7cloud.asia – DPR menyayangkan respons Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dinilai kurang responsif dalam menanggapi bencana akibat cuaca ekstrem, seperti banjir dan tanah longsor.
Anggota Komisi VIII DPR, Wisnu Wijaya antara lain menyoroti kinerja BNPB dalam menangani musibah banjir akibat cuaca ekstrem yang melanda Kota Semarang beberapa waktu lalu.
“Terkait respons masalah banjir di Kota Semarang misalnya, kami menyayangkan tata kelola penanganan bencana oleh BNPB yang kami nilai kurang fleksibel dalam merespons situasi yang extraordinary di lapangan,” terang Wisnu dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (29/03/2024).
Wisnu mencontohkan, misalnya ketika Komisi VIII mengajukan permohonan advokasi terkait bantuan permakanan dan dapur umum untuk korban di pengungsian kepada BNPB, akan tetapi pihaknya justru memperoleh respons yang tidak memadai.
“Kami justru dilempar ke BPBD dengan alasan ‘terbentur kewenangan’ hingga belum adanya penetapan status darurat dari pemda setempat,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Baca: Wilayah Jawa Tengah mulai memasuki musim kemarau
Padahal warga butuh respons yang cepat dan konkret dari pusat. Semestinya BNPB bisa melakukan asesmen secara mandiri dan mengambil keputusan yang cepat, sehingga bantuan bisa segera diakses oleh masyarakat.
Oleh karena itu, dia menilai hambatan-hambatan birokratis ini semestinya bisa dihilangkan karena taruhannya adalah kelangsungan hidup korban bencana.
Selain menyoroti isu hambatan birokratis di BNPB, Wisnu juga menyoroti kurangnya sosialisasi kebencanaan oleh BNPB kepada masyarakat.
Wisnu menilai BNPB merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab memitigasi risiko bencana dan memiliki peta potensi bencana di setiap wilayah di Indonesia.
“Upaya sosialisasi kebencanaan yang menyasar langsung ke masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan bencana, kurang maksimal” jelasnya.
Baca: Musim kemarau 2024 diperkirakan akan mundur
BNPB, ujarnya, semestinya dapat meningkatkan frekuensi kegiatan sosialisasi kebencanaan dengan memanfaatkan berbagai medium yang efektif
Tidak hanya itu, ia menambahkan, masyarakat juga perlu dibekali dengan pengetahuan teknis yang memadai seputar simulasi tanggap darurat apabila terjadi bencana secara tiba-tiba
Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini menambahkan, Komisi VIII DPR siap bekerja sama dengan BNPB dalam menyukseskan program sosialisasi kebencanaan dengan menyasar masyarakat di dapil.
Terlebih, tambahnya, setiap wilayah di dapil juga menyimpan karakteristik risiko bencananya tersendiri.
“Kami, Komisi VIII DPR sangat terbuka untuk dilibatkan dalam membantu BNPB memenuhi tanggung jawab itu. Sehingga, ke depan, masyarakat diharapkan semakin sadar terhadap risiko bencana yang berpotensi timbul di daerahnya maupun sekitarnya,” tandasnya.
Baca: Hindari korban, ahli geologi minta masyarakat perhatikan peta bencana
Leave a Reply