Tag: china

  • Luhut: China Butuh 20 Tahun untuk Atasi Polusi Udara

    Luhut: China Butuh 20 Tahun untuk Atasi Polusi Udara

    7cloud.asia – Masalah polusi udara hingga kini masih menjadi PR bersama pemerintah, industri dan masyarakat. 

    Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, mengatasi polusi udara merupakan pekerjaan maraton yang panjang dan tidak semudah orang membalikkan telapak tangan.

    Perlu komitmen pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan kerjasama semua pihak agar polusi udara dapat segera diatasi.

    Pemerintah mengakui mengatasi masalah polusi udara tak mudah. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk bersabar dan mendukung semua upaya pemerintah.

    Baca: Pemerintah diminta tak beri solusi palsu soal polusi udara

    Luhut mencontohkan China yang mengalami masalah yang sama, butuh waktu 20 tahun untuk mengatasinya.

    “Lihat China itu, 20 tahun baru bisa selesaikan. Terakhir itu 2013 sampai 2017, empat tahun itu mereka intensif sekali. Kita juga akan nanti begitu juga,” kata Luhut seperti yang dikutip Detik.com pada Rabu (6/9/2023).

    Pemerintah, lanjut Luhut, kini tengah melakukan melangsungkan kajian terhadap
    penyebab polusi udara lewat program kemitraan Indonesia-Australia untuk
    perekonomian (Prospera). 

    “Sekarang lagi dihitung mereka (Prospera). Ini kan bukan seperti balik tangan.
    Kadang banyak teman-teman itu pikir kok nggak begini ya Kan begitu harus
    dihitung,” jelas Luhut.

    Baca: Berbagai opsi jangka pendek untuk atasi polusi udara

    Pada kesempatan itu, Luhut juga menyinggung tentang rencana untuk menutup 
    pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Karena itu pihaknya kini tengah
    menyiapkan insentif untuk para operatornya.

    Tetapi ia tak merinci bagaimana skema insentif tersebut akan diterapkan. Luhut memaparkan saat ini sektor transportasi yang paling banyak menyumbang polusi udara melalui emisi karbon yang tinggi.

    Bahan bakar dengan angka oktan rendah pun berpotensi menghasilkan emisi lebih besar. 

    “Hasil pengetesan di lapangan sekarang 37% sepeda motor tidak lulus uji emisi. Nah jadi sekarang kita mau perbaikin dulu bahan bakarnya,” katanya.

    Baca: 4 unit pembangkit PLTU Suralaya ditutup

    Pertimbangan tersebut yang menjadi dasar rencana pemerintah untuk menghapus Pertalite. Sebagai gantinya pengguna pertalite dapat beralih ke Pertamax Green 92.

    Luhut mengatakan, penghapusan Pertalite ini sejalan dengan rencana pengalihan BBM fosil menuju ke BBM campur etanol demi menurunkan angka emisi di Tanah
    Air.

    “Nanti kita lakukan semua itu nanti. Sekarang lagi dihitung ini kan apa namanya
    supaya ini kan masalah polusi juga. Jadi kita mau etanol berapa persen supaya
    oktannya turun,” tutupnya.

    Sebelumnya pemerintah pusat bekerjasama dengan pemprov DKI telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah polusi udara. Diantaranya melakukan uji emisi kendaraan dan menindak pengendara yang kendaraannya tak lulus uji emisi.

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor mendesakk dilakukan untuk atasi polusi udara

    Upaya lainnya adalah dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) Konvensional. TMC Konvensional itu bisa dilakukan tidak hanya di atas wilayah DKI Jakarta.

    Metode ini juga memungkinkan dilakukan di atas wilayah lain seperti di atas Bekasi, Kepulauan Seribu atau Tangerang untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

    Tak hanya itu, beberapa waktu yang lalu Polda Metro Jaya mengerahkan 4 unit kendaraan water cannon Brimob untuk menyemprot kedua sisi jalan protokol Jenderal Sudirman hingga ke Bundaran Senayan, Jakarta Pusat.

    Hal ini dilakukan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. 

    Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk tim mengawasi dan menindak sumber-sumber pencemaran tak bergerak seperti PLTU maupun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), industri, pembakaran sampah terbuka, limbah elektronik, dan lain sebagainya di wilayah Jabodetabek.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Atasi Polusi Udara, Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta Bisa Belajar dari China

    Atasi Polusi Udara, Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta Bisa Belajar dari China

    7cloud.asia – Beberapa pekan belakangan ini, publik dihebohkan dengan buruknya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

    Meski kualitas udara di Jakarta sudah masuk kategori tidak sehat dan mengancam kesehatan warga, pemerintah provinsi DKI jakarta terkesan maju mundur untuk mengatasi polusi udara ini. 

    Kebijakan yang diambil terkesan hanya untuk jangka pendek dan tidak mengatasi sumber masalah polusi udara. Lihat saja water mist, penyemprotan jalan, hujan buatan yang hanya memindahkan polutan ke tempat lain. 

    Sementara sumber polusi udara sangat sedikit disentuh. Tilang uji emisi yang sempat diwacanakan batal dilaksanakan dengan alasan memberatkan masyarakat. 

    Baca: Dinilai memberatkan tilang uji emisi dibatalkan

    Pun demikian dengan razia emisi ke kawasan industri yang terkesan hangat-hangat tahu ayam. Sekarang juga mulai tak ada kabar kelanjutannya. Pun sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelanggar emisi. 

    Mengatasi polusi udara di Jakarta perlu langkah serius dan spartan, karena masalah ini sudah sedemikian parah. Namun kondisi ini, tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkannya karena ini menyangkut hidup jutaan warga yang tinggal dan setiap hari bekerja di Jakarta. 

    Indonesia bisa belajar dari China untuk mengatasi polusi udara. Negara itu berhasil mengurangi jumlah partikel udara yang merugikan sebanyak 40% dalam kurun waktu tujuh tahun, sejak tahun 2013 hingga 2020.

    Menurut studi berdasar pengukuran satelit yang dipublikasikan oleh Energy Policy Insitute (EPIC) dari Universitas Chicago, capain China ini adalah penurunan populasi udara tertinggi di suatu negara dalam waktu yang singkat.

    Baca: Daftar PLTU batubara yang layak dibatalkan

    Dilansir BBC, Amerika Serikat membutuhkan waktu tiga dekade untuk mencapai jumlah penurunan polusi yang sama sejak kebijakan menurunkan emisi industri dan kendaraan—yang dikenal dengan Clean Air Act—dikeluarkan pada 1970.

    Bagaimana China melakukannya dalam waktu singkat? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke tahun 2013, ketika polusi udara di negara-negara Asia mencapai level ekstrem.

    Pada tahun itu, China mencatat rata-rata 52,4 mikrogram (µg) per meter kubik (m3) partikel polutan PM2,5, sepuluh kali lebih banyak dari batas yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hari ini.

    Partikel halus PM2,5, yang berasal dari pembakaran bahan bahan bakar fosil, sangat berbahaya bagi kesehatan karena kemampuannya yang tinggi untuk menembus saluran pernapasan.

    Baca: 4 unit PLTU Suralaya dimatikan, ini dampaknya bagi lingkungan

    “Pada saat itu, Beijing mengalami apa yang kami sebut ‘akan kiamat’, dengan polusi ekstrem yang membuat orang sadar akan masalah tersebut,” kata Christa Hasenkopf, direktur program kualitas udara di EPIC dan salah satu penulis laporan tersebut, kepada BBC Mundo.

    Oleh karena situasi yang serius ini, pemerintah China mendeklarasikan perang melawan polusi udara.

    Pada akhir 2013, pemerintah mengimplementasikan rencana aksi nasional tentang kualitas udara, demi menurunkan polusi dalam periode empat tahun, dengan anggaran sebesar US$270.000 juta, atau sekitar Rp4 triliun.

    Dewan Kota Beijing menambah anggaran dana sebesar US$120.000, setara Rp1,8 triliun.

    Baca: PLTU batubara yang kepung jakarta dituding sebagai sumber polusi udara

    Perang melawan batubara menjadi kunci sukses ini. Rencana aksi itu menetapkan target khusus untuk menurunkan polusi udara sekitar 35% dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

    Adapun, musuh pertama dari polusi udara adalah mineral yang memungkinkan industrialisasi yang pesat di China yang dimulai pada kuartal terakhir abad ke-20, sekaligus sumber energi utama di negara itu: batu bara.

    Pemerintah telah melarang pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di hampir seluruh kawasan yang tercemar polusi udara.

    Beijing juga memaksa pembangkit listrik yang sudah ada untuk mengurangi emisi atau beralih ke bahan bakar gas alam.

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor mendesak dilakukan

    Pada 2017 saja, sebanyak 27 tambang batubara di provinsi Shanxi ditutup. Shanxi adalah produsen batubara terbesar di China.

    Pada tahun berikutnya, pada Januari 2018, satu-satunya pembangkit listrik batubara yang tersisa di China akhirnya ditutup.

    Di sisi lain, pemerintah China membatalkan rencana untuk membangun 103 pembangkit listrik baru yang menggunakan batubara.

    Kendati batu bara masih menjadi sumber utama listrik di China, negara itu telah menurunkan sekitar 67,4% keseluruhan produksinya pada 2013 menjadi 56,8% pada 2020, menurut data resmi dari China.

    Untuk mengimbangi dekarbonisasi, pemerintah China menambah pembangkit listrik dari energi terbarukan.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

  • China Bangun Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa Kelas Dunia

    China Bangun Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa Kelas Dunia

    7cloud.asia – Pusat konservasi dan penelitian panda raksasa nasional China diresmikan pada Jumat (17/11) di Chengdu, ibu kota Provinsi Sichuan, China barat daya.

    Pusat konservasi ini merupakan sebuah platform kelas dunia untuk pertukaran dan kerja sama penelitian panda raksasa,

    Pusat tersebut mengintegrasikan sumber daya Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa China dan Basis Penelitian Pembiakan Panda Raksasa Chengdu serta mengumpulkan tim-tim peneliti panda raksasa terkemuka dari seluruh China.

    Menurut Administrasi Kehutanan dan Padang Rumput Nasional China, pusat itu telah membentuk sebuah komite akademik konservasi panda raksasa dan aliansi inovasi nasional

    baca: pameran konservasi melestarikan binatang langka tak berarti harus memiliki

    Ke depannya, pusat tersebut akan membangun sebuah laboratorium panda raksasa utama dan mendukung pendirian laboratorium serupa untuk hewan-hewan lain yang terancam punah.

    Administrasi Kehutanan dan Padang Rumput Nasional China, administrasi kehutanan dan padang rumput Provinsi Sichuan, dan pemerintah kota Chengdu mengalokasikan modal awal sebesar 110 juta yuan untuk dana konservasi dan penelitian panda raksasa.

    Dua proyek penelitian utama tentang teknologi-teknologi kunci telah dimulai, yaitu untuk melindungi populasi panda raksasa liar serta habitatnya di taman-taman nasional.

    Selain itu untuk meningkatkan keberagaman genetik populasi panda raksasa penangkaran.

    baca: pro kontra konservasi ex situ dalam pelestarian satwa

    Sebuah forum internasional tentang perlindungan panda raksasa juga akan diadakan oleh pusat itu setiap dua tahun, bersamaan dengan berbagai kerja sama penelitian dan kegiatan pertukaran budaya.

    Pada hari yang sama, seorang pejabat dari administrasi tersebut mengatakan bahwa China akan meluncurkan serangkaian kebijakan guna meningkatkan perlindungan terhadap populasi panda raksasa.

    Negara itu akan menyempurnakan kondisi dan teknologi untuk pembiakan artifisial panda raksasa, serta memastikan pengembangan berkelanjutan dari populasi panda raksasa yang berada di penangkaran, kata pejabat tersebut dalam sebuah seminar di Chengdu.

    Guna meningkatkan populasi panda liar, negara tersebut akan menggenjot upaya untuk memulihkan habitat panda raksasa.

    Upaya lain adalah membangun koridor-koridor ekologi untuk penyelesaian cepat bagi masalah-masalah seperti fragmentasi habitat dan isolasi populasi regional.

    Sebuah sistem pemantauan panorama, berteknologi canggih, dan efektif akan dibangun di Taman Nasional Panda Raksasa untuk memantau populasi panda liar dan panda-panda yang ada di penangkaran.

    Taman tersebut membentang di provinsi Sichuan, Shaanxi, dan Gansu, melindungi lebih dari 70 persen panda liar di China.

    Penilaian tahunan di lokasi akan dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan panda-panda raksasa yang tinggal sementara di luar negeri, dan kepulangan mereka ke China harus ditangani dengan baik, kata administrasi itu.

    Sumber: Antaranews

  • China Terus Genjot Pemasangan Instalasi Energi Terbarukan

    China Terus Genjot Pemasangan Instalasi Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Kapasitas terpasang energi terbarukan di China melonjak dalam 10 bulan pertama tahun ini.

    Pemasangan energi terbarukan dan energi bersih ini dilakukan China di tengah upaya negara tersebut untuk mewujudkan pembangunan ramah lingkungan.

    Hingga akhir Oktober, kapasitas terpasang tenaga surya salah satu sumber energi terbarukan di negara itu meningkat 47 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 540 juta kilowatt.

    Sementara kapasitas terpasang tenaga angin mencapai sekitar 400 juta kilowatt, mewakili peningkatan tahunan sebesar 15,6 persen, menurut data dari Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China.

    Kapasitas terpasang pembangkit listrik di negara tersebut mencapai total sekitar 2,81 miliar kilowatt, naik 12,6 persen (yoy), menurut NEA.

    China meningkatkan investasi energi terbarukan selama bertahun-tahun seiring negara itu berupaya mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan.

    Baca: Cara China atasi polusi udara secara signifikan

    Pada 10 bulan pertama 2023, perusahaan-perusahaan listrik besar di bidang tenaga surya di seluruh China menginvestasikan total 269,4 miliar yuan (1 yuan = Rp2.178), melonjak 71,2 persen (yoy), menurut data tersebut.

    China dinilai berada di jalur yang tepat dalam melipatgandakan pembangkit listrik tenaga bayu dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada 2025 atau lima tahun lebih awal dari target 2030.

    Kompas.com mengutip CNN, menyebut China diperkirakan akan menghasilkan energi listrik sebesar 1.200 gigwatt (GW) dari PLTB dan PLTS pada 2025 jika semua calon pembangkit dibangun dan dioperasikan.

    Prediksi tersebut disampaikan berdasarkan studi dari Global Energy Monitor, sebagaimana dilansir CNN, Jumat (30/6/2023). 

    Saat ini pun, kapasitas terpasang PLTS China bahwa lebih besar dari seluruh PLTS di dunia jika digabungkan.

    Baca: Pro kontra Power Wheeling di UU Energi terbarukan

    Selain itu, kapasitas terpasang PLTB, baik di darat maupun lepas pantai, telah berlipat ganda sejak 2017.

    Manajer proyek di Global Energy Monitor Dorothy Mei mengatakan, lonjakan kapasitas terpasang PLTS dan PLTB di China mencengangkan.

    Menurut Global Energy Monitor, suburnya perkembangan enegri terbarukan di “Negeri Panda” tak lepas dari kombinasi dari aturan yang ambisius dan insentif yang diberikan.

    Pada 2020, China telah berjanji akan menjadi negara yang netral karbon pada 2060. 

    Meski memimpin dalam pengembangan energi terbarukan, China tetaplah penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di dunia. China juga meningkatkan produksi batu baranya.

    Baca: Mengapa transisi energi di Indonesia berjalan lamban

    Peneliti Global Energy Monitor Martin Weil menuturkan, batu bara masih memegang kekuasaan sebagai sumber daya yang dominan di China.

    “Negara (China) membutuhkan kemajuan yang lebih berani dalam penyimpanan energi dan teknologi hijau untuk masa depan energi yang aman,” kata Weil.

    Menurut kajian Center for Research on Energy and Clean Air dan Global Energy Monitor, izin proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di China bahkan dipercepat tahun lalu.

    Masih ketergantungannya China terhadap batu bara menimbulkan tantangan yang berat terhadap target energi hijau global.

    Di sisi lain, penasihat kebijakan senior di lembaga think tank iklim E3G Byford Tsang mengatakan kepada CNN, cepatnya pengembangan PLTS dan PLTB di China merupakan tanda positif.

    Baca: Polusi udara memicu 7 juta kematian dini setahun

    “China dengan cepat dan berhasil meningkatkan penerapan energi terbarukan dan telah menjadi investor terbesar dalam energi terbarukan secara global,” ucap Tsang.

    Menurut Tsang, ini adalah penyebab dan konsekuensi dari turunnya biaya energi terbarukan dengan cepat dibandingkan dengan tenaga batu bara.

    Tsang berharap, energi terbarukan yang relatif murah akan membujuk China untuk menghentikan ketergantungannya terhadap batu bara.

    “Kemampuan China untuk membangun dan menggunakan energi terbarukan yang tumbuh di dalam negeri dengan biaya kompetitif dengan kecepatan dan skala lebih lanjut mempertanyakan kelayakan ekonomi proyek batu bara baru di masa depan,” kata Tsang.

    Pada 2021, International Energy Agency (IEA) mewanti-wanti bahwa jika dunia tidak ingin suhu bumi naik 1,5 derajat celsius, jangan ada lagi PLTU batu bara yang hendak dibangun.

    Esti Utami dari berbagai sumber

  • China: Keanggotaan Palestina di PBB Akan Koreksi Ketidakadilan Sejarah

    China: Keanggotaan Palestina di PBB Akan Koreksi Ketidakadilan Sejarah

    7cloud.asia – Penerimaan secepatnya Palestina sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi langkah untuk mengoreksi ketidakadilan historis yang berkepanjangan.

    Ikhwal pengakuan Palestina ini diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi yang sedang berkunjung di Port Moresby, Papua Nugini, pada Sabtu (20/4/2024).

    Wang menyatakan sikap China soal Palestinaa dalam sebuah konferensi pers bersama Menlu Papua Nugini Justin Tkatchenko.

    Wang menegaskan bahwa PBB harus berupaya menjalankan peran yang diembannya dalam menanggapi berbagai tantangan global.

    Baca: Israel sampaikan protes pada negara-negara yang akui Palestina

    Dewan Keamanan PBB harus bisa melakukan tugasnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

    Wang menambahkan, bahwa komunitas internasional menaruh rasa ketidakpuasan dan kekecewaan yang mendalam terhadap Amerika Serikat (AS) atas hak veto tunggal yang menolak keanggotaan penuh Palestina di PBB baru-baru ini.

     

    Keanggotaan penuh di PBB secepatnya bagi Palestina merupakan langkah untuk mengoreksi ketidakadilan historis yang berkepanjangan, demikian ditekankan oleh Wang.

    Dia menambahkan bahwa hal ini merupakan kewajiban internasional yang harus dipenuhi oleh setiap negara anggota PBB

    Baca: Mungkinkah mewujudkan Palestina yang merdeka

    Namun, AS lagi-lagi melakukan penentangan terhadap moralitas internasional dan komunitas internasional secara terbuka.

    Sikap AS ini meninggalkan satu catatan yang sangat tidak terhormat lainnya dalam sejarah, tandasnya.

    Keanggotaan penuh di PBB bagi Palestina seharusnya tidak muncul sebagai hasil negosiasi Israel-Palestina, tetapi sebagai prasyarat setara yang diberikan kepada Palestina untuk melakukan negosiasi.

    Kondisi, lanjutnya, berperan sebagai langkah penting untuk mewujudkan solusi dua negara, urai Wang.

    Baca: Sidang DK PBB serukan pengakuan terhadap Palestina

    Ini, ujar Wang, tidak berarti bahwa kondisi yang ada tidak memungkinkan Palestina untuk menjadi negara anggota PBB sepenuhnya, tetapi keadilan itu masih lama terwujud, 

    Ia menegaskan bahwa AS harus bertindak untuk menunjukkan klaim dukungannya terhadap solusi dua negara.

    Sumber:Antaranews.com/Xinhua

  • Berunjukrasa di Depan Kantor Kedubes China, Warga Dairi Desak Pemerintah China Batalkan Pendanaan Proyek Tambang

    Berunjukrasa di Depan Kantor Kedubes China, Warga Dairi Desak Pemerintah China Batalkan Pendanaan Proyek Tambang

    7cloud.asia – Empat warga kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menari Tor Tor diiringi instrumen dan lagu daerah setempat di depan kantor Kedutaan Besar China di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

    Aksi budaya Warga Dairi dilakukan untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka akan rencana proyek tambang PT Dairi Prima Mineral (DPM) di tempat tinggal mereka.

    Salah seorang perwakilan masyarakat Desa Sumbari, Kabupaten Dairi, Mangatur Lumbantoruan mengungkapkan, dia dan sejumlah warga dari kabupaten Dairi datang dengan harapan pemerintah China membatalkan rencana memberi pinjaman kepada PT DPM untuk melanjutkan proyek pertambangan.

    “Karena akan menimbulkan bencana ekstrem jika menambang di sana. Ahli geologi, ahli hidrologi bahkan Ombusdman hingga Bank Dunia mengatakan jika menambang di Dairi akan menimbulkan bencana ekstrem karena daerah kami adalah swalayan bencana,” ungkap Mangatur.

    Mangatur mengungkapkan, pada 2012 telah terjadi kebocoran limbah yang berdampak pada pertanian.

    Sumber-sumber mata pencaharian masyarakat lainnya hancur. Jadi, kata Mangatur, rencana pertambangan ini harus dibatalkan.

    Baca Juga: Walhi Maluku Utara Ungkap Konflik Ruang yang Melibatkan Masyarakat dengan Korporasi di Halmahera

    “Sejak kehadiran DPM, contohnya, durian biasanya setahun dua kali panen, sekarang sekali setahun saja belum tentu. Harapannya, dengan tegas kami dari masyarakat (menginginkan) cabut izin DPM, angkat kaki dari Dairi. Kami tidak membutuhkan pertambangan,” tegas Mangatur.

    Sebelumnya, pada 27 April 2024, China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC), perusahaan induk Dairi Prima Minerals (DPM), mengungkapkan bahwa Carren Holdings Corporation Limited akan meminjamkan USD245 juta (hampir 4 triliun rupiah) kepada DPM.

    Pinjaman ini untuk pembangunan proyek seng dan timbal di dekat Parongil, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara.

    Carren Holdings Corporation Limited terdaftar di Hong Kong dan sepenuhnya dimiliki oleh CNIC Corporation Limited, yang juga terdaftar di Hong Kong. CNIC Corporation dikuasai utamanya oleh China’s State Administration of Foreign Exchange (SAFE).

    Aksi demonstrasi di depan Kedubes China ini merupakan salah satu upaya dari warga Dairi untuk menyelamatkan wilayah mereka dari bahaya yang akan timbul dari aktivitas dan eksplorasi pertambangan.

    Pada Agustus 2022, masyarakat Dairi sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi persetujuan lingkungan kepada DPM untuk menambang.

    Baca Juga: Harapan Penyelamatan Hutan Adat Suku Awyu di Balik Tagar All Eyes on Papua

    Pengadilan berpihak kepada masyarakat dan memutuskan agar Persetujuan Lingkungan tersebut dibatalkan.

    Pengadilan mengakui bahwa area tambang DPM rawan bencana dan tidak cocok untuk kegiatan pertambangan. DPM dan KLHK mengajukan banding ke PTUN, dan menang.

    Rainim Purba, salah satu pihak penggugat Persetujuan Lingkungan dari Desa Pandiangan, mengungkapkan selain di pengadilan, pihaknya sudah mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara, bupati, dan gubernur.

    Ia bahkan sudah dua kali datang ke Jakarta. Ia dan masyarakat sekitar sangat khawatir apabila aktivitas pertambangan benar-benar terwujud. Apalagi, aktivitas pertambangan yang direncanakan hanya berjarak 3 kilometer dari sumber mata air masyarakat.

    Rainim sebagai perwakilan masyarakat yang ada di Dairi menyampaikan suaranya sampai ke Jakarta.

    Sejauh-jauhnya kami datang ke sini, ujarnya, karena memikirkan pertanian kami. Keberadaan pertambangan DPM yang ada di Dairi sangat merugikan kami.

    ”Dari kabupaten tidak didengar, sampai provinsi kami tidak didengar. Maka kami memutuskan sampai ke sini menyampai suara kami ke pemerintah China dan pemerintah Indonesia,” ungkap Rainim.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Mengintip Perdagangan Karbon di Hutan Tropis China

    Mengintip Perdagangan Karbon di Hutan Tropis China

    7cloud.asia – Proyek perdagangan karbon pertama di China, telah diterapkan di sebuah taman nasional hutan hujan tropis di provinsi pulau Hainan yang beriklim tropis.

    Proyek perdagangan karbon tersebut menandai langkah baru lainnya dalam upaya China untuk mencapai target karbon ganda yang telah ditetapkan Beijing beberapa waktu lalu.

    Dalam pernyataan departemen kehutanan provinsi tersebut disebutkan, tiga perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kantor Manajemen Taman Nasional Hutan Hujan Tropis Hainan di Gunung Diaoluo pada Rabu (10/7/2024).

    Baca: Penerapan pajak karbon di India

    Perjanjian kerjasama ini sepakat untuk membeli total senilai 350.000 yuan atau sekitar 49.000 dolar untuk penyerapan karbon hutan hujan tropis,

    Penyerapan karbon yang diperdagangkan itu berasal dari area Gunung Diaoluo di taman nasional tersebut dengan membabat Merremia boisiana, tanaman merambat invasif yang berbahaya bagi pepohonan, di area hutan seluas 667 hektare.

    Pembabatan tanaman merambat akan membantu mempercepat pertumbuhan pohon, yang diperkirakan akan mengurangi 109.000 ton emisi karbon dioksida selama 20 tahun ke depan.

    Baca: Penerapan pajak karbon untuk menahan laju perubahan iklim

    Adapun nilai perdagangan penyerapan karbon ini diperkirakan melampaui 10 juta yuan atau sekitar 1,4 juta dolar.

    Ketiga perusahaan tersebut masing-masing membeli penyerapan karbon senilai 150.000 yuan, 100.000 yuan, dan 100.000 yuan untuk mengimbangi emisi karbon yang mereka hasilkan.

    Upaya tiga perusahaan ini berkontribusi pada upaya China mencapai net zero atau nol emisi karbon.

    Baca: Penerapan pajak karbon meski telah ada perdagangan karbon

    Diberitakan sebelumnya, China telah membuat komitmen terhadap target karbon ganda yaitu mencapai puncak emisi karbon pada 2030 dan mencapai netralitas karbon pada 2060.

    China yang sebelumnya dituding sebagai penghasil emisi terbesar dunia, tercatat sebagai negara yang sukses dalam menurunkan emisi karbonnya secara signifikan.

    Negara tirai bambu berhasil mengurangi jumlah partikel udara yang merugikan sebanyak 40 persen dalam kurun waktu tujuh tahun, sejak tahun 2013 hingga 2020.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua

  • Banjir Produk China Hantam Industri Dalam Negeri

    7cloud.asia – Banjir produk China ke Indonesia telah menghantam produsen lokal dengan keras hingga memaksa pemerintah untuk mencari cara menenangkan produsen dalam negeri.

    Di satu sisi, pemerintah juga harus mencari jalan untuk menghindari kemarahan China yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia.

    Para pengusaha garmen — baik produsen pakaian jadi rumahan maupun pabrik — telah meminta bantuan karena mereka kehilangan pangsa pasar yang tergerus pakaian dan tekstil murah dari China.

    Lonjakan produk yang dibeli secara daring telah menambah masalah yang mereka hadapi.

    Protes para buruh di Jakarta mendorong Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk mengumumkan pada Juli bahwa pemerintah akan mengenakan tarif impor hingga 200 persen pada beberapa produk dari China.

    Baca: Badai PHK menghantam Indonesia

    Tarif impor ini akan diberlakukanvkhususnya tekstil, pakaian, alas kaki, elektronik, keramik, dan kosmetik, untuk mencoba melindungi bisnis lokal dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Amerika Serikat dapat mengenakan tarif 200 persen pada keramik atau pakaian impor, jadi kami juga dapat melakukannya,” kata Zulkifli, untuk memastikan usaha dan industri mikro, kecil, dan menengah “bertahan dan berkembang.”

    Namun, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan perdagangan antara kedua negara yang melampaui $127 miliar dolar pada 2023.

    Pengenaan tarif yang lebih tinggi dapat mendorong produsen China untuk berinvestasi lebih banyak di pabrik-pabrik di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi bumerang, yang memicu pembalasan dari Beijing.

    Akibatnya, pemerintah mengumumkan pada Juli bahwa mereka akan membentuk satuan tugas untuk memantau dan menangani masalah yang terkait dengan impor tertentu.

    Baca: Puluhan ribu pekerja industri tekstil kena PHK

    Ini adalah masalah yang mendesak, kata Hasan, mengingat membanjirnya produk impor yang telah menyebabkan penutupan pabrik-pabrik tekstil dan PHK massal.

    Dari Januari hingga Juli 2024, setidaknya 12 pabrik tekstil menghentikan operasinya, yang menyebabkan lebih dari 12.000 pekerja kehilangan pekerjaan, menurut Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara.

    Di Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan tekstil seperti batik, kain tenun tangan, dan sutra, impor produk China telah membuat ribuan pekerja menganggur dan tidak memiliki penghasilan tetap, kata Neng Wati, manajer perusahaan manufaktur Asnur Konveksi.

    “Sekarang mereka bekerja secara bergiliran. Jumlah pekerja tetap sama, tetapi pekerjaannya dibagi dan tidak semua mendapat bagian. Beberapa dari mereka sudah libur selama dua minggu, beberapa dari mereka belum mendapat pekerjaan selama sebulan,” kata Wati.

    Kondisi itu merupakan pukulan berat setelah hari-hari yang sepi akibat pandemi Covid-19, ketika banyak pekerja dialihkan ke niaga-el (e-commerce) untuk memenuhi kebutuhan hidup, kata Nandi Herdiaman, ketus organisasi pengusaha kecil dan menengah setempat.

    Baca: Industri tekstil gulung tikar, ini yang dilakukan pemerintah

    Hanya 60 persen dari 8.000 anggota asosiasi yang tetap bekerja setelah pandemi.

    Sekarang, tantangan terbesar adalah impor murah dari China. Dalam dua bulan terakhir, keluaran atau output dari industri rumahan telah turun hingga 70 persen, kata organisasi industri tersebut.

    Peningkatan impor produk-produk China sebagian dilihat sebagai akibat dari ketegangan perdagangan antara AS dan China, yang telah menyebabkan peningkatan tarif Amerika atas barang-barang China.

    Namun, hal itu juga mencerminkan meningkatnya perdagangan di Asia karena kawasan tersebut menerapkan berbagai pakta perdagangan bebas, serta melemahnya permintaan di pasar-pasar Barat untuk ekspor China.

    Kelompok-kelompok industri di Thailand juga telah menyatakan meningkatnya kekhawatiran tentang masuknya produk-produk murah dari China, yang menurut mereka telah sangat merugikan penjualan oleh produsen-produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing.

    Dalam langkah yang disebut sebagai tindakan mendesak, Pemerintah Thailand mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 7 persen atas semua produk impor.

    Baca: Produk tekstil dari China serbu pasar Indonesia

    Aturan sebelumnya hanya memungut pajak atas produk-produk impor yang harganya lebih dari 1.500 baht atau sekitar lebih dari Rp 680.000 dengan kurs saat ini.

    Kebijakan tersebut hanya berlaku dari Juli hingga Desember tahun ini untuk memberi waktu kepada pemerintah mempelajari masalah tersebut sebelum solusi jangka panjang dapat diterapkan.

    Pada Desember, Indonesia mengeluarkan peraturan untuk memperketat pengawasan terhadap lebih dari 3.000 barang impor, termasuk bahan makanan, elektronik, dan bahan kimia.

    Namun peraturan tersebut dibatalkan setelah industri dalam negeri mengatakan peraturan tersebut menghambat aliran bahan impor yang dibutuhkan untuk produksi lokal, dan pemerintah mulai mempertimbangkan kenaikan tarif yang tinggi sebagai gantinya.

    Ketika produsen yang lebih kecil mengalami kemunduran terbesar, pabrik-pabrik besar juga mengalami kerugian.

    Jany Suhertan, direktur pelaksana PT Eksonindo Multi Product Industry, yang membuat pakaian dan aksesori seperti ransel dan tas tangan di Jawa Barat, menginginkan pemerintah untuk menaikkan bea masuk atas barang jadi dari China, tetapi tidak pada bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk di Indonesia.

    Hampir setengah dari bahan yang digunakan perusahaannya berasal dari China.

    “Saya tidak setuju dengan penerapan (tarif yang lebih tinggi) pada produk mentah, karena pemerintah harus melindungi rantai pasokan. Jika tidak aman, itu akan berdampak pada produksi,” kata Suhertan.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Lindungi Pedagang Kecil, Pemerintah Minta Apple dan Google Blokir Dua Aplikasi China Termasuk TEMU

    Lindungi Pedagang Kecil, Pemerintah Minta Apple dan Google Blokir Dua Aplikasi China Termasuk TEMU

    7cloud.asia – Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jumat (11/10/2024), meminta Google, dan Apple untuk memblokir aplikasi e-commerce mode cepat asal China, Temu, dari toko aplikasi mereka agar tidak dapat diunduh.

    Pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut sebagai upaya antisipasi dalam melindungi usaha kecil dan menengah dari gempuran produk murah yang ditawarkan oleh PDD Holdings, perusahaan pemilik Temu.

    Hingga kini pemerintah belum menemukan adanya sebuah transaksi apa pun dari platform Temu tersebut.

    Pertumbuhan Temu yang cepat telah memicu pengawasan ketat atas model bisnis berbiaya rendahnya dalam mengirim paket ke pelanggan dari China oleh beberapa negara.

    Baca: Aplikasi TEMU dikhawatirkan bisa mematikan usaha kecil 

    Model bisnis Temu, yang menghubungkan konsumen secara langsung dengan pabrik-pabrik di China untuk mengurangi harga secara signifikan, merupakan “persaingan yang tidak sehat,” tegas Budi.

    “Kami di sini bukan untuk melindungi e-commerce, tetapi kami melindungi usaha kecil dan menengah. Ada jutaan yang harus kami lindungi,” katanya.

    Budi menegaskan bahwa pemerintah akan memblokir semua investasi yang dilakukan Temu di e-commerce lokal jika tindakan tersebut dilakukan. Namun, ia belum mendapatkan informasi terkait rencana tersebut.

    Budi juga mengatakan pemerintah berencana untuk meminta pemblokiran serupa untuk layanan belanja asal China, Shein.

    Temu, Shein, Apple, dan Google tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar. Temu masih dapat diunduh di toko aplikasi di Tanah Air.

    Baca: Ancaman aplikasi TEMU sudah lama diingatkan Menkop UKM

    Indonesia memaksa platform media sosial asal China, ByteDance, untuk menutup layanan e-commerce TikTok pada tahun lalu demi melindungi pedagang lokal dan data pengguna.

    Beberapa bulan setelahnya, TikTok sepakat mengakusisi saham mayoritas di unit e-commerce milik konglomerat teknologi, GoTo, untuk tetap bersaing di pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara.

    E-commerce Bukalapak.com pada Selasa (8/10/2024) menepis laporan mengenai rencana akuisisi oleh Temu.

    Menurut laporan dari Google, investor Singapura Temasek Holdings, dan konsultan Bain & Co., industri e-commerce Indonesia diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar 160 miliar dolar pada 2030, naik dari 62 miliar dolar pada 2023.

    Sumber:VOAIndonesia

     

     

  • Kontradiksi China: Penghasil Emisi Terbesar Tetapi Juga Pahlawan Melawan Perubahan Iklim

    Kontradiksi China: Penghasil Emisi Terbesar Tetapi Juga Pahlawan Melawan Perubahan Iklim

    7cloud.asia – China adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.

    Tetapi China juga merupakan pemimpin global dalam mengembangkan sumber-sumber yang disebut teknologi hijau, seperti tenaga surya dan angin. Jadi, apakah China merupakan masalah atau solusi dalam perang melawan perubahan iklim?

    Menjelang konferensi iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, posisi China yang tampaknya kontradiktif dalam perang melawan perubahan iklim mulai terlihat.

    Lebih dari 80 persen energi China diproduksi menggunakan bahan bakar fosil, dengan ketergantungan yang besar pada batu bara.

    Produksi batu bara negara itu memecahkan rekor tahun lalu, dan lebih banyak pembangkit listrik tenaga batu bara yang sedang dibangun di China.

    Baca: WMO sebut polusi udara di China menurun

    Meskipun demikian, emisi karbon China kemungkinan akan mencapai puncaknya pada 2025, lima tahun lebih cepat dari target awal yakni pada tahun 2030.

    Profesor riset asosiasi dan penjabat direktur Pusat Keberlanjutan Global di Universitas Maryland, Yiyun Cui menyebut, hal ini terutama didorong oleh perkembangan teknologi hijau yang sangat cepat, khususnya tenaga surya dan angin.

    ”Kami melihat penyebaran kendaraan listrik sangat cepat. [Hal ini] juga didorong oleh menurunnya permintaan untuk banyak produk yang membutuhkan banyak energi seperti bahan konstruksi karena perlambatan ekonomi dan restrukturisasi,” kata Cui.

    Laporan terbaru dari Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih, sebuah organisasi penelitian dan kebijakan yang berbasis di Finlandia, menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga tahun ini, emisi batu bara China meningkat.

    Namun peningkatan tersebut diimbangi oleh pengurangan emisi yang disebabkan oleh produksi baja, semen, dan minyak, akibat melambatnya ekonomi China.

     

    Baca: Cara pemerintah China menurunkan emisi karbon

    Sementara itu, China adalah pemimpin global dalam membangun kapasitas energi terbarukan.

    Jumlah energi yang dipasok oleh pembangkit listrik tenaga angin dan surya yang dibangunnya, ketika mulai beroperasi, diperkirakan akan menjadi dua kali lipat dari gabungan seluruh dunia, cukup untuk memberi daya pada seluruh Korea Selatan.

    Selama beberapa tahun terakhir, Beijing telah mendorong serangkaian kebijakan nasional, termasuk mengalokasikan lahan untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin dan meningkatkan penggunaan panel surya atap.

    Lauri Myllyvirta, peneliti senior di Asia Society Policy Institute, dilansir VOA News mengatakan bahwa kebijakan ini telah merangsang ekonomi hijau China dan merupakan kepentingan Beijing untuk mengekspor teknologi hijau.

    Lauri mengatakan, ada banyak antusiasme dari pemerintah daerah, bank-bank negara, investor swasta untuk proyek-proyek tenaga surya dan angin, karena proyek-proyek tersebut menguntungkan terutama setelah kontraksi pasar real estat.

    ”Semua pemain ini mencari target baru untuk investasi dan sumber pertumbuhan,” kata Myllyvirta.

    Baca: PLTU batu bara ditusing sebagai sumber utama polusi udara

    Industri tenaga surya China, misalnya, mengalami kelebihan pasokan, yang mengancam akan membuat harga peralatan tetap rendah selama bertahun-tahun mendatang.

    Ketika negara-negara seperti Amerika Serikat memperingatkan adanya ancaman terhadap produksi lokal, Cui mengatakan hal itu membebankan biaya untuk transisi energi global, terutama bagi negara-negara di belahan bumi selatan.

    Negara-negara akan mengajukan rencana iklim baru awal tahun depan untuk mencapai Tujuan Perjanjian Paris yakni untuk membatasi kenaikan suhu global.

    “Sebagai penghasil emisi terbesar di dunia, komitmen China diharapkan menjadi “sangat penting bagi upaya iklim global,” kata Myllyvirta.

    COP29 akan berlangsung dari 11 November hingga 22 November di Azerbaijan. (Sumber: VOA Indonesia)