7cloud.asia – Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menilai pembentukan Danantara Indonesia tidak memiliki urgensi dan penuh problematika institusional, mulai dari dari tata kelola, transparansi, serta konflik kepentingan.
Hal ini dikemukakan perwakilan AEI saat memenuhi undangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) pada November lalu.
Dalam pertemuan yang dihadiri petinggi Danantara Indonesia seperti Muliaman Hadad, Pandu Sjahrir, Rohan Hafas, Reza Yamora Siregar, Heikal Ruslan, Krizia Darius Liauw, dan Michael Reza Say ini didiskusikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi
Dari AEI diwakili oleh delapan ekonom, di antaranya Jahen F. Rezki, Lili Yan Ing, Mervin Goklas Hamonangan, Milda Irhamni, Rizki Nauli Siregar, Talitha Chairunissa, Teuku Riefky, Yose Rizal D.
Lili Yan Ing mengatakan, dalam kesempatan itu, AEI menyampaikan setidaknya empat isu dan permasalahan terkait Danantara, yakni tumpang tindihnya peran Danantara, pembiayaan Danantara, tata kelola Danantara.
Juga hubungan antara BUMN dan dunia usaha dengan adanya risiko dominasi negara dan implikasi pada kesehatan usaha domestik termasuk usaha kecil dan menengah.
Yose Rizal D. mengatakan, kehadiran Danantara Indonesia saat ini belum dapat
menjawab tantangan pembangunan Indonesia dan menumbuhkan risiko baru.
”Bentuk Danantara saat ini dapat memperparah misalokasi sumberdaya serta sarat dengan permasalahan institusi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, awal pekan ini.
Pertama terkait misalokasi sumberdaya, besarnya dominasi badan usaha negara dapat
menurunkan tingkat kompetisi dalam pasar dan menekan daya saing usaha lokal.
Kedua terkait institusi, AEI melihat adanya permasalahan dalam penentuan aksi korporasi yang bukan berdasarkan indikator ekonomi yang transparan serta terukur dan tatanan institusi Danantara yang belum menjadi solusi atas coordination problem yang marak dalam pengelolaan badan usaha negara.”
Dalam pertemuan tersebut, para ekonom menyoroti ketidakjelasan mandat dan
tumpang-tindihnya peran yang diampu Danantara, mulai dari sovereign wealth fund, lembaga pembiayaan pembangunan, entitas yang berorientasi profit, hingga penyedia dana proyek pemerintah.
AEI menekankan bahwa tanpa kejelasan prioritas, potensi kontradiksi antar-peran
akan sangat besar dan dapat menimbulkan risiko bagi pengelolaan aset negara.
Diskusi juga menekankan urgensi menetapkan ukuran keberhasilan dan KPI setiap fungsi, sehingga arah kebijakan Danantara dapat dievaluasi secara teknokratis dan akuntabel.
Jahen F. Rezki menegaskan perlunya untuk memastikan bahwa Danantara tidak menjadi keranjang serba-ada yang justru membingungkan arah kebijakan.
”Apakah akan berperan menjadi investor pada teknologi strategis misalnya? Bagaimana peran Danantara sebagai pengelola aset negara dalam pasar? Mandat yang tumpang tindih tanpa prioritas yang jelas berisiko menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan tata kelola,” ujarnya.
Leave a Reply