7cloud.asia – Novel Rumah Kaca karya Pramoedya Ananta Toer menjadi inspirasi banyak orang, tak terkecuali Kawula 17. Organisasi ini menggelar Festival Rumah Kaca untuk mengajak generasi muda dapat lebih peduli dengan lingkungan.
Melalui festival yang digelar pada Sabtu (13/12/12) ini, para generasi muda tidak hanya diajak berdiskusi, tetapi mereka akan diajak berpartisipasi aktif dalam mengawal isu-isu lingkungan.
Ketua panitia, Hendra menjelaskan dalam buku Rumah Kaca karya Pramoedya Ananta Toer, dianalogikan masyarakat Indonesia saat itu ditempatkan dalam sebuah rumah kaca dimana pemerintah kolonial mengawasi segala gerak gerik masyarakat Indonesia.
“Analogi tersebut kita coba balik dalam festival ini dengan menempatkan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dalam memutuskan kebijakan, kami tempatkan dalam rumah kaca,” jelas Hendra.
“Jadi kita warga, masyarakat, orang muda khususnya menjadi pihak yang mengawasi setiap program yang diputuskan terkait dengan krisis iklim yang terdampak ke kami orang muda,” lanjutnya.
Sementara Program Manager Kawula17, Maria Angelica, menjelaskan Festival Rumah Kaca ini sebagai ruang edukatif dan reflektif bagi orang muda untuk memahami krisis iklim dalam konteks kehidupan sehari-hari.
Selain itu juga membangun kapasitas mereka agar lebih tangguh, kritis, dan berani bersuara dalam mengawal kebijakan pemerintah.
“Suara orang muda akan menjadi bermakna bila dijadikan pertimbangan utama dalam kebijakan yang memengaruhi masa depan kita, termasuk kebijakan iklim. Festival ini adalah langkah konkret untuk memastikan suara itu tidak hanya didengar, tapi diperhitungkan,” tutup Angelica.
7cloud.asia – Banjir rob yang terus berulang di pesisir utara Jawa khususnya Jakarta, Semarang, dan Surabaya bukan semata persoalan teknis pasang air laut, melainkan dampak langsung dari gagalnya kebijakan pemerintah pusat dalam penataan ruang dan mitigasi krisis iklim.
Dalam pernyataannya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengatakan, selama ini pemerintah terlalu mengandalkan betonisasi, reklamasi, dan pembangunan infrastruktur besar sebagai solusi.
Pada Desember 2025, rob meluas seiring puncak fenomena pasang anomali 18,6 tahunan (highest anomaly tides) yang menyebabkan air laut lebih tinggi, deras, dan bertahan lebih lama. Persoalan pasang ekstrem bukan akar persoalan utama.
Rob terjadi akibat kombinasi salah urus tata ruang, hilangnya kawasan hijau pesisir, eksploitasi air tanah yang memicu penurunan muka tanah, serta tekanan krisis iklim.
Wahyu Eka Styawan Manajer Kampanye Perkotaan Berkeadilan Eksekutif Nasional WALHI menjelaskan, kota-kota besar di pesisir utara Jawa seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya menjadi wilayah paling rentan.
Dalam satu dekade terakhir, Jakarta dan Semarang telah menjadi langganan rob, bahkan menyebabkan kampung-kampung pesisir perlahan tenggelam.
Surabaya juga menghadapi ancaman serupa, ditandai dengan abrasi pesisir dan semakin seringnya genangan rob di kampung nelayan sepanjang Selat Madura.
Temuan WALHI dalam sebulan terakhir menunjukkan krisis rob di kota-kota pesisir di Pulau Jawa semakin serius.
Jakarta kembali tergenang pada awal Desember 2025 ketika puluhan RT di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu terdampak, seiring penurunan muka tanah yang membuat sebagian wilayah kini berada 1–1,5 meter di bawah permukaan laut dan melemahkan efektivitas infrastruktur pertahanan pantai.
Kondisi yang lebih mengkhawatirkan terjadi di Semarang, di mana penurunan tanah yang sangat cepat telah mendorong pergeseran garis pantai Semarang–Demak lebih dari lima kilometer ke arah daratan sejak akhir 1990-an, menjadikan rob tidak lagi bersifat musiman, tetapi permanen di sejumlah kawasan.
Surabaya pun menghadapi ancaman serupa, terutama di kawasan industri dan pelabuhan, akibat penurunan tanah dan ketergantungan tinggi pada air tanah, yang memperbesar risiko rob saat muka laut sedikit melampaui pasang normal.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dalam upaya mengatasi rob di pantai utara Jawa merekomendasikan percepatan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah mendorong pembangunan tanggul, sistem drainase terpadu, serta normalisasi sungai, termasuk mendukung rencana pembangunan giant sea wall untuk mengantisipasi banjir rob.
Wahyu menilai, rekomendasi pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan giant sea wall tidak menyentuh akar persoalan. Krisis rob menunjukkan gagalnya kebijakan tata ruang yang tidak berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“PERDA RTRW Jakarta, Semarang, dan Surabaya juga belum secara memadai membahas rob sebagai persoalan struktural akibat penurunan tanah dan pembangunan masif,” jelas Wahyu.
Karena itu, WALHI mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi kebijakan penataan ruang, termasuk dampak Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong sentralisasi tata ruang.
Revisi Perda RTRW harus menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan kawasan pesisir, pengendalian air tanah secara ketat, penghentian pembangunan yang memperparah subsiden, serta pemulihan ekosistem pesisir.
WALHI juga menegaskan perlunya menghentikan proyek giant sea wall dan reklamasi yang berisiko memperburuk kondisi pesisir, alih-alih menjadi solusi menghadapi kenaikan muka air laut.
7cloud.asia – Catatan Akhir Tahun Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat bahwa krisis iklim menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kasus migrasi paksa (forced migration) di kalangan pekerja migran Indonesia (PMI).
Catatan Akhir Tahun ini disusun sebagai dokumen reflektif sekaligus politis yang merekap situasi tersebut secara data, analisis, dan pengalaman korban.
Peluncuran CATAHU yang bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Migran Internasional pada Kamis (18/12/2025), mengangkat tema Jejak Gelap Migrasi di Rezim Ekonomi: Jaringan Bisnis Perdagangan Orang dan Runtuhnya Hak Asasi di Era Krisis Iklim.
CATAHU SBMI 2025 menegaskan bahwa migrasi buruh Indonesia hari-hari ini bukan sekadar persoalan penempatan kerja, melainkan krisis hak asasi manusia yang diproduksi oleh kebijakan dan pembiaran negara.
“Laporan ini menjadi peringatan bahwa selama buruh migran diperlakukan sebagai angka ekonomi, eksploitasi dan perdagangan orang akan terus berulang,” ujar Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno.
Riset SBMI di wilayah pesisir Pemalang memperlihatkan keterhubungan yang nyata antara krisis iklim, runtuhnya mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir, dengan meningkatnya migrasi paksa ke sektor-sektor berisiko tinggi, termasuk AKP migran.
Dalam situasi tersebut, lemahnya pengawasan negara dan inkonsistensi kebijakan antar kementerian justru membuka ruang bagi praktik perdagangan orang dan kerja paksa yang melibatkan aktor bisnis, perantara, dan pembiaran struktural oleh negara.
“Temuan kami menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi penyebab migrasi paksa. Ketika sebelumnya mereka dapat hidup cukup di daerahnya, krisis iklim yang mengubah lanskap wilayah justru memaksa mereka bermigrasi,” kata Hariyanto.
Ia mengungkapkan, krisis iklim yang mengubah ruang hidup pesisir serta merusak prospek pekerjaan tradisional seperti bertani dan melaut telah memaksa warga dari setidaknya enam desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mencari mata pencaharian alternatif dengan bekerja ke luar negeri.
Namun, warga yang terpaksa menjadi pekerja migran tersebut berangkat tanpa sepengetahuan pemerintah desa maupun otoritas pelindungan PMI. Kondisi ini meningkatkan risiko mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi kerja paksa.
Untuk itu, SBMI meminta pemerintah agar memperkuat pelindungan PMI dengan secara resmi menggolongkan migrasi akibat krisis iklim sebagai migrasi paksa, serta melakukan pemetaan wilayah rawan guna mewujudkan migrasi yang aman dan mencegah TPPO.
SBMI juga mendorong para pemangku kepentingan menerapkan penanganan ekologis berbasis keadilan iklim untuk mengurangi kerentanan ekonomi yang memicu migrasi berisiko.
Pemerintah juga didorong memperkuat intervensi komunitas guna mencegah rekrutmen ilegal dan eksploitasi pekerja migran.
“Migrasi untuk memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh dilarang,” kata Hariyanto.
Lebih lanjut, Catatan Akhir Tahun 2025 SBMI mencatat jumlah kasus PMI yang ditangani SBMI selama periode 2010–2025 mencapai 6.573 kasus. Dari total 453 kasus yang ditangani sepanjang 2025, sebanyak 250 kasus terindikasi merupakan TPPO.
Pada 2025, aduan terbanyak yang diterima SBMI berasal dari korban yang dipaksa menjadi operator penipuan daring, yakni 135 kasus, disusul PMI sektor domestik sebanyak 61 kasus, serta awak kapal migran sebanyak 26 kasus.
SBMI juga mencatat total kerugian ekonomi buruh migran Indonesia mencapai Rp3,09 miliar akibat praktik overcharging, pungutan liar, dan pencurian upah, yang mencerminkan adanya eksploitasi lintas negara serta kelalaian sistemik.
7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menilai putusan Pengadilan Kanton Zug yang mengabulkan seluruh permohonan dalam gugatan yang diajukan oleh empat nelayan Indonesia terhadap perusahaan semen multinasional asal Swiss, Holcim menjadi preseden penting bagi korban krisis iklim dan gerakan iklim global
Dalam putusan yang diketok palu pada Senin (22/12/2025) Pengadilan Kanton Zug, Swiss juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki perlindungan hukum karena krisis iklim yang dialami oleh mereka, melalui gugatan.
Boy Jerry Even Sembiring Direktur Eksekutif Nasional WALHI mengatakan, secara garis besar putusan ini mengukuhkan dan menegaskan peran pengadilan dalam dampak krisis iklim.
”Putusan ini dalam konteks global menjadi preseden untuk menarik dan menuntut pertanggungajawaban korporasi besar yang berkontribusi terhadap krisis iklim,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dirilis di laman resmi WALHI.
Dia menambahkan, putusan baik ini jadi oase karena datang di tengah situasi buruk bencana ekologis dan iklim yang menimpa Sumatera.
”Kita punya preseden baru untuk membawa korporasi-korporasi besar yang menjadi emitor besar, menuntut pertanggungjawaban mereka atas krisis iklim yang menyebabkan bencana iklim yang terjadi,” tambahnya.
Menguatkan Arah Perkembangan Hukum Meski menjadi putusan pertama di Swiss yang menerima gugatan iklim terhadap perusahaan besar, keputusan Pengadilan Kanton Zug ini dinilai sejalan dengan perkembangan hukum internasional.
Pengadilan di berbagai negara semakin mengakui perubahan iklim sebagai isu hukum, dan perusahaan besar penghasil emisi gas rumah kaca mulai dimintai pertanggungjawaban.
Putusan ini belum bersifat final dan masih dapat diajukan banding ke Pengadilan Kanton Zug, Swiss. Namun, keputusan ini memperkuat tren global dan mempersempit ruang bagi perusahaan besar untuk menghindari tanggung jawab iklim melalui celah prosedural.
Gugatan ini adalah kolaborasi advokasi WALHI bersama Swiss Church Aid (HEKS/EPER), European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), yang mendorong prinsip bahwa pihak-pihak penyebab krisis iklim juga harus menanggung dampaknya.
Putusan ini membuka jalan untuk pemeriksaan ke pokok perkara. Keputusan yang diumumkan pada 22 Desember 2025 menjadi keberhasilan sementara bagi para penggugat dan upaya penegakan keadilan iklim.
Para nelayan menuntut kompensasi dari Holcim atas dampak perubahan iklim yang mereka alami, dukungan pendanaan untuk perlindungan banjir, serta penurunan emisi CO2 secara cepat.
Gugatan iklim empat Warga Pulau Pari, Indonesia yakni Asmania, Arif, Edi, dan Bobby, diajukan pada akhir Januari 2023. Sidang pertama digelar sejak awal September 2024.
Dalam putusannya pada Senin (22/12/2025), Pengadilan Kanton Zug menolak seluruh keberatan prosedural Holcim dan menyatakan bahwa gugatan tersebut dapat diterima secara penuh.
Gugatan ini sesungguhnya mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab dari Holcim sebagai pemimpin pasar industri semen di dunia yang berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim.
Panel Perubahan Iklim Antar pemerintah (IPPC) merekomendasikan pengurangan emisi keseluruhan sebanyak 43 persen pada tahun 2030.
Hanya dengan cara inilah harapan untuk mencapai target yang dimuat dalam Perjanjian Iklim Paris, yaitu membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat dapat tercapai.
Alih-alih turut mengupayakan, Holcim justru menetapkan target pengurangan relatif dalam “net zero” 2021 dengan memangkas emisi per tonnase dari semen yang diproduksi Holcim.
Hal ini menjadi tidak masuk akal, jika Holcim meningkatkan produksi semennya, maka emisi secara keseluruhan kemungkinan besar akan turut meningkat.
Lihat saja pada 2021, perusahaan ini telah memproduksi 200 juta ton semen yang artinya justru meningkat 7 persen dibanding tahun sebelumnya.
7cloud.asia – Selama ini, masyarakat kerap mengaitkan krisis iklim dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh deforestasi, emisi transportasi hingga gas buang industri.
Padahal ada sumber yang diam-diam menjadi penyumbang terbesar emisi karbon, yakni sampah makanan rumah tangga yang tidak kalah bahayanya.
Penelitian yang dirilis baru-baru ini menunjukkan bahwa sampah makanan sehari-hari yang kita konsumsi juga menjadi salah satu pendorong terbesar krisis iklim karena gas metana yang dihasilkannya.
Penelitian yang dilansir Science Daily ini menyebutkan, sistem pangan dunia menyumbang lebih dari sepertiga emisi gas rumah kaca global.
Perubahan kecil yang dilakukan yakni dengan mengurangi sampah makanan, mengambil porsi makan secukupnya, dan mengurangi konsumsi daging sapi dapat memberikan dampak besar untuk menekan laju krisis iklim.
Penelitian yang dilakukan oleh Universitas British Columbia itu menemukan bahwa 44 persen populasi global perlu mengubah kebiasaan makan mereka untuk menjaga pemanasan global di bawah ambang 2°Celcius,
Angka ini merupakan batas kenaikan suhu global yang disepakati para ilmuwan untuk menghindari dampak krisis iklim yang lebih parah dan tidak mungkin ditanggung oleh penghuni planet Bumi.
Temuan tersebut diperoleh dengan menelaah data konsumsi makanan dari 112 negara yang mencakup 99 persen emisi gas rumah kaca terkait pangan secara global, dan membagi populasi setiap negara menjadi 10 kelompok pendapatan.
Setelah dikelompokkan, tim peneliti yang dipimpin oleh Dr. Juan Diego Martinez dari Universitas British Columbia itu lalu menghitung “kuota emisi makanan” per orang.
Kuota ini didasarkan berapa banyak gas rumah kaca yang dihasilkan dari sampah makanan yang dihasilkan setiap individu.
Setelah dibandingkan dengan batas total emisi yang masih bisa ditoleransi jika tetap ingin menjaga pemanasan global di bawah 2°C, hasilnya menunjukkan bahwa hampir setengah populasi dunia sudah melampaui batas tersebut.
Penelitian itu juga menunjukkan bahwa meski kelompok dengan emisi tertinggi menyumbang porsi besar dari total emisi pangan global, banyak orang dari berbagai kelompok pendapatan di banyak negara lain juga melampaui anggaran emisi makanan yang dianggap aman.
Oleh karena itu, temuan tersebut menekankan bahwa persoalan emisi dari sampah makanan bukan hanya tanggung jawab segelintir kalangan saja, melainkan tanggung jawab bersama masyarakat dunia.
Pasalnya, setiap orang di dunia butuh makan dan pilihan makanan berkontribusi pada kondisi iklim.
7cloud.asia – Indonesia menghadapi kesenjangan besar dalam pendanaan untuk menghadapi krisis iklim atau yang biasa disebut dengan pendanaan iklim
Pendanaan iklim ini biasanya digunakan untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan dan krisis iklim, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengembangan sumber energi terbarukan, atau mengurangi dampak lingkungan melalui penanaman mangrove.
Berdasarkan kajian Climate Policy Initiative (CPI), Indonesia membutuhkan setidaknya 285 miliar dolar AS atau setara Rp4.830 triliun untuk memenuhi target kontribusi nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (NDC) pada 2030.
Sementara itu, pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran 96,9 miliar dolar AS (sekitar Rp1.642 triliun) atau sekitar 34 persen dari total kebutuhan pendanaan iklim tersebut.
Sementara kontribusi lembaga keuangan baru mencapai 41,67 miliar dolar (Rp706 triliun) atau sekitar 15 persen. Artinya, masih ada celah sebesar 51 persen yang harus segera dipenuhi.
Untuk mengisi gap pendanaan iklim ini, Indonesia amat memerlukan pendanaan yang bersumber dari luar kas negara, seperti investasi swasta dan dukungan internasional.
Selain itu, pengelolaan dana iklim dari sumber-sumber tersebut masih menghadapi tantangan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas penyerapan dan memastikan dampaknya tersalurkan secara efektif hingga ke tingkat tapak.
Siapa yang mendanai? Kajian Climate Policy Initiative (CPI) sepanjang periode 2015-2021 menunjukkan, proporsi investasi antara publik dan swasta yang terkumpul dari sektor finansial hampir seimbang.
Lembaga keuangan publik (public finance institutions) berkontribusi sekitar 20,9 miliar dolar atau sekitar Rp351 triliun) dan didominasi oleh lembaga pembangunan. Mayoritas di antaranya berupa pinjaman berbunga dan pinjaman lunak.
Namun, kajian yang sama menunjukkan, rata-rata tingkat penyerapan (disbursement rate) dana iklim internasional ke Indonesia masih amat minim.
Sebagai contoh, salah satu sumber pendanaan internasional yang berhasil diakses Indonesia misalnya dari Green Climate Fund (GCF). Ini adalah dana iklim terbesar dunia di bawah Badan PBB untuk Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC).
Dari komitmen yang tercatat sebesar 273 juta dolar (sekitar Rp4,62 triliun), rasio pencairannya baru mencapai 40 persen.
Ke mana larinya dana tersebut? Sebagian besar dana publik mengalir ke sektor energi dan proporsi disbursement pada sektor adaptasi yang sangat krusial bagi keselamatan warga di daerah pesisir dan petani mendapatkan porsi relatif lebih sedikit.
GCF misalnya, sejauh ini sudah menyetujui 19 proposal dengan total nilai 576,6 juta dolar (atau setara dengan Rp9,65 triliun).
Dari 19 proyek GCF tersebut, belum ada proyek yang secara khusus dirancang untuk menyalurkan pembiayaan secara langsung kepada komunitas lokal.
Aliran dana iklim di Indonesia cenderung bersifat (top-down) dengan orientasi utama tertuju pada agenda penyandang dana (donor) ketimbang kebutuhan warga di tingkat tapak.
Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam mengakses dana besar seperti GCF juga sangat minim, yakni hanya 4 persen dari total proyek yang disetujui.
Artinya, suara masyarakat akar rumput masih sangat lemah dalam menentukan arah penggunaan dana tersebut.
Tantangan penyaluran dana iklim Tantangan dalam pendanaan iklim ini jauh lebih rumit dari sebatas ketersediaan uang.
Salah satu kendala yang kita hadapi adalah keterbatasan dalam kapasitas mobilisasi dana hingga administrasi dalam menyiapkan proposal yang memenuhi kualifikasi.
Hal tersebut juga diikuti oleh pengawasan proyek dari perencanaan hingga evaluasi, kapasitas koordinasi antarlembaga, dan risk appetite (keberanian mengambil risiko) dari lembaga nasional yang dianggap belum cukup kuat untuk menangani proyek besar.
Dua entitas nasional yang terakreditasi untuk menyalurkan dana iklim dari GCF seperti Kemitraan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) saja misalnya, hanya memiliki kapasitas menangani proyek skala kecil (hingga 50 juta dolar) dan mikro (hingga 10 juta dolar).
Alhasil, sebagian besar dana tetap mengalir melalui lembaga internasional. Sementara, lembaga internasional yang unggul dalam kapasitas teknis belum tentu memahami kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Dana iklim banyak berputar di level nasional atau lembaga besar, belum menyentuh kelompok masyarakat yang paling terdampak krisis iklim.
Oleh karenanya, partisipasi aktor lokal perlu didorong agar lebih kuat kapasitas dan perannya dalam mengakses sumber pendanaan iklim dan menjadi jembatan antara donor dan komunitas.
Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan lembaga riset sebenarnya berada pada posisi strategis untuk menjembatani kebutuhan daerah dengan skema pendanaan internasional, termasuk GCF.
Kedekatan lembaga-lembaga ini dengan masyarakat pesisir, petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat memungkinkan penyaluran pembiayaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di tingkat tapak, dibandingkan entitas internasional atau lembaga berskala besar.
Tanpa penguatan peran tersebut, kelompok yang paling terdampak perubahan iklim justru tetap menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pembiayaan akibat standar dan persyaratan donor yang relatif tinggi.
Supaya dana iklim mengalir sampai tapak Agar pendanaan iklim bisa benar-benar tepat sasaran dan sampai ke tingkat lokal, kita perlu melakukan beberapa langkah berikut:
1. Memperkuat peran lembaga Indonesia sebagai kanal utama pembiayaan iklim;
2. Meningkatkan kapasitas teknis dan tata kelola lembaga lokal agar bisa menyusun proposal dan memenuhi standar akses internasional;
3. Mengimplementasikan skema partisipatif yang memungkinkan masyarakat lokal ikut merancang dan mengelola proyek;
4. Memastikan perencanaan yang sesuai kebutuhan daerah, bukan agenda donor semata; serta
5. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme pemantauan yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Abimanyu Arya Atmaja Abdullah (Asisten Riset, Universitas Gadjah Mada)
7cloud.asia – Penggemar K-Pop global, termasuk dari Indonesia yang tergabung dalam KPOP4PLANET meminta Majelis Nasional Korea Selatan untuk membentuk Dewan Konser Rendah Karbon.
Desakan ini disampaikan guna menjaga keberlanjutan konser K-pop di tengah risiko krisis iklim yang semakin nyata.
Di Indonesia, salah satu basis terbesar penggemar K-pop di dunia, pembatalan konser akibat bencana iklim seperti banjir dan cuaca ekstrem semakin meningkat.
Para penggemar mengalami dampak krisis iklim sebagai ancaman eksistensial dalam kehidupan sehari-hari mereka,” kata aktivis Indonesia Nurul Sarifah dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa lalu.
Dalam pertemuan anggota gerakan bersama dengan Majelis Nasional Korea Selatan di Seoul pada Jumat (6/2/2026), KPOP4PLANET menyampaikan proposal “Pedoman Carbon-Neutral Performance” kepada Anggota Parlemen Korea Selatan Park Soo Hyun dari Partai Demokrat Korea.
Pengajuan proposal tersebut bertujuan untuk melindungi fandom yang berkelanjutan di tengah memburuknya krisis iklim.
Pertemuan ini diselenggarakan untuk mengkonkretkan isu-isu yang diangkat pada “Forum Standardisasi Konser K-Pop Rendah Karbon” yang diadakan di Majelis Nasional Desember lalu.
Salah satu isi proposal tersebut adalah mendorong pembentukan dewan yang dipimpin pemerintah Korea Selatan untuk menetapkan pedoman pertunjukan dan acara K-pop netral karbon.
Tugas utama dewan ini antara lain mencakup penetapan standar untuk mengukur emisi karbon di seluruh proses perencanaan dan operasional pertunjukan.
Tugas lain yang diusulkan dari dewan itu yakni meninjau kebijakan insentif yang efektif untuk pertunjukan netral karbon, secara resmi menetapkan dan mendistribusikan pedoman dan mempromosikan
“Proyek Percontohan Pertunjukan Netral Karbon” yang dipimpin oleh Majelis Nasional dan mendesak pembentukan badan konsultatif yang melibatkan pemerintah dan industri.
Aktivis asal Korea Selatan Lee Da Yeon menyampaikan bahwa pedoman terkait acara ramah lingkungan dan rendah karbon saat ini telah stagnan selama 18 tahun, sejak diberlakukan oleh otorita setempat pada 2008.
Oleh karenanya, ia mendesak pembentukan badan konsultatif resmi yang melibatkan Majelis Nasional, pemerintah, dan industri untuk menetapkan standar praktis yang mencerminkan pertumbuhan pesat industri pertunjukan dan realitas krisis iklim.
“Konser rendah karbon bukanlah pilihan, tetapi masalah kelangsungan hidup,” kata dia.
Menurut survei yang dilakukan oleh KPOP4PLANET tahun lalu, 92,2 persen penggemar K-pop global mengatakan mereka menginginkan konser rendah karbon.
Anggota Parlemen Park Soo Hyun mengatakan telah meminta peta jalan pemerintah melalui penyelidikan komite tetap dan akan mengambil langkah-langkah untuk membentuk badan konsultatif kebijakan.
Soo-hyun mengaku sangat bersimpati dengan kegiatan yang sangat berharga untuk lingkungan dan generasi mendatang.
“Saya akan meminta Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata untuk mengembangkan peta jalan untuk pedoman konser rendah karbon dan sekaligus membentuk badan konsultatif untuk bekerja sama,” katanya.
7cloud.asia – Banjir, panas ekstrem, kekeringan panjang, gagal panen kini semakin sering dirasakan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, dampak krisis iklim ini tidak dirasakan secara merata.
Penelitian penulis (2024) bersama tim Monash University melalui proyek Model of Future-proofing for Climate Resilience by Engaging Communities (MoFCREC) menemukan bahwa di banyak daerah di Indonesia, khususnya Indonesia Timur, perempuan, lansia, dan orang dengan disabilitas menghadapi beban yang lebih berat dibanding kelompok masyarakat lainnya.
Namun, riset kami menemukan, kelompok-kelompok yang paling terdampak ini pula yang paling sering luput dari perhatian kebijakan iklim nasional.
Ironisnya, di tengah keterbatasan dukungan struktural, justru komunitas-komunitas lokal ini juga yang mengembangkan berbagai strategi ketahanan iklim secara mandiri.
Krisis iklim bukan pengalaman yang setara
Kami bersama tim peneliti dari MoFCREC melakukan penelitian di tiga wilayah Indonesia, yakni Lombok (Nusa Tenggara Barat), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan) selama Maret – Mei 2024.
Tiga wilayah ini kami pilih karena merupakan daerah yang paling rentan terhadap perubahan pola hujan, kekeringan berkepanjangan, banjir, hingga abrasi laut.
Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR), metode penelitian partisipatif yang melibatkan komunitas secara langsung dalam diskusi kelompok, wawancara mendalam, dan observasi lapangan, kami mendengar pengalaman warga secara langsung.
Dari penelitian tersebut, kami menemukan pola tantangan yang konsisten di berbagai wilayah penelitian: perubahan iklim tidak hanya memengaruhi lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat sehari-hari.
Bagi kelompok perempuan, perubahan iklim berarti tambahan beban kerja. Di Lombok misalnya, kekeringan di musim kemarau acap menyebabkan kelangkaan air bersih. Akibatnya, masyarakat—mayoritas perempuan—terpaksa harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk menyiram lahan pertanian mereka.
Sementara untuk keperluan domestik seperti mandi dan mencuci, warga biasanya berupaya memanfaatkan air dari fasilitas umum seperti masjid dan musala.
Saat kemarau panjang, air menjadi sangat langka. Kami harus pergi jauh untuk mendapatkan air minum. Bahkan, kami harus membeli air seharga Rp12 ribu per galon selama kemarau panjang tersebut. —salah satu informan.
Suhu panas ekstrem dan cuaca yang berubah-ubah berdampak langsung pada kondisi kesehatan warga, terutama yang sudah berusia lanjut. Banyak lansia mengeluhkan sakit kepala, demam, batuk, atau kelelahan akibat suhu yang terlalu tinggi.
Sementara itu, akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan masih terbatas. Fasilitas kesehatan terdekat umumnya hanya puskesmas pembantu dengan fasilitas minim.
Kami pun menemukan banyak lansia yang bukan peserta BPJS aktif, sehingga tidak bisa berobat gratis di fasilitas kesehatan yang tersedia. Akibatnya, ketika masalah kesehatan kambuh, mereka berobat ke mantri (praktik kesehatan informal) dengan biaya sekitar Rp100 ribu per kunjungan.
Biaya ini sangat berat, mengingat pendapatan harian mereka sering kali lebih rendah dari angka tersebut.
Sementara bagi petani, pola cuaca yang semakin sulit diprediksi membuat mereka kesulitan menentukan waktu tanam dan meningkatkan risiko gagal panen. Akibatnya, pendapatan keluarga menurun.
Krisis iklim membuat kondisi ekonomi keluarga semakin tertekan. Saat pendapatan menurun sementara harga kebutuhan pokok naik, banyak keluarga akhirnya terjebak dalam siklus utang demi bertahan hidup atau agar bisa menanam kembali.
Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi ini tidak berhenti di soal uang, tetapi juga memicu konflik rumah tangga dan kekerasan berbasis gender.
Pada akhirnya, krisis iklim memperparah ketimpangan sosial dan relasi kuasa yang sudah ada, terutama terhadap perempuan.
Ketahanan iklim tumbuh dari bawah
Meski menghadapi tantangan kompleks yang berlapis, komunitas tempat kami melakukan penelitian tidak pasrah dengan keadaan. Justru di tengah keterbatasan, muncul berbagai inisiatif lokal.
Untuk membantu keluarga tetap memiliki sumber pendapatan ketika cuaca ekstrem menggagalkan panen atau hasil tangkapan laut menurun, kaum perempuan mencari sumber ekonomi alternatif untuk memastikan dapur tetap mengepul.
Di luar aktivitas utama seperti bertani dan melaut, mereka mengembangkan usaha rumahan, antara lain produksi makanan ringan seperti kerupuk, keripik, dan abon ikan serta udang. Ada juga yang menjalankan usaha kerajinan, bekerja sebagai tukang pijat atau menjadi tukang masak tambahan pada acara-acara desa.
Peneliti Miya Irawati (tengah) bersama ibu-ibu peserta saat pelaksanaan ‘Focus Group Discussion’ (FGD). Sumber: Peneliti. CC BY-NC
Solidaritas sosial menjadi pilar penting. Nelayan bekerja bersama dan berbagi hasil tangkapan. Komunitas membangun usaha kolektif untuk saling menopang.
Di beberapa wilayah, koperasi lokal membuka peluang ekonomi di tingkat desa, membuat warga tidak perlu pindah ke kota untuk mencari pekerjaan.
Praktik keagamaan dan spiritual menjadi sumber kekuatan mental tersendiri bagi masyarakat untuk menghadapi ketidakpastian akibat krisis iklim.
Hal-hal di atas menunjukkan bahwa ketahanan iklim di Indonesia bukan hanya konsep abstrak atau soal teknologi, melainkan hidup dalam praktik sehari-hari yang dijalani masyarakat.
Mengapa praktik komunitas jarang masuk kebijakan?
Walaupun komunitas lokal sudah mengembangkan banyak cara beradaptasi secara mandiri, upaya-upaya ini jarang diakui atau dimasukkan ke dalam kebijakan adaptasi iklim nasional.
Salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan yang cenderung top-down (dari atas ke bawah), berbasis pendekatan teknis dan indikator makro.
Akibatnya, solusi yang dimunculkan selalu infrastruktur berskala besar, kurang menangkap realitas, pengetahuan, dan praktik yang hidup di tingkat komunitas.
Ada jurang yang besar antara perencanaan kebijakan dan kenyataan di masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan seperti perempuan, lansia dan orang dengan disabilitas. Akhirnya, warga tetap harus berjuang sendiri dengan sumber daya terbatas, tanpa dukungan berkelanjutan.
Temuan MoFCREC menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan strategi adaptasi menghadapi krisis iklim. Masalahnya ada pada sistem yang kurang mampu mengenali, mendukung, dan memperkuat apa yang sudah dikerjakan masyarakat.
Mengintegrasikan praktik komunitas ke dalam kebijakan adaptasi bukan berarti menggantikan peran negara, melainkan membuat kolaborasi dengan masyarakat yang menjadi aktor utama, bukan sekadar penerima bantuan.
Dengan begitu, masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adil, tepat sasaran, dan efektif.
7cloud.asia – Kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan dinilai bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci utama dalam mendorong aksi iklim yang berkeadilan di Indonesia.
Hal ini terungkap dalam Seminar Hari Kartini bertajuk “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim: Memperkuat Kesetaraan Gender, Partisipasi, dan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim di Indonesia” yang diselenggarakan di kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta pada Senin (27/04/2026).
Para pembicara menegaskan bahwa krisis iklim tak bisa diselesaikan tanpa membongkar ketimpangan gender yang mengakar.
Eva Kusuma Sundari dari Sarinah Institute memperkenalkan konsep “ekologi rahim” sebagai cara pandang alternatif terhadap relasi manusia dan alam.
Dia menegaskan bahwa rahim bukan sekadar organ biologis, melainkan ruang kehidupan yang mengajarkan kesetaraan.
“Dalam rahim, semua setara, tidak ada dominasi. Prinsip asih, asah, asuh itulah yang seharusnya diterapkan dalam mengelola bumi,” kata Eva.
Politikus Partai Nasdem ini menerangkan, kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini berakar dari cara pandang manusia yang menempatkan diri sebagai penguasa alam.
Sikap eksploitatif dan dominatif terhadap bumi dinilai bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan yang seharusnya memelihara, bukan mengendalikan.
“Jangan main-main dengan alam, agar alam tidak ‘membalas’ manusia. Ketika kita merusak lingkungan, itu menunjukkan ketidakmampuan mencintai dan menghormati kehidupan,” tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya kesadaran individu sebagai fondasi perubahan. Tanpa kesadaran tersebut, transformasi menuju keadilan ekologis hanya akan menjadi wacana kosong.
Pembicara lainnya, dosen Program Studi Kajian Gender UI, Dr. rer. pol. Hariati Sinaga, S.Sos.,M.A., menyoroti bahwa keadilan iklim tidak dapat dipisahkan dari keadilan lingkungan.
Menurutnya selama ini kebijakan pembangunan kerap mengabaikan kelompok paling rentan, termasuk perempuan.
“Keadilan lingkungan berangkat dari pengalaman kelompok yang paling terdampak. Dampak pembangunan tidak pernah netral—ada kelompok yang diuntungkan, tapi ada juga yang dikorbankan,” jelas Hariati.
Lebih jauh, dia menjelaskan relasi gender memainkan peran penting dalam menentukan akses, kontrol, dan kepemilikan atas sumber daya alam.
Ketimpangan ini, lanjut Hariati, membuat perempuan lebih rentan terhadap dampak krisis iklim, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial.
“Lingkungan tidak dialami secara sama oleh semua orang. Faktor gender, kelas, ras, hingga orientasi seksual menentukan siapa yang paling menderita akibat krisis ekologis,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tanpa membongkar ketimpangan gender, upaya mengatasi krisis iklim hanya akan memperdalam ketidakadilan yang sudah ada.
Seminar ini menutup dengan satu pesan tegas: krisis iklim bukan semata persoalan lingkungan, melainkan krisis keadilan.
Tanpa kepemimpinan perempuan serta perspektif gender, solusi yang dihasilkan berisiko mengulang pola eksploitasi yang sama, hanya dalam wajah yang berbeda.
7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terpilih sebagai Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities. Penunjukan ini mempertegas posisi Jakarta sebagai salah satu pemimpin aksi iklim di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania (ESEAO).
C40 Cities merupakan jaringan global beranggotakan hampir 100 kota besar dunia yang berkomitmen mengatasi krisis iklim.
Jaringan ini fokus pada kolaborasi antarkota melalui pertukaran pengetahuan, penguatan inovasi kebijakan, serta percepatan implementasi solusi iklim yang berdampak nyata.
Kota-kota anggota C40 mewakili lebih dari 700 juta penduduk dunia dan sekitar seperempat perekonomian global. Hal itu menjadikan C40 sebagai salah satu platform paling berpengaruh dalam mendorong aksi iklim perkotaan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono, Jakarta akan terus bergerak menuju kota yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Upaya tersebut dilakukan dengan menyeimbangkan kebutuhan ekonomi metropolitan dengan langkah nyata menghadapi tantangan lingkungan.
Sejumlah inisiatif utama yang tengah didorong antara lain mobilitas hijau terintegrasi, adaptasi iklim dan ketahanan banjir, dan transisi energi berkeadilan.
Namun fakta di lapangan, meski berbagai upaya telah dilakukan polusi udara di Jakarta termasuk salah satu yang terburuk dunia.
Pramono menyampaikan, komitmen Jakarta terhadap isu iklim diwujudkan melalui langkah nyata yang menyeluruh untuk mencapai target net zero emission.
“Bagi Jakarta, komitmen terhadap aksi iklim bukan sekadar wacana, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang holistik dan melibatkan berbagai sektor,” ujar Pramono, dalam siaran pers Pemprov DKI, Jumat (22/5/2026).
Pramono menegaskan, melalui peran ini, Jakarta akan terus memperkuat posisinya sebagai kota global untuk mencapai net zero emission sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Melalui peran sebagai Vice Chair Steering Committee C40, Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai kota global dengan mendorong kepemimpinan kolektif menuju pencapaian net zero emission, sekaligus menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Pramono.
Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menjelaskan, penunjukan Gubernur Pramono sebagai Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities mencerminkan semakin kuatnya posisi Jakarta dalam kerja sama internasional dan diplomasi antarkota di tingkat global.
“Kepercayaan yang diberikan kepada Gubernur Pramono Anung sebagai Vice Chair Steering Committee C40 Cities mencerminkan pengakuan dunia terhadap peran Jakarta sebagai kota yang aktif mendorong solusi iklim, pembangunan berkelanjutan, dan diplomasi kota,” ujar Dewi.
Menurut Dewi, Gubernur Pramono akan mewakili suara kawasan ESEAO di tingkat global.
Ia akan berkolaborasi dengan gubernur dan wali kota dari berbagai kota dunia untuk mempercepat aksi iklim yang inklusif serta membangun kota yang berkelanjutan, tangguh, dan berkeadilan.
Momentum ini, lanjutnya, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai mitra penting dalam jejaring kota global untuk membangun masa depan perkotaan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan.
Peran Jakarta dalam Steering Committee C40 juga dinilai membawa sejumlah manfaat strategis bagi Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya memperkuat posisi Jakarta dalam diplomasi kota global dan meningkatkan daya tarik investasi hijau.
Selain itu, posisi ini juga memungkinkan Pemprov DKI untuk ikut membentuk agenda dan standar global, sekaligus memastikan perspektif kota-kota berkembang, termasuk tantangan urbanisasi cepat dan kebutuhan inklusivitas, terakomodasi dalam kebijakan iklim internasional.
