7cloud.asia – Dalam diskusi dengan pengelola Danantara Indonesia ada November lalu, sejumlah ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia atau AEI menyoroti struktur pembiayaan Danantara.
Para ekonom menilai bahwa ketidakjelasan sumber pendanaan Danantara menjadi isu mendasar, terutama karena Indonesia telah mengalami defisit fiskal selama 20 tahun dan defisit transaksi berjalan dalam sebagian besar 15 tahun terakhir.
Sedangkan sovereign wealth fund umumnya dibentuk pada kondisi surplus, sebuah kondisi yang Indonesia tidak hadapi akhir-akhir ini.
Sehingga, kebutuhan pendanaan yang besar menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh Danantara akan bergantung pada utang dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi manajemen utang nasional yang kini telah mencapai sekitar 40 persen dari PDB.
“Muncul kekhawatiran bahwa ekspansi pembiayaan Danantara justru akan menimbulkan crowding-out terhadap sektor swasta, meningkatkan biaya modal, dan mengurangi ruang gerak investasi domestik,” ujar Teuku Riefky dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Rabu (14/1/2026).
Baca: Tumpang tindih peran yang diampu Danantara membuatnya tidak fokus
Para ekonom juga menyoroti hilangnya potensi penerimaan negara melalui dividen BUMN yang kini dialihkan ke Danantara, sehingga menambah urgensi untuk memastikan tata kelola pembiayaan yang transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, delapan ekonom yang mewakili lebih dari 300 ekonom yang tergabung dalam AEI juga menyoroti tata kelola.
Danantara, disebut, menghadapi tantangan fundamental yang tidak hanya terkait transparansi dan pelaporan, tetapi juga rangkap jabatan, potensi konflik kepentingan, serta ketidakjelasan mekanisme meritokrasi dalam penunjukan pejabat di Danantara maupun BUMN.
“Selain itu, tekanan politik terhadap Danantara hampir tak terhindarkan mengingat besarnya kepentingan yang terlibat,” tambah Mervin G. Hamonangan.
Kekhawatiran semakin besar akan tidak jelasnya strategi besar dari Danantara, misalnya apa yang mereka rencanakan berkaitan dengan Pertamina dan PLN.
“Dengan institutional framework dan prioritas peran yang belum jelas dan transparan, bukan hanya ada risiko dari misalokasi sumber daya, namun juga bagaimana usaha yang dilakukan oleh badan usaha negara dapat sejalan dengan prioritas negara dalam pelestarian lingkungan dan keberpihakan pada masyarakat dan usaha lokal,” ujar Milda Irhamni.
Baca: Potensi deindustrialisasi akibat dominasi belanja pemerintah
Strategi bisnis BUMN juga dibahas dalam diskusi tersebut. AEI menekankan bahwa dominasi negara di berbagai sektor ekonomi telah menciptakan distorsi pasar.
Perwakilan AEI yang hadir mempertanyakan bagaimana strategi untuk meminimalkan distorsi tersebut apabila berbagai keistimewaan tetap dipertahankan, seperti misalnya dalam penerbitan Patriot Bond baru-baru ini.
Diskusi juga mengangkat topik terkait bagaimana Danantara dapat mengarahkan BUMN agar
tidak hanya kuat di pasar domestik tetapi mampu bersaing secara bermartabat di tingkat global.
“Kami tentu mendukung aspirasi untuk mendorong BUMN menjadi perusahaan global yang
kompetitif tanpa bersandar pada privilese negara. Bagaimana tujuan ini dicapai? Tentu
diperlukan komitmen pada good governance dan peningkatan daya saing riil,” ujar Talitha Chairunissa.
Sebelumnya AEI telah menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang telah ditandatangani oleh akademisi dan ekonom profesional Indonesia di dalam dan luar negeri.
”Kami menyampaikan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran dan permasalahan terkait tata kelola, prioritas institusi, hingga strategi investasi Danantara yang tercermin dalam berbagai desakan yang kami ajukan. Hasil diskusi hari ini belum menjawab banyak kekhawatiran ini,” ujar Rizki Nauli Siregar.
Baca: Aliansi Ekonom Indonesia serukan tujuh desakan tuk sikapi darurat ekonomi Indonesia
Leave a Reply