7cloud.asia – Jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyatakan penolakannya terhadap Konferensi Tingkat Tinggi Asia Zero Emission Community (AZEC) yang digelar di Kuala Lumpur pada 28 Oktober 2025.
Inisiatif AZEC dinilai justru memperpanjang ketergantungan pada energi fosil melalui solusi palsu yang membahayakan lingkungan, mengancam keselamatan komunitas, dan berisiko menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis di laman resmi Greenpeace, Jaringan masyarakat sipil juga mendesak pemerintah Jepang dan Indonesia untuk berkomitmen pada transisi energi yang cepat, berkeadilan, dan merata.
Koalisi menegaskan, transisi energi harus menjamin partisipasi yang bermakna dari masyarakat lokal dan kelompok masyarakat sipil sebagai bagian dari proses demokratis yang berpihak pada keadilan iklim.
Baca: Implementasi inisiatif AZEC berpotensi bebani APBN
Sejak awal, jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia telah menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap inisiatif AZEC yang dipimpin oleh Jepang melalui Strategi Green Transformation (GX), di mana sebagian besar proyeknya direncanakan akan dijalankan di Indonesia.
Pada 20 Agustus 2024, bertepatan dengan Pertemuan Tingkat Menteri AZEC ke-2 di Jakarta, sebanyak 41 organisasi masyarakat sipil menyampaikan petisi yang menolak arah dan isi inisiatif tersebut.
Jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyoroti bahwa pelaksanaan AZEC telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi karena minimnya transparansi dan keterbukaan informasi, serta tiadanya partisipasi yang bermakna dari masyarakat lokal maupun kelompok masyarakat sipil.
AZEC justru mendorong penggunaan teknologi yang memperpanjang ketergantungan pada energi fosil, yang tidak akan menyelesaikan krisis iklim dan malah memperburuk penderitaan masyarakat terdampak.
Selain itu, AZEC mempromosikan solusi palsu yang berisiko tinggi terhadap keselamatan lingkungan dan komunitas, serta serta menyebabkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
Baca: Koalisi masyarakat sipil desak inisiatif AZEC dihentikan
Lebih jauh, AZEC mendukung proyek-proyek yang berpotensi mendorong perampasan lahan dan ruang laut, serta mempercepat deforestasi di berbagai wilayah Indonesia.
Di tengah ketidakpastian ekonomi, inisiatif AZEC juga bisa meningkatkan risiko kegagalan utang (debt distress) yang akan membebani negara dan generasi mendatang.
Dwi Sawung, Manajer Kampanye isu Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI menyebut AZEC bukan solusi transisi energi yang adil, melainkan bentuk baru kolonialisme energi yang mengabaikan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Kami, ujar Sawung, menolak AZEC karena ia menyamarkan kepentingan korporasi dan negara industri sebagai upaya dekarbonisasi, padahal yang terjadi adalah greenwashing yang sistemik.
“Transisi energi harus berangkat dari kebutuhan dan hak masyarakat, bukan dari skema investasi yang mengekalkan ketimpangan dan kerusakan ekologis” terang Sawung.
Leave a Reply