ruangkota

Tag: angka kemiskinan

  • Angka Kemiskinan Secara Spasial Jadi Tantangan, Di Pulau Jawa dan Bali Justru Meningkat

    Angka Kemiskinan Secara Spasial Jadi Tantangan, Di Pulau Jawa dan Bali Justru Meningkat

    7cloud.asia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan angka kemiskinan secara spasial masih menjadi tantangan bagi Indonesia.

    “Tantangan penurunan angka kemiskinan Indonesia dari sisi spasial masih sangat besar,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

    Secara keseluruhan, angka kemiskinan pada mayoritas provinsi telah berada di bawah level sebelum terjadi pandemi Covid-19.

    Hal ini, menurut Sri Mulyani, berarti ada pemulihan yang terjadi usai mengalami shock perekonomian saat krisis pandemi pada periode tersebut.

    Hanya Pulau Jawa dan Bali yang mengalami peningkatan kemiskinan dalam periode tahun 2019 dan 2023.

    Baca: Kemiskinan multidimensional jadi tantangan pemerintahan yang akan datang

    Angka kemiskinan di Pulau Jawa menunjukkan peningkatan dari 8,4 persen menjadi 8,79 persen, sedangkan di Pulau Bali angka kemiskinan naik dari 3,8 persen menjadi 4,25 persen.

    Namun, tingkat kemiskinan di Jawa dan Bali berada di bawah level 10 persen dan di bawah angka kemiskinan Nasional.

    Sama halnya dengan Kalimantan dan Sumatra yang juga mencatatkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Sementara pulau lainnya yang masih melampaui level tersebut.

    Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Papua dan Nusa Tenggara, yaitu masing-masing sebesar 24,76 persen dan 16,99 persen pada 2023.

    Baca: Pemerintahan Jokowi gagal penuhi target turunkan angka kemiskinan

    Sedangkan tingkat kemiskinan di Maluku tercatat pada level 12,29 persen dan Sulawesi 10,08 persen.

    Menkeu mengatakan pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan, terutama seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pemulihan perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan yang makin terjaga di sekitar 5 persen telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan,” ujar dia.

    Untuk tahun 2025, Kementerian Keuangan menargetkan tingkat kemiskinan secara nasional dapat ditekan hingga ke level 7 persen sampai 8 persen, dari data terakhir 9,36 persen pada 2023.

    Baca: Angka kemiskinan di Indonesia

    Guna mencapai tujuan tersebut, Kementerian Keuangan menganggarkan dana sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513,0 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Anggaran itu rencananya digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.

    Adapun langkah yang akan ditempuh di antaranya mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau.

    Langkah lainnya adalah mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

    Sumber:Antaranews.com

  • Garis Kemiskinan Versi BPS Berbeda Tujuan dengan Bank Dunia

    Garis Kemiskinan Versi BPS Berbeda Tujuan dengan Bank Dunia

    7cloud.asia – Bank Dunia telah menetapkan standar baru garis kemiskinan dengan mengadopsi basis perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 (sebelumnya PPP 2017).

    Dalam publikasi bertajuk The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia, Bank Duni menyatakan pihaknya memakai tiga kategori garis kemiskinan

    Tiga kategori terebut adalah garis kemiskinan ekstrem/negara berpendapatan rendah, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah, dan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.

    Usai mengadopsi PPP 2021, kini garis kemiskinan ekstrem/negara berpendapatan rendah naik dari 2,15 dolar PPP menjadi 3 dolar PPP per orang per hari (sekitar Rp546.400 per orang per bulan),

    Garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah naik dari 3,65 dolar PPP menjadi 4,2 dolar PPP per orang per hari (sekitar Rp765.000 per orang per bulan).

    Baca: Pemerintah akan merevisi garis kemiskinan nasional

    Dan, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas naik dari 6,85 dolar PPP menjadi 8,3 dolar PPP per orang per hari (Rp1.512.000 per orang per bulan).

    “Menurut garis kemiskinan ekstrem internasional yang baru, 5,4 persen penduduk Indonesia miskin pada 2024, 19,9 persen miskin menurut garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah, dan 68,3 persen miskin menurut garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas,” tulis Bank Dunia, dikutip Sabtu (14/6/2025).

    Sejak tahun 2023, Bank Dunia telah memasukkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas. Hanya saja, pendapatan per kapita Indonesia masih berada di kisaran batas bawah negara-negara pendapatan menengah atas.

    Contohnya dalam kategori negara pendapatan menengah-atas, ada negara yang pendapatan perkapitanya mencapai 14.005 dolar. Angka tersebut hampir tiga kali lipat dari pendapatan per kapita Indonesia yang baru sebesar 4.810 dolar pada 2023.

    “Statistik kemiskinan untuk ketiga garis kemiskinan internasional relevan bagi Indonesia, tetapi karena negara ini baru saja menjadi negara berpendapatan menengah-atas, perhatian khusus diberikan kepada garis kemiskinan berpendapatan menengah-bawah dan menengah-atas,” demikian Bank Dunia dalam penjelasannya.

    Baca: Bank Dunia sebut angka kemiskinan di Indonesia lebih dari 60 persen

    Garis kemiskinan internasional versi Bank Dunia itu berbeda dengan garis kemiskinan nasional versi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Berdasarkan Susenas September 2024, BPS mencatat ambang batas garis kemiskinan nasional senilai Rp595.243 per orang per bulan.

    Angka tersebut hampir setara dengan standar garis kemiskinan internasional untuk negara pendapatan rendah versi Bank Dunia yaitu Rp546.400 per orang per bulan.

    Padahal, Bank Dunia menegaskan bahwa kondisi di Indonesia lebih mencerminkan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah (Rp765.000 per orang per bulan) dan menengah-atas (Rp1.512.000 per orang per bulan).

    Hal inilah yang membuat angka kemiskinan Indonesia versi BPS berbeda cukup jauh dengan angka kemiskinan versi Bank Dunia.

    Baca: Mengapa angka kemiskinan BPS berbeda dengan versi Bank Dunia

    BPS mencatat penduduk miskin Indonesia ‘hanya’ 24,06 juta orang atau setara 8,57 persen dari total populasi yang mencapai 281 juta jiwa.

    Sementara Bank Dunia mencatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 19,9 persen berdasarkan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah atau 68,3 persen berdasarkan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.

    Lebih dari itu, Bank Dunia mengakui bahwa tujuan garis kemiskinan internasional berbeda dengan garis kemiskinan nasional.

    Garis kemiskinan internasional digunakan untuk perbandingan antarnegara; sementara garis kemiskinan nasional digunakan untuk menerapkan kebijakan di tingkat nasional, seperti program perlindungan sosial kepada kaum miskin.

    “Untuk pertanyaan tentang kebijakan nasional di Indonesia, garis kemiskinan nasional dan statistik kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS adalah yang paling tepat. Garis kemiskinan internasional yang diterbitkan oleh Bank Dunia cocok untuk … membandingkan Indonesia dengan negara lain,” jelas Bank Dunia.

  • Rano Karno: Jakarta Harus Bekerja Keras untuk Turunkan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

    Rano Karno: Jakarta Harus Bekerja Keras untuk Turunkan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

    7cloud.asia – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan, butuh kerja keras untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Jakarta menjelang tahun 2045.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada September 2024 angka kemiskinan di DKI Jakarta masih berada di angka 4,14 persen. Sementara kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,35 persen pada Maret 2024.

    “Jakarta telah menetapkan sasaran ambisius melalui Perda nomor 8 tahun 2024 tentang RPJMD 2025-2045. Yakni menurunkan angka kemiskinan hingga 0,00-0,05 persen dan mencapai rasio gini antara 0,36-0,38 di tahun 2045,” ujar Rano dalam Forum Asisten Sekda untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Target ini, ujar Rano, menuntut kerja serius dari seluruh daerah, termasuk Jakarta, yang juga telah menetapkan sasaran ambisius melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045.

    Karena itu, Rano menegaskan, pendekatan konvergensi dan skema graduasi sejahtera harus menjadi dasar dalam perencanaan, implementasi, serta evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

    Baca: DKI Jakarta targetkan turunkan angka kemiskinan di bawah 3 persen pada 2029

    Dalam pelaksanaan konvergensi dan komplementaritas program penanggulangan kemiskinan, Rano menekankan beberapa hal kepada jajarannya.

    Rano meminta Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah DKI Jakarta untuk mengoordinasikan penyusunan Instruksi Gubernur guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sebagai turunan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

    Lalu, para Asisten Sekda agar koordinasikan implementasi kebijakan serta program kegiatan dalam RPKD Tahun 2025-2029 dan RAT Bidang Penanggulangan Kemiskinan 2026 sesuai dengan sasaran strategis yang telah disepakati, melalui pemantauan dan evaluasi berkala.

    Sementara kepada kepala perangkat daerah, ia menekankan pentingnya keselarasan program dengan target pengentasan kemiskinan, pelaksanaan evaluasi bermakna.

    Perangkat daerah juga didorong untuk penguatan kemitraan dengan pihak nonpemerintah mengingat adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.

    Baca: Indonesia masuk negara menengah, standar miskin BPS harus diubah

    Adapun, Forum Asisten Sekda merupakan forum untuk finalisasi pohon solusi dan matriks prioritas program RPKD 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026.

    Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, yang juga Wakil Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin mengatakan, percepatan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan empat strategi.

    Empat strategis yang dimaksud yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang unggul dalam upaya penanggulangan kemiskinan; tersedianya akses pekerjaan layak dan inklusif bagi penduduk miskin dan rentan;

    Selain itu juga terwujudnya akses pelayanan yang inklusif dan berkelanjutan bagi penduduk miskin dan rentan; serta terwujudnya akses perlindungan sosial yang aktif dan adaptif bagi penduduk miskin dan rentan.

  • Dengan Garis Kemiskinan Rp609.160/Bulan, Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Capai 23,85 Juta Orang

    Dengan Garis Kemiskinan Rp609.160/Bulan, Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Capai 23,85 Juta Orang

    7cloud.asia – Badan Pusat Statistik atau BPS pada Jumat (25/7/2025) merilis data jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan nasional.

    Dalam pernyataan resminya, BPS menyebut bahwa persentase penduduk miskin atau angka kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen,

    Dengan data ini berarti angka kemiskinan menurun 0,10 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 0,56 persen poin terhadap Maret 2024.

    Adapun jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, turun sekitar 210.000an orang terhadap September 2024 dan menurun 1,37 juta orang terhadap Maret 2024.

    Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (25/7/2024) menjelaskan penduduk miskin adalah warga yang pengeluaran hariannya di bawah garis kemiskinan.

    Garis kemiskinan pada Maret 2025 berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan atau sebesar Rp 20.305 per hari.

    Baca: Pemerintah akan merevisi garis kemiskinan nasional

    Angka ini naik Rp13.918 jika dibanding dengan garis kemiskinan pada September 2024 yang sebesar Rp595.242 per kapita per bulan.

    Adapun komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp454.299,00 (74,58 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp154.861,00 (25,42 persen).

    BPS menyebut, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 6,73 persen, naik dibandingkan September 2024 yang sebesar 6,66 persen.

    Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2025 sebesar 11,03 persen, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,34 persen.

    Jumlah penduduk miskin Maret 2025 perkotaan meningkat sebanyak 0,22 juta orang dibanding September 2024, yakni dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang pada Maret 2025.

    Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan justru menurun sebanyak 0,43 juta orang (dari 13,01 juta orang pada September 2024 menjadi 12,58 juta orang pada Maret 2025).

    Baca: Standar Miskin BPS perlu diubah

    Kemiskinan ekstrem
    Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin ekstrem tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Angka ini oleh BPS disebut menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,99 persen atau 2,78 juta orang.

    Ateng mengatakan, BPS masih mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia sebesar 2,15 dolar purchasing power parity (PPP 2017) per kapita per hari,

    Sekalipun saat ini Bank Dunia telah menggunakan PPP 2021 sebagai acuan baru kemiskinan ekstrem, dengan angka 3 dolar AS per kapita per hari.

    Berdasarkan standar terbaru PPP 2021, pada tahun 2023, Bank Dunia memperkirakan 5,44 persen penduduk Indonesia berada dalam tingkat kemiskinan ekstrem.

    “Sampai saat ini, kita memang belum secara resmi mengadopsi batas 3 dolar PPP 2021 sebagai garis kemiskinan ekstrem nasional. Namun, BPS akan terus mengikuti perkembangan metodologi global terkait pengukuran, terutama kemiskinan ekstrem tersebut,” ujar Ateng di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Baca: Angka Kemiskinan BPS berbeda dengan versi Bank Dunia

  • Ketimpangan dan Angka Kemiskinan di Jakarta Meningkat, Ini Jurus Pemprov untuk Mengatasinya

    Ketimpangan dan Angka Kemiskinan di Jakarta Meningkat, Ini Jurus Pemprov untuk Mengatasinya

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons serius kenaikan angka kemiskinan dan ketimpangan (rasio gini) berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).

    Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Ini kali pertama angka kemiskinan di Jakarta naik sejak pandemi Covid-19.

    Sementara rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain.

    Pada Maret 2025 angkanya mencapai 0,441, meningkat jika dibandingkan September 2024 yang berada di 0,431. Rasio gini di Jakarta juga lebih tinggi dari angka nasional yang berada di 0,375.

    Lebih lanjut, laporan BPS juga mencatat bahwa proporsi pengeluaran 40 persen masyarakat terbawah hanya sebesar 16,12 persen, menunjukkan ketimpangan tinggi sesuai klasifikasi Bank Dunia.

    Baca: Jumlah penduduk miskin di Indonesia capai 23,85 juta orang

    Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebut kondisi ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang belum inklusif.

    Peningkatan jumlah pekerja informal dan tekanan inflasi turut memperlebar jurang ketimpangan sosial.

    “Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” ujar Suharini di Balai Kota Jakarta, pada Senin (28/7/2025).

    Dilansir jakarta.go.id, Suharini merinci tujuh langkah strategis yang akan ditempuh Pemprov DKI Jakarta dalam menangani kemiskinan, yaitu:

    Memperluas dan memperkuat bantuan sosial, dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi.

    Baca: Jakarta harus bekerja keras untuk turunkan angka kemiskinan dan ketimpangan

    Mengendalikan inflasi pangan dan energi, melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis.

    Mendorong penciptaan kerja formal, termasuk perluasan program padat karya, pelatihan keterampilan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta.

    Meningkatkan akses terhadap hunian dan layanan dasar, dengan menyediakan hunian terjangkau dan subsidi untuk listrik, transportasi publik, serta pendidikan.

    Memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan, serta memperluas layanan publik di wilayah padat penduduk.

    Baca: Jakarta targetkan angka kemiskinan turun kurang dari 3 persen pada 2029

    Membangun fondasi dan menyusun indikator untuk menjawab kebutuhan konkret warga, seperti penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

    Mewujudkan Jakarta Fund untuk memperkuat investasi yang mendukung perekonomian Jakarta.

    “Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil,” tambah Suharini.

    Ia juga menandaskan, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan dunia usaha, guna menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan penciptaan kerja yang berkelanjutan.

    Baca: Standar kemiskinan BPS sudah saatnya diubah