ruangkota

Tag: demonstrasi

  • Dorong Hak Angket DPR, Petrus Haryanto Serukan Demonstrasi Terus Dilakukan

    Dorong Hak Angket DPR, Petrus Haryanto Serukan Demonstrasi Terus Dilakukan

    7cloud.asia – Front Nasional Perlawanan Rakyat (FNPR) menyerukan agar aksi demontrasi dapat terus dilakukan untuk mendorong DPR gunakan hak angket. Sebab kini tidak ada oposisi yang mengkritisi pemerintah di parlemen.

    Hal ini diungkapkan oleh juru bicara FNPR, Petrus Haryanto didepan gedung MPR/DPR pada Selasa (05/03/2024).

    Petrus yang ikut berunjuk rasa dengan menggunakan kursi roda itu menganggap DPR selama ini tidak ada bedanya dengan pemerintah. Apa yang dikatakan pemerintah, DPR selalu menurut.

    “Aksi ekstra parlemen perlu dilakukan agar parlemen bangkit lagi. Kita sekarang akan dorong agar parlemen bergerak,” kata Petrus.

    Baca: Demo dukung hak angket dan makzulkan Jokowi

    Selanjutnya Petrus menjelaskan, parlemen saat ini tidak boleh diam atas berbagai pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh Presiden Jokowi.

    Karena itu pihaknya bersama rakyat ikut serta dalam unjuk rasa ini, mendorong DPR menggunakan hak angket.

    Menurut mantan sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini, dengan hak angket nantinya akan terungkap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh presiden terhadap undang-undang.

    Selain itu, hak angket juga dapat menyelidiki keterlibatan dan campur tangan presiden dalam pemilu 2024 untuk memenangkan Prabowo dan anaknya.

    “Kita semua disini untuk mobilisasi. Kami mungkin ada yang menjadi bagian relawan, ada yang tidak. Kita bergerak demi demokrasi di Indonesia ditegakkan,” tegasnya.

    Baca: Demo buruh turunkan harga sembako

    Seperti yang diwartakan sebelumnya ratusan massa yang mendukung hak angket berdemontrasi di depan Gedung MPR/DPR. Mereka menunutut agar DPR dapat menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan dalam pemilu 2024.

    Mereka juga mendesak agar agar Jokowi dapat segera dimakzulkan. Sebab sebagai Presiden Jokowi telah menggunakan kekuasaannya ikut serta dalam memenangkan Prabowo dalam pilpres.

    Sementara itu, cawapres nomor urut 03, Mahfud MD menjelaskan meski nantinya DPR menggunakan hak angket, tetapi hasilnya tidak bisa membatalkan hasil pemilu.

    Baca: Ratusan mahasiswa UNJ desak Jokowi mundur

    Tetapi hak angket  menjatuhkan sanksi politik kepada presiden termasuk dimazulkan atau impeachment.

    “Bisa saja, bisa saja, kan tergantung nanti rekomendasinya kan, apa saja. Nanti angket tuh menemukan ini, ini, ini, ditindaklanjuti,” kata Mahfud beberapa waktu lalu.

    Dia menyampaikan, hasil hak angket juga bisa menjadi masalah bagi Presiden Jokowi meski akan lengser pada Oktober 2024.

    “Kan sama saja dengan dulu Pak Harto dan sebagainya, sesudah berhenti juga jadi masalah kan,” ucap Mahfud.

    Reporter: Nurakhmayani.

  • Demonstrasi di Depan Gedung MPR/DPR Ricuh, Puluhan Demonstran Terluka

    Demonstrasi di Depan Gedung MPR/DPR Ricuh, Puluhan Demonstran Terluka

    7cloud.asia – Kericuhan mewarnai aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selasa (19/3/2024) malam. Akibatnya puluhan demonstran terluka.

    Sebelumnya ribuan massa dari berbagai organisasi yang menolak hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR.

    Mereka tetap bertahan hingga malam. Akibatnya sekitar pukul 20.30 WIB, aparat kepolisian gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya memukul mundur massa.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro tampak hadir bernegosiasi dengan massa demonstran.

    Baca: Demonstrasi terus dilakukan untuk dorong hak angket

    Negosiasi tersebut berlangsung alot. Perwakilan massa meminta pihak kepolisian membebaskan peserta demonstran yang  sudah diamankan.

    Tetapi Susatyo menolak dan menjanjikan akan membebaskan demonstran tersebut jika massa membubarkan diri.

    “Saudara-saudara silakan membubarkan diri terlebih dahulu. Nanti perwakilan aksi baru datang menemui saya,” kata Susatyo seperti yang dilansir Liputan6.

    “Kalau begitu berarti kita bubar karena mau kita tetapi karena dipaksa untuk dibubarkan,” jawab pengunjuk rasa.

    Kemudian Susatyo meminta anggota untuk mendekat ke arah massa. Massa yang semula bertahan, lalu mulai mundur.

    Baca: Demonstrasi makin intens dilakukan

    Beberapa anggota polisi berpakaian preman terlihat menangkap beberapa orang yang dianggap provokator.

    Situasi ini pun memicu terjadinya bentrokan antara massa dan aparat kepolisian. 

    Akibatnya massa pun banyak yang terkena pukulan aparat, terjatuh, terinjak-injak. Korban yang terluka lalu di bawa ke Rumah Sakit Pelni, Petamburan, Jakarta Barat.

    Sementara beberapa orang yang ditangkap polisi hingga berita ini ditulis masih belum dibebaskan.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Sejumlah Tokoh Kecam Tindakan Represif Aparat

    Sejumlah Tokoh Kecam Tindakan Represif Aparat

    7cloud.asia – Sejumlah tokoh mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa yang berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR pada Selasa (19/03/2024) malam.

    Juru bicara Front Penyelamat Reformasi Indonesia, Erwin Usman menyatakan aparat kepolisian telah semena dan bertindak arogan dalam membubarkan massa demonstran.

    Menurutnya massa masih bertahan di Gedung MPR/DPR karena masih menunggu perwakilan massa yang tengah berdialog dengan anggota DPR di dalam gedung.

    “Sejak pukul 18 setelah berbuka puasa bersama massa memilih bertahan di gedung DPR karena menunggu perwakilan massa yang sedang berdialog menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR,” kata Erwin dalam konferensi persnya pada Rabu (20/03/2024).

    Baca: Demonstrasi di depan gedung MPR/DPR ricuh

    Saat itu, aparat kepolisian yang dilengkapi helm, tameng, pentungan membubarkan paksa massa.

    Mereka menarik, mendorong, memuukul, menendang dan menginjak-injak massa yang bertahan. Tindakan ini juga diberlakukan terhadap emak-emak yang ikut dalam unjuk rasa.

    Hal senada juga diungkapkan ketua umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (FPDR), Marsekal TNI (purn) Agus Supriatna.

    “Kami mengecam keras tindakan berlebihan aparat keamanan terhadap para demonstran yang sedang menyuarakan pendapatnya. Ingat, kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi dan undang-undang,” kata Agus.

    Selanjutnya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara ini menjelaskan aparat negara, bukan alat penguasa atau pemerintah yang sedang berkuasa.

    Baca: Polisi siagakan lebih dari 3 ribu personil hadapi massa demonstran

    Sehingga seharusnya aparat keamanan melindungi rakyat yang menyampaikan aspirasi dan hak kebebasan berbicara.

    “Aparat keamanan itu merupakan pelindung, pengayom dan pelayan rakyat, bukan alat kekuasaan pemerintah. Sebab itu, jika ada aksi demonstrasi mestinya aparat keamanan mampu memfasilitasi, bukan malah membuat rakyat takut,” jelasnya.

    Sementara itu, ketua pengarah FPDR, Laksamana TNI (purn) Bernartd Kent Sondakh menambahkan jika aparat keamanan bertindak berlebihan dan tidak terukur, justru dapat memicu gelombang aksi yang lebih besar.

    Sekjen FPDR, Rudi S Kamri juga mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian.

    Baca: Demo tolak pemilu curang

    Menurutnya akan bahaya jika aparat kepolisian selalu mengedeoankan tindakan represif dalam membubarkan massa.

    “Apalagi jika nanti jatuh korban. Ingat, Soeharto lengser juga setelah Pemilu 1997. Ini setelah pemilu 2024 yang berlangsung curang, bukan tidak mungkin Presiden Jokowi pun akan lengser karena tekanan massa,” jelas Rudy.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, kericuhan mewarnai aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selasa malam.

    Puluhan peserta aksi terluka dan sebanyak 47 orang ditangkap dan belum dibebaskan hingga kini.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Demonstrasi Besar-besaran Tuntut Diakhirinya Perang Israel-Hamas Berlangsung di Banyak Kampus di AS

    Demonstrasi Besar-besaran Tuntut Diakhirinya Perang Israel-Hamas Berlangsung di Banyak Kampus di AS

    7cloud.asia – Demonstrasi dalam skala besar memprotes sikap Israel di Palestina kembali digelar mahasiswa di sejumlah kampus di Amerika Serikat (AS)

    Demonstrasi besar-besaran antaralain digelar mahasiswa University of Texas di kota Austin, University of Minnesota, University of Columbia, University of Southern California, Harvard University, Emmerson College, University of Michigan, New York University, Northwestern University, George Washington University, Yale dan banyak lainnya.

    Demonstrasi mahasiswa di sedikitnya 15 kampus terkemuka di Amerika itu menuntut diakhirinya perang Israel-Hamas di Gaza dan pemisahan kampus dengan perusahaan apapun yang terkait dengan upaya militer Israel di Gaza.

    Namun demonstrasi ini mendapat tentangan dari DPR AS, termasuk Ketua DPR Mike Johnson.

    Baca:Menlu-AS-tegaskan-Washington-tidak-terlibat-serangan-Israel-ke-Iran

    Berbicara pada wartawan seusai melangsungkan pertemuan dengan Presiden Universitas Columbia Minouche Shafik hari Rabu (24/4/2024), Mike Johnson justru menyerukan pengunduran diri Shafik sebagai presiden “salah satu institusi akademi terkemuka di AS.”

    Dia mengatakan, “Saya berada di sini hari ini bersama mitra-mitra saya, dan menyerukan pengundurkan diri Shafik jika ia tidak dapat segera menertibkan kekacauan di kampus ini.“

    “Sebagai Ketua DPR, saya bertekad bahwa Kongres tidak akan berdiam diri ketika mahasiswa-mahasiswa Yahudi terpaksa hidup dan tinggal di rumah, bukan di kelas, dan bersembunyi karena takut.”

    Enam belas senator Partai Republik di New York telah menulis surat kepada Gubernur Kathy Hochul, meminta pemimpin yang berasal dari Partai Demokrat itu untuk mengirim Garda Nasional ke Universitas Columbia guna melindungi mahasiswa dan staf Yahudi.

    “Situasinya sangat mengerikan, saya tidak dapat berkonsentrasi di dalam kelas. Mereka berteriak-teriak sepanjang hari. Saya takut untuk mengatakan bahwa saya orang Yahudi karena mereka semua membawa foto-foto yang mendukung Hamas,” ujar seorang mahasiswa Yahudi di Universitas Columbia yang enggan menyebutkan namanya.

    Baca:Rusia-sebut-veto-AS-tunjukkan-sikap-Washington-terhadap-Palestina

    Aksi demonstrasi menuntut diakhirinya perang Israel-Hamas muncul di sejumlah besar kampus pasca penangkapan massal seratusan mahasiswa di Universitas Columbia.

    “Saya berada di sini untuk menuntut diberlakukannya segera gencatan senjata dan diizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ujar seorang mahasiswa lain yang juga tidak ingin menyebut namanya.

    Demonstrasi di Kampus AS Meluas, Ketua DPR Minta Rektor Mundur, Netanyahu Minta Aparat Bertindak

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam sebuah pernyataan video yang dirilis hari Rabu (24/4/2024), mengecam demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus Amerika, dengan menyebutnya sebagai aksi anti-Yahudi dan membandingkannya dengan peristiwa Holocaust.

    Ia mengatakan “massa anti-Yahudi telah mengambil alih universitas-universitas terkemuka” di mana “mereka menyerukan pemusnahan Israel.”

    “Ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi di universitas-universitas Jerman pada tahun 1930-an,” ujarnya seraya menambahkan “Ini tidak masuk akal.”

    Baca:AS-veto-seruan-sekjen-PBB-terkait-gencatan-senjata-antara-Israel-dan-Hamas

    Netanyahu meminta pejabat negara bagian, lokal dan federal untuk turun tangan. “Tanggapan dari beberapa presiden universitas sangat memalukan. Untungnya, pejabat negara bagian, lokal, federal, banyak yang memberikan tanggapan berbeda. Tetapi harus ada lebih banyak lagi yang dilakukan.”

    Polisi New York menghadapi pengunjuk rasa yang marah setelah menahan beberapa demonstran dan membersihkan perkemahan mahasiswa dan pengunjuk rasa pro-Palestina di kampus Universitas New York (NYU) untuk memrotes perang Israel-Hamas, di New York Senin, 22 April 2024.

    Kelompok-kelompok yang mengorganisir protes tersebut menyangkal tuduhan antisemitisme, dan mengatakan demonstrasi itu ditujukan terhadap Israel dan tindakannya di Gaza.

    Ribuan mahasiswa menuntut pihak kampus untuk memutuskan hubungan keuangan dengan Israel dan melepaskan diri dari perusahaan-perusahaan yang mendukung konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan, yang dipicu oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober di Israel selatan.

    Ratusan orang telah ditangkap dengan tuduhan masuk tanpa izin atau melakukan tindakan tidak tertib.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Unjuk Rasa di Berbagai Daerah Tolak Revisi UU Pilkada Terus Berlanjut

    Unjuk Rasa di Berbagai Daerah Tolak Revisi UU Pilkada Terus Berlanjut

    7cloud.asia – Gelombang aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada terus berlanjut hingga hari ini Jumat (23/08/2024). Selain di Jakarta, unjuk rasa juga berlangsung di beberapa kota.

    Di Jakarta, puluhan orang berunjuk rasa sejak siang di depan Gedung KPU. Kali ini, unjuk rasa yang diikuti oleh Biem Benamin menuntut agar KPU segera mengeluarkan PKPU Pilkada.

    Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ribuan mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulsel dan fly over Sulsel.

    Dalam orasinya mereka mempertanyakan para anggota DPR yang terlihat sangat ingin merevisi UU Pilkada.

    Baca: Demonstrasi di Jakarta dan berbagai kota berlangsung ricuh

    “Keputusan Mahkamah Konstitusi inkrah, tetapi mengapa Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Pilkada dan dalam jangka waktu yang singkat. Artinya, prosedur ini cacat demi hukum,” kata salah satu mahasiswa yang tengah berorasi.

    Aksi unjuk rasa serupa juga dilakukan oleh ribuan mahasiswa dari Aliansi Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB). Massa mulai berkumpul di Jalan Udayana, Kota Mataram pada Jumat siang.

    Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (Unram), Herianto unjuk rasa ini diikuti oleh puluhan lembaga dari berbagai aliansi mahasiswa di NTB.

    Semua massa aksi akan mengawal putusan MK dam menolak revisi UU Pilkada yang bergulir di DPR RI.

    “Kita sepakat mengawal putusan MK terkait UU Pilkada. Karena negara Indonesia bukanlah milik rezim Presiden Joko Widodo dan keluarganya,” kata Herianto dalam orasinya seperti yang dilansir detikcom.

    Baca: Ribuan massa geruduk gedung MPR/DPR

    Di Nusa Tenggara Timur (NTT), ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi berunjuk rasa di depan KPU NTT dan DPRD NTT.

    Mereka terdiri dari GMNI Cabang Kupang, HMI, PMII, GMKI, PMKRI, Wahli NTT, FMN, Perhimpunan Mahasiswa Timor, LMND, Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) Eksekutif Kota Kupang, dan sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) lainnya.

    Dalam orasinya mereka menolak revisi UU Pilkada dan menuntut agar DPR seharusnya tunduk pada putusan MK.

    Mereka sempat melakukan aksi duduk di depan Gedung KPU NTT, sebelum aksi mereka melakukan longmarch ke Gedung DPRD NTT.

    Salah seorang peserta aksi, Yuni menjelaskan keputusan DPR RI yang menganulir putusan MK sangat gegabah dan hanya untuk memuluskan kepentingan segelintir orang yang akan maju dalam Pilkada 2024.

    “Sehingga kami meminta KPU NTT agar tunduk dan taat kepada putusan MK untuk segera melaksanakan pendaftaran calon kepala daerah,” imbuhnya.

    Baca: Menghidupkan aktivisme mahasiswa yang meredup

    Di Gorontalo, aksi unjuk rasa dari berbagai kampus berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo tersebut ricuh.

    Mereka yang juga menolak revisi UU Pilkada tersebut berupaya merobohkan pintu gerbang kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Massa pun terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian.

    Mereka memaksa masuk karena ingin bertemu dengan anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

    “Kehadiran kita di sini satu tujuan untuk negara Indonesia menjaga konstitusi menjaga pengesahan UU Pilkada,” kata Zack, salah satu orator.

    Ratusan massa ini merupakan aliansi Gabungan Aktivis Gorontalo Bergerak, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG), IAIN Sultan Amai Gorontalo, hingga Universitas Gorontalo (UG).

     

  • Viral Ajakan Demo 25 Agustus di DPR, Puan Sebut DPR Siap Dengarkan Aspirasi Masyarakat

    Viral Ajakan Demo 25 Agustus di DPR, Puan Sebut DPR Siap Dengarkan Aspirasi Masyarakat

    7cloud.asia – Ajakan untuk demonstrasi secara besar-besaran di depan gedung DPR pada 25 Agustus mendatang beredar di media sosial.

    Aksi yang diinisiasi gerakan mengatasnamakan “Revolusi Rakyat Indonesia” itu mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa untuk turun ke jalan.

    Dalam narasinya, mereka menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

    “Terus desak DPR melakukan tugasnya sebagai kontrol pemerintah,” tulis pesan tersebut seperti beredar di media sosial sejak dua hari terakhir.

    Baca: Demonstrasi di sejumlah daerah gegara lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan

    Selain itu, pengirim pesan juga mengajak menyoroti isu lain, seperti kenaikan pajak, polemik utang negara, hingga timpangnya kesejahteraan antara DPR dengan masyarakat.

    Sebelumnya, Ketua DPR, Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI siap menampung aspirasi masyarakat yang berencana menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi pada Senin, 25 Agustus 2025.

    Hal tersebut disampaikan Puan dalam konferensi pers usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Kamis (21/8/2025).

    “Nanti kami akan menampung aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Insya Allah teman-teman yang menyampaikan aspirasi akan diterima oleh DPR,” ujar Puan pada media, Kamis (21/8/2025).

    Baca: Amnesty Internasional minta tindak represif terhadap pengunjukrasa dihentikan

    Puan menjelaskan bahwa DPR memiliki badan khusus untuk menampung aspirasi masyarakat. Melalui wadah tersebut, segala bentuk keberatan, keluhan, maupun masukan akan diterima dan didengarkan.

    “Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya. Juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan jadi aspirasi dan kenapa hal itu terjadi,” Politisi PDI Perjuangan ini.

    Lebih lanjut, Puan menyebut DPR terbuka untuk berdialog dengan masyarakat secara transparan dan demokratis terkait dengan hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau yang belum didengar masyarakat.

    Dengan demikian, DPR berharap proses penyampaian aspirasi masyarakat dapat berjalan tertib, damai, dan tetap mengedepankan semangat kebersamaan dalam mencari solusi terbaik.

  • Rencana Demonstrasi 25 Agustus 2025: Ekspresi Masyarakat atas Kebijakan Pemerintah

    Rencana Demonstrasi 25 Agustus 2025: Ekspresi Masyarakat atas Kebijakan Pemerintah

    7cloud.asia – Demo besar yang rencananya digelar hari ini, Senin, 25 Agustus 2025 di Jakarta mengusung beberapa tuntutan. Karena titik aksi direncanakan adalah di depan Gedung DPR/MPR Ri di Senayan, Jakarta, apakah ini berkaitan dengan tunjangan anggota DPR?

    Seperti diberitakan sebelumnya, beredar ajakan untuk menggelar ada demo besar yang terjadi hari ini (25/8/2025) di Jakarta. Sempat dibantah oleh BEM SI, namun ternyata memang ada seruan untuk turun ke jalan yang ditandai dengan adanya pengumuman di beberapa akun media sosial.

    Seruan aksi demonstrasi tidak hanya akan berlangsung di Jakarta, tapi juga di beberapa kota besar di Indonesia seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan kota-kota lainnya.

    Di akun Instagram @gejayanmemanggil misalnya, mereka mengunggah pers rilis terkait aksi yang rencananya akan dimulai pukul 07.00 WIB.

    Massa juga tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, melainkan masyarakat umum lainnya yang sama-sama bertujuan untuk memprotes pemerintahan Prabowo-Gibran serta menuntut adanya perbaikan Indonesia ke depannya.

    Baca: DPR Siap dengarkan aspirasi masyarakat dalam demonstrasi 25 Agustus 2025

    Menanggapi rencana demonstrasi yang diinisiasi oleh gerakan dengan mengatasnamakan “Revolusi Rakyat Indonesia” ini, anggota DPR dari PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina mengatakan menghargai upaya penyampaian aspirasi tersebut ke DPR. Menurutnya, masyarakat juga bebas menyampaikan ekspresi ke DPR.

    “Kalau buat kami sendiri kami menghargai upaya-upaya yang akan dilakukan masyarakat, karena mereka juga bebas untuk melakukan ekspresi,” tutur Selly kepada wartawan, Minggu (24/8/2025).

    Selly menyampaikan, pihaknya akan menerima melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR. Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi.

    Apa Saja Tuntutan Demo Hari Ini 25 Agustus?
    Massa aksi demo 25 Agustus rencananya akan mulai bergerak pada pukul 07.00 WIB menuju titik aksi yakni depan Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Dengan memakai dresscode serba hitam mereka bertekad untuk bertahan hingga DPR dibubarkan.

    Dalam pers rilis yang diunggah @gejayanmemanggil, ada 9 poin tuntutan yang akan mereka perjuangkan di demo Indonesia Gelap hari ini.

    Baca: Demonstrasi di sejumlah daerah akibat lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan

    Beberapa poin berkaitan dengan tunjangan rumah dan rencana kenaikan gaji anggota DPR yang belakangan menuai protes dari berbagai kalangan.

    Adanya demo hari ini dijelaskan sebagai bentuk protes rakyat yang merasa dikhianati oleh pemerintah.

    Selain menyebut pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebagai simbol pemerintahan yang gagal massa juga menyoroti Jokowi yang dituduh masih memainkan peran besar melalui jaringan oligarkinya, meski tidak lagi menjabat.

    Berikut daftar tuntutan demo 25 Agustus 2025:
    1. Turunkan Prabowo-Gibran
    2. Bubarkan Kabinet Merah-Putih
    3. Hentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia
    4. Tolak RKUHAP
    5. Transparansi Gaji DPR
    6. Batalkan Tunjangan rumah untuk anggota DPR
    7. Gagalkan rencana kenaikan gaji DPR.

  • Politisi PDI Perjuangan: Demonstrasi 25 Agustus 2025 Jadi Peringatan Masyarakat kepada DPR dan Pemerintah

    Politisi PDI Perjuangan: Demonstrasi 25 Agustus 2025 Jadi Peringatan Masyarakat kepada DPR dan Pemerintah

    7cloud.asia – Politisi PDI Perjuangan Kris Tjantra mengatakan demonstrasi 25 Agustus 2025 di DPR merupakan alarm atau peringatan dari masyarakat kepada pemerintah dan DPR

    “Terjadinya demonstrasi 25 Agustus kemarin sebagai alarm dari masyarakat yang semakin tidak percaya kepada anggota DPR karena dianggap tidak mampu menerjemahkan keinginan masyarakat,” kata Kris kepada wartawan lewat pesannya, Rabu (27/8/2025).

    Ia menyinggung kondisi ekonomi masyarakat saat ini hingga maraknya PHK di berbagai sektor. Di tengah situasi itu, ia menyebut DPR justru menaikkan tunjangannya.

    “Apalagi di saat kemiskinan yang belum terentaskan dan di tengah PHK di berbagai sektor hingga sulitnya mencari pekerjaan, tapi muncul berita terkait tunjangan fantastis untuk anggota dewan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Ketua Umum Ganjarist ini menilai fenomena menaikkan gaji di tengah kondisi masyarakat sebagai bentuk nyata dari ketidakpekaan elit politik terhadap realitas yang dihadapi rakyat kecil.

    “Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, harga pangan meroket, dan lapangan kerja makin sempit, para politisi malah sibuk mencari pencitraan dan berebut posisi. Ini bukan sekadar ironi, tapi bukti nyata bahwa kepentingan rakyat kerap dikorbankan demi syahwat kekuasaan,” ucap dia.

    Baca: Demonstrasi 25 Agustus 2025 merupakan ekspresi masyarakat atas kebijakan pemerintah

    Apa yang diungkapkan Kris sejalan dengan suara yang diekspresikan para demonstran yang datang dari berbagai latar belakang dan daerah.

    Dilansir BBC Indonesia, Alfin, pengemudi ojek daring, datang dari Cijantung, Jakarta Selatan, bersama tiga rekannya, menuntut DPR dibubarkan. Dia menyebutkan alasannya, yakni kebijakan yang dibuat tidak mendukung rakyat.

    Alfin mengaku, mengetahui informasi tentang demo dari media sosial.

    “Kami susah cari uang, tapi DPR gajinya besar sekali,” kata Faisal Irfani, dari lokasi unjuk rasa.

    Massa demonstrasi meneriaki polisi yang berjaga. Polisi memakai atribut lengkap, termasuk senjata.

    “Kalian digaji pakai uang kami!” teriak pendemo.

    Baca: Saatnya Masyarakat Sipil berkonsolidasi untuk merebut kendali

    “Jangan pakai gas air mata! Kasihan rakyat. Kami enggak anarkis!” susul pendemo lainnya.

    Rahmini, buruh pabrik berusia 46 tahun, sengaja membolos pekerjaan untuk mengikuti demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8/2025).

    “Saya tahu soal masyarakat Pati. Mereka mendemo pemerintah karena pajak. Saya, hari ini, ingin melakukan hal yang sama,” tandasnya.

    Menurutnya, kebijakan pemerintah sering kali bikin masyarakat susah. Dia mencontohkan PHK yang dialami buruh-buruh di sekitar tempatnya bekerja di Cikarang, Jawa Barat.

    “Begitu saya tahu [anggota] DPR dapat gaji dan tunjangan macam-macam, saya marah,” ucapnya.

    Rahmini mendesak DPR dibubarkan sebab tidak mencerminkan “kepentingan rakyat.”

    Unjuk rasa di depan gedung DPR sudah digemakan oleh warganet sejak pekan lalu.
    Suara-suara ini muncul ke permukaan setelah muncul pemberitaan seputar gaji dan tunjangan anggota DPR yang dilaporkan lebih Rp100 juta per bulan.

    Baca: Enam sinyal bahaya mengancam masa depan Indonesia pasca Pemilu 2024

    Terungkapnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPR ini memicu kemarahan di media sosial. Dalam situasi seperti itulah muncul tuntutan bubarkan DPR.

    Merespons aksi demonstrasi yang berujung ricuh di DPR Senin (25/8/2025), Ketua DPR Puan Maharani mengimbau untuk “saling hormat-menghormati dalam menyampaikan aspirasi”.

    “Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu kita sama-sama bicarakan, kita sama-sama perbaiki,” ujar Puan usai menerima penghargaan tanda jasa dari Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Dia kemudian melanjutkan bahwa DPR menampung semua aspirasi dan masukan dari masyarakat demi memperbaiki kinerja DPR.

    “Kami minta masukan dari masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dalam membangun bangsa dan negara,” ujarnya kemudian.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima meminta aparat tidak bertindak represif dalam mengendalikan massa demonstran di sekitar Gedung DPR.

    Baca: Jokowi wariskan runtuhnya negara hukum

    Seperti diketahui demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Senin, 25 Agustus 2025 berakhir ricuh.

    Dilansir Tempo.co, LBH Jakarta memperkirakan ada 370 orang peserta demo ditangkap oleh polisi. Mereka curiga setengah dari demonstran yang ditangkap adalah anak di bawah umur.

    Pada malam hari setelah unjuk rasa, sejumlah pendamping hukum dari LBH Jakarta mendatangi Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), Jakarta Selatan, tempat para demonstran dibawa oleh polisi.

    “Ada sekitar 370-an orang yang ditangkap di Polda Metro Jaya. Dua ratusan di antaranya adalah anak di bawah umur,” kata perwakilan LBH Jakarta, Daniel Winarta, dalam keterangan tertulis pada Selasa, (26/8/2025).

    LBH Jakarta mengatakan, kondisi peserta demo 25 Agustus itu banyak yang terlihat mengalami luka-luka.

    “Pendamping hukum melihat peserta yang ditangkap mengalami bonyok dan luka-luka,” katanya.

  • Demo Buruh Bubar, Dilanjutkan Demonstrasi Mahasiswa Memprotes Tunjangan DPR

    Demo Buruh Bubar, Dilanjutkan Demonstrasi Mahasiswa Memprotes Tunjangan DPR

    7cloud.asia – Mahasiswa dan elemen masyarakat mengambil alih demonstrasi memprotes kenaikan tunjangan DPR yang dilakukan kelompok buruh yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Demonstrasi sempat ricuh saat aparat berupaya memukul mundur massa mahasiswa yang melakukan aksi.

    Pada Kamis (28/8/2025) siang, sebagian besar buruh yang turun ke jalan sejak pagi telah meninggalkan lokasi demonstrasi di Gedung DPR di Jakarta.

    Namun, pada pukul 13.47 WIB, sejumlah mahasiswa terpantau melakukan aksi jalan kaki dari Palmerah menuju Gedung DPR. Para demonstran mahasiswa berunjuk rasa menentang fasilitas dan tunjangan mewah yang diberikan anggota DPR.

    Dilansir BBC News Indonesia di lapangan, pada pukul 15.17 WIB terlihat gelombang mahasiswa dan massa aksi berdatangan.

    Baca: Desakan “Bubarkan DPR“ muncul karena DPR merespon kritik rakyat dengan ejekan

    Mereka berupaya merangsek ke barisan aparat kepolisian di sebelah kiri gerbang dan berusaha menerobos gerbang DPR. Saat itulah petugas kepolisian yang berjaga langsung menembakkan air untuk mengurai massa.

    Merespon halauan polisi, massa aksi kemudian membalas dengan melempari petugas dengan benda keras.

    Situasi memanas saat aparat kepolisian berupaya memukul mundur para demonstran. Tak lama kemudian, aparat melepaskan meriam air (water canon) dari dalam Gedung DPR membuat massa aksi berhamburan menyeberang jalan tol.

    Pada pukul 15.35 WIB, massa mundur dari depan Gedung DPR. Polisi kemudian membubarkan masa dengan membuat barikade dan mendorong mereka untuk menjauhi gedung DPR.

    Petugas keamanan terus memukul mundur massa pengunjuk rasa dari Gedung DPR hingga ke kolong jalan layang Pejompongan, Slipi, dekat Stasiun Palmerah, sehingga massa menjadi terpecah.

    Baca: Demonstrasi 25 Agustus 2025 harus jadi peringatan untuk DPR dan pemerintah

    Hingga pukul 17.00 waktu Indonesia barat (WIB), kericuhan masih terjadi di sekitar Stasiun Palmerah.

    Sebagian demonstran membalas tindakan aparat kepolisian dengan melempar kembang api dan batu atau benda keras.

    Sebagian dari mereka berpakaian bebas, sementara beberapa di antaranya mengenakan seragam sekolah. Polisi berulang kali meminta massa aksi untuk membubarkan diri.

    “Mundur..mundur, massa diharapkan bubar,” kata aparat yang berjaga.

    Kericuhan tersebut berdampak pada jalur transportasi seperti layanan KRL Commuter Line.

    “Jalur rel lintas Tanah Abang – Palmerah terdapat kerumunan massa. Untuk sementara, perjalanan Commuter Line Rangkasbitung dari Stasiun Tanah Abang dihentikan,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, seperti dikutip dari kantor berita Antara.

  • Pengemudi Ojol Tewas Terlindas Barracuda, Usman Hamid: Aparat Brutal dan Harus Tanggung Jawab

    Pengemudi Ojol Tewas Terlindas Barracuda, Usman Hamid: Aparat Brutal dan Harus Tanggung Jawab

    ruangkota.com – Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan hingga korban meninggal pada aksi demonstrasi Kamis (28/08/2025) kemarin merupakan tindakan yang brutal dan tidak manusiawi.

    Dalam rilis resminya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menjelaskan penggunaan kendaraan taktis hingga melindas pengemudi ojek online tidak dapat dibenarkan.  

    “Brutal. Apakah dalam situasi itu, keselamatan petugas terancam? Atau justru keselamatan sopir ojol yang terancam? Kami mengutuk tindakan itu dan meningatkan agar bertindaklah sesuai perikemanusiaan yang adil dan berada,” jelas Usman.

    Baca: Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Baraccuda

    Lebih jauh Usman menerangkan penggunaan kendaraan taktis dengan cara seperti itu, penembakan gas air mata, pemukulan, dan penangkapan sewenang-wenang merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

    Dalam menangani demonstrasi, aparat harus benar-benar profesional. Alasan batas waktu yang habis tidak bisa membenarkan tindakan kekerasan yang tidak perlu dan penggunaan kekuatan yang eksesif.

    Peseta demonstrasi dan juga peliputan media harus memperoleh penanganan yang sewajarnya.

    Karena itu, Amnesty International Indonesia mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyerukan penghentian aksi kekerasan yang brutal dari sejumlah aparat serta memastikan pelakunya diproses sesuai hukum yang berlaku.

    Baca: Situasi HAM di Indonesia memburuk

    “Kami juga mendesak jajaran Pemerintah Daerah untuk bisa memberikan pertolongan kepada para demonstran yang terluka di lapangan. Itu adalah kewajiban Pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia,” kata Usman.

    Seperti yang diwartakan sebelumnya, aksi demonstrasi yang memprotes kenaikan tunjangan DPR di depan gedung MPR/DPR yang berlangsung Kamis (28/08/2025) kemarin berlangsung ricuh.

    Aparat keamanan memukul, menendang dan menembakkan gas air mata ke para demonstran.  Akibatnya seorang pengemudi ojek online (ojol) meninggal akibat terlindas mobil baracuda milik Brimob.

    Baca: Semester Satu 2025, Lebih dari 100 pembela HAM jadi korban penyerangan

    Pengemudi ojol bernama Afan Kurniawan menghembuskan nafas terakhir pada pukul 20.45 WIB. Dia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pelni, sebelum meninggal.

    Dalam video yang beredar di media sosial, korban tertabrak mobil baracuda yang tengah berusaha membubarkan pengunjuk rasa.

    Setelah menabrak, mobil baracuda yang langsung dikermuni pengunjuk rasa tidak berhenti dan terus melaju meninggalkan lokasi untuk menghindari pengunjukrasa.

    Dari informasi yang beredar, mobil baracuda milik polisi menabrak dua orang. Selain korban Afan, mobil ini juga menabrak korban Moh Umar Amirudin yang saat ini dirawat di RS Pelni