7cloud.asia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan angka kemiskinan secara spasial masih menjadi tantangan bagi Indonesia.
“Tantangan penurunan angka kemiskinan Indonesia dari sisi spasial masih sangat besar,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Secara keseluruhan, angka kemiskinan pada mayoritas provinsi telah berada di bawah level sebelum terjadi pandemi Covid-19.
Hal ini, menurut Sri Mulyani, berarti ada pemulihan yang terjadi usai mengalami shock perekonomian saat krisis pandemi pada periode tersebut.
Hanya Pulau Jawa dan Bali yang mengalami peningkatan kemiskinan dalam periode tahun 2019 dan 2023.
Baca: Kemiskinan multidimensional jadi tantangan pemerintahan yang akan datang
Angka kemiskinan di Pulau Jawa menunjukkan peningkatan dari 8,4 persen menjadi 8,79 persen, sedangkan di Pulau Bali angka kemiskinan naik dari 3,8 persen menjadi 4,25 persen.
Namun, tingkat kemiskinan di Jawa dan Bali berada di bawah level 10 persen dan di bawah angka kemiskinan Nasional.
Sama halnya dengan Kalimantan dan Sumatra yang juga mencatatkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Sementara pulau lainnya yang masih melampaui level tersebut.
Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Papua dan Nusa Tenggara, yaitu masing-masing sebesar 24,76 persen dan 16,99 persen pada 2023.
Baca: Pemerintahan Jokowi gagal penuhi target turunkan angka kemiskinan
Sedangkan tingkat kemiskinan di Maluku tercatat pada level 12,29 persen dan Sulawesi 10,08 persen.
Menkeu mengatakan pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan, terutama seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemulihan perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan yang makin terjaga di sekitar 5 persen telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan,” ujar dia.
Untuk tahun 2025, Kementerian Keuangan menargetkan tingkat kemiskinan secara nasional dapat ditekan hingga ke level 7 persen sampai 8 persen, dari data terakhir 9,36 persen pada 2023.
Baca: Angka kemiskinan di Indonesia
Guna mencapai tujuan tersebut, Kementerian Keuangan menganggarkan dana sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513,0 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Anggaran itu rencananya digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.
Adapun langkah yang akan ditempuh di antaranya mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau.
Langkah lainnya adalah mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.
Sumber:Antaranews.com
Leave a Reply