7cloud.asia – Masalah polusi udara hingga kini masih menjadi PR bersama pemerintah, industri dan masyarakat.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, mengatasi polusi udara merupakan pekerjaan maraton yang panjang dan tidak semudah orang membalikkan telapak tangan.
Perlu komitmen pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan kerjasama semua pihak agar polusi udara dapat segera diatasi.
Pemerintah mengakui mengatasi masalah polusi udara tak mudah. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk bersabar dan mendukung semua upaya pemerintah.
Baca: Pemerintah diminta tak beri solusi palsu soal polusi udara
Luhut mencontohkan China yang mengalami masalah yang sama, butuh waktu 20 tahun untuk mengatasinya.
“Lihat China itu, 20 tahun baru bisa selesaikan. Terakhir itu 2013 sampai 2017, empat tahun itu mereka intensif sekali. Kita juga akan nanti begitu juga,” kata Luhut seperti yang dikutip Detik.com pada Rabu (6/9/2023).
Pemerintah, lanjut Luhut, kini tengah melakukan melangsungkan kajian terhadap
penyebab polusi udara lewat program kemitraan Indonesia-Australia untuk
perekonomian (Prospera).
“Sekarang lagi dihitung mereka (Prospera). Ini kan bukan seperti balik tangan.
Kadang banyak teman-teman itu pikir kok nggak begini ya Kan begitu harus
dihitung,” jelas Luhut.
Baca: Berbagai opsi jangka pendek untuk atasi polusi udara
Pada kesempatan itu, Luhut juga menyinggung tentang rencana untuk menutup
pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Karena itu pihaknya kini tengah
menyiapkan insentif untuk para operatornya.
Tetapi ia tak merinci bagaimana skema insentif tersebut akan diterapkan. Luhut memaparkan saat ini sektor transportasi yang paling banyak menyumbang polusi udara melalui emisi karbon yang tinggi.
Bahan bakar dengan angka oktan rendah pun berpotensi menghasilkan emisi lebih besar.
“Hasil pengetesan di lapangan sekarang 37% sepeda motor tidak lulus uji emisi. Nah jadi sekarang kita mau perbaikin dulu bahan bakarnya,” katanya.
Baca: 4 unit pembangkit PLTU Suralaya ditutup
Pertimbangan tersebut yang menjadi dasar rencana pemerintah untuk menghapus Pertalite. Sebagai gantinya pengguna pertalite dapat beralih ke Pertamax Green 92.
Luhut mengatakan, penghapusan Pertalite ini sejalan dengan rencana pengalihan BBM fosil menuju ke BBM campur etanol demi menurunkan angka emisi di Tanah
Air.
“Nanti kita lakukan semua itu nanti. Sekarang lagi dihitung ini kan apa namanya
supaya ini kan masalah polusi juga. Jadi kita mau etanol berapa persen supaya
oktannya turun,” tutupnya.
Sebelumnya pemerintah pusat bekerjasama dengan pemprov DKI telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah polusi udara. Diantaranya melakukan uji emisi kendaraan dan menindak pengendara yang kendaraannya tak lulus uji emisi.
Baca: Pembatasan kendaraan bermotor mendesakk dilakukan untuk atasi polusi udara
Upaya lainnya adalah dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) Konvensional. TMC Konvensional itu bisa dilakukan tidak hanya di atas wilayah DKI Jakarta.
Metode ini juga memungkinkan dilakukan di atas wilayah lain seperti di atas Bekasi, Kepulauan Seribu atau Tangerang untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
Tak hanya itu, beberapa waktu yang lalu Polda Metro Jaya mengerahkan 4 unit kendaraan water cannon Brimob untuk menyemprot kedua sisi jalan protokol Jenderal Sudirman hingga ke Bundaran Senayan, Jakarta Pusat.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk tim mengawasi dan menindak sumber-sumber pencemaran tak bergerak seperti PLTU maupun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), industri, pembakaran sampah terbuka, limbah elektronik, dan lain sebagainya di wilayah Jabodetabek.
Reporter: Nurakhmayani
Leave a Reply