ruangkota

Tag: bnpb

  • Angin Puting Beliung Terjang Sukabumi, Ratusan Orang Terdampak

    Angin Puting Beliung Terjang Sukabumi, Ratusan Orang Terdampak

    7cloud.asia – Sebanyak 312 orang terdampak bencana angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu (21/10/2023).

    Melansir Antaranews, mereka berasal dari empat desa pada dua kecamatan, yaitu Desa Jampang Tengah di Kecamatan Jampang Tengah dan Desa Tegalpanjang, Desa Cipurut, serta Desa Cireunghas di Kecamatan Cireunghas.

    “Menurut data yang dihimpun, angin kencang ini menyebabkan 70 unit rumah rusak ringan dan tujuh rumah lainnya mengalami rusak sedang dengan kondisi atap rumah terbuka,” jelas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari.

    baca juga: intensitas hujan tinggi waspada banjir dan longsor di wilayah ini

    Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, bencana tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dan disertai dengan angin kencang.

    “Saat ini tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi bersama perangkat desa tengah melakukan pendataan lebih lanjut. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan percepatan penanganan bersama tim gabungan di lokasi terdampak,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, Eko mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (21/10) sekitar pukul 13.00 sampai 15.00 WIB.

    baca juga: Awas! Sejumlah Wilayah Ini Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang

    Pada Minggu (22/10/2023) tim BPBD kembali ke lapangan melakukan pendataan ulang korban terdampak untuk mempermudah penanganan.

    Selain itu, BPBD juga membersihkan puing puing pohon yang tumbang dan pembersihan yang lainnya.

    Pada kesempatan itu BNPB mengimbau agar masyarakat maupun pemerintah daerah (pemda) untuk selalu waspada terhadap bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, seperti angin puting beliung maupun angin kencang.

    Karena itu, masyarakat dapat menghindari mobilitas di tengah hujan lebat dan tidak berteduh di bawah pohon, baliho, dan bangunan yang rapuh, serta memangkas ranting pohon yang lapuk.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Komisi VIII DPR Minta BNPB Lebih Responsif dalam Memitigasi Bencana Banjir Akibat Cuaca Ekstrem

    Komisi VIII DPR Minta BNPB Lebih Responsif dalam Memitigasi Bencana Banjir Akibat Cuaca Ekstrem

    7cloud.asia – DPR menyayangkan respons Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dinilai kurang responsif dalam menanggapi bencana akibat cuaca ekstrem, seperti banjir dan tanah longsor.

    Anggota Komisi VIII DPR, Wisnu Wijaya antara lain menyoroti kinerja BNPB dalam menangani musibah banjir akibat cuaca ekstrem yang melanda Kota Semarang beberapa waktu lalu.

    “Terkait respons masalah banjir di Kota Semarang misalnya, kami menyayangkan tata kelola penanganan bencana oleh BNPB yang kami nilai kurang fleksibel dalam merespons situasi yang extraordinary di lapangan,” terang Wisnu dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (29/03/2024).

    Wisnu mencontohkan, misalnya ketika Komisi VIII mengajukan permohonan advokasi terkait bantuan permakanan dan dapur umum untuk korban di pengungsian kepada BNPB, akan tetapi pihaknya justru memperoleh respons yang tidak memadai.

    “Kami justru dilempar ke BPBD dengan alasan ‘terbentur kewenangan’ hingga belum adanya penetapan status darurat dari pemda setempat,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

    Baca: Wilayah Jawa Tengah mulai memasuki musim kemarau

    Padahal warga butuh respons yang cepat dan konkret dari pusat. Semestinya BNPB bisa melakukan asesmen secara mandiri dan mengambil keputusan yang cepat, sehingga bantuan bisa segera diakses oleh masyarakat.

    Oleh karena itu, dia menilai hambatan-hambatan birokratis ini semestinya bisa dihilangkan karena taruhannya adalah kelangsungan hidup korban bencana.

    Selain menyoroti isu hambatan birokratis di BNPB, Wisnu juga menyoroti kurangnya sosialisasi kebencanaan oleh BNPB kepada masyarakat.

    Wisnu menilai BNPB merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab memitigasi risiko bencana dan memiliki peta potensi bencana di setiap wilayah di Indonesia.

    “Upaya sosialisasi kebencanaan yang menyasar langsung ke masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan bencana, kurang maksimal” jelasnya.

    Baca: Musim kemarau 2024 diperkirakan akan mundur

    BNPB, ujarnya, semestinya dapat meningkatkan frekuensi kegiatan sosialisasi kebencanaan dengan memanfaatkan berbagai medium yang efektif

    Tidak hanya itu, ia menambahkan, masyarakat juga perlu dibekali dengan pengetahuan teknis yang memadai seputar simulasi tanggap darurat apabila terjadi bencana secara tiba-tiba

    Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini menambahkan, Komisi VIII DPR siap bekerja sama dengan BNPB dalam menyukseskan program sosialisasi kebencanaan dengan menyasar masyarakat di dapil.

    Terlebih, tambahnya, setiap wilayah di dapil juga menyimpan karakteristik risiko bencananya tersendiri.

    “Kami, Komisi VIII DPR  sangat terbuka untuk dilibatkan dalam membantu BNPB memenuhi tanggung jawab itu. Sehingga, ke depan, masyarakat diharapkan semakin sadar terhadap risiko bencana yang berpotensi timbul di daerahnya maupun sekitarnya,” tandasnya.

    Baca: Hindari korban, ahli geologi minta masyarakat perhatikan peta bencana

  • BNPB Kembangkan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Skala Nasional

    BNPB Kembangkan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Skala Nasional

    7cloud.asia – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah perguruan tinggi di Indonesia siap mengembangkan kembali sistem informasi peringatan dini bencana tanah longsor skala besar.

    Sistem informasi peringatan dini bencana tanah longsor yang dikembangkan BNPB ini diharapkan dapat mencakup seluruh wilayah rawan nasional.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Senin (1/4/2024), mengatakan bahwa dalam prosesnya saat ini instansinya sedang melakukan studi berbasis ilmiah bersama para ahli teknologi inovasi, iklim, dan geologi dalam negeri.

    Studi tersebut dilakukan BNPB untuk menentukan seperti apa mekanisme peringatan dini tanah longsor yang memenuhi standar keakuratan tinggi, cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh publik.

    Baca: Pemanasan global memicu beragam bencana

    Setidaknya ada tiga mekanisme yang umum diadopsi dalam pembuatan sistem peringatan dini bencana tanah longsor tersebut.

    Abdul mencontohkan, sistem peringatan dini berbasis citra satelit time-series untuk memantau perubahan tata lahan dan pergerakan mahkota longsor untuk menghasilkan peringatan dini bagi masyarakat yang berisiko tinggi.

    Peringatan dini berbasis sensor; setiap daerah rawan bencana longsor dipasangkan alat sensor untuk memantau pergerakan tanah, curah hujan dan parameter lain. Data ini kemudian diolah untuk menghasilkan peringatan dini bagi masyarakat.

    Selanjutnya, sistem peringatan yang berbasiskan masyarakat, yang mana sistem ini melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan pelaporan tanda-tanda awal tanah longsor.

    “Tapi kami masih mengkaji opsi terbaik untuk mekanisme tanah longsor nasional ini,” ujarnya.

    Baca: Paduan kearifan lokal dan teknologi untuk antisipasi bencana hidrometeorologi

    Dia mengaku pembuatan sistem peringatan dini tanah longsor berskala nasional ini merupakan hasil tindak lanjut setelah kalangan peneliti Indonesia yang berhasil mengembangkan sistem bencana serupa di 35 daerah, satu dekade lalu.

    Namun, sistem buatan peneliti yang salah satunya dari Universitas Gadjah Mada bersama tim BNPB itu kapasitas dan wilayah jangkauannya masih tergolong lokal yang mencakup 200 desa lebih.

    “Karena yang kita miliki masih sangat lokal, sehingga selama ini kita masih cenderung mengandalkan sistem informasi prakiraan cuaca yang belum spesifik tanah longsor,” kata dia.

    Padahal, lanjutnya, secara prinsip seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan informasi peringatan dini tanah longsor ini.

    Baca: Kearifan lokal dalam mengantisipasi bencana

    Karena ini sama pentingnya seperti peringatan gempa bumi dan tsunami nasional yang lebih dulu dikembangkan untuk mengantisipasi besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan dan korban jiwa.

     

    Berdasarkan data yang dihimpun dari BNPB pada awal tahun ini, terhitung sejak Januari-Maret telah terjadi beberapa kali bencana banjir disertai tanah longsor yang menyebabkan lebih dari ratusan ribu warga terdampak, puluhan ribu rumah warga sekaligus fasilitas umum mengalami kerusakan.

    Bahkan, bencana hidrometeorologi basah itu memakan korban jiwa dan hingga saat ini jasadnya masih dinyatakan hilang.

    Misal, tanah longsor di Pesisir Selatan, Sumatera Barat (empat korban belum ditemukan), di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua (lima korban belum ditemukan), dan terakhir tanah longsor di Cipongkor Bandung Barat, Jawa Barat (tiga korban belum ditemukan).

    “Ya, ini masih menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama yang perlu kita telaah lebih lanjut untuk dikembangkan,” ujarnya.

    Sumber: Antaranews.com

  • Operasi Modifikasi Cuaca Berhasil Menekan Potensi Bencana di Jawa Tengah dan Jawa Barat

    Operasi Modifikasi Cuaca Berhasil Menekan Potensi Bencana di Jawa Tengah dan Jawa Barat

    7cloud.asia – Mengantisipasi dampak cuaca ekstrem pada puncak musim hujan tahun ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    Operasi modifikasi cuaca ini bertujuan untuk mengurangi potensi bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem lainnya dengan memanfaatkan teknologi penyemaian garam di awan comulonimbus untuk mengendalikan curah hujan.

    Dengan modifikasi cuaca diharapkan intensitas hujan dapat dikendalikan sehingga banjir serta tanah longsor bisa dicegah.

    Indikator keberhasilan operasi modifikasi cuaca ini bisa dilihat dari adanya pengurangan curah hujan yang signifikan di wilayah target pada 11 Desember hingga 14 Desember 2024.

    Sebelumnya, BNPB bersama dengan BMKG dan BPBD telah mengadakan briefing mendalam untuk memastikan langkah-langkah yang diambil tepat sasaran.

    Baca: BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Jawa Tengah

    Berdasarkan prediksi Global Forecast System (GFS), wilayah Jawa Tengah, khususnya daerah seperti Demak, Blora, Salatiga, dan Banjarnegara, diperkirakan akan mengalami hujan dengan intensitas 14-32 milimeter per hari.

    BMKG mengidentifikasi potensi curah hujan yang tinggi di wilayah Jawa Tengah, dengan intensitas yang bisa mencapai 50-120 mm per hari.

    Untuk menanggulangi hal ini, OMC difokuskan di wilayah laut utara Jawa Tengah untuk mempengaruhi awan yang bergerak ke arah daratan, menghindari hujan lebat yang bisa meningkatkan risiko bencana banjir dan longsor.

    Pada Sabtu (14/12/2024), tim OMC melakukan lima sorti penerbangan dengan pesawat Cessna Caravan 208B yang berangkat dari Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, Semarang (Posko OMC di Jawa Tengah).

    Penyemaian awan ini berhasil mengurangi risiko hujan intens di daerah-daerah seperti Jepara, Pati, Kudus, Demak, dan Semarang, yang semula diprediksi akan mengalami curah hujan hingga 50-120 mm/hari.

    Baca: Cuaca Ekstrem picu bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah 

    Berkat modifikasi cuaca, curah hujan di wilayah tersebut turun menjadi hanya 5-20 mm/hari, yang berarti pengurangan curah hujan sekitar 70 persen.

    Dampak positif ini diharapkan dapat menurunkan potensi bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut.

    Modifikasi cuaca juga dilaksanakan di wilayah Jawa Barat pada Sabtu (14/12/2024) untuk menangani potensi bencana hidrometeorologi yang meliputi banjir, gelombang ekstrem, dan tanah longsor.

    Operasi ini berhasil mengurangi intensitas hujan di wilayah rawan bencana seperti Sukabumi dan Cianjur. Berdasarkan analisis BMKG, curah hujan yang diprediksi di wilayah tersebut awalnya 70 hingga 150 mm/hari, berkurang menjadi 5 hingga 30 mm/hari.

    Operasi Modifikasi Cuaca di Jawa Barat ini difokuskan di wilayah selatan Sukabumi dan daerah rawan bencana lainnya, dengan tujuan mengurangi intensitas curah hujan yang dapat memicu bencana.

    Operasi modifikasi cuaca terbukti efektif dalam mengurangi curah hujan yang berisiko menyebabkan bencana banjir dan longsor.

  • BNPB Mencatat Ada 2.107 Bencana Sepanjang 2024, Paling Fatal Banjir Lahar dan Banjir Bandang

    BNPB Mencatat Ada 2.107 Bencana Sepanjang 2024, Paling Fatal Banjir Lahar dan Banjir Bandang

    7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sepanjang 2024, terdapat 2.107 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia.

    Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2023 yang mencapai 5.400 kejadian bencana.

    Beberapa daerah yang memiliki frekuensi kejadian bencana paling tinggi terjadi di Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

    Berbicara di acara Kaleidoskop Bencana 2024 dan Outlook Potensi Bencana 2025, Selasa, (7/1/2025) yang dipantau secara daring, Muhari menjelaskan karakter bencana yang terjadi pada 2024 sangat berbeda dengan karakter bencana 2023.

     

    Baca: Rencana pembukaan 20 juta hektare lahan bisa memicu bencana ekologis

    Pada 2023 faktor utama regional yang berdampak pada bencana di Indonesia adalah El Nino sehingga kejadian bencana yang paling tinggi frekuensi atau jumlahnya adalah kebakaran hutan dan lahan.

    “Sementara pada 2024 Indonesia kembali pada kondisi La Nina, di mana curah hujan lebih tinggi dari rata-rata biasanya yang membawa implikasi langsung kepada bencana yang sering terjadi di Indonesia yaitu banjir, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan,“ ujar Muhari

    Dalam pemaparannya, jenis bencana yang paling signifikan dan fatal yang banyak memakan korban meninggal dunia adalah banjir lahar dan banjir bandang yang terjadi di sejumlah daerah.

    Banjir lahar dingin seperti yang terjadi di gunung Marapi ini, menurut Muhari, menjadi perhatian serius BNPB.

    Baca: Cuaca ekstrem picu bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah

    Pasalnya, hingga saat ini BNPB belum memiliki sistem peringatan dini yang ditujukan untuk banjir lahar seperti kondisi yang sangat masif di Gunung Marapi, Sumatra Barat.

    Dijelaskan, banjir lahar dingin di kaki gunung Marapi Sumatra Barat ini mengakibatkan 56 orang meninggal dan 10 hilang dan diasumsikan meninggal dunia sehingga mencapai 66 jiwa.

    Muhari juga menyebut sejumlah bencana hidrometeorologi basah pada November 2024 terjadi bencana tanah longsor, cuaca ekstrem, dan banjir lahar yang mengakibatkan 62 orang meninggal.

    “Hal lain yang sangat penting untuk kita perhatikan, terjadi kenaikan jumlah korban jiwa meninggal dunia jika dibandingkan frekuensi kejadian bencana di 2024. Kita lihat korban jiwa meninggal dunia di 2023 masih di sekitar 200 tapi di 2024 mencapai sekitar 400,” ujar Muhari.

  • Ancaman Banjir Lahar Dingin Jadi Perhatian Serius BNPB pada 2025

    Ancaman Banjir Lahar Dingin Jadi Perhatian Serius BNPB pada 2025

    7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jenis bencana yang paling signifikan dan fatal atau banyak memakan korban jiwa adalah banjir lahar dingin dan banjir bandang yang terjadi di sejumlah daerah.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan banjir lahar dingin ini antara lain terjadi di Gunung Marapi, Sumatra Barat dan Gunung Ibu di Halmahera, Maluku Utara.

    Upaya meminimalisir potensi dampak kerusakan infrastruktur dan korban jiwa akibat bencana banjir bandang yang bercampur material lahar dingin gunung berapi menjadi perhatian khusus BNPB pada 2025.

    Hal ini diungkap Muhari dalam jumpa pers “Kaleidoskop bencana 2024 dan outlook potensi bencana 2025” yang digelar BNPB secara daring di Jakarta, Selasa (7/1/2025),

    “Dampaknya luar biasa dan sudah terjadi tapi tidak mudah, karena ada ratusan gunung di Indonesia yang puluhan di antaranya aktif sementara kondisi kita belum memiliki sistem pendeteksi banjir dan penumpukan material erupsi gunung api,” kata Muhari. 

    Baca: BNPB catat 2.107 bencana alam sepanjang 2024

    Muhari menambahkan, data yang diperoleh BNPB selama ini adalah prakiraan cuaca. Sementara potensi terjadinya banjir lahar dingin akibat tumpukan material di hulu sungai tidak diketahui.

    Karena itu, sejak akhir 2024 BNPB sudah mulai membangun peralatan sistem peringatan dini banjir lahar terintegrasi di aliran sungai yang berhulu dari Gunung Marapi, Sumatera Barat.

    Enam dari 26 aliran sungai Gunung Marapi sudah dipasang sistem peringatan dini yang berupa perangkat sensor, kamera pengawas (CCTV) dan menara sirene itu.

    Keberadaan alat peringatan dini tersebut dinilai sangat penting untuk memberi tahu sekitar 72 ribu orang masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai Gunung Marapi bila terjadi peningkatan debit aliran sungai dan pergerakan endapan material lahar maka mereka bisa segera mengevakuasi diri.

    ”Dari 26 sungai yang berhulu ke puncak Marapi, baru enam aliran sungai yang sudah ada alatnya dan selebihnya akan jadi perhatian kita tahun ini,” kata Abdul Muhari.

    Baca: Langkah mitigasi di kawasan bencana Gunung Marapi

    Selain memakan korban puluhan nyawa manusia, banjir lahar dingin yang terjadi pada bulan Mei 2024 di lima kabupaten/kota di Sumatera Barat itu juga merusak ratusan rumah hingga 35 unit infrastruktur jembatan dan lebih dari 150 meter jalan.

    Peristiwa tersebut, ujar Muhari, membuktikan BNPB tidak bisa hanya mengandalkan peringatan dini potensi hujan deras harian dari BMKG saja. Data yang dibutuhkan harus lebih spesifik lagi.

    ”Sehingga ada respons yang tepat sebelum banjir lahar memberikan dampak kepada masyarakat,” jelasnya.

    Selain Gunung Marapi, BNPB tahun ini juga akan mempercepat pemetaan dan survei lokasi untuk memasang peralatan peringatan dini banjir lahar dingin pada aliran sungai yang berhulu di Gunung Ibu, Halmahera Barat, Maluku Utara dan beberapa gunung berapi lainnya.

    BNPB mengharapkan dukungan multi-pihak supaya upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang dan lahar dingin tersebut bisa berjalan progresif tahun 2025 ini.

    Hal ini mengingat potensi hujan diprakirakan bakal tinggi dan merata sepanjang tahun 2025 dipengaruhi oleh fenomena atmosfer berupa La Nina lemah.

    Baca: Banjir dan tanah longsor di Sukabumi terparah dalam 10 tahun terakhir

  • Gudang Logistik di Distrik Agandugume-Papua Tengah Diresmikan, Diharapkan Mampu Cegah Bencana Kelaparan

    7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis (16/1/2025), meresmikan gudang logistik di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

    Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menko PMK Pratikno, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Kepala BNPB Suharyanto, kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

    Peresmian gudang logistik BNPB Agandugume ini menjadi oase di tengah ancaman kelangkaan bahan pangan atas dampak dari potensi bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Papua Tengah.

    Gudang logistik BNPB Agandugume ini diharapkan memenuhi kebutuhan pangan dan peralatan di Kabupaten Puncak. Sebelumnya gudang logistik BNPB di Distrik Sinak juga telah rampung dan diresmikan pada 7 Agustus 2024.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (17/1/2025), disebutkan sesuai dengan fungsinya, gudang logistik itu akan memperkuat ‘lumbung pangan’ di wilayah Indonesia timur.

    Segala jenis barang logistik maupun peralatan seperti tenda, genset, permakanan, obat-obatan hingga keperluan bayi dan ibu hamil akan tersedia dan disimpan di gudang itu untuk didistribusikan dalam kondisi tertentu.

    Dampak Cuaca Ekstrem Bertahun-Tahun
    Dua gudang logistik ini dibangun menyusul bencana kekeringan, tanah longsor hingga dampak cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Mei 2023 silam.

    Bencana ini menyebabkan warga setempat menderita kelaparan hingga menimbulkan korban jiwa.

    Baca: Butuh solusi jangka panjang untuk atasi bencana kelaparan di Papua

    Dalam paparannya, Kepala BNPB mengatakan bahwa secara kronologi, pada pertengahan 2023 lalu sedikitnya 8.012 warga di Kabupaten Puncak terdampak kekeringan yang memicu munculnya fenomena embun upas.

     

    Fenomena itu mengakibatkan gagal panen sehingga masyarakat kekurangan bahan makanan, air bersih, kelaparan dan muncul wabah penyakit diare. Sebanyak enam warga pun kehilangan nyawa akibat peristiwa tersebut.

    Jika ditarik mundur, kejadian bencana akibat cuaca ekstrem yang berdampak signifikan di Papua telah terjadi beberapa kali. Pada tahun 1997 sebanyak 24 orang di Distrik Sinak dan Ilaga meninggal dunia.

    Kemudian pada tahun 1998, sebanyak 60 warga meninggal dunia. Berikutnya 2015 silam ada 11 jiwa yang meninggal. Selanjutnya, di Asmat sebanyak 72 orang meninggal dunia.

    Adapun pada 2019 sebanyak 809 anak mengalami gizi buruk di Intan Jaya. Kemudian pada 2022 sebanyak 2.740 warga Lanny Jaya terdampak bencana cuaca ekstrem dan 4 jiwa meninggal.

    Terakhir pada 2023 sebanyak 8.012 warga Kabupaten Sinak turut terdampak bencana kelaparan termasuk 6 warga yang kehilangan nyawa.

    Baca: Cegah kelaparan terulang, akan dibangun Lumbung Sosial di Papua Tengah

    Kondisi geografis wilayah Kabupaten Puncak berupa pegunungan berbukit dan tidak dapat ditembus dengan kendaraan darat ditambah cuaca yang berubah-ubah menjadi kendala pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan pada saat itu.

    Di sisi lain, kondisi keamanan di Papua Tengah juga menjadi hal yang perlu diantisipasi.

    Pemerintah pusat kemudian mengambil inisiatif yang cepat, tepat dan terpadu untuk segera memberikan dukungan penuh kepada papa-mama dan anak-anak papua demi melanjutkan hidup dengan baik.

    Pembangunan gudang logistik ini dikerjakan dalam waktu sekitar setahun oleh Satgas Yonif 751/VJS di bawah naungan Kodam XVII Cendrawasih atas perintah dari Mabes TNI.

    Pembangunan gudang logistik itu diawali dengan sosialisasi, pembukaan lahan, pembangunan hingga penyelesaian akhir yang tentunya juga melibatkan dukungan dari masyarakat setempat.

    “Ini dimaksudkan agar ada lumbung pangan di kawasan Agandugume dan sekitarnya untuk mengantisipasi jangan sampai nanti kalau ada paceklik, krisis pangan dan cuaca ekstrem masyarakat kesulitan mengakses pangan,” kata Menko PMK.

    Baca: 23 Orang meninggal di Yahukimo Papua Pegunungan, diduga akibat kelaparan

    Pratikno mengatakan, gudang itu adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Kabupaten Puncak dan Papua Tengah, untuk mendukung ketahanan pangan dan kedaruratan bencana.

    Harapannya, gudang yang pada akhirnya selesai dibangun dan telah diresmikan itu dapat dijaga dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup dalam jangka panjang.

    “Meski namanya Gudang Logistik BNPB, namun sejatinya ini adalah milik masyarakat Indonesia khususnya di Papua Tengah. Mari apa yang sudah kita miliki ini kita jaga dan kita kelola dengan baik,” jelasnya.

    Adapun setelah peresmian dan serah terima dilakukan, maka status Gudang Logistik BNPB ini akan dikelola dan dioperasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Pemerintah Pusat tetap akan siap mendukung apabila dibutuhkan dalam kondisi tertentu.

    “Setelah ini maka gudang akan dikelola oleh Pemda. Pada intinya Pemerintah Pusat akan siap mendukung dalam kondisi tertentu apabila dibutuhkan,” ujar Kepala BNPB.

    Segala hal yang berkaitan dengan keamanan, Pemprov Papua Tengah memberikan kepercayaan kepada Kodam XVII Cendrawasih dan Polda setempat untuk menjaga kestabilan dan keamanan dalam operasional termasuk pendistribusian barang dan peralatan bagi warga Kabupaten Puncak.

  • Kebakaran Hutan dan Lahan Dilaporkan Mulai Terjadi di Sejumlah Daerah

    Kebakaran Hutan dan Lahan Dilaporkan Mulai Terjadi di Sejumlah Daerah

    7cloud.asia – Memasuki awal musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan mulai menerpa sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Menyikapi hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi kemungkinan kebakaran hutan di daerah masing-masing.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Senin (5/5/2025) mengatakan, pihaknya memantau dua kejadian karhutla masing-masing seluas 0,5 hektare di Kabupaten Lamandau dan 1 hektare di Kabupaten Kotawaringin Barat

     

    Baca: Musim kemarau 2025 diperkirakan berlangsung lebih pendek

    Kebakaran hutan di dua wilayah ini telah berhasil dipadamkan oleh petugas BPBD setempat pada Sabtu (3/5/2025).

    “Pemadaman telah dilakukan sejak awal kemunculan titik api dan saat ini kedua lokasi telah dinyatakan padam,” ujarnya.

    Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat sebanyak 38 kejadian karhutla terjadi di seluruh wilayah Kalimantan Tengah pada medio Januari hingga 4 Mei 2025, dengan sebaran 180 titik panas dan total luas lahan terdampak mencapai 25,46 hektare.

    Kabupaten Sukamara tercatat sebagai wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni 6,90 hektare, disusul Kabupaten Barito Utara dengan 4,01 hektare.

    Baca: Kebakaran Hutan meningkat akibat perubahan iklim

    Menurut Abdul, penyebab kejadian masih dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum di masing-masing wilayah.

    Menanggapi tren karhutla yang terus berulang, BNPB mengingatkan pemerintah daerah untuk menyiagakan peralatan pemadaman, kendaraan operasional, personel, serta anggaran cadangan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

    Langkah kesiapsiagaan harus terus diperkuat terutama di enam provinsi prioritas rawan karhutla yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

    “Serta satu provinsi dengan penanganan khusus, yakni Kalimantan Timur,” kata Abdul, seraya mengingatkan supaya masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan diharapkan aktif melaporkan jika menemukan titik api di wilayahnya masing-masing

  • BNPB Imbau Masyarakat Jauhi Pantai Hingga Peringatan Dini Tsunami Dicabut

    BNPB Imbau Masyarakat Jauhi Pantai Hingga Peringatan Dini Tsunami Dicabut

    7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan propagasi atau perambatan gelombang tsunami di Samudera Pasifik- wilayah perairan Indonesia masih berlangsung sehingga masyarakat diminta tetap menjauhi pantai sampai peringatan dini tsunami resmi dicabut.

    Peringatan dini tsunami di wilayah Indonesia diterbitkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pascagempa magnitudo 8,7 di Kamchatka, Rusia, Rabu pagi.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers terkait evaluasi potensi tsunami di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pemantauan di beberapa lokasi menunjukkan kenaikan tinggi muka air laut sekitar 40–50 centimeter di kawasan Indonesia timur.

    Baca: Gempa megathrust mengancam wilayah Indonesia

    “Patokan yang harus menjadi panduan bagi teman-teman di daerah adalah bahwa propagasi tsunami masih terjadi hingga saat ini. Jadi masyarakat tetap harus menjauhi daerah pantai untuk sementara waktu,” katanya.

    Baca juga: BMKG prakirakan tsunami di Biak dan Supiori pada Rabu pukul 16.21 WIT

    Ia menyebut data pengamatan menunjukkan adanya kenaikan muka air laut di Manokwari Papua Barat dari 1,5 meter menjadi lebih dari 2 meter, serta di Sorong Papua dari 1,6 meter menjadi di atas 2 meter.

    “Ini adalah indikasi front wave yang masih bergerak,” ujarnya.

    BNPB mengingatkan bahwa kondisi gelombang yang terlihat tenang tidak berarti situasi sudah aman.

    Baca: Apa itu megathrust yang dapat memicu gempa dan tsunami di Indonesia?

    “All clear hanya ketika BMKG sudah menghentikan peringatan dini tsunami. Sebelum ada pengumuman itu, masyarakat jangan kembali ke pantai,” katanya.

     Dia juga mengapresiasi beberapa daerah yang menunjukkan masyarakat melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini dinlai respon yang tepat demi keselamatan bersama.

    BNPB meminta BPBD dan aparat daerah bersama TNI-Polri menjaga komunikasi dengan masyarakat agar tetap tenang, disiplin mengikuti arahan, dan tidak kembali ke pantai hingga BMKG mencabut peringatan dini tsunami.

    Sumber: Antaranews

  • BMKG Ungkap Penyebab Banjir Besar di Bali

    BMKG Ungkap Penyebab Banjir Besar di Bali

    7cloud.asia – Banjir dan longsor yang melanda Bali pada 9–10 September 2025 lalu akibat cuaca ekstrem yang dipicu oleh kombinasi faktor regional dan lokal. Salah satunya adanya dinamika atmosfer.

    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam rilisnya menjelaskan kondisi atmosfer bumi yang labil memicu terjadinya hujan ekstrem hingga terjadi banjir yang parah di sejumlah wilayah di Bali.  

    “Aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin, dan Rossby ekuator yang aktif bersamaan dengan kondisi atmosfer labil di Bali memperbesar risiko terbentuknya awan konvektif secara masif,” jelas Dwikorita.

    Selain akibat dinamika atmosfer, BMKG juga menyoroti faktor lingkungan dan infrastruktur yang memperparah dampak banjir.

    Baca: Korban Tewas Akibat Banjir di Bali Bertambah Menjadi 14 Orang

    Menurutnya sistem drainase di beberapa wilayah dinilai belum mampu menyalurkan volume air hujan yang sangat besar. Kondisi ini diperburuk oleh sedimentasi dan sampah yang menyumbat saluran air.

    Belum lagi adanya alih fungsi lahan dari area resapan menjadi permukiman dan komersial juga mengurangi kemampuan tanah menyerap air, sehingga risiko genangan semakin tinggi.

    Sebelumnya, lanjut Dwikorita, BMKG mengeluarkan peringatan sejak 5 September 2025 melalui prospek cuaca sepekan ditambah pula dengan peringatan dini tiga harian, hingga pembaruan secara jam-jaman melalui sistem nowcasting pada saat hujan ekstrem mulai terjadi.

    “Dalam periode 9–10 September saja, BMKG menerbitkan 11 kali pembaruan peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Bali,” katanya.

    Baca: Banjir Besar di Bali, Ratusan Kepala Keluarga Terdampak

    Karena itu, mantan rektor Universitas Gajah Mada (UGM) ini mengimbau masyarakat agar lebih waspada menghadapi potensi cuaca ekstrem sepekan ke depan.

    Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan langkah mitigasi seperti menjaga kebersihan saluran drainase dan tidak membuang sampah sembarangan diharapkan dapat mengurangi dampak genangan air.

    “Dengan kesiapsiagaan dan mitigasi yang baik, kita bisa meminimalkan risiko bencana akibat cuaca ekstrem yang masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan,” tutup Dwikorita.

    Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, di Jembrana, curah hujan tercatat mencapai 385,5 mm dalam satu hari, disusul Tampak Siring 373,8 mm, Karangasem 316,6 mm, Klungkung 296 mm, dan Abiansemal 284,6 mm.

    Baca: Cuaca Ekstrem Berpotensi Landa Jakarta

    Bahkan beberapa titik lain seperti Denpasar Barat, Petang, Kerambitan, dan Padangbai juga mencatat curah hujan di atas 200 mm per hari. Padahal, secara klimatologis, hujan di atas 150 mm/hari sudah dikategorikan ekstrem.

    Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana terjadi di tujuh kabupaten/kota dengan lebih dari 120 titik banjir.

    Kota Denpasar menjadi wilayah dengan jumlah titik terbanyak mencapai 81, disusul Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan 8 titik, Karangasem dan Jembrana masing-masing 4 titik, serta Klungkung di Kecamatan Dawan.