ruangkota

Tag: pdi perjuangan

  • Bagaimana Harusnya Jokowi Bersikap di Pemilu 2024

    Bagaimana Harusnya Jokowi Bersikap di Pemilu 2024

    7cloud.asia – “Saya ingat pembicaraan sesama kader Partai, saya dengan Presiden Jokowi di suatu tempat. Saat itu Beliau berkata “Pemilu 2024 kita harus menang mas Adian!” Dan saya bertanya “Kita itu siapa Pak?” Jokowi menjawab “PDI Perjuangan”.

    Demikian Adian Napitupulu, Aktivis 1998 yang kini menjadi anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengakhiri tulisannya tentang arah dukungan Jokowi untuk calon presiden atau Capres di Pemilu 2024. 

    Lewat diksi ini Adian Napitupulu seolah menegaskan Jokowi akan mendukung siapapun Capres yang didukung PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung. 

    Dalam tulisan diberi tajuk “PDI Perjuangan dan 7 Kemenangan Jokowi” ini Adian Napitupulu mengaku banyak ditanya  ke mana arah dukungan Jokowi pada Capres 2024.

    “Jawaban Saya adalah, “Secara konstitusional maka Presiden sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan harus bersikap netral dan tidak berpihak dengan mengumumkan di depan umum”.” tegasnya.

    Baca: Nama artis jejali daftar caleg di Pemilu 2024

    Namun dalam kalimat selanjutnya, Adian Napitupulu mengingatkan bahwa Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Untuk menjawab sikap Jokowi sebagai kadera PDI Perjuangan, Adian menyebut, ada banyak argumentasi yang bisa disampaikan kenapa seorang kader partai wajib menjalankan keputusan partai.

    “Dan itu berlaku di semua partai tidak hanya PDI Perjuangan,” tegasnya.

     
    Adian Napitupulu menggunakan referensi sejarah untuk menjawab pertanyaan arah dukungan Jokowi sebagai kader partai. 
     

    Pertama, dalam perjalanan hidup Jokowi, tercatat bahwa PDI Perjuangan adalah partai pengusung yang bersama rakyat telah membawa Jokowi dan keluarga mendapatkan 7 kali kemenangan tanpa putus, yaitu 2 kali menjadi walikota, 1 kali menjadi Gubernur DKI, dan 2 kali menjadi Presiden RI.
     
    Di luar itu PDI Perjuangan sebagai partai pengusung juga berjuang membawa baik Gibran maupun Bobby menjadi wali kota Solo dan Wali kota Medan.* Sempurna !! 7 kemenangan untuk Jokowi dan keluarganya di persembahkan oleh PDI Perjuangan dengan seluruh kadernya.
     
     

    Kedua, untuk 7 kemenangan itu tidak sedetikpun PDI Perjuangan meninggalkan Jokowi. Seluruh kader PDI Perjuangan hingga tingkat anak ranting bergotong royong sebisa bisanya, mencetak atribut, berkeliling dari pintu ke pintu meyakinkan pemilih orang demi orang.
     
    Ketua umum, Sekjend, seluruh DPP PDI Perjuangan menjadi jurkamnas berkeliling berbagai Propinsi dan kabupaten pagi siang malam. Sungguh sangat melelahkan.
     

    Ketiga semua kader PDI Perjuangan di semua tingkat hingga DPR RI juga berjibaku mengamankan semua kebijakan Jokowi, Gibran maupun Bobby.
     
    Membela Presiden Jokowi, Gibran dan Bobby di berbagai ruang saat di hina, difitnah dan dibully apakah itu dalam perdebatan di media, perdebatan di dunia maya maupun perdebatan di pos ronda.
     

    Komitmen PDI Perjuangan bukan hanya di kata tapi terjaga, teruji dan terbukti hingga hari ini tanpa perlu lagi dipertanyakan.
     
     

    PDI Perjuangan dengan setia selama 20 tahun membuktikan keberpihakan dan pembelaan bukan hanya pada Jokowi tapi juga pada anak serta menantunya. suatu keistimewaan luar biasa yang bahkan tidak didapatkan oleh keluarga besar Bung Karno sekalipun.
     

    Saya percaya bahwa dalam lubuk hati nya Jokowi tidak lupakan sejarah itu dan karena itu juga maka saya percaya bahwa keberpihakan Jokowi pada PDI Perjuangan tidak tergoyahkan.
     
    Jokowi pasti satu nafas sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan amanat Kongres melalui keputusan Ketua Umum Partai. termasuk didalamnya terhadap calon presiden Ganjar Pranowo.
     
    Bukankah Jokowi juga ikut menjadi saksi ketika keputusan diumumkan. Bukankah keputusan Ketua Umum setelah melalui pertimbangan mendalam, kontemplasi dan berdialog dengan Presiden Jokowi yang ikut menyampaikan masukan dan pertimbangan secara obyektif.
     

     
    Dalam dinamika politik terlihat berkali kali ada pihak pihak yang mencoba memecah hubungan antara Jokowi dan Ibu Megawati, Jokowi dengan PDI Perjuangan, Jokowi dengan Relawan juga PDI Perjuangan dengan Relawan tapi selama lebih dari 8 tahun saling percaya itu tidak tergoyahkan oleh intrik dan fitnah apapun.
     
    Hal itu sudah disampaikan sebagaimana pesan Ibu Mega beberapa hari sebelum Jokowi dilantik “Dik Jokowi jangan lihat istana dari sisi terangnya, sisi kewenangan kekuasaannya tetapi lihatlah sisi gelapnya, kenali itu maka Dik Jokowi akan menjadi pemimpin”
     
    “Akhir kata, Saya ingat pembicaraan sesama kader Partai, saya dengan Presiden Jokowi di suatu tempat. Saat itu Beliau berkata “Pemilu 2024 kita harus menang mas Adian!” Dan saya bertanya “Kita itu siapa Pak?” Jokowi menjawab “PDI Perjuangan”. Semoga pak Jokowi masih ingat pernyataan itu. 

     

     
    Adian Napitupulu
    Anggota DPR RI FPDI Perjuangan.

     

  • Tanpa Kehadiran Jokowi, Peringatan HUT PDI Perjuangan Tetap Meriah dan Khidmat

    Tanpa Kehadiran Jokowi, Peringatan HUT PDI Perjuangan Tetap Meriah dan Khidmat

    7cloud.asia – DPP PDI Perjuangan akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

    Peringatan HUT ke-51 itu juga akan dilaksanakan secara sederhana tetapi khidmat. Ribuan kader PDI Perjuangan diharapkan akan hadir dalam acara ini, 

    Acara akan diikuti secara daring oleh seluruh kader PDI Perjuangan dan simpatisan partai bersama Satgas Partai, Anak Ranting, Ranting, PAC, DPC, dan DPD seluruh Indonesia.

    Calon presiden, calon anggota legislatif, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah usungan PDI Perjuangan juga akan hadir.

    Namun Presiden Jokowi yang selama menjadi walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan dua kali menjadi Presiden selalu diusung PDI Perjuangan tidak akan hadir.

    Baca: PDI Perjuangan tidak mendukung pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi

    Peringatan HUT PDI Perjuangan ini diperkirakan akan mengakibatkan kemacetan. Kader muda PDI Perjuangan Aryo Seno Baskoro menyampaikan permohonan maaf  kepada masyarakat yang akan melintas di Jalan Raya Lenteng Agung.

    “Kami juga meminta kebesaran hati dan mohon maaf kepada seluruh warga, terutamanya di sekitar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, karena mungkin akan ada sedikit ramai dan padat,” kata Seno dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu.

    Saat meninjau gladi bersih persiapan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (9/1/2024), Seno berharap keramaian dan kemeriahan HUT tersebut bisa juga dirasakan oleh masyarakat sekitar.

    “Semoga keramaian itu akan semakin menggembirakan dan menggairahkan,” tambahnya.

     

    Baca: Jumlah pemilih disabilitas mencapai 1,1 juta orang

    Seno mengatakan PDI Perjuangan mengutamakan keterlibatan bersama rakyat dalam perayaan HUT ke-51 partai.

    Oleh karena itu, seluruh jajaran partai dan para calon legislatif di setiap daerah akan melaksanakan acara secara serentak pukul 16.00 WIB dan 19.00 WIB bersama dengan rakyat setempat.

    “Acara juga menyesuaikan kondisi di daerah masing-masing, di seluruh Indonesia, yang lokasinya adalah di RT, RW, di depan pintu rumah warga masing-masing,” jelas Seno.

    Peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan mengusung tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang”.

     

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud komitmen hapus kredit macet nelayan

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan Sekolah Partai PDI Perjuangan menjadi lokasi pembukaan rangkaian HUT ke-51 karena sekolah tersebut merupakan tempat untuk mendidik kader-kader partai yang punya moralitas dan etika politik baik.

    “Selain itu, PDI Perjuangan juga memiliki komitmen kerakyatan berdasarkan falsafah Pancasila dengan pembebasan nasib wong cilik,” jelas Hasto.​​​​​​

    Peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan merupakan momentum untuk melakukan kritik-otokritik atas perjalanan partai dengan rekam jejak sejarah yang begitu panjang.

    PDI Perjuangan lahir pada 1973. Namun, pada 1999 diubah namanya menjadi PDI Perjuangan menyusul adanya campur tangan pemerintah Orde Baru dalam kepengurusan partai.

    Baca: Ganjar Pranowo populer di kalangan milenial

     

     

     

  • Hadir di HUT PDI Perjuangan, Wapres: Pemimpin Terpilih Harus Negarawan

    Hadir di HUT PDI Perjuangan, Wapres: Pemimpin Terpilih Harus Negarawan

    7cloud.asia – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan prosesi potong tumpeng pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 di sekolah partai tersebut di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

    Dengan mengenakan pakaian merah, Megawati naik ke atas panggung acara peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan dengan didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 

    Selain Wapres, juga hadir di acara HUT PDI Perjuangan ini antara lain Capres Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, serta perwakilan Partai Hanura Benny Rhamdani.

    Selain itu juga hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menparekraf Sandiaga Uno, MenPPA Bintang Yoga. 

    Menteri dari PDI Perjuangan Pramono Anung, Risma, Yasonna Laoly, Azwar Anas, Hasto Wardoyo, Hendrar Prihadi juga hadir di acara tersebut.

    Baca: Peringatan HUT PDI Perjuangan tanpa kehadiran Presiden Jokowi

    Sementara dari Tim Pemenangan Nasional, antara lain hadir Arsjad Rasjid, Gatot Eddy Pramono, dan Andi Wijayanto. 

    Tanpa kehadiran Presiden Jokowi, peringatan HUT PDI Perjuangan diawali dengan pemotongan tumpeng yang berlangsung khidmat dan sederhana.

    Putri Megawati sekaligus ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani ikut membantu ibunya memotong tumpeng.

    Turut mendampingi Megawati dalam prosesi potong tumpeng itu ialah Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Puan Maharani, Prananda Prabowo, serta Pramono Anung.

    Megawati lantas menyerahkan potongan tumpeng pertama itu kepada Ma’ruf Amin, yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh tamu dan kader PDI Perjuangan yang hadir.

    Baca: Megawati tegaskan PDI Perjuangan tidak di belakang politik dinasti  Jokowi

    Selanjutnya, Megawati yang adalah Presiden ke-5 RI itu juga memberikan potongan tumpeng kepada Mardiono, Hary Tanoe, Benny Rhamdani, Ganjar Pranowo, dan Arsjad Rasjid.

    Sebelum turun dari atas panggung, Megawati bersama seluruh tamu undangan melakukan sesi foto bersama dengan menunjukkan gestur tangan simbol angka 3.

    Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pemimpin terpilih dalam Pilpres 2024 harus merupakan sosok negarawan yang mengerti/paham persoalan kebangsaan.

    “Pemimpin nasional yang terpilih harus negarawan yang mengerti persoalan kebangsaan, visioner dan mampu memimpin seluruh komponen bangsa agar Indonesia menjadi negara maju, sejahtera dan disegani dunia,” ujarnya. 

    Wapres mengatakan rakyat Indonesia berhak mendapatkan gagasan-gagasan kebangsaan dan program kemajuan bangsa di tengah-tengah tantangan dunia yang tidak mudah saat ini.

    Baca: Tokoh bangsa nilai politik dinasti Jokowi melukai hati rakyat

    Dia sependapat bahwa kesejahteraan akan bisa dicapai jika bangsa Indonesia bisa mengentaskan kemiskinan.

    Menurutnya, sumber masalah yang dihadapi rakyat adalah kemiskinan, sehingga kemiskinan harus dihapus dari Indonesia.

    “Pemilu tahun 2024 akan menjadi tonggak penting yang akan mengantarkan kita pada Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

    Wapres pun menyampaikan harapan agar seluruh peserta pemilu dapat turut mewujudkan pemilu 2024 yang aman, damai dan berkualitas.

    HUT ke-51 PDI Perjuangan, yang mengusung tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang”, merupakan momentum untuk melakukan kritik-otokritik atas perjalanan partai dengan rekam jejak sejarah begitu panjang.

    Baca: Publik nilai sikap Jokowi terhadap PDI Perjuangan tidak etis

    Selain menggelar kegiatan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, rangkaian HUT partai juga diisi dengan penampilan kebudayaan dari Badan Kebudayaan Nasional (BKN) dengan melibatkan anak-anak muda.

    Selain itu, HUT ke-51 PDI Perjuangan juga diisi dengan kegiatan kemanusiaan lewat Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) serta keterlibatan Kapal Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati yang terus membantu pengobatan rakyat di penjuru Tanah Air.

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Pemilu 2024: Perolehan Suara PDI Perjuangan Masih yang Teratas

    Pemilu 2024: Perolehan Suara PDI Perjuangan Masih yang Teratas

    7cloud.asia  – Meski pasangan Ganjar-Mahfud yang diusungnya diprediksi kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang memenangi Pemilu Legislatif 2024.

    Perolehan suara PDI Perjuangan ini sesuai hitung cepat atau quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei dan real coun situs Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis 15 Februari 2024.

    Diberitakan Kompas.com, hasil quick count Charta Politika sementara hingga pukul 08.50 WIB, Kamis (15/2/2024), menunjukkan PDI Perjuangan mendapat suara terbanyak.

    Dengan perhitungan suara masuk sebesar 91,90% dari total 2.000 TPS sampel, PDI Perjuangan mendapatkan suara terbanyak yakni 15,89%.

    Suara terbanyak kedua adalah Partai Golkar: 13,65%. Kemudian disusul Partai Gerindra: 13,52%.

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud dan AMIN tunggu penghitungan resmi KPU

    Quick count Charta Politika dalam Pemilu 2024 memiliki margin of error sebesar 1%. Hasil quick count ini bukanlah hasil resmi.

    KPU akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (15/2/ 2024) hingga Rabu (20/3/2024).

    Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

    Berikut perolehan suara partai dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 menurut quick count Charta Politika:

    1. PDI-Perjuangan: 15,89%

    2. Partai Golkar: 13,65%

    3. Partai Gerindra: 13,52%

    4. PKB: 10,58%

    5. PKS: 9,97%

    Baca: PDIP akan bentuk tim untuk kumpulkan bukti kecurangan di Pemilu 2024

    6. Partai Nasdem: 8,71%

    7. Partai Demokrat: 7,66%

    8. PAN: 7,10%

    9. PPP: 4,03% 

    10. PSI: 2,96%

    11. Partai Perindo: 1,51%

    12. Partai Gelora: 0,97%

    Baca: Hasil exit poll di LN, Ganjar memimpin

    13. Partai Hanura: 0,83%

    14. Partai Buruh: 0,66%

    15. Partai Ummat: 0,55%.

    16. PBB: 0,52%

    17. Partai Garuda: 0,43%

    18. PKN: 0,37%

    Baca: Banyak TPS di Jakarta kebanjiran

    Berikut hasil real count Pemilu Legislatis 2024 menurut situs Sirekap KPU pada Kamis 15 Februari 2024 pukul 10.00 WIB dengan data masuk 17.675 dari 823.236 TPS (2,15%):

    PKB: 10,39%
    Partai Gerindra: 12,01%
    PDI-Perjuangan: 17,74%
    Partai Golkar: 13,04%
    Partai Nasdem: 7,74%
    Partai Buruh: 1,3%
    Partai Gelora: 1,47%
    PKS: 8,49%
    PKN: 0,93%
    Partai Hanura: 1,29%
    Partai Garuda: 0,92%
    PAN: 6,18%
    PBB: 1,01%
    Partai Demokrat: 6,83%
    PSI: 3,67%
    Partai Perindo: 1,78%
    PPP: 3,96%
    Partai Ummat: 1,24%.

    Baca: Tak kenal caleg, begini cara pemilih tentukan pilihan

  • Pemilu 2024: Hasil Hitung Cepat Aneh, PDI Perjuangan Siaga l

    Pemilu 2024: Hasil Hitung Cepat Aneh, PDI Perjuangan Siaga l

    7cloud.asia – PDI Perjuangan menyatakan Siaga l menyikapi hasil hitung cepat atau quick count dari berbagai lembaga survei yang sangat anomali (menyimpang atau aneh).

    Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta.

    Menurut Hasto, PDIP tetap berpedoman menunggu proses rekapitulasi suara secara berjenjang dari bawah, TPS (Tempat Pemungutan Suara) hingga tabulasi nasional di KPU.

    “Pedoman kami sangat jelas, kita menunggu proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah. Tetapi hasil quick count ini membuat kami menyatakan Siaga l untuk melihat kembali keseluruhan proses dari hulu ke hilir,” jelas Hasto.

    Untuk menyelidiki anomali hasil quik count ini, PDIP dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan membentuk tim khusus yang terdiri ahli hukum, ahli forensik dan ahli investigasi.

    Baca: Perolehan suara PDIP masih teratas

    Lebih jauh, Hasto menerangkan anomali quick count mengindikasikan adanya exersive shooting (penembakan berlebihan) dari berbagai operasi gabungan mulai dari hulu ke hilir hingga akhirnya menciptakan hasil yang sangat anomali.

    Selanjutnya Hasto mengungkapkan jauh hari sebelum pemungutan suara, PDIP telah menandai adanya desain dari hulu ke hilir dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

    Hasto menjelaskan dari hulu tersebut ditandai dengan merancang atau merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Kemudian ditengahnya terjadi intimidasi yang masif, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan kantong suara PDIP.

    Baca: Jokowi inginkan Parbowo-Gibran menang dan suara PDIP turun

    Kemudian, lanjut Hasto di hilir ada banyak hal yang mencurigakan. Salah satunya website KPU beberapa kali shutdown termasuk pada sistem kalkulasi suara dari KPU.

    “Makanya sangat anomali hasilnya (quick count), terlihat aneh karena gap-nya jauh sekali. Bahkan Pak Rosan Roeslani (ketua TKN Prabowo-Gibran) sendiri mengatakan kaget dengan hasil quick count,” terangnya.  

    Hal senada juga diungkapkan oleh calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo.

    Ia mempertanyakan, hasil quick count perolehan PDI Perjuangan yangmasih tinggi bahkan masih nomor satu, agak anomali dengan perolehan suara Ganjar-Mahfud.

    “Maka, hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya sepertinya split ticket-nya agar terlalu lebar,” ujarnya setelah rapat bersama TPN 03 di Gedung HighEnd, Jakarta.

    Baca: PDIP bentuk tim khusus menyelidiki kecurangan

    Split ticket voting merupakan fenomena yang lahir akibat adanya bermacam pemilihan.

    Misalnya, perbedaan pilihan dalam Pemilu Anggota DPR RI terhadap partai politik A, sedangkan pemilihan eksekutif (presiden) justru memilih paslon yang bukan berasal dari kelompok yang didukung oleh parpol pilihannya.

    Berdasarkan penghitungan cepat sejumlah lembaga survei, PDI Perjuangan memperoleh suara tertinggi di kisaran 15—16 persen ke atas hingga saat ini.

    Namun, suara paslon nomor urut 3 justru hanya meraih sekitar 15—16 persen atau berada di urutan terakhir.

    Oleh karena itu, pihaknya hendak menelaah penyebab dari split ticket voting seiring dengan menunggu hasil resmi rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Prinsip kami, menunggu keputusan dari KPU. Apa pun yang diputuskan oleh KPU, kami akan ikuti. Kami menghormati semua proses,” katanya.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Pemilu 2024: PDI Perjuangan Siap Menjadi Oposisi

    Pemilu 2024: PDI Perjuangan Siap Menjadi Oposisi

    7cloud.asia – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen.

    Pernyataan Hasto ini menanggapi hasil itung cepat Pilpres 2024 yang untuk sementara pasangan Ganjar Mahfud yang diusung PDI Perjuangan tertinggal

    Namun demikian, PDI Perjuangan menyatakan masih menunggu hasil penghitungan resmi KPU. Selain itu, tim paslon 01 dan 03 juga terus mencermati banyaknya kecurangan yang masif dilaporkan masyarakat.

    Kembali ke kesiapan PDI Perjuangan untuk menjadi oposisi, Hasto mengatakan, posisi ini untuk menjalankan tugas check and balance.

    Baca: Demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja

    Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

    “Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance,” kata Hasto dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (14/2/2024).

    Berada di luar pemerintahan, ujarnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

    Hasto menambahkan, ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.

    Baca: Pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud menunggu itungan resmi KPU

    “Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” imbuhnya

    Lebih lanjut, dia menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

    Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

    Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

    Hasto mengatakan kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi saat itu. Hanya saja, masyarakat sipil berhadapan dengan dua hal.

    Baca: PDI Perjuangan kumpulkan bukti kecurangan di Pilpres 2024

    Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun.

    “Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.

    Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai.

    “Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjutnya.

    Ada pun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini, menurut Hasto, jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

    Baca: Menakar kenegarawan Jokowi di pelaksanaan Pemilu 2024

    “Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tambahnya.

    Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD

  • Pemilu 2024: Temukan Salah Hitung Perolehan Suara, DPD PDI Perjuangan Usul Sirekap Ditutup untuk Diaudit

    Pemilu 2024: Temukan Salah Hitung Perolehan Suara, DPD PDI Perjuangan Usul Sirekap Ditutup untuk Diaudit

    7cloud.asia – DPD PDI Perjuangan Bali menyampaikan kepada KPU bahwa ditemukan salah hitung jumlah suara sah pada laman Pemilu2024.kpu.go.id yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang terus berproses.

    “Jumlah suara sah partai politik dan calon ternyata semuanya tidak sesuai, dan terdapat selisih cukup besar yang merugikan partai politik,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster di Denpasar, Minggu (18/2/2024).

    Dilansir Antaranew.com, Koster merincikan salah hitung tersebut, yaitu total suara sementara untuk seluruh caleg DPR RI dapil Bali dari PDI Perjuangan sejumlah 349.810, dan suara untuk partai 48.904.

    Sehingga, jika ditotal suara sementara yang diraih PDI Perjuangan 398.714 suara. Namun, aplikasi memuat jumlahnya 381.069.

    Baca: Keliru konversi data Sirekap ditemukan di lebih 2000 TPS

    Selisih 17.645 suara ini menurutnya berbahaya jika dibiarkan terbaca masyarakat, setidaknya angka yang mereka kumpulkan ini masih bertahan hingga pukul 20.30 Wita.

    Adapun jumlah penghitungan  suara masuk untuk DPR RI di daerah pemilihan atau Dapil Bali mencapai 39,41 persen.

    Mantan Gubernur Bali itu mengatakan bahwa kondisi ini tidak hanya menimpa partainya, tetapi juga dialami partai-partai lain.

    Koster mengatakan, pihaknya turut membantu memeriksa ulang penjumlahan portal KPU RI dengan jumlah manual pada partai politik peserta Pemilu 2024 lain.

    Baca: Perolehan suara PDI Perjuangan masih teratas

    Akhirnya ia menemukan kerugian serupa untuk Partai Gerindra yang mendapat selisih sebanyak 25.965 suara dan Partai Golkar selisih hitung 29.643 suara.

    “Karena itu, penggunaan aplikasi Sirekap KPU RI harus dihentikan, karena bermasalah dan akan menimbulkan kisruh, mengakibatkan masyarakat tidak akan percaya dengan hasil penghitungan KPU RI,” ujarnya meminta.

    Menurut dia, semestinya pada sistem ini dilakukan audit teknologi informasi yang mencakup tata kelola perangkat keras dan perangkat lunak.

    Seperti algoritma penghitungan jumlah suara sah partai politik dan calon dari partai politik yang bersumber dari suara partai politik ditambah suara seluruh calon dari partai politik, sehingga tak ada kesalahan hitung.

    Baca: RSJ Islam Klender siap tampung caleg yang alami gangguan kesehatan mental

    “Perbaikan harus segera dilakukan untuk menghasilkan output sistem Sirekap yang kredibel,” kata alumni Jurusan Matematika di ITB itu.

    Sementara itu hingga saat ini berdasarkan pantauan portal KPU RI terhitung untuk pemilihan DPR RI dapil Bali 39,41 persen suara atau suara dari 5.048 TPS sudah masuk.

    PDI Perjuangan masih unggul dengan 53,43 persen, disusul Partai Golkar 12,02 persen, dan Partai Gerindra 9,65 persen.

  • Pemilu 2024: PDI Perjuangan Resmi Tolak Penggunaan Sirekap

    Pemilu 2024: PDI Perjuangan Resmi Tolak Penggunaan Sirekap

    7cloud.asia – Masalah yang terjadi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap dalam penghitungan hasil Pemilu 2024 mendapat sorotan dari banyak pihak termasuk dari PDI Perjuangan.

    PDI Perjuangan, pada Rabu (21/2/2024) secara resmi merilis surat pernyataan yang berisi penolakan penggunaan Sirekap dalam tahapan Pemilu 2024.

    Selain menolak Sirekap, dalam surat itu, PDI Perjuangan juga menolak keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di tingkat kecamatan.

    Surat eksternal PDI Perjuangan ini bernomor 2559/EX/DPP/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 seperti dilihat pada Rabu (21/2/2024).

    Surat penolakan ini ditandatangani oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang ‘Pacul’ Wuryanto dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang ditujukan kepada KPU.

    Baca: Komisi II akan evaluasi penggunaan Sirekap

    PDI Perjuangan menyatakan kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda.

    Karena itu, PDI Perjuangan berpendapat penundaan tahapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan.

    “KPU tidak perlu melakukan penundaan tahapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK karena tidak terdapat situasi kegentingan yang memaksa/tidak terdapat kondisi darurat,” demikian bunyi poin 2 surat PDI Perjuangan.

    Permasalahan kegagalan Sirekap sebagai alat bantu, menurut PDIP, harus segera ditindaklanjuti.

    Salah satunya mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara/C.

    Baca: Bawaslu rekomendasikan penayangan data di Sirekap dihentikan sementara

    Hasil sesuai ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umnum berbunyi:

    “Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak suara ditutup dan disegel kembali”.

    “PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 diseluruh jenjang tingkatan pleno,” 

    “Menolak sikap/keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK karena telah membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, serta melanggar asas kepastian hukum, efektifitas-efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024,” imbuhnya.

    PDI Perjuangan juga meminta audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kemudian meminta membuka hasil audit forensik tersebut kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Baca: Mahfud tegaskan audit terhadap Sirekap harus dilakukan lembaga independen bukan lembaga pemerintah 

    Keputusan PDI Perjuangan ini berdasarkan dengan adanya dugaan permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada Sirekap yang terjadi secara nasional.

    Prmasalahan ini kemudian diikuti pada tanggal 18 Februari 2024 KPU memerintahkan kepada seluruh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilu di tingkat pleno PPK dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024.

     

  • Megawati Dijadwalkan Bertemu Surya Paloh dan Jusuf Kalla untuk Matangkan Usulan Hak Angket

    Megawati Dijadwalkan Bertemu Surya Paloh dan Jusuf Kalla untuk Matangkan Usulan Hak Angket

    7cloud.asia – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut-sebut telah memberikan restunya untuk penggunaan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan di Pilpres 2024.

    Dilansir Kompas.id, Megawati meminta rencana penggunaan hak angket DPR tersebut dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum digulirkan di masa sidang yang akan datang.

    Jika sudah matang dan disetujui, usulan hak angket itu akan disampaikan di pembukaan sidang DPR pada Maret mendatang. PDI Perjuangan dan PPP bersiap memimpin rencana itu.

    Wacana penggunaan hak angket dilontarkan Ganjar Pranowo dan dibahas dalam rapat koalisi partai pendukung Paslon 03 sehari setelah pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu.

    Baca: Mahfud bilang hak angket ditujukan pada kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pemilu 2024

    Ganjar mengatakan, dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mesti disikapi secara serius. Karena itu ia mendorong partai pengusungnya untuk mengusulkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    ”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/2/2024).

    Untuk mematangkan usulan hak angket tersebut, Megawati Soekarnoputri dijadwalkan bertemu dengan tokoh politik dari kubu paslon 01, seperti mantan wakil presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. 

    Surya Paloh pun telah membuka opsi ini dan dia menunggu kesiapan Megawati. Paloh mengatakan, pertemuan bersama Megawati tidak menutup kemungkinan untuk mematangkan wacana penggunaan hak angket Pemilu 2024.

     

    Baca: Berbagai kebijakan Jokowi untuk menangkan Paslon 02

    Sebab, ujar Paloh, wacana hak angket Pemilu 2024 ini pertama kali diusulkan Ganjar Pranowo.

    “Jangankan Mas Ganjar yang calon presiden, kamu sebagai reporter, sebagai jurnalis menggagas itu hak konstitusional yang ada di negeri kita ini. The idea itu yang paling penting bagi kita,” kata Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024). 

    “Kemudian itu masuk enggak dalam common sense kita, saya pikir hak hak konstutisional itu jalan yang mau kita tempuh. Sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang 1.000 kali sayang,” tegasnya

    Sejumlah kalangan menilai pertemuan Mega dengan Kalla dan Surya paloh merupakan upaya membangun prakondisi-prakondisi untuk mengajukan hak angket. 

    Baca: Hak angket dijamin konstitusi, tak boleh ada yang melarang

    Dilansir Liputan6, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai, rencana pertemuan Megawati dan Jusuf Kalla merupakan langkah untuk menyatukan soliditas antara kubu 01 dan 03 di tengah dinamika proses Pemilu 2024.

    “Ini yang menurut saya akan menjadi isu yang cukup menarik dalam perbincangan politik kedepan, karena memang JK secara tidak langsung punya hubungan baik dengan Bu Mega” kata Arifki kepada Liputan6.com, Jumat (23/2/2024).

    Ia pun meyakini, pertemuan Megawati dan JK bisa membuka ruang soal soliditas kubu 01 dan 03.

    Hal ini dikarenakan JK dan Megawati memiliki peran yang signifikan di masing-masing kubu khususnya sebagai king maker.

    “Dan saya rasa isu ini akan lebih kepada bagaimana antara JK dengan Mega ini punya kepentingan yang sama,” ujarnya.

    Esti Utami,dari berbagai sumber

  • PDI Perjuangan Bakal Gunakan Temuan Roy Suryo untuk Ajukan Hak Angket

    PDI Perjuangan Bakal Gunakan Temuan Roy Suryo untuk Ajukan Hak Angket

    7cloud.asia – PDI Perjuangan akan menggunakan temuan pakar telematika Roy Suryo terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 menjadi salah satu bukti atau dasar dalam mengajukan hak angket di DPR.

    Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk merumuskan penggunaan hak angket terkait kecurangan di Pilpres 2024.

    Hasto menyebut, tim khusus tersebut dibentuk PDI Perjuangan dan bertugas untuk menghimpun data atau temuan terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    “Kami berikan dukungan sepenuhnya tentang pentingnya audit forensik, audit investigatif, bahkan juga perlu audit metadata C1,” kata Hasto dalam konferensi pers di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

    Baca: PDI Perjuangan optimistis hak angket akan lolos

    Hasto juga mengimbau banyak pihak, termasuk masyarakat untuk ikut serta mendukung proses audit pemilu.

    Dia menilai proses audit forensik itu penting karena di dalam asas Pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

    Setiap suara rakyat, ujar Hasto, adalah suara Tuhan yang dipercayakan kepada para calon-calon pemimpin melalui Pemilu.

    “Agar bangsa ini bisa mendapatkan kepemimpinan yang kompeten, yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” ujarnya.

    Baca: Partai pendukung AMIN siap dukung hak angket

    Hasto mengatakan, tim khusus yang dibentuk PDI Perjuangan ini akan mengumpulkan berbagai fakta-fakta temuan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Fakta itu termasuk temuan pakar telematika Roy Suryo yang menduga ada rekayasa atau manipulasi data Sirekap.

    “Termasuk yang disampaikan Roy Suryo, yang menemukan dari audit forensik yang dilakukan ternyata sirekap yang versi original dilakukan modifikasi dengan javascript yang atur perolehan paslon calon,” tutupnya.

    Baca: PPP dukung penggunaan hak angket

    Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengakui jika pihaknya menemukan data terkait adanya perbedaan data terkait hasil suara pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan foto dokumen C hasil ukuran plano yang diunggah.

    “Kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah, itu termonitor,” kata Hasyim dalam jumpa persnya di media Center KPU, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

    Kesalahan konversi data ini ditemukan di ribuan tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di sejumlah daerah.

    Sumber: Sindonews.com