7cloud.asia – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan, butuh kerja keras untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Jakarta menjelang tahun 2045.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada September 2024 angka kemiskinan di DKI Jakarta masih berada di angka 4,14 persen. Sementara kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,35 persen pada Maret 2024.
“Jakarta telah menetapkan sasaran ambisius melalui Perda nomor 8 tahun 2024 tentang RPJMD 2025-2045. Yakni menurunkan angka kemiskinan hingga 0,00-0,05 persen dan mencapai rasio gini antara 0,36-0,38 di tahun 2045,” ujar Rano dalam Forum Asisten Sekda untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Target ini, ujar Rano, menuntut kerja serius dari seluruh daerah, termasuk Jakarta, yang juga telah menetapkan sasaran ambisius melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045.
Karena itu, Rano menegaskan, pendekatan konvergensi dan skema graduasi sejahtera harus menjadi dasar dalam perencanaan, implementasi, serta evaluasi program penanggulangan kemiskinan.
Baca: DKI Jakarta targetkan turunkan angka kemiskinan di bawah 3 persen pada 2029
Dalam pelaksanaan konvergensi dan komplementaritas program penanggulangan kemiskinan, Rano menekankan beberapa hal kepada jajarannya.
Rano meminta Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah DKI Jakarta untuk mengoordinasikan penyusunan Instruksi Gubernur guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sebagai turunan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Lalu, para Asisten Sekda agar koordinasikan implementasi kebijakan serta program kegiatan dalam RPKD Tahun 2025-2029 dan RAT Bidang Penanggulangan Kemiskinan 2026 sesuai dengan sasaran strategis yang telah disepakati, melalui pemantauan dan evaluasi berkala.
Sementara kepada kepala perangkat daerah, ia menekankan pentingnya keselarasan program dengan target pengentasan kemiskinan, pelaksanaan evaluasi bermakna.
Perangkat daerah juga didorong untuk penguatan kemitraan dengan pihak nonpemerintah mengingat adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.
Baca: Indonesia masuk negara menengah, standar miskin BPS harus diubah
Adapun, Forum Asisten Sekda merupakan forum untuk finalisasi pohon solusi dan matriks prioritas program RPKD 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, yang juga Wakil Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin mengatakan, percepatan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan empat strategi.
Empat strategis yang dimaksud yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang unggul dalam upaya penanggulangan kemiskinan; tersedianya akses pekerjaan layak dan inklusif bagi penduduk miskin dan rentan;
Selain itu juga terwujudnya akses pelayanan yang inklusif dan berkelanjutan bagi penduduk miskin dan rentan; serta terwujudnya akses perlindungan sosial yang aktif dan adaptif bagi penduduk miskin dan rentan.
Leave a Reply