Tag: Danantara

7cloud.asia – Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menilai pembentukan Danantara Indonesia tidak memiliki urgensi dan penuh problematika institusional, mulai dari dari tata kelola, transparansi, serta konflik kepentingan.

Hal ini dikemukakan perwakilan AEI saat memenuhi undangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) pada November lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri petinggi Danantara Indonesia seperti Muliaman Hadad, Pandu Sjahrir, Rohan Hafas, Reza Yamora Siregar, Heikal Ruslan, Krizia Darius Liauw, dan Michael Reza Say ini didiskusikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

Dari AEI diwakili oleh delapan ekonom, di antaranya Jahen F. Rezki, Lili Yan Ing, Mervin Goklas Hamonangan, Milda Irhamni, Rizki Nauli Siregar, Talitha Chairunissa, Teuku Riefky, Yose Rizal D.

Lili Yan Ing mengatakan, dalam kesempatan itu, AEI menyampaikan setidaknya empat isu dan permasalahan terkait Danantara, yakni tumpang tindihnya peran Danantara, pembiayaan Danantara, tata kelola Danantara.

Juga hubungan antara BUMN dan dunia usaha dengan adanya risiko dominasi negara dan implikasi pada kesehatan usaha domestik termasuk usaha kecil dan menengah.

Yose Rizal D. mengatakan, kehadiran Danantara Indonesia saat ini belum dapat
menjawab tantangan pembangunan Indonesia dan menumbuhkan risiko baru.

”Bentuk Danantara saat ini dapat memperparah misalokasi sumberdaya serta sarat dengan permasalahan institusi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, awal pekan ini.

Pertama terkait misalokasi sumberdaya, besarnya dominasi badan usaha negara dapat
menurunkan tingkat kompetisi dalam pasar dan menekan daya saing usaha lokal.

Kedua terkait institusi, AEI melihat adanya permasalahan dalam penentuan aksi korporasi yang bukan berdasarkan indikator ekonomi yang transparan serta terukur dan tatanan institusi Danantara yang belum menjadi solusi atas coordination problem yang marak dalam pengelolaan badan usaha negara.”

Dalam pertemuan tersebut, para ekonom menyoroti ketidakjelasan mandat dan
tumpang-tindihnya peran yang diampu Danantara, mulai dari sovereign wealth fund, lembaga pembiayaan pembangunan, entitas yang berorientasi profit, hingga penyedia dana proyek pemerintah.

AEI menekankan bahwa tanpa kejelasan prioritas, potensi kontradiksi antar-peran
akan sangat besar dan dapat menimbulkan risiko bagi pengelolaan aset negara.

Diskusi juga menekankan urgensi menetapkan ukuran keberhasilan dan KPI setiap fungsi, sehingga arah kebijakan Danantara dapat dievaluasi secara teknokratis dan akuntabel.

Jahen F. Rezki menegaskan perlunya untuk memastikan bahwa Danantara tidak menjadi keranjang serba-ada yang justru membingungkan arah kebijakan.

”Apakah akan berperan menjadi investor pada teknologi strategis misalnya? Bagaimana peran Danantara sebagai pengelola aset negara dalam pasar? Mandat yang tumpang tindih tanpa prioritas yang jelas berisiko menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan tata kelola,” ujarnya.

 

7cloud.asia – Pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan Merah Putih Bond, menyusul kehadiran Patriot Bond sebagai instrumen pembiayaan negara baru. Peluncuran ini menarik perhatian dan perdebatan publik.

Nama “Patriot Bond” dan “Merah Putih Bond” memiliki muatan simbolik yang kuat: ajakan agar warga negara—terutama para penimbun kekayaan di luar sistem keuangan formal atau bahkan di luar negeri—berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Pemerintah menegaskan instrumen ini bersifat sukarela bagi para warga negara pemilik dana di atas Rp3 miliar. Selain bunga yang kompetitif, para pemilik modal bahkan bisa kebal hukum.

Pemerintah berharap dana-dana raksasa yang selama ini terparkir di luar negeri (capital flight) atau yang tersimpan di brankas-brankas di rumah bisa masuk ke sistem keuangan nasional.

Cita-cita yang tak bisa dipenuhi program tax amnesty atau pengampunan pajak pada 2017 dan 2022.

Namun, kedua obligasi ini hadir bukan sekadar sebagai produk keuangan bias. Keduanya justru menjadi simbol, strategi, sekaligus ujian bagi kedewasaan tata kelola duit rakyat. 

Baca: AEI Sebut Tumpang Tindih Peran yang Diampu Danantara Membuatnya Tidak Fokus

Keluar dari pakem

Kementerian Keuangan selama ini mengelola duit negara dengan sangat hati-hati dan kredibel, mengacu pada Undang-undang Keuangan Negara. Selama ini, pembiayaan proyek strategis nasional amat bergantung pada APBN, penyertaan modal negara (PMN), maupun penugasan kepada BUMN.

Namun, dari sudut pandang akuntansi pemerintahan, lahirnya dua surat utang ini mencerminkan sebuah pergeseran arsitektur pembiayaan yang fundamental dari mekanisme on-budget (terukur dan tercatat dalam pengelolaan APBN) ke pendekatan off-balance sheet (alias di luar prosedur APBN)_ yang lebih fleksibel tapi sarat risiko tersembunyi. 

Dengan hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, sebagian pembiayaan investasi jangka panjang dapat dilakukan melalui mekanisme off-balance sheet.

Alhasil, tambahan utang mereka tidak langsung tercatat sebagai defisit maupun utang pemerintah. 

Di atas kertas, strategi ini memang “menjaga” postur APBN tetap terlihat sehat. Namun, Danantara juga menimbulkan risiko yang tidak bisa disepelekan yang dapat memengaruhi kesinambungan fiskal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Risiko gagal bayar terhadap proyek yang dibiayai bakal selalu menghantui.

Hingga saat ini, Danantara sendiri belum bisa membuktikan ‘kapasitas’ dirinya. Terlebih, laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik hingga saat ini juga tak kunjung dirilis. 

Dalam perspektif akuntansi pemerintahan yang kredibel, kewajiban kontingensi (contingent liabilities) yang tidak tercermin dalam laporan keuangan negara adalah ancaman nyata. Kewajiban ini terjadi saat pemerintah harus menanggung risiko-risiko keuangan yang timbul di masa depan.

Ketika instrumen off-balance sheet gagal, misalnya karena Danantara tak sanggup membayar utang, taruhannya bukan cuma duit negara, tapi juga kepercayaan publik yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih kembali.

Idealnya, Danantara berkoordinasi dengan baik bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia dalam setiap penerbitan surat utang baru untuk menjaga kesehatan ekonomi nasional.

Baca: Tata Kelola dan Sumber Pendanaan Danantara Mendapat Sorotan

Utak-atik aturan demi melanggengkan Danantara

Untuk melanggengkan niatan ini, pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan/UU P2SK yang memberi Danantara kewenangan menerbitkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Kontroversi terbesar justru bersumber dari klausul perlindungan hukum yang tertuang dalam Pasal 50A yang menjamin investor terbebas dari tuntutan pidana umum, pidana pajak, gugatan perdata, hingga penelusuran asal-usul dana.

Selain itu, awal Juni lalu pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 19 Tahun 2026 yang membolehkan Danantara mendapatkan duit langsung dari APBN melalui penyertaan modal negara atau PMN.

Kedua fasilitas tersebut seakan melengkapi hak Danantara sebelumnya, yang menerima dividen BUMN—alias tidak lagi masuk ke kas negara. Artinya, Danantara mengambil pos penerimaan sekaligus tetap berhak atas pos belanja uang negara.

Kendati demikian, pada saat yang sama negara kehilangan penerimaan, tetapi tetap menanggung potensi pengeluaran. 

Keiistimewaan tersebut mempertaruhkan reputasi negara. Sebab investor global tidak hanya mempertimbangkan insentif hukum yang ditawarkan, melainkan juga mencermati berbagai faktor risiko seperti stabilitas fiskal, kepastian regulasi, transparansi pasar, kualitas tata kelola, serta konsistensi kebijakan.

Jika muncul persepsi bahwa instrumen ini sebagai upaya menutupi kebutuhan pembiayaan negara, investor justru akan membaca ini sebagai sinyal bahwa anggaran negara sedang tidak baik-baik saja karena ada risiko kebijakan di dalamnya. 

Apakah adil?

Pertanyaan besar terhadap obligasi Patriot dan Merah Putih Danantara adalah: apakah kebijakan adil dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia?

Para pedagang kecil, petani, karyawan swasta tidak mendapat keistimewaan dan fasilitas lebih dari negara. Mereka tetap wajib membayar pajak dengan pengawasan penuh, tanpa perlindungan hukum spesial.

Sementara pemilik dana jumbo yang bisa saja merupakan pelaku kejahatan ekonomi, koruptor, perusak lingkungan, bahkan pengemplang pajak bisa mendapatkan pengampunan atas dananya hanya karena mereka menanamkannya pada obligasi negara. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sudah mengklarifikasi bahwa imunitas hanya melekat pada dana yang ditempatkan di dalam Patriot Bond. Adapun aktivitas bisnis atau perusahaan milik investor di luar instrumen tersebut tetap bisa dikejar oleh otoritas pajak.

Pada akhirnya ini bukan persoalan seberapa laku Patriot dan Merah-Putih Bond kelak. Di tengah defisit kas negara, penarikan utang baru yang serampangan seharusnya bisa dihindari.

Reputasi fiskal tidak hanya dibentuk oleh rasio defisit dan utang pemerintah, melainkan oleh keyakinan bahwa negara mampu mengelola kewajiban, risiko, dan kebijakan pembiayaannya secara transparan.

Tanpa pengawasan yang ketat, lembaga yang semula diniatkan sebagai inovator pembiayaan baru ini justru jadi duri dalam daging dalam tata kelola keuangan negara.

---

Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono, Dosen Akuntansi Universitas Jember, Universitas Jember

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.