ruangkota

Tag: krisis iklim

  • Peran Besar Masyarakat Adat Hadapi Krisis Iklim

    Peran Besar Masyarakat Adat Hadapi Krisis Iklim

    Rumah Saphaw yang terbuat dari daun Mengkuang yang banyak tumbuh di pesisir pantai dan pulau-pulau kecil mampu kurangi dampak krisis iklim bagi Orang Suku Laut. Wengky Ariando, Author provided (no reuse)

    Artikel ini telah terbit di The Conversation dan merupakan bagian dalam serial untuk merayakan Hari Kelautan Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Juni.

    7cloud.asia – Masyarakat adat yang jumlahnya sekitar 5% dari populasi dunia, merupakan salah satu kelompok paling rentan terhadap masalah sosial dan ekonomi, mulai dari kemiskinan, hak asasi manusia, hingga krisis iklim.

    Padahal, kelompok masyarakat adat ini memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan keanekaragaman hayati serta menjaga keseimbangan ekosistem alam, baik daratan maupun lautan melalui pengetahuan tradisional yang mereka wariskan dari generasi ke generasi.

    Penelitian saya pada Oktober 2018 sampai dengan Januari 2019 menemukan bahwa kearifan ekologi lokal yang diterapkan oleh masyarakat adat, Orang Suku Laut, di Lingga, Kepulauan Riau, bisa menjadi cara yang efektif untuk bisa beradaptasi dengan krisis iklim yang kini terjadi.

     

    Orang Suku Laut dan perubahan iklim

    Orang Suku Laut adalah masyarakat asli Melayu yang sudah hidup berpindah-pindah mengarungi laut (sea nomads) sejak abad ke-16.

    Suku ini tersebar di pesisir timur daratan Pulau Sumatra dan Kepulauan Riau.

    Populasi Orang Suku Laut tertinggi dapat ditemukan di Kabupaten Lingga, provinsi Kepulauan Riau. Mereka terdiri dari 30 kelompok, 806 kepala keluarga dan 3931 jiwa.

    Orang Suku Laut ini terdiri dari tiga kelompok yaitu kelompok yang masih hidup berpindah- pindah (nomadic groups), kelompok semi menetap (semi-nomadic groups) dan kelompok menetap (sedentary groups) sejak awal tahun 1990an.

     
    Peta lokasi Orang Suku Laut di Kabupaten Lingga.

    Penelitian saya berusaha melihat interaksi antara kebudayaan, kepercayaan adat, dan kemampuan adaptasi dari suatu entitas masyarakat atau kearifan ekologi lokal Suku Laut dalam mengatasi krisis iklim dengan menggunakan pendekatan sains ilmiah dan teknologi.

    Konsep kearifan ekologi lokal ini pertama kali dikenalkan oleh Firket Berkes, seorang ahli ekologi terapan Kanada dari University of Manitoba, pada tahun 1993.

    Dalam konteks perubahan iklim, kearifan ekologi lokal digunakan untuk mengetahui sistem pengetahuan kompleks dari masyarakat adat saat mereka harus beradaptasi terhadap dampak dari krisis iklim.

    Penelitian saya menemukan bahwa 80,18% Orang Suku Laut merasakan perubahan iklim membawa beberapa perubahan dalam kehidupan mereka.

    Perubahan itu termasuk berkurangnya ketersediaan sumber daya alam akibat peristiwa cuaca ekstrem, lalu peningkatan suhu yang berdampak pada pola musiman, semakin rentannya mereka terhadap penyakit, kelangkaan sumber air bersih, dan mata pencaharian mereka.

    Adaptasi perubahan iklim versi Orang Suku Laut

    Orang Suku Laut memiliki cara berpikir yang holistik yang mempertimbangkan kebudayaan leluhur dan keseimbangan alam sebagai sumber kehidupan.

    Penelitian saya membagi kemampuan beradaptasi Orang Suku Laut ke dalam tiga cara, yaitu praktik kebudayaan, kepercayaan adat, dan kemampuan adaptasi.

     
    KEL Orang Suku Laut dalam Perubahan Iklim.

    1) Praktik Kebudayaan

    Orang Suku Laut memiliki praktik kebudayaan membuat prakiraan cuaca dengan melihat tanda-tanda alam, dari arah angin, pergerakan ikan atau burung, observasi langsung ke langit, arus laut, dan suhu laut.

    Mereka juga memiliki praktik kebudayaan berpindah mengikuti perubahan musim tahunan untuk mengurangi ancaman hidrometeorologis (kemarau panjang dan badai laut).

    Praktik kebudayaan dari Orang Suku Laut merupakan pengetahuan tradisional yang saat ini masih dilakukan dan bisa direplikasi oleh kelompok bukan-masyarakat-adat.

    Kalender musiman Orang Suku Laut sangat dipengaruhi oleh pola curah hujan monsoon.

    Orang Suku Laut mengenal adanya Musim Utara yang memiliki bencana hidrometeorologi tertinggi, Musim Timur dengan produktivitas perikanan yang tinggi, Musim Selatan adalah musim kemarau, dan terakhir Musim Barat yang disebut sebagai musim hujan.

    Semua pola praktek kebudayaan Orang Suku Laut mengikuti perubahan musim ini.

    2) Kepercayaan Adat

    Dalam teori kearifan ekologi lokal, para ilmuwan memandang kepercayaan adat, yang menganut konsep tabu dan sistem ketuhanan seperti konsep agama lainnya, sebagai bagian dari praktik holistik masyarakat adat dalam manajemen lingkungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

    Salah satu kepercayaan adat yang masih digunakan Orang Suku Laut adalah pantang larang, sebuah tata aturan turun temurun yang digunakan untuk menumbuhkan kesadaran hukum adat dari Orang Suku Laut yang dikaitkan dengan sisi spiritual, misalnya pantang larang melaut, menebang pohon, menangkap jenis spesies tertentu.

    Bagi nenek moyang Orang Suku Laut, pantang larang ini berkaitan dengan penggunaan ilmu dan pengasih yaitu berupa kemampuan magis seperti ilmu mengurangi intensitas hujan dan menghindari badai ketika di tengah laut.

    Penerapan kepercayaan adat ini merupakan bentuk kearifan ekologi lokal yang dinamis dan reflektif. Kepercayaan ini juga mudah dihubungkan dengan spiritualitas dan tabu yang bertujuan untuk melindungi alam.

     
     
    Kearifan ekologi lokal dari Orang Suku Laut merupakan tata aturan yang sudah ada turun temurun. Wengky Ariando, Author provided (no reuse)

    3) Kemampuan Adaptasi

    Studi ini menemukan bahwa kemampuan adaptasi yang terlihat dari Orang Suku Laut adalah bentuk arsitektural bangunan mereka dan praktik migrasi lokal.

    Bangunan Orang Suku Laut memiliki gaya arsitektur vernakular, yaitu arsitektur yang menggunakan bahan-bahan lokal dan pengetahuan lokal yang terbentuk karena proses budaya dan adat yang lama.

    Hal ini bisa dilihat dari rumah panggung tancap (Saphaw) dan Sampan Kajang mereka yang terbuat dari kayu Mentango atau Bintangur, yaitu pohon bertekstur keras yang tersebar di daerah tropis dan dataran rendah seperti di Kepulauan Riau.

    Sedangkan, atap dan dinding rumah terbuat dari daun Mengkuang, sejenis pandan berduri yang dapat tumbuh di pesisir pantai dan pulau-pulau kecil daerah tropis.

    Kemampuan adaptasi masyarakat adat, seperti dalam menentukan bentuk arsitektural bangunan berbasis pengetahuan adat ini, telah teruji dapat mengurangi risiko keterpaparan Orang Suku Laut terhadap badai laut, kenaikan suhu udara, dan kondisi cuaca ekstrem karena mengadopsi prinsip ekologi dan berkelanjutan.

    Selain itu, migrasi lokal dari satu pulau ke pulau lain ketika musim utara datang seperti terjadinya badai laut, juga menjadi kemampuan adaptasi dari Orang Suku Laut.

    Pola migrasi musiman ini dapat ditemukan sebagai strategi adaptasi untuk iklim musim yang berbeda.

    Migrasi ini dilakukan Orang Suku Laut untuk melindungi diri dari ancaman kekeringan, pasang naik, kejadian iklim ekstrem serta wabah penyakit dan konflik kelompok.

    Rekomendasi dan Pengembangan

    Penelitian saya juga menunjukkan bahwa 55% Orang Suku Laut menyadari bahwa mereka harus mengintegrasikan sains dan teknologi terapan beserta kearifan lokal mereka untuk meningkatkan kapasitas beradaptasi mereka terhadap perubahan iklim.

    Namun, masih ada beberapa tantangan Orang Suku Laut dalam menggunakan kearifan ekologi lokal untuk adaptasi perubahan iklim. Tantangan itu antara lain degradasi kepercayaan adat atau penurunan praktik berkaitan dengan kepercayaan adat, seperti ritual dan mantra yang sudah tidak dipakai lagi karena mereka sudah menganut agama baru (Islam atau Kristen).

    Arah kebijakan pemerintah belum banyak memperhatikan kearifan ekologi lokal, serta situasi sosial, ekonomi dan politik baik tingkat lokal maupun nasional.

    Rencana Aksi Nasional tentang Adaptasi Perubahan Iklim sebaiknya memasukkan kearifan ekologi lokal sebagai bentuk upaya adaptasi yang berbasis masyarakat.

    Selain itu, harus ada riset lebih lanjut yang lintas disiplin ilmu tentang masyarakat adat dan perubahan iklim.

    Rekomendasi lainnya adalah menggunakan skema Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau dikenal juga dengan Paditapa, persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan bagi masyarakat adat terhadap agenda-agenda pembangunan yang dilaksanakan di atas wilayah adat.

    Ini untuk memastikan masyarakat adat dapat mendapatkan haknya untuk menentukan arah pembangunan yang bersinggungan dengan tatanan dan wilayah adat untuk mencapai pembangunan sumber daya alam berkelanjutan berbasis masyarakat.

    Penulis: Wengky Ariando, PhD Researcher, Research Unit on Indigenous Peoples and Development Alternatives, Social Research Institute, Chulalongkorn University

     
  • Desa Ini Terdampak Krisis Iklim dan Kesulitan Air Bersih, Terbantu Pompa Tenaga Surya

    Desa Ini Terdampak Krisis Iklim dan Kesulitan Air Bersih, Terbantu Pompa Tenaga Surya

    © Aji Styawan / Greenpeace

    7cloud.asia – Penantian panjang warga Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah untuk mengakses air bersih akhirnya berbuah manis. Pada Minggu (18/6/2023) lalu, pompa air tenaga surya berhasil dipasang.

    Pemasangan pompa dengan tenaga surya ini berhasil mengalirkan air dari sumur yang telah mereka gali sejak 31 Mei lalu.

    Tidak hanya itu, lampu penerangan di jalan desa yang juga menggunakan tenaga surya, telah menerangi kampung tersebut.

    Pompa air dan lampu penerangan tenaga surya tersebut adalah hasil urun dana dari masyarakat seluruh Indonesia yang peduli akan keberlangsungan hidup warga Timbulsloko.

    Penggalangan dana dilakukan melalui kanal penggalangan dana individu digital maupun tatap muka.

    Baca: Perubahan iklim membuat banjir rob makin sering terjadi

    Timbulsloko merupakan salah satu desa di Demak yang terdampak krisis iklim akibat kenaikan muka air laut. Separuh kampung di Timbulsloko sudah terendam air laut, sehingga warga sulit mendapatkan air bersih.

    Warga Timbulsloko telah bertahun-tahun berdampingan dengan banjir rob yang semakin hari terus naik.

    Upaya masyarakat Timbulsloko untuk bertahan hidup berdampingan dengan kenaikan air laut bukan perkara mudah. Perubahan yang signifikan membuat mereka harus memutar otak dan mencari solusi agar mereka bertahan hidup.

    “Mulai langkanya air, menurutku sejak air naik pompa ini jadi sering mati. Sejak air pasang terlalu ekstrem naiknya, mesin-mesin pompa sering rusak,” terang Ghofur, salah satu warga Timbulsloko.

    Baca: Nasib nelayan terombang-ambing oleh krisis iklim

    Ia menambahkan, “Mudah-mudahan dengan adanya pompa dan panel tenaga surya bisa membantu listrik dan air buat warga.” 

    Air yang semakin sulit dicari dan akses jaringan listrik yang terbatas memaksa warga harus menemukan solusi yang tepat guna dalam kondisi tersebut.

    Air bersih baru tersedia di kedalaman 117-132 meter, jauh lebih dalam dari sumur-sumur masyarakat kota kebanyakan.

    Dengan pompa tenaga surya ini bisa membantu masyarakat menghemat tagihan hingga Rp. 2,5 juta per bulan untuk kebutuhan air mereka.

    “Ini adalah harapan kita semua, dengan kolaborasi bersama anak-anak muda seperti komunitas Solar Generation dan masyarakat, kita bisa mewujudkan solusi yang baik untuk mencegah sebelum semuanya memburuk,” tegas Hadi Priyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia. 

    © Aji Styawan / Greenpeace

    Baca: Krisis iklim picu ‘bedol desa’ di jalur Pantura

    Timbulsloko hanya salah satu dari banyak daerah yang sudah merasakan dampak krisis iklim secara langsung jika kita tidak segera beralih dari energi fosil seperti batubara.

    “Timbulsloko adalah potret dari sekian banyak wilayah, yang memperlihatkan bagaimana krisis iklim sudah sampai di hadapan rumah kita sendiri,” imbuh Hadi Priyanto. 

    Ia memaparkan, negara-negara di seluruh dunia dimandatkan untuk meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil sebelum 2030, jika ingin menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5oC dan menjaga dari bencana iklim permanen.

    Alih-alih melepaskan diri dari ketergantungan terhadap batu bara, Indonesia malah akan menambah pembangkit batubaranya hingga 2030, dan akan terus mempertahankan batu bara hingga 2050 dengan berbagai mekanisme teknologi rendah karbon yang sebenarnya adalah solusi palsu.

    Baca: Pengembangan energi terbarukan di Indonesia berjalan lamban

    Padahal, Indonesia sebagai negara dengan skala geografis yang cukup besar memiliki berbagai macam potensi energi terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

    Dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, Indonesia memiliki potensi 3.295 GW tenaga surya yang bisa mencukupi kebutuhan energi seluruh negeri.

    Belum potensi energi lain yang masih belum dimanfaatkan sama sekali seperti energi angin lepas pantai dan gelombang laut.

    Dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam implementasi transisi energi, gelombang investasi yang besar juga harus dibarengi dengan payung hukum dan kemauan politik untuk melepas ketergantungan pada jebakan energi fosil batubara.

    Baca: IESR rekomendasikan operasional PLTU batu bara segera diakhiri

    Pembangunan pompa air tenaga surya seperti yang dilakukan warda Desa Timbulsloko ini diharapkan bisa menjadi model demokrasi energi.

    Model demokrasi ekonomi ini memberi kesempatan pada masyarakat bisa saling bahu membahu membangun pembangkit energi terbarukan, untuk mencukupi berbagai macam kebutuhan masyarakat, termasuk air bersih di manapun dan dalam kondisi tersulit sekalipun. 

    “Listrik, air bersih, semuanya kan hak manusia ya. Jadi saya selalu bilang bahwa di dunia ini tidak sempurna, tapi ini lebih baik dan harus dilakukan,” ucap Citra Subiakto, fashion enthusiast yang turut terlibat dalam pengadaan panel tenaga surya di Desa Timbulsloko.

    Baca: Indonesia mulai serius jajaki pengembangan energi hidrogen

     

     

  • Pertemuan G20 Gagal Capai Kesepakatan Pangkas Bahan Bakar Fosil Meski Krisis Iklim di Depan Mata

    Pertemuan G20 Gagal Capai Kesepakatan Pangkas Bahan Bakar Fosil Meski Krisis Iklim di Depan Mata

    7cloud.asia – Pertemuan negara-negara ekonomi utama Kelompok 20 (G20) di India pada Sabtu (22/7/2023) gagal mencapai konsensus untuk menghentikan secara bertahap penggunaan bahan bakar fosil karena keberatan dari beberapa negara produsen.

    Para ilmuwan dan juru kampanye jengkel oleh tindakan badan-badan internasional seperti G20 yang lamban dalam bertindak untuk mengekang pemanasan global.

    Bahkan, ketika cuaca ekstrem dari China hingga Amerika Serikat (AS) menggarisbawahi krisis iklim yang dihadapi dunia, G20 tak kunjung mencapai kesepakatan.

    Para pejabat energi G20 sedianya akan mengeluarkan komunike bersama pada akhir pertemuan empat hari mereka di Bambolin, sebuah kota di negara bagian pantai Goa, India.

    Baca: Gelombang panas landa sebagian besar wilayah Eropa

    Namun hal itu dibatalkan karena ketidaksepakatan termasuk rencana meningkatkan kapasitas energi terbarukan menjadi tiga kali lipat pada 2030.

    Bagian yang mendorong negara-negara maju untuk mencapai tujuan bersama dalam menggalang dana sebesar 100 miliar dolar AS per tahun untuk tindakan iklim di negara-negara berkembang dari 2020-2025.

    Pertemuan G20 juga gagal mencapai kesepakatan tentang perang di Ukraina, yang efeknya telah dirasakan banyak negara di dunia.

    Baca: Jokowi bilang dunia butuh langkah nyata hadapi krisis iklim

    Penggunaan bahan bakar fosil menjadi pusat perdebatan dalam diskusi sepanjang hari, tetapi pejabat G20 yang hadir gagal mencapai konsensus tentang pembatasan penggunaan “tanpa penangkalan” (unabated), menurut dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Unabated artinya penggunaan bahan bakar fosil tanpa langkah-langkah untuk mengurangi emisi karbon dioksida yang menjadi penyebab naiknya suhu atmosfer Bumi, pemicu krisis iklim.

    VOA Indonesia mengutip Reuters pada Jumat (21/7/2023) menulis draft yang berbunyi: “Pentingnya melakukan upaya untuk menghentikan bahan bakar fosil secara bertahap, sejalan dengan keadaan nasional yang berbeda, telah ditekankan.”

    Baca: Dunia sedang kembangkan mobil hidrogen untuk gantikan bahan bakar fosil

    Namun, pernyataan bersama itu tidak rilis dan digantikan dengan pernyataan ketua pada Sabtu (22/7/2023) malam, yang mencatat bahwa “Pihak lain memiliki pandangan berbeda tentang masalah tersebut bahwa teknologi pengurangan dan penghapusan akan mengatasi keprihatinan semacam itu.”

    Menteri Kelistrikan India R.K. Singh, dalam jumpa pers setelah konferensi G20 itu berakhir, mengatakan beberapa negara ingin menggunakan metode penangkapan karbon daripada pengurangan bertahap bahan bakar fosil.

    Dia tidak menyebutkan nama negara. Namun, produsen bahan bakar fosil utama Arab Saudi, Rusia, China, Afrika Selatan, dan Indonesia semuanya diketahui menentang tujuan peningkatan kapasitas energi terbarukan sebesar tiga kali lipat pada dekade ini.

    Baca: Dua alasan untuk segera beralih ke mobil listrik

    Sumber: VOA Indonesia

  • Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Naiknya Permukaan Air Laut Akibat Krisis Iklim

    Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Naiknya Permukaan Air Laut Akibat Krisis Iklim

    7cloud.asia – Masalah lingkungan terbesar yang dihadapi planet Bumi adalah naiknya permukaan air laut karena krisis iklim.

    Krisis iklim menyebabkan pemanasan di kawasan Arktik dua kali lebih cepat dibandingkan wilayah lain di dunia yang kemudian meicu melelehnya salju abadi di tempat ini. Pada gilirannya akan memicu naiknya permukaan air laut.

    Saat ini, naiknya permukaan air laut akibat krisis iklim meningkat dua kali lebih cepat dibandingkan pada abad ke-20 sebagai akibat dari peningkatan suhu di bumi. Dan ini memicu berbagai masalah lingkungan

    Kenaikan permukaan air laut saat ini rata-rata sebesar 3,2 mm per tahun secara global dan akan terus bertambah hingga sekitar 0,7 meter pada akhir abad ini.

    Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat kenaikan permukaan air laut

    Di Arktik, Lapisan Es Greenland menimbulkan risiko terbesar bagi permukaan laut karena mencairnya es di daratan merupakan penyebab utama naiknya permukaan air laut.

    Bisa dibilang ini merupakan masalah lingkungan terbesar, dan hal ini menjadi semakin memprihatinkan mengingat musim panas tahun lalu memicu hilangnya 60 miliar ton es dari Greenland.

    Kondisi ini cukup untuk menaikkan permukaan laut global sebesar 2,2 mm hanya dalam waktu dua bulan.

    Menurut data satelit, lapisan es Greenland kehilangan jumlah es yang mencapai rekor pada tahun 2019: rata-rata satu juta ton per menit sepanjang tahun, salah satu masalah lingkungan terbesar yang memiliki dampak terus menerus.

    Baca: Nasib nelayan terombang-ambing akibat krisis iklim

    Jika seluruh lapisan es di Greenland mencair, permukaan air laut akan naik enam meter. Ini menjadi masalah lingkungan yang harus diantisipasi dan dicegah mulai dari sekarang.

    Sementara itu, benua Antartika menyumbang sekitar 1 milimeter per tahun terhadap kenaikan permukaan laut, yang merupakan sepertiga kenaikan global tahunan.

    Selain itu, lapisan es terakhir yang utuh di Kanada di Kutub Utara baru-baru ini runtuh, kehilangan sekitar 80 kilometer persegi – atau 40% – wilayahnya selama dua hari pada akhir Juli, menurut Layanan Es Kanada.

    Kenaikan permukaan air laut akan mempunyai dampak yang sangat buruk bagi mereka yang tinggal di wilayah pesisir.

    Baca: Kebijakan ekspor pasir laut rusak habitat pesisir

    Menurut kelompok penelitian dan advokasi Climate Central, kenaikan permukaan air laut pada abad ini dapat membanjiri wilayah pesisir yang kini menjadi rumah bagi 340 juta hingga 480 juta orang.

    Kenaikan permukaan air laut ini akan memaksa mereka untuk bermigrasi ke wilayah pesisir.

    wilayah yang lebih aman dan berkontribusi terhadap kelebihan populasi dan keterbatasan sumber daya di wilayah tempat mereka bermigrasi.

    Bangkok (Thailand), Kota Ho Chi Minh (Vietnam), Manila (Filipina), dan Dubai (Uni Emirat Arab) termasuk kota-kota yang paling berisiko terhadap kenaikan permukaan air laut dan banjir.

    Sumber: earth.org

  • Madani Berkelanjutan Ajak Warga Membongkar Visi Misi Capres Soal Lingkungan dan Krisis Iklim

    Madani Berkelanjutan Ajak Warga Membongkar Visi Misi Capres Soal Lingkungan dan Krisis Iklim

    7cloud.asia – Dunia, saat ini dihadapkan pada tiga krisis skala global atau planetary crisis yang amat mengkhawatirkan: polusi, krisis iklim, dan punahnya keanekaragaman hayati.

    Perubahan iklim telah menjadi krisis iklim karena laju pemanasan bumi semakin tidak terkendali.

    Krisis iklim ini akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, terutama Indonesia sebagai negara dengan risiko iklim ketiga tertinggi di dunia (Bank Dunia, 2021).

    Sebagai warga Indonesia, kita sudah merasakan dampak nyata dari krisis iklim ini. Mulai dari suhu panas yang ekstrim, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan kelangkaan air.

    Baca: Pilih pemimpin yang pro lingkungan di Pemilu 2024

    Dampak krisis iklim juga dirasakan dengan kenaikan permukaan air laut, banjir, dan berbagai cuaca ekstrim lain yang membuat jantung kita berdegup kencang karena makin khawatir.

    “Semakin banyak generasi muda yang merasakan kecemasan akan masa depan mereka. Seperti apa dunia tempat tinggal kami dan anak-cucu kami nanti?” ujar Direktur Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad dalam keterangan tertulis yang diterima ruangkota.

    Kelompok rentan, ujarnya, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan marginal, hingga mereka yang pekerjaan dan penghidupannya terdampak cuaca ekstrim.

    Nadia menambahkan, mereka yang harus bekerja di luar ruangan, nelayan dan petani tradisional, pekerja sektor pariwisata, serta masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang paling merasakan beratnya dampak krisis iklim.

    Baca: Mekanisme perdagangan karbon ditata ulang demi lingkungan

    Tanpa mengatasi krisis iklim secara serius, Indonesia pada 2045 diproyeksikan tidak akan lagi utuh sebagai 17.508 kesatuan gugusan pulau-pulau dari ujung barat hingga timur Indonesia (Kemhan, 2010).

    Tempo menulis, setidaknya, 115 pulau akan hilang. Kota-kota besar pun berisiko tenggelam. Sebut saja, Jakarta yang saat ini sudah semakin mengalami penurunan 0,1-8 cm per tahun (CNN, 2022).

     

    Nadia menegaskan, di tengah berbagai tantangan tersebut, calon pemimpin Indonesia harus memiliki visi-misi dan kemauan politik yang kuat untuk mengubah pola pembangunan ekonomi.

    “Dari yang selama ini mengutamakan pertumbuhan tanpa mengindahkan batasan-batasan planet bumi menjadi pembangunan ekonomi yang memulihkan,” ujarnya.

    Baca: Kampanye krisis iklim yang menakuti justru berdampak negatif

    Pemimpin Indonesia mendatang juga harus memiliki nurani dan keberanian untuk menghentikan pola-pola pembangunan yang menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan yang menyebabkan sebagian masyarakat harus menanggung dampak terburuk krisis iklim.

    Oleh karena itu, Yayasan MADANI Berkelanjutan berupaya mendedahkan janji Calon Presiden & Wakil Presiden Indonesia pada periode 2024-2029 mendatang terkait adaptasi dan mitigasi krisis iklim.

    Serta upaya mereka untuk menjaga hutan dan menghentikan deforestasi, transisi energi berkeadilan, pangan dan pertanian berkelanjutan, penanganan sampah, dan pengakuan, pelibatan.

    Juga dan afirmasi bagi kelompok rentan demi mewujudkan keadilan iklim yang dituangkan dalam serial infografis bertajuk #AgarKitaTetapAda.

    Baca: Indonesia menjadi negara dengan hutan terluas di Indonesia

     

  • Joseph Stiglitz: Negara Miskin Butuh Bantuan untuk Ekonomi Ramah Lingkungan Guna Hadapi Krisis Iklim

    Joseph Stiglitz: Negara Miskin Butuh Bantuan untuk Ekonomi Ramah Lingkungan Guna Hadapi Krisis Iklim

    7cloud.asia – Negara-negara miskin harus diberikan 300 miliar dolar (sekitar Rp 480 triliun) per tahun dari Dana Moneter Internasional untuk membiayai perjuangan mereka melawan krisis iklim.

    Besaran dana yang dibutuhkan negara miskin untuk atasi krisis iklim ini disampaikan ekonom pemenang hadiah Nobel Joseph Stiglitz.

    Stiglitz mengatakan perjuangan melawan pemanasan global dan krisis iklim hanya akan dimenangkan jika negara-negara miskin dilibatkan dalam upaya ini.

    Namun tidak ada harapan bagi mereka untuk melakukan tindakan serupa, yang menurutnya mahal dan sulit namun berhasil.

    Sebaliknya, ia mengatakan negara-negara kaya harus mendukung pembentukan hak penarikan khusus (SDR) IMF senilai 300 miliar dolar setiap tahun untuk membiayai transisi ramah lingkungan global.

    Baca: Negara miskin paling merasakan dampak krisis iklim

    Berbicara kepada Guardian pada pertemuan tahunan IMF di Marrakesh, Stiglitz mengatakan negara-negara berkembang membutuhkan paket hibah dan subsidi yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ramah lingkungan dan lapangan kerja.

    Ekonom AS ini mengakui bahwa mustahil untuk menyampaikan rencananya tersebut ke Kongres AS dalam keadaan yang menemui jalan buntu saat ini, namun ia mengatakan ia akan terus berkampanye untuk hal tersebut.

    “Ketika skala perubahan iklim semakin berdampak pada kita, kita memerlukan hal-hal yang lebih berani. Alokasi SDR tahunan ini adalah salah satu cara untuk melakukannya.” tandasnya

    Kebutuhan dana tambahan untuk membantu negara miskin mengatasi dampak krisis iklim dengan melakukan dekarbonisasi perekonomian dunia menjadi agenda utama pada pertemuan tahunan IMF dan organisasi kembarnya, Bank Dunia, di Maroko Oktober lalu.

    Mantan kepala ekonom Bank Dunia ini mengatakan, ia menyambut baik rencana untuk menyediakan lebih banyak modal bagi bank tersebut untuk memberikan pinjaman bagi proyek-proyek ramah lingkungan.

    Baca: Krisis iklim sudah diingatkan sejak 70 tahun lalu

    Namun Stiglitz mengatakan diperlukan pendekatan yang jauh lebih ambisius.

    SDR adalah aset cadangan internasional yang diterima dan dapat ditukar dengan mata uang keras dan dapat digunakan sebagai batas kredit.

    SDR Dilihat sebagai bentuk penciptaan uang yang mirip dengan pelonggaran kuantitatif, IMF mengeluarkan sejumlah SDR senilai 650 miliar dolar pada tahun 2021 sebagai respons terhadap pandemi virus corona.

    Negara-negara kaya tidak perlu menggunakan alokasi mereka dan setuju untuk mendaur ulang sebagian SDR mereka menjadi dana khusus IMF untuk mendukung negara-negara miskin.

    Soal SDR ini Stiglitz mengatakan, Pada dasarnya, SDR adalah mencetak uang. Ini tidak akan menyebabkan inflasi tetapi akan menjadi transformatif.”

    Baca: Negara maju harus mengambil peran dalam menahan laju krisis iklim

    Dia mengatakan UE sedang merencanakan Undang-Undang Pengurangan Inflasi versinya sendiri – tetapi dalam skala yang lebih kecil.

     

    Stiglitz menegaskan, negara-negara berkembang tidak bisa melakukan hal ini dalam skala apa pun.

    Padahal, jika negara berkembang dan pasar negara berkembang tidak mengurangi emisi mereka, tidak peduli seberapa besar upaya yang dilakukan di AS dan Eropa, pemanasan global akan terus terjadi.

    “Retorikanya adalah melakukan sesuatu terhadap perubahan iklim dan bukannya melibatkan orang-orang yang paling Anda butuhkan, Anda malah mengasingkan mereka.”

    Baca: Mungkinkah dunia mewujudkan zero emision pada 2050?

    Undang-undang tersebut awalnya disetujui oleh Presiden AS, Joe Biden, sebagai rencana senilai 370 miliar dolar untuk membangun kembali industri ramah lingkungan di negara berkembang.

    Salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan meningkatkan investasi dalam proyek-proyek yang dirancang untuk mencapai net zero.

    Stiglitz mengatakan jumlah stimulus sebenarnya bisa mencapai 1,5 triliun dolar. “Ini adalah kredit pajak terbuka. Hal baiknya adalah kita mendapatkan banyak investasi ramah lingkungan.”

    Stiglitz mengatakan dia mendukung tindakan tersebut meskipun dirancang dengan buruk dan mencakup beberapa tindakan “proteksionis besar-besaran” yang melanggar aturan internasional.
    ​
    Sumber: The Guardian

  • MADANI Berkelanjutan: Indonesia Harus Lebih Progresif Turunkan Emisi dan Lebih Berani Tangani Krisis Iklim

    MADANI Berkelanjutan: Indonesia Harus Lebih Progresif Turunkan Emisi dan Lebih Berani Tangani Krisis Iklim

    7cloud.asia – Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad mengatakan klaim keberhasilan menurunkan emisi sebesar 42% seharusnya menjadikan Indonesia lebih berani dan tegas dalam menangani krisis iklim

    “Di antaranya dengan meningkatkan ambisi kontribusi nasional dalam menurunkan emisi (NDC) Kedua sesuai target 1,5C untuk atasi krisis iklim,” ujarnya.

    Namun, Nadia menyayangkan hal itu tidak dilakukan Indonesia. Bahkan sebaliknya, dalam Konferensi Iklim atau COP 28 di Dubai yang berakhir pekan ini tidak dicapai kesepakatan untuk kurangi emisi dari penggunaan bahan bakar fosil.

    Hasil perundingan di Dubai ini memperkuat bukti bahwa negara-negara maju gagal menunjukkan kepemimpinan dalam upaya mengatasi krisis iklim global.

    Oleh karena itu, sudah saatnya negara-negara berkembang, miskin, dan terdampak merebut kepemimpinan negosiasi terkait penanggulangan krisis iklim.

    Baca: COP 28 tanpa mandat tegas kurangi emisi

    Negara berkembang juga harus bersuara lebih keras menuntut negara-negara maju memenuhi kewajiban mereka dalam mengurangi emisi GRK

    ”Negara maju juga harus membantu negara-negara berkembang dalam hal beradaptasi, maupun mengatasi kehancuran dan kerusakan atau Loss and Damage akibat krisis iklim,” ujar Nadia.

    anager Program Pendanaan Perubahan Iklim Kemitraan, Abimanyu Sasongko Aji menyoroti aksi iklim yang belum inklusif dan melupakan aspek partisipatif.

    “Perencanaan dan implementasi aksi iklim harus dibuat lebih transparan, akuntabel, inklusif, dan partisipatif, terutama terhadap kelompok rentan, ujarnya.

    Sebagai negara dengan hutan tropis kedua terluas di Dunia, Indonesia menjadikan sektor Kehutanan dan Lahan (Forestry and Land Use/FOLU) sebagai tumpuan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca.

    Baca: Polusi udara justru meningkat saat penyelenggaraan COP 28

    Di sisi lain, Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak krisis iklim, terutama dengan semakin meningkatnya kenaikan muka air laut yang dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil dan risiko kehilangan tempat tinggal.

    Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL, Torry Kuswardono menambahkan, delegasi Indonesia yang baru pulang dari perundingan di Dubai harus membuka mata akan realita di lapangan.

    Hutan alam masih terus hilang, pulau-pulau kecil terancam, transisi energi yang tidak berkeadilan justru merusak lingkungan dan merampas hak-hak masyarakat.

    ”Perusakan pesisir, perairan, terumbu karang, dan mangrove pun terus terjadi sehingga perekonomian masyarakat lokal hilang,” tandasnya 

    “Tidak hanya itu, masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat pun masih terus diintimidasi dan dikriminalisasi,” tambah Torry.

    Baca: Sambut COP 28 organisasi sipil ingatkan aksi nyata

    Masyarakat sipil mencatat, selama periode 2001-2022 telah terjadi kehilangan 6,5 juta hektare tutupan hutan alam, termasuk mangrove.

    Seluas 176 ribu hektare di antaranya hilang dalam tiga tahun terakhir (Mapbiomas, 2023).

    Selain itu, setidaknya terdapat 26 kasus hukum yang dihadapi pembela lingkungan pada 2021, meningkat 10 kasus dibandingkan tahun sebelumnya (Environmentaldefender, 2021).

    Masyarakat sipil menuntut agar Indonesia memiliki agenda prioritas dalam penanganan krisis iklim.

    Pertama, melakukan pemensiunan PLTU batu bara lebih cepat termasuk captive coal power plant untuk kepentingan hilirisasi.

    Baca: Peluang Indonesia mendapatkan dana loss and damage

    Kedua, menghentikan deforestasi serta memulihkan dan melindungi seluruh ekosistem alam tersisa dengan menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat adat dan lokal.

    Ketiga, bersiap untuk menghadapi bencana iklim yang sudah semakin sering terjadi melalui adaptasi efektif dan berkeadilan, serta menghindari terjadinya maladaptasi.

    Keempat, menyalurkan pendanaan iklim yang dapat diakses langsung masyarakat terdampak di tingkat tapak.

    Kelima, pemerintah harus menjamin dan melindungi hak setiap warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

    Yaitu dengan menghentikan segala bentuk ancaman dan intimidasi kepada masyarakat pembela lingkungan dan HAM.

     

     

  • Greenpeace Sesalkan Debat Cawapres Tidak Menyentuh Akar Masalah Krisis Iklim

    Greenpeace Sesalkan Debat Cawapres Tidak Menyentuh Akar Masalah Krisis Iklim

    7cloud.asia –  Greenpeace Indonesia menyesalkan tidak adanya komitmen yang komprehensif, jelas, dan terukur untuk mengatasi krisis iklim dalam debat calon wakil presiden Minggu (21/1/2024).

    Debat cawapres ini mengambil tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Dalam debat cawapres para cawapres gagal mengidentifikasi penyebab utama krisis iklim, yaitu alih fungsi lahan dan sektor energi dengan masifnya penggunaan batu bara. 

    “Dari debat cawapres semalam, kita menyaksikan bahwa ekonomi ekstraktif masih menjadi watak dalam visi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden,” ujar  Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia dalam keterangan tertulisnya. 

    Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka menggaungkan ekonomi ekstraktif lewat isu nikel dan hilirisasi.

    Baca: Organisasi masyarakat sipil sayangkan isu keadilan iklim tak diangkat di debat cawapres

    Sedangkan cawapres 01 Muhaimin Iskandar dan cawapres 03 Mahfud Md juga tak tegas menyatakan komitmen mereka untuk keluar dari pola-pola yang sama. 

    Watak ekonomi ekstraktif pemerintah selama ini telah memicu banyak masalah, mulai dari ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang melahirkan pelbagai konflik agraria.

    Ekonomi ekstraktif juga merampas hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hingga masyarakat pesisir; merusak hutan dan lahan gambut; mencemari lingkungan.

    Ekonomi ekstraktif juga membuat Indonesia menjadi salah satu negara emiter besar karena ketergantungan pada industri batu bara; sekaligus memperparah krisis iklim. 

    Pernyataan cawapres 02 yang mengglorifikasi industri nikel dan ambisi hilirisasinya–seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo–mengabaikan banyaknya persoalan yang terjadi selama ini.

    Baca: Mengenal program lingkungan para capres

    Pertambangan nikel telah memicu kerusakan lingkungan, pencemaran akut, dan penggusuran masyarakat adat. Nikel di Indonesia beroperasi dengan skema perizinan berbasis lahan.

    Per September 2023, ada 362 izin pertambangan nikel dengan luas 933.727 hektare, sebagian besar berada di timur Indonesia yang kaya biodiversitas.

    Di beberapa lokasi telah terjadi pembukaan lahan dan deforestasi di dalam izin konsesi nikel seluas 116.942 hektare.

    Lahan itu masing-masing terjadi di Pulau Sulawesi 91.129 hektare atau 20 persen dari total deforestasi Pulau Sulawesi.

    Sisanya di Kepulauan Maluku (Provinsi Maluku Utara dan Maluku) seluas 23.648 hektare atau 8 persen dari deforestasi Kepulauan Maluku.

    Baca: Sampah luput dari perhatian para cawapres

    Eksploitasi nikel yang ugal-ugalan juga telah mencemari laut dan udara.

    Rencana pembangunan 53 PLTU captive batu bara yang akan menambah beban daya sebesar 14,4 GW–sebagian besar di antaranya untuk smelter nikel–jelas akan meningkatkan emisi dan pencemaran udara.

    Akibat penambangan dan pengolahan nikel, sebanyak 882 ribu ton limbah berbahaya mencemari Pulau Obi.

    Cadangan nikel Indonesia pun bakal habis dalam 6-15 tahun saja, imbas dari masifnya pengembangan smelter. 

     

  • Walhi Sesalkan Debat Cawapres Tak Menyinggung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

    Walhi Sesalkan Debat Cawapres Tak Menyinggung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyesalkan debat cawapres yang berlangsung Minggu (21/1/2024) malam tak menyinggung permasalahan lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

    Aktivis Walhi Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan, masyarakat pesisir dan  pulau-pulau kecil sedang menghadapi ancaman serius akibat krisis iklim.

    Krisis iklim yang kian nyata memengaruhi dan mengancam keberlanjutan ekologis, kedaulatan pangan dan ketersediaan air bersih, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat.

    Baca: Organisasi lingkungan sayangkan keadilan iklim tak dibahas di debat cawapres

    Contoh yang paling dekat adalah pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, Jakarta, 

    “Alternatif ekonomi yang digagas masyarakat melalui pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Kepulauan Seribu juga terancam,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (22/1/2024).

    Ia menjelaskan, keberadaan pulau-pulau kecil di Kep. Seribu terancam olh penguasaan pulau oleh korporasi pariwisata dan reklamasi perluasan pulau tanpa izin.

    Baca: Sampah luput dari debat cawapres 

    Proyek strategis pariwisata nasional yang dicanangkan di kawasan Taman Nasional Bahari Kepulauan Seribu juga mengancam ruang hidup masyarakat pesisir.

    Menurut dia, mayoritas pekerjaan warga Kepulauan Seribu nelayan dan pelaku pariwisata berbasis masyarakat.

    “Sejak tahun 1960-an, Jakarta telah kehilangan enam pulau dan 23 pulau saat ini sedang dalam keadaan krisis,” kata Aminullah.

    Baca: Mengenal Ccarbon capture storage

    Dia mengungkapkan bahwa dari seluruh pembasahan dalam debat calon wakil presiden itu, Walhi sulit menemukan arah pemulihan lingkungan hidup yang menyentuh aspek fundamental.

    Walhi memberikan catatan kepada seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk membangun strategi pemulihan lingkungan hidup dan menahan laju kerusakan ekologi secara holistik.

    Pemulihan lingkungan ini harus mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan juga pulau-pulau kecil.

    Baca: Pajak karbon di negara berkembang

    Walhi mendesak ketiga pasangan capres-cawapres meluruskan paradigma tentang pengelolaan sumber-sumber agraria.

    Pengelolaan agraria, ujarnya, juga harus memasukkan cara mengatasi ketimpangan penguasaan agraria, harus mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

    Walhi juga mendesak nelayan dan perempuan nelayan diakui sebagai subjek pengelola sumber-sumber agraria, sehingga mengatasi ketimpangan pengelolaan dan penguasaan agraria yang saat ini masih bias darat.

    Baca: Food estate disebut sebagai program gagal

    Ia meminta para capres/cawapres tidak menganggap wilayah perkotaan dan matra kota hanya sebatas objek akumulasi modal atau kapital.

    “Tapi mengesampingkan tata kelola kota yang adil dan berkelanjutan dengan memastikan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan,” kata Aminullah.

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Ini yang Bisa Dilakukan Masyarakat untuk Menahan Laju Krisis Iklim yang Dipicu Polusi Udara

    Ini yang Bisa Dilakukan Masyarakat untuk Menahan Laju Krisis Iklim yang Dipicu Polusi Udara

    7cloud.asia – Masyarakat global termasuk Indonesia telah memasuki masa krisis iklim yang mengerikan akibat polusi udara.

    Pemerintah sudah semestinya membuat regulasi yang lebih ketat terkait emisi yang memicu polusi udara dan krisis iklim.

    Langkah yang dilakukan untuk menghadapi krisis iklim ini antara lain mulai menerapkan di berbagai industri dan kendaraan motor. Menjalankan aturan dengan tegas, mulai dari inspeksi rutin dan denda bagi pelanggar.

    Tanpa regulasi yang ketat, kondisi akibat krisis iklim ini akan makin memburuk. Belum lagi jika pemerintah hanya membuat kebijakan tanpa berlandaskan data yang akurat.

    Baca: Dampak polusi udara bagi kesehatan mental

    Untuk menyusun regulasi terkait ini, pemerintah dapat berembuk dengan para ilmuwan yang telah melakukan riset atau fokus terhadap isu polusi udara dan krisis iklim ini.

    Wawan Kurniawan Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia dalam tulisannya di The Conversation mengatakan, sudah saatnya negara mengedepankan sains dalam merancang berbagai kebijakan.

    Pemerintah juga perlu mengakui bahwa polusi udara dapat berdampak pada berbagai macam aspek kehidupan.

     

    Baca: Negara miskin butuh bantuan ratusan juta dolar setahun untuk program ramah lingkungan

    Hal mendasar ini mungkin bisa menjadi secercah harapan untuk menemukan langkah yang tepat.

    Lalu, bagaimana dengan masyarakat? Jawabannya cdalam bukunya yang berjudul This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate yang ditulis penulis asal Kanada, Naomi Klein.

    Naomi mengatakan kapitalisme pasar bebas dan upaya kita untuk terus mengejar pertumbuhan ekonomi pada akhirnya membawa kita pada kondisi yang buruk seperti ini.

    Baca: Ancaman krisis iklim sudah disuarakan sejak 70 tahun silam

    Naomi mengatakan gerakan massa dalam menghadapi krisis iklim akan menjadi kunci sekaligus harapan.

    Dia berpendapat, perubahan sebenarnya hanya akan datang jika ada tekanan dari bawah, dari rakyat biasa yang menuntut dan memilih untuk bertindak.

    Klein berpendapat bahwa masyarakat perlu menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak dan bekerja untuk menciptakan solusi yang berarti.

    Baca: Negara miskin paling merasakan dampak krisis iklim

    Langkah ini juga termasuk menagih janji pemerintah yang kerap memberikan solusi omong kosong untuk rakyatnya.

    Saat dampak polusi udara mulai tampak pada kondisi fisik, pemerintah masih belum memberikan respons yang solutif. Lantas apakah pemerintah harus menunggu dampak mental masyarakat kian nyata?

    Seharusnya tidak. Pemerintah lewat kebijakan yang diambil bisa melindungi warganya dari dampak krisis iklim.   

    Sumber: The Conversation