ruangkota

Tag: AZEC

  • Koalisi Masyarakat Sipil Desak Inisiatif AZEC Dihentikan Karena Tersimpan Upaya “Greenwashing”

    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Inisiatif AZEC Dihentikan Karena Tersimpan Upaya “Greenwashing”

    7cloud.asia – Pada Jumat (2/5/2025) kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari WALHI, JATAM, KRuHA, dan CELIOS melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta guna menyampaikan keprihatinan mereka terhadap inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC).

    Inisiatif AZEC ini dipimpin Jepang yang terus didorong implementasinya di sejumlah daerah di Indonesia.

    Aksi ini merespon rencana kunjungan mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, yang bertindak sebagai Utusan Khusus Perdana Menteri dan Penasihat Utama Asosiasi Parlemen AZEC, yang akan memimpin delegasi anggota parlemen Jepang untuk mengunjungi Indonesia dengan salah satu misi khususnya untuk mempromosikan AZEC pada 3-5 Mei 2025.

    Pemerintah Jepang selalu menyebut inisiatif AZEC sebagai bagian dari upaya menuju netralitas karbon dengan menciptakan kemitraan yang luas untuk mencapai tujuan tersebut.

    Namun, kelompok masyarakat sipil di Indonesia menilai inisiatif AZEC ini sekadar upaya greenwashing yang diberi label sebagai dekarbonisasi.

    Masyarakat sipil di Indonesia menilai AZEC bisa menjadi ancaman bagi lingkungan hidup, masyarakat, bahkan bagi proses demokratisasi di Indonesia karena kurangnya transparansi, keterbukaan informasi, serta partisipasi publik yang bermakna.

    Baca: Aturan perdagangan karbon diperketat untuk cegah praktik “Greenwashing”

    Inisiatif AZEC juga dinilai akan memperpanjang ketergantungan Indonesia pada energi fosil, menawarkan solusi palsu yang berisiko bagi keberlanjutan lingkungan serta komunitas.

    Selain itu, AZEC berpotensi mempercepat perampasan lahan, meningkatkan deforestasi, dan menciptakan beban ekonomi dan fiskal (kesulitan utang) yang dapat merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

    Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Fanny Tri Jambore dalam pernyataan yang dirilis di laman resmi WALHI mengatakan bahwa proyek, perjanjian, dan kerja sama dalam AZEC berpotensi memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia.

    Namun, hingga saat ini, keputusan untuk menyetujui berbagai inisiatif yang tercantum dalam dokumen AZEC belum pernah dilakukan melalui konsultasi terbuka dengan komunitas lokal di wilayah pelaksanaan proyek maupun dengan kelompok masyarakat sipil di Indonesia.

    Sorotan ini terutama karena AZEC dapat mendorong perampasan tanah serta mempercepat deforestasi di Indonesia, contohnya, melalui proyek-proyek REDD serta eksploitasi mineral kritis yang diperlukan dalam produksi baterai dan industri kendaraan listrik, yang turut didukung oleh AZEC.

    “Di mana dalam praktiknya di Indonesia, pertambangan mineral kritis justru mempercepat deforestasi hutan hujan yang berfungsi sebagai penyerap karbon,“ tandas Fanny

    Baca: Strategi iklim Indonesia dinilai abaikan prinsip berkeadilan

    Dari data pertambangan pada 2023, WALHI memperkirakan 1,3 juta hektare konsesi tambang mineral kritis di Indonesia, terletak dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan, yang dapat memicu meningkatnya angka deforestasi dan kerusakan hutan.

    Ketiadaan informasi yang memadai, transparansi, maupun partisipasi bermakna dari masyarakat dalam persetujuan terhadap proyek-proyek, perjanjian, dan kerja sama AZEC menyebabkan Pemerintah Jepang dan Indonesia gagal mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, serta hak asasi manusia yang dapat muncul dan berpengaruh pada masyarakat luas.

    “Oleh karena itu implementasi AZEC harus dihentikan karena tidak sejalan dengan kepentingan publik,” terang Fanny.

    Fanny mencontohkan Proyek Waste to Energy (WTE) Legok Nangka di Kabupaten Bandung bermasalah terkait transparansi dalam pemilihan teknologi incinerator dan terpilihnya konsorsium Jepang, Sumitomo-Hitachi Zosen.

    Fanny menilai, keterlibatan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dapat memengaruhi keputusan tersebut.

    Proyek lain seperti PLTPB Muara Laboh di Sumatera Barat juga minim keterlibatan komunitas terdampak, menyebabkan petani mengalami gagal panen dan warga sekitar menghadapi dampak langsung tanpa konsultasi yang memadai.

    Baca: Para Perempuan menarasikan transisi energi yang berkeadilan

  • CELIOS: Implementasi Inisiatif AZEC Berpotensi Bebani APBN

    CELIOS: Implementasi Inisiatif AZEC Berpotensi Bebani APBN

    7cloud.asia – Center of Economic and Law Studies atau CELIOS menyoroti meningkatnya potensi beban ekonomi dan fiskal akibat implementasi inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) di Indonesia.

    Inisiatif AZEC dipimpin Jepang yang terus didorong implementasinya di sejumlah daerah di Indonesia. 

    Pemerintah Jepang menyebut inisiatif AZEC sebagai bagian dari upaya menuju netralitas karbon dengan menciptakan kemitraan yang luas untuk mencapai tujuan tersebut.

    Namun, CELIOS melihat Proyek-proyek yang didukung AZEC seperti transisi energi menggunakan gas, geothermal, co-firing biomass, teknologi CCS/CCUS, dan hidrogen hijau menghasilkan dampak negatif pada ekonomi Indonesia dalam jangka panjang

    Hal ini terungkap dalam simulasi ekonomi yang memperhitungkan biaya lingkungan dan kesehatan yang dilakukan CELIOS.

    Baca: Unjuk rasa menolak proyek yang dibiayai AZEC

    Kondisi ini terjadi di tengah beban fiskal Indonesia yang akan bertambah akibat peningkatan klaim BPJS Kesehatan akibat dampak kesehatan dan penambahan subsidi energi karena kebijakan transisi ke gas.

    Peneliti CELIOS, Jaya Darmawan mengatakan kondisi ini akan semakin meningkatkan kesulitan pembayaran utang jatuh tempo Idebt distress) yang dalam tiga tahun ke depan akan mencapai Rp2.406 triliun.

    Selain dari skema pinjaman AZEC, peningkatan risiko debt distress (kesulitan utang) Indonesia akan berasal dari penambahan biaya kesehatan atau klaim BPJS Kesehatan di Indonesia hingga Rp1.545,9-1.705,9 triliun. Angka ini hanya dari penambahan PLTG 22 Gigawatt.

    Peningkatan subsidi listrik akibat transisi ke gas bumi juga akan meningkatkan beban fiskal akibat kebijakan stabilitas biaya energi primer. Apalagi ternyata simulasi dampak ekonominya secara makro juga negatif.

    Baca: Daftar proyek yang dibiayai dengan inisiatif AZEC

    “Terbaru, simulasi dampak ekonomi penambahan PLTG 22GW di Indonesia akan menyebabkan output ekonomi minus hingga Rp 941,4 triliun dan penurunan serapan kerja 6,7 juta orang dalam proyeksi sampai tahun 2040,” jelas Jaya Darmawan,

    Oleh karena itu, bersama organisasi masyarakat sipil lainnya seperti WALHI, JATAM, KRUHA, CELIOS menyerukan kembali kepada pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia untuk membatalkan inisiatif AZEC.

    Inisiatif AZEC dinilai memperpanjang penggunaan energi fosil, menggunakan solusi palsu yang mengancam keselamatan lingkungan dan komunitas, serta menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

    Koalisi juga meminta pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia bekerja sama serta mendukung dekarbonisasi/transisi energi yang cepat, adil, dan merata dengan cara yang dapat memastikan partisipasi bermakna dari masyarakat setempat dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia.

    Baca: Aturan perdagangan karbon diperketat untuk cegah praktik greenwashing

  • Daftar Proyek di Bawah Bendera AZEC yang Dinilai Mengancam Lingkungan

    Daftar Proyek di Bawah Bendera AZEC yang Dinilai Mengancam Lingkungan

    7cloud.asia – Koalisi masyarakat sipil di Indonesia yang terdiri dari WALHI, JATAM, KRUHA, dan CELIOS menyerukan kembali kepada pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia untuk membatalkan inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) yang memperpanjang penggunaan energi fosil

    Inisiatif AZEC yang dipimpin Jepang dinilai menggunakan solusi palsu yang mengancam keselamatan lingkungan dan komunitas, serta menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

    Koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia bekerja sama serta mendukung dekarbonisasi/transisi energi yang cepat, adil, dan merata dengan cara yang dapat memastikan partisipasi bermakna dari masyarakat setempat dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia.

    Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai AZEC mendorong teknologi dan pendekatan seperti CCUS, co-firing dengan hidrogen, amonia, biomassa, serta LNG yang mengindikasikan bahwa AZEC berusaha mempertahankan penggunaan energi fosil.

    Menurut JATAM, langkah ini menghadirkan berbagai ancaman bagi lingkungan dan komunitas, dengan banyaknya laporan mengenai dampak negatif penggunaan energi fosil di Indonesia.

    “Oleh karena itu, memperpanjang penggunaan energi fosil berarti memperpanjang penderitaan masyarakat,” ujar AlFarhat Kasman, Pengkampanye JATAM seperti dikutip dari laman resmi JATAM.

    AZEC yang akan dijalankan di Indonesia secara terang-terangan mendukung pendekatan serta teknologi yang memperpanjang ketergantungan pada energi fosil.

    “Dengan demikian, inisiatif ini tidak dapat diharapkan berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca yang diperlukan untuk mencapai target suhu global 1,5°C sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Paris, sehingga tidak membantu upaya memerangi perubahan iklim,” imbuh Kasman

    Baca: Unjuk rasa menuntut AZEC dihentikan

    Proyek dan kerja sama dalam AZEC menunjukkan upaya untuk mempertahankan penggunaan energi fosil, seperti yang terjadi di Paiton, Jawa Timur.

    Pembangkit listrik tenaga batu bara di kawasan tersebut telah beroperasi selama beberapa dekade dan seharusnya segera dihentikan karena dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, serta mata pencaharian petani dan nelayan.

    Namun, di bawah AZEC, operasionalnya terus didorong, termasuk melalui inisiatif PT PLN Nusantara Power (PLN-NP) dan Mitsubishi Heavy Industries yang mengembangkan pembakaran biomassa bersama batu bara.

    Juga kerja sama PLN-NP dan Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (TESS) dalam mempromosikan teknologi penangkapan karbon.

    Upaya mendorong teknologi penangkapan karbon pada energi fosil juga terlihat pada kerjasama Pertamina, Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC), dan Japan Petroleum Exploration Corporation (JAPEX) untuk melakukan uji injeksi CO2 di ladang minyak Sukowati di Indonesia.

    JATAM juga menyoroti rencana Chubu Electric Power Co. dan BP Berau Ltd., terus melanjutkan proyek penyimpanan karbon yang ditangkap dan dikirim dari Jepang di area proyek LNG Tangguh di Papua.

    Penolakan terhadap inisiatif AZEC juga didasarkan pada penggunaan solusi palsu yang berisiko bagi keselamatan lingkungan serta komunitas, sekaligus berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

    Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA) menegaskan bahwa proyek-proyek besar yang menyebabkan konflik lingkungan dan pelanggaran HAM tidak seharusnya dilanjutkan hanya demi ambisi dekarbonisasi.

    Baca: Aturan perdagangan karbon diperketat untuk cegah praktik “Greenwashing”

    “Salah satu proyek yang mendapatkan dukungan dalam AZEC untuk diterapkan di Indonesia adalah geothermal atau Panas Bumi. Selama ini regulasi terkait geothermal setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja masih bersifat eksploitatif, sehingga berpotensi memperburuk konflik agraria dan meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap masyarakat” tutur Sigit Karyadi, Juru Kampanye KRUHA

    Beberapa contoh seperti proyek Geothermal Muara Laboh yang merupakan investasi INPEX dan Sumitomo Corporation dan didanai oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) serta Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) telah menyebabkan gagal panen bagi petani akibat kerusakan irigasi.

    Selain itu, kedekatan lokasi pembangkit dengan kawasan pertanian dan pemukiman masyarakat—hanya berjarak 250-500 meter—menimbulkan risiko pencemaran lingkungan dalam jangka pendek maupun panjang.

    Hal serupa juga terjadi pada PLTP Sarulla, yang diinvestasikan oleh ITOCHU Corporation, Kyushu Electric Power, dan INPEX dengan pendanaan dari JBIC.

    Proyek ini mengakibatkan penurunan pendapatan petani akibat kerusakan tanaman serta saluran air. Selain itu, proses pembebasan lahan dilakukan tanpa nilai kompensasi yang setimpal, mengabaikan keberadaan tanaman masyarakat yang telah tumbuh di lahan tersebut.

    Proyek lain yang didukung oleh AZEC seperti Waste to Energy (WTE), akan menggunakan incinerator untuk membakar berbagai jenis sampah, termasuk sampah organik dan plastik berbahan bakar fosil, yang tetap akan menghasilkan emisi gas rumah kaca.

    Proyek solusi palsu lainnya seperti rencana proyek hidrogen dan amoniak hijau yang akan dijalankan melalui Pupuk Iskandar Muda, di Aceh.

    Anak usaha Pupuk Indonesia bekerjasama dengan ITOCHU dan Toyo Engineering masih menyisakan banyak permasalahan, karena selama ini ancaman kebocoran amoniak pada area Pupuk Iskandar Muda masih terjadi dan menjadi problem kesehatan bagi masyarakat sekitar.

    Baca: Carbon Capture Storage berdampak besar pada kelestarian lingkungan

     

  • Kritisi Inisiatif AZEC, Koalisi Sipil: AZEC Bukan Solusi Krisis Iklim di Indonesia

    Kritisi Inisiatif AZEC, Koalisi Sipil: AZEC Bukan Solusi Krisis Iklim di Indonesia

     

    7cloud.asia – Jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia kembali menyuarakan penolakannya terhadap inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) dinilai justru memperpanjang ketergantungan pada energi fosil.

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis di laman resmi Greenpeace, Jaringan masyarakat sipil juga mendesak pemerintah Jepang dan Indonesia untuk berkomitmen pada transisi energi yang cepat, berkeadilan, dan merata.

    Peneliti Lingkungan dari AEER, Riski Saputra menegaskan bahwa jika AZEC benar-benar serius mendukung agenda transisi energi di Indonesia, maka fokus pengembangan proyek harus diarahkan pada sistem yang lebih berkelanjutan

    Jika AZEC serius dalam mendukung agenda transisi energi di Indonesia, ujarnya, seharusnya pengembangan proyek diarahkan untuk smart grid dan pengembangan terhadap sumber-sumber energi bersih seperti surya dan angin.

    ”Selain itu, AZEC juga seharusnya mendukung pensiun dini PLTU, bukan malah memperpanjangnya dengan solusi palsu seperti co-firing dan CCS/CCUS yang justru memperburuk keadaan” jelas Riski.

    Baca: Koalisi masyarakat sipil desak inisiatif AZEC dihentikan

    Al Farhat Kasman, Juru Kampanye JATAM, menyampaikan kritik tajam terhadap peran AZEC dalam lanskap energi Indonesia.

    “AZEC tidak hadir sebagai solusi atas krisis yang sedang terjadi, dia hadir justru sebagai wajah baru dari kolonialisme ekstraktif,” tegasnya.

    Menurut Farhat, investasi yang dibawa AZEC atas nama rendah karbon menyimpan berbagai konsekuensi yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

    Dia menegaskan, menanamkan investasi atas nama rendah karbon yang di dalamnya tersembunyi jebakan utang, kerusakan lingkungan akibat masifnya ekstraksi sumber daya seperti geothermal dan komoditas mineral kritis lainnya, akan melahirkan penderitaan dan memperpanjang tunggakan utang sosial-ekologis yang harus dirasakan oleh warga di tapak-tapak operasinya.

    ”Kesepakatan yang dibuat pemerintah Indonesia di bawah AZEC adalah wujud nyata bahwa negara hanya berpihak kepada para pemodal,” pungkas Farhat.

    Wishnu Utomo, Direktur Advokasi Tambang CELIOS, menilai pendekatan AZEC dalam memitigasi krisis iklim keliru dan berpotensi memperburuk keadaan.

    “AZEC menggunakan pendekatan yang salah dalam memitigasi krisis iklim. Terbukti dengan banyaknya proyek solusi palsu yang berbahaya bagi lingkungan hidup dan sosial yang mereka danai,” tegas Wishnu.

    Baca: Proyek di bawah inisiatif AZEC yang dinilai mengancam lingkungan

    Menurutnya, transisi energi seharusnya menjadi momentum untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang telah dirusak oleh eksploitasi usaha skala besar yang rakus, bukan memperluas dampak buruknya.

    Ia menambahkan bahwa langkah yang tepat adalah memperkuat sistem perlindungan lingkungan hidup dan sosial agar transisi energi benar-benar berkeadilan dan berkelanjutan.

    Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia menambahkan bahwa portofolio AZEC selama ini menunjukkan dukungan yang lebih besar terhadap infrastruktur energi fosil dan solusi palsu dibandingkan dengan energi terbarukan.

    Laporan dari Zero Carbon Analytics pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa hanya 11 persen dari 158 Nota Kesepahaman (MoU) di bawah AZEC yang terkait dengan energi dari angin dan surya.

    Sedangkan, sebanyak 56 MoU (35 persen) melibatkan teknologi bahan bakar fosil, seperti LNG, co-firing amonia, dan CCS.

    ”Dukungan AZEC terhadap solusi palsu seperti co-firing PLTU, CCS/CCUS dan gas fosil untuk pembangkit hanya akan memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan menjauhkan dari upaya dekarbonasi dan transisi yang adil.

    AZEC harusnya berperan menjadi bagian dari solusi untuk mendorong berkembangnya energi terbarukan di Indonesia bukan justru memperparah dalam fossil lock-in.” ujar Yuyun

    Baca: Implementasi inisiatif AZEC berpotensi bebani APBN

  • Koalisi Masyarakat Sipil Kembali Suarakan Penolakan terhadap Inisiatif AZEC

    Koalisi Masyarakat Sipil Kembali Suarakan Penolakan terhadap Inisiatif AZEC

    7cloud.asia – Jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyatakan penolakannya terhadap Konferensi Tingkat Tinggi Asia Zero Emission Community (AZEC) yang digelar di Kuala Lumpur pada 28 Oktober 2025.

    Inisiatif AZEC dinilai justru memperpanjang ketergantungan pada energi fosil melalui solusi palsu yang membahayakan lingkungan, mengancam keselamatan komunitas, dan berisiko menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis di laman resmi Greenpeace, Jaringan masyarakat sipil juga mendesak pemerintah Jepang dan Indonesia untuk berkomitmen pada transisi energi yang cepat, berkeadilan, dan merata.

    Koalisi menegaskan, transisi energi harus menjamin partisipasi yang bermakna dari masyarakat lokal dan kelompok masyarakat sipil sebagai bagian dari proses demokratis yang berpihak pada keadilan iklim.

    Baca: Implementasi inisiatif AZEC berpotensi bebani APBN

    Sejak awal, jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia telah menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap inisiatif AZEC yang dipimpin oleh Jepang melalui Strategi Green Transformation (GX), di mana sebagian besar proyeknya direncanakan akan dijalankan di Indonesia.

    Pada 20 Agustus 2024, bertepatan dengan Pertemuan Tingkat Menteri AZEC ke-2 di Jakarta, sebanyak 41 organisasi masyarakat sipil menyampaikan petisi yang menolak arah dan isi inisiatif tersebut.

    Jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyoroti bahwa pelaksanaan AZEC telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi karena minimnya transparansi dan keterbukaan informasi, serta tiadanya partisipasi yang bermakna dari masyarakat lokal maupun kelompok masyarakat sipil.

    AZEC justru mendorong penggunaan teknologi yang memperpanjang ketergantungan pada energi fosil, yang tidak akan menyelesaikan krisis iklim dan malah memperburuk penderitaan masyarakat terdampak.

    Selain itu, AZEC mempromosikan solusi palsu yang berisiko tinggi terhadap keselamatan lingkungan dan komunitas, serta serta menyebabkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

    Baca: Koalisi masyarakat sipil desak inisiatif AZEC dihentikan

    Lebih jauh, AZEC mendukung proyek-proyek yang berpotensi mendorong perampasan lahan dan ruang laut, serta mempercepat deforestasi di berbagai wilayah Indonesia.

    Di tengah ketidakpastian ekonomi, inisiatif AZEC juga bisa meningkatkan risiko kegagalan utang (debt distress) yang akan membebani negara dan generasi mendatang.

    Dwi Sawung, Manajer Kampanye isu Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI menyebut AZEC bukan solusi transisi energi yang adil, melainkan bentuk baru kolonialisme energi yang mengabaikan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

    Kami, ujar Sawung, menolak AZEC karena ia menyamarkan kepentingan korporasi dan negara industri sebagai upaya dekarbonisasi, padahal yang terjadi adalah greenwashing yang sistemik.

    “Transisi energi harus berangkat dari kebutuhan dan hak masyarakat, bukan dari skema investasi yang mengekalkan ketimpangan dan kerusakan ekologis” terang Sawung.

  • Kritisi Inisiatif AZEC, Koalisi Sipil: Hanya 11 Persen dari 158 Nota Kesepahaman yang Gunakan Energi Bersih

    Kritisi Inisiatif AZEC, Koalisi Sipil: Hanya 11 Persen dari 158 Nota Kesepahaman yang Gunakan Energi Bersih

    7cloud.asia – Jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia kembali menyuarakan penolakannya terhadap inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) yang dinilai justru memperpanjang ketergantungan pada energi fosil.

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis di laman resmi Greenpeace, Jaringan masyarakat sipil juga mendesak pemerintah Jepang dan Indonesia untuk berkomitmen pada transisi energi yang cepat, berkeadilan, dan merata.

     

    Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia menambahkan bahwa portofolio AZEC selama ini menunjukkan dukungan yang lebih besar terhadap infrastruktur energi fosil dan solusi palsu dibandingkan dengan energi terbarukan.

    Laporan dari Zero Carbon Analytics pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa hanya 11 persen dari 158 Nota Kesepahaman (MoU) di bawah AZEC yang terkait dengan energi dari angin dan surya.

    Sedangkan, sebanyak 56 MoU (35 persen) melibatkan teknologi bahan bakar fosil, seperti LNG, co-firing amonia, dan CCS.

    Baca: Inisiatif AZEC dinilai bukan solusi krisis iklim di Indonesia

    ”Dukungan AZEC terhadap solusi palsu seperti co-firing PLTU, CCS/CCUS dan gas fosil untuk pembangkit hanya akan memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan menjauhkan dari upaya dekarbonasi dan transisi yang adil.

    AZEC harusnya berperan menjadi bagian dari solusi untuk mendorong berkembangnya energi terbarukan di Indonesia bukan justru memperparah dalam fossil lock-in.” ujar Yuyun

    Novita Indri, Juru Kampanye Energi Trend Asia menyoroti pendekatan Jepang melalui AZEC yang dinilai justru menghambat upaya global dalam mengatasi krisis iklim.

    “Lagi-lagi Jepang berupaya menggagalkan Komitmen Iklim dunia yang telah disepakati. Melalui AZEC, Jepang masih saja menggelontorkan dukungan pembiayaan solusi palsu ke negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia,” ujar Novita.

    Novita menegaskan bahwa langkah tersebut hanya akan memperparah dampak krisis iklim yang tengah berlangsung.

    Menurutnya, di tengah kepemimpinan baru Jepang, seharusnya ambisi untuk memperkuat dukungan terhadap energi terbarukan menjadi prioritas utama, bukan malah membiayai proyek-proyek yang memperpanjang ketergantungan terhadap energi fosil.

    Baca: Koalisi masyarakat sipil desak inisiatif AZEC dihentikan

    M. Abdul Baits dari Divisi Kajian dan GIS WALHI Jakarta menyampaikan kekhawatirannya terhadap pendekatan yang diambil oleh Jepang dan pemerintah Indonesia dalam proyek tersebut.

    Proyek AZEC yang digagas oleh Jepang untuk diimplementasikan di Indonesia yang juga mendorong skema co-firing, baik melalui biomassa, hidrogen dan amonia di pembangkit listrik berbasis fosil bukanlah sebuah solusi terhadap krisis iklim.

    ”Proyek AZEC adalah kamuflase untuk memperpanjang umur penggunaan batu bara dan gas seperti di Suralaya, Lontar dan Muara Karang,” tegas Abdul Baits.

    Ia menambahkan bahwa pembangkit listrik berbasis energi fosil masih mendominasi pasokan listrik di Jakarta, yang berarti pembakaran batu bara dan gas akan terus berlangsung.

    Dampaknya, warga Jakarta akan terus menghadapi ancaman polusi udara yang membahayakan kesehatan dan kualitas hidup mereka.