    Ketiganya adalah politikus PDI Perjuangan Andi Wijayanto, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah, dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Utut Adianto.

    Adapun Hasto Kristiyanto saat itu mengaku pernah ingin mundur dari jabatannya pada 2023, namun ditolak Megawati.

  • Hasto Kristiyanto: Penjara adalah Risiko Perjuangan dalam Menyuarakan Kebenaran

    Hasto Kristiyanto: Penjara adalah Risiko Perjuangan dalam Menyuarakan Kebenaran

    7cloud.asia – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa masuk penjara sebagai tahanan adalah bagian dari pengorbanan sebuah perjuangan dalam menyuarakan kebenaran.

    Masuk penjara juga dialami para pendiri bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Sjahrir saat memperjuangkan kemerdekaan.

    Perihal penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK, Hasto Kristiyanto mengatakan jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran dan mengajak para kader untuk menjaga muruah PDI Perjuangan beserta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    “Kami tidak akan pernah menyerah, baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun,” kata Hasto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (26/12/2024)

    Menurut Hasto, ketika mendirikan PNI, Bung Karno menjunjung prinsip non-cooperation demi rakyat yang berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapatnya, dan Indonesia yang merdeka.

    Baca: Ada upaya pihak tertentu geser Hasto Kristiyanto dari Sekjen PDI Perjuangan

    “Maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” katanya.

    Hasto Kristiyanto mencontohkan bahwa kader PNI justru menunjukkan mulut tersenyum dan kepala tegak ketika menghadapi hukuman gantung oleh Belanda karena menyuarakan salam merdeka.

    Menurut dia, PDI Perjuangan pun siap menghadapi hal yang serupa dengan PNI tersebut.

    “Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apa pun, siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum,” ujarnya.

    DPP PDI Perjuangan, dalam pernyataannya menyebut, ada politisasi hukum di balik penetapan Hasto Kristiyanto menjadi tersangka.

    Baca: Aroma politisasi hukum di balik penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto

    Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024.

    Dalam sprindik itu, Hasto Kristiyanto disebut terlibat tindak pidana korupsi bersama tersangka Harun Masiku dengan memberikan hadiah atau janji kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017–2022 Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019–2024.

    Kemudian berdasarkan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024, Hasto Kristiyanto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Harun Masiku tersebut.

    Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR terpilih periode 2019–2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

    Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

    Selain Harun Masiku, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

  • Ketua DPP PDI Perjuangan Ingatkan KPK Agar Tak Mudah Diintervensi Siapapun

    Ketua DPP PDI Perjuangan Ingatkan KPK Agar Tak Mudah Diintervensi Siapapun

    7cloud.asia – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah berharap KPK bisa bertindak proporsional dan menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapa pun agar negara hukum bisa dijaga.

    “Terhadap sanksi sejumlah pihak tentang tindakan KPK memutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada intervensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK agar maruah KPK terjaga dengan baik,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/12/2024)

    Said menegaskan bahwa kasus Harun Masiku sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    Sepanjang pengetahuan Said sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan, Megawati tidak campur tangan dalam hal-hal seperti ini sehingga ia meminta agar semua pihak tidak berspekulasi.

    Baca: Hasto mengatakan dipenjara adalah risiko perjuangan

    “Kami tidak perlu berspekulasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Ibu Ketua Umum,” ucap Said.

    Dalam rilisnya, dia meminta penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dengan kasus Harun Masiku tidak dibingkai melebar ke mana-mana menjadi pengadilan opini.

    Hasto, lanjut dia, sudah menyatakan bahwa akan patuh pada hukum dan telah dibuktikan selama ini dengan senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan.

    Oleh karena itu, dia berharap tidak ada pihak yang menggiring opini lebih maju dari proses hukum karena NKRI dijaga atas dasar hukum, bukan kekuasaan dan pengadilan opini.

    Baca: Politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto Kristiyanto

    Apabila dalam kehidupan berbangsa terus gaduh dan berpolemik secara tidak proporsional, menurut dia, urusan hukum bisa diutak-atik dan terdapat ketidakpastian hukum, yang akan dipersepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.

    Padahal, lanjut Said, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah ke depan di tengah masyarakat kelas menengah yang merosot dan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Pasar, sambung dia, menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya tentang kebijakan ekonomi.

    “Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar Pemerintah bisa bekerja dengan baik,” ucap dia.

  • Pidato Megawati Soekarnoputri di HUT ke-52 PDI Perjuangan: Berterima Kasih Kepada Prabowo Atas Pencabutan TAP MPRS

    Pidato Megawati Soekarnoputri di HUT ke-52 PDI Perjuangan: Berterima Kasih Kepada Prabowo Atas Pencabutan TAP MPRS

    7cloud.asia – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasihnya kepada rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto terkait Penegasan Keputusan MPR atas Tidak Berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.

    Megawati mengatakan pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tersebut merupakan kado bagi HUT ke-52 PDI Perjuangan.

    “Setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai 2024, akhirnya atas kehendak Allah sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR, atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967,” kata Megawati saat berpidato di peringatan HUT ke-52 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025)

    Dia mengatakan pimpinan MPR juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S tidak terbukti dan batal demi hukum.

    “Karena tidak pernah ada proses hukum apa pun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama, ya. Untung keluargaku itu sabar,” ujarnya.

    Presiden ke-5 RI ini berharap peristiwa politisasi kasus seperti yang menimpa ayahnya itu tidak terjadi lagi.

    Megawati menyebutkan hal ini adalah momentum untuk terus terang, apabila salah maka harus diakui salah; dan apabila benar maka harus berani mengakui benar.

    “Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota MPR periode 2019-2024,” jelas Megawati.

    Ia menambahkan bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

    “Karena itulah juga, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia di mana pun kalian berada ada pelurusan sejarah Bung Karno tersebut,” ucap Megawati sambil terisak menangis.

    “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden pertama RI,” tambah Megawati.

    Megawati berharap kebijakan ini menjadi momentum rekonsiliasi nasional.

    Megawati Soekarnoputri mengatakan, Soekarno mengabdikan seluruh hidupnya buat rakyat dalam membuat sebuah ajaran, sehingga segala pemikirannya dapat menjadi petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan.

    “Pemikirannya sangat relevan untuk dijabarkan menjadi lentera dalam tata pemerintahan negara. Lah, yang bikin tata pemerintahan negara yang namanya konstitusi itu, kan, semua pendiri bangsa,” katanya.

    Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato Guntur Soekarnoputra pada 9 September 2024 di Gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Sang Proklamator pada masa itu.

    Menurutnya, yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik sebagai seorang Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia.

    Dia juga mengajak semua pihak mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut agar semua lembaran kelam sejarah bangsa tidak terulang lagi.

    “Semua demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu, tetapi bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya, dan abadi sepanjang masa,” pungkasnya.

  • PDI Perjuangan: Ada Faktor Bung Karno dalam Pertemuan Megawati-Prabowo

    PDI Perjuangan: Ada Faktor Bung Karno dalam Pertemuan Megawati-Prabowo

    7cloud.asia – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bahwa proklamator Soekarno menjadi faktor yang akan mempertemukan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto.

    Basarah menuturkan rencana pertemuan dan silaturahmi antara Megawati dan Prabowo sudah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui kader-kader Gerindra dan PDI Perjuangan.

    “Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/1/2025)

    Dia mengungkapkan salah satu pesan Megawati yang sudah disampaikan kepada Muzani saat itu adalah Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan menteri kabinet.

    Hal itu memberikan pesan yang kuat bahwa Megawati dan Prabowo suatu saat bertemu langsung. Ini juga tidak ada kaitannya dengan urusan kursi kabinet.

    Baca: Prabowo berharap bisa bertemu Megawati sebelum pelantikan

    Selain itu, Megawati juga menjelaskan alasannya bersedia bertemu Prabowo lantaran tak punya masalah dan tetap bersahabat baik dari sejak dulu hingga saat ini.

    “Jadi sebenarnya, kesediaan Ibu Mega untuk bertemu Pak Prabowo bukan baru kali ini saja dikemukakan. Pesan bahwa Bu Mega bersedia untuk bertemu dengan Pak Prabowo sudah beliau sampaikan jauh hari sebelumnya,” ujarnya.

    Selanjutnya, kerekatan hubungan Megawati dan Prabowo bertambah kuat bounding-nya ketika Basarah melaporkan hasil pertemuan Pimpinan MPR 2019-2024 dengan Prabowo pada 30 September 2024 di ruang kerja Menteri Pertahanan RI.

    Pada saat itu sepuluh orang pimpinan MPR yang dipimpin Bambang Soesatyo menyampaikan surat pimpinan MPR kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang permohonan tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno.

    Hal ini setelah pimpinan MPR membuat surat penegasan tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan penegasan bahwa tuduhan Presiden Soekarno telah mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak pernah dibuktikan dan batal demi hukum.

    Baca: Pertemuan Megawati dan Prabowo sudah digagas sejak lama

    Saat itu, Prabowo merespons surat pimpinan MPR tersebut dan mengatakan, “tanpa surat pimpinan MPR ini, kalau menyangkut hak-hak Bung Karno jika saya sudah menjabat sebagai presiden nanti pasti akan saya kerjakan”.

    Bahkan Prabowo menitipkan pesan untuk Megawati dan Guntur Soekarno Putra bahwa dirinya adalah seorang pengagum dan pencinta Bung Karno.

    “Pak Prabowo kemudian menunjuk tangannya ke arah meja kerja utama beliau sebagai Menhan yang di belakangnya terdapat lukisan besar Bung Karno sedang menunggang kuda,” ungkap Basarah.

    Seluruh hasil pertemuan dan pembicaraannya bersama Pimpinan MPR lainnya dengan Prabowo tersebut kemudian dilaporkan kepada Megawati.

    Sejak saat itulah Megawati sudah ingin bertemu langsung dengan Prabowo untuk mengucapkan terima kasih atas respons yang begitu baik beliau tentang pemulihan nama baik Bung Karno.

    Baca: Megawati mengucapkan terima kasihnya kepada Prabowo

    Namun, ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo tersebut akhirnya baru disampaikan dalam pidato resmi HUT PDI Perjuangan ke-52, Sabtu (11/1/2025).

    “Dengan demikian, menurut saya, faktor Bung Karno lah yang akan mempertemukan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, selain faktor persahabatan mereka berdua yang sangat baik,” tuturnya.

    Di luar faktor tersebut, alasan lain yang membuat Megawati bersedia bertemu Prabowo adalah karena Megawati sangat concern dalam memikirkan perkembangan situasi global.

    Juga potensi krisis dunia akibat perang antarbangsa dan krisis lingkungan hidup serta krisis pangan dunia akibat pemanasan global.

    “Bu Mega mengkhawatirkan berbagai krisis dunia itu akan berdampak langsung terhadap nasib rakyat dan bangsa Indonesia,” tambah Basarah.

    Ia pun optimistis terjadi pertemuan antara Megawati dengan Prabowo untuk membahas nasib dan masa depan Indonesia.

  • Megawati Instruksikan Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tak Ikut Retret di Akmil

    Megawati Instruksikan Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tak Ikut Retret di Akmil

    7cloud.asia – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDI Perjuangan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Baca: Hasto Kristiyanto sebut penjara adalah risiko perjuangan

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Baca: Ada upaya pihak tertentu untuk geser Hasto Kristiyanto dari Sekjen PDI Perjuangan

    Setelah pelantikan pada Kamis (20/2/2025) sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa retret kepemimpinan di Akmil lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya masih bisa digunakan.

    Retret akan diisi tiga materi utama, yakni pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait dengan Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Selain itu, Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan materi khusus terkait dengan efisiensi anggaran bagi kepala daerah.

  • Pengamat: Instruksi Megawati adalah Langkah PDI Perjuangan Menuju Oposisi

    Pengamat: Instruksi Megawati adalah Langkah PDI Perjuangan Menuju Oposisi

    7cloud.asia – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah dari partainya untuk tidak mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, dapat dimaknai sebagai pernyataan untuk cenderung melangkah ke arah oposisi.

    “Jika dalam 100 masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDI Perjuangan,” kata Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan dilansir Antaranews,com, Jumat (21/2/2025).

    Menurutnya, langkah ini tak hanya sekadar disebabkan penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

    Baca: Megawati instruksikan Kepala Daerah dari PDI Perjuangan tak ikut retreat di Akmil

    Dia menilai, instruksi Megawati ini sebagai reaksi atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra sudah seperti mengumumkan perpisahan pemerintah dengan PDI Perjuangan.

    Pasalnya, dalam acara rakernas Gerindra, Prabowo menyanjung Jokowi dan menyatakan tidak semua partai harus dalam satu barisan pemerintah.

    “Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDI Perjuangan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, sikap PDI Perjuangan yang sekarang merupakan respons atas pernyataan posisi Prabowo terhadap PDI Perjuangan.

    Baca: Hasto Kristiyanto sebut penjara adalah risiko perjuangan

    Seperti diketahui, Megawati menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Usai merilis surat edaran ini, Megawati memanggil sejumlah pengurus partai ke kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

  • Sederet Masalah Muncul Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, PDI Perjuangan: Harus Ada Evaluasi Agar Bermanfaat untuk Rakyat

    Sederet Masalah Muncul Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, PDI Perjuangan: Harus Ada Evaluasi Agar Bermanfaat untuk Rakyat

    7cloud.asia – Beberapa waktu belakangan ramai diberitakan adanya sejumlah kasus keracunan siswa usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis. Terbaru, kasus keracunan makanan MBG terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

    Ketua DPR Puan Maharani turut menyoroti dan angkat bicara terkait sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ia mendorong Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga program Makan Bergizi gratis dapat betul-betul bermanfaat bagi rakyat, khususnya anak-anak sekolah.

    “Kita memahami program ini masih baru sehingga masih banyak yang harus disempurnakan dan dievaluasi ke depan,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (24/4/2024).

    Puan pun meyakini Pemerintah akan terus berbenah dan mengupayakan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

    “Jadi mari kita beri kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program ini, karena MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, khususnya bagi anak-anak kita,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan juga mendorong agar Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi mendalam mulai dari sisi standar mutu, keamanan pangan, dan kehigienisan dalam proses penyajian menu MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Perlu dilakukan evaluasi mana-mana saja yang masih kurang. Program yang baik, maka pelaksanaannya pun juga harus baik,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

    Mantan Menko PMK ini menyambut baik niat Presiden Prabowo yang akan melakukan evaluasi dan menyelidiki kasus dugaan penggelapan dana program MBG oleh yayasan berinisial MBN yang dilaporkan oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel).

    Puan mengatakan evaluasi penting agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Ia memastikan DPR akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan MBG agar tujuan mulia dari program itu dapat tercapai.

    “Kami di DPR akan terus melakukan pengawalan agar Pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya program MBG betul-betul bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk anak-anak sehingga dapat bertumbuh sebagai SDM unggul,” sebut Puan.

    Puan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang siap mengusut persoalan yang muncul terkait program Makan Bergizi Gratis ini.

    “Kami sepakat bahwa uang yang dipergunakan untuk rakyat harus tersalurkan dengan baik,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

    Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional untuk mengelola program MBG secara akuntabel.

    Politisi PDI Perjuangan ini mendorong agar BGN melaporkan program MBG secara berkala karena anggarannya besar dan telah disetujui DPR.

    “Kami ingin melihat program ini berjalan baik, apalagi makan bergizi menjadi program strategis Presiden Prabowo,” ujar Charles Honoris.

  • Ketua Harian DPP Partai Gerindra Temui Megawati, Adakah Agenda Khusus?

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Temui Megawati, Adakah Agenda Khusus?

    7cloud.asia – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan dirinya dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dasco yang juga Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik DPR itu menyebut, Prabowo menitipkan pesan kepada Megawati.

    “Ya, kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan itu untuk disampaikan. Kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati ke Pak Prabowo,” tutur Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (5/6/2025).

    Dasco mengatakan, dalam pertemuan itu Megawati memberikan petunjuk, petuah, dan wejangan kepada mereka.

    Namun, Dasco tidak menjelaskan secara detail pesan dari Megawati. Dia juga enggan mengungkapkan pesan dari Prabowo untuk Megawati.

    Baca: Forum purnawirawan prajurit TNI desak pemakzulan Gibran

    Ia hanya menyebut wejangan Megawati masih berkaitan dengan nilai-nilai Hari Lahir Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan RI.

    Dasco sebelumnya mengunggah foto pertemuan antara elite Partai Gerindra dan PDI Perjuangan di akun media sosialnya.

    Yang menarik, pertemuan Dascoini waktunya berdekatan dengan dikirimnya surat dari sejumlah Purnawirawan Jenderal TNI kepada pimpinan DPR/MPR yang isinya mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam salah satu foto yang dibagikan Dasco, terlihat dia diterima oleh Megawati di salah satu tempat yang tampak seperti ruang tamu. Megawati didampingi oleh putrinya, Puan Maharani.

    Pada unggahan lainnya, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Hukum, Yasonna Laoly, juga mendampingi Megawati.

    Baca: Gibran bisa dimakzulkan dari posisinya sebagai wakil presiden

    Yasonna tengah melihat layar tampak seperti laptop. Foto terakhir yang dibagikan Dasco menunjukkan dia dan Prasetyo berpose dengan Megawati serta Puan. Mereka tampak tersenyum.

    PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang secara resmi belum terbuka mendukung pemerintahan. Namun setelah kontestasi pemilihan presiden 2024, Prabowo dan Megawati yang berbeda kubu sudah bertemu pada 7 April 2025.

    Megawati juga hadir dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, pada Senin, 2 Juni 2025.

    Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyatakan kehadiran Megawati dalam peringatan Hari Pancasila adalah sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila.

    Guntur mengklaim kehadiran Megawati di Gedung Pancasila untuk terus memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

    “Ini sangat mendasar, jauh dari masalah politik praktis. Apalagi soal peta koalisi,” katanya melalui pesan pendek pada Senin, 2 Juni 2025.

    Baca: PDI Perjuangan resmi pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution