7cloud.asia – Front Nasional Perlawanan Rakyat (FNPR) menyerukan agar aksi demontrasi dapat terus dilakukan untuk mendorong DPR gunakan hak angket. Sebab kini tidak ada oposisi yang mengkritisi pemerintah di parlemen.
Hal ini diungkapkan oleh juru bicara FNPR, Petrus Haryanto didepan gedung MPR/DPR pada Selasa (05/03/2024).
Petrus yang ikut berunjuk rasa dengan menggunakan kursi roda itu menganggap DPR selama ini tidak ada bedanya dengan pemerintah. Apa yang dikatakan pemerintah, DPR selalu menurut.
“Aksi ekstra parlemen perlu dilakukan agar parlemen bangkit lagi. Kita sekarang akan dorong agar parlemen bergerak,” kata Petrus.
Baca: Demo dukung hak angket dan makzulkan Jokowi
Selanjutnya Petrus menjelaskan, parlemen saat ini tidak boleh diam atas berbagai pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Karena itu pihaknya bersama rakyat ikut serta dalam unjuk rasa ini, mendorong DPR menggunakan hak angket.
Menurut mantan sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini, dengan hak angket nantinya akan terungkap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh presiden terhadap undang-undang.
Selain itu, hak angket juga dapat menyelidiki keterlibatan dan campur tangan presiden dalam pemilu 2024 untuk memenangkan Prabowo dan anaknya.
“Kita semua disini untuk mobilisasi. Kami mungkin ada yang menjadi bagian relawan, ada yang tidak. Kita bergerak demi demokrasi di Indonesia ditegakkan,” tegasnya.
Baca: Demo buruh turunkan harga sembako
Seperti yang diwartakan sebelumnya ratusan massa yang mendukung hak angket berdemontrasi di depan Gedung MPR/DPR. Mereka menunutut agar DPR dapat menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan dalam pemilu 2024.
Mereka juga mendesak agar agar Jokowi dapat segera dimakzulkan. Sebab sebagai Presiden Jokowi telah menggunakan kekuasaannya ikut serta dalam memenangkan Prabowo dalam pilpres.
Sementara itu, cawapres nomor urut 03, Mahfud MD menjelaskan meski nantinya DPR menggunakan hak angket, tetapi hasilnya tidak bisa membatalkan hasil pemilu.
Baca: Ratusan mahasiswa UNJ desak Jokowi mundur
Tetapi hak angket menjatuhkan sanksi politik kepada presiden termasuk dimazulkan atau impeachment.
“Bisa saja, bisa saja, kan tergantung nanti rekomendasinya kan, apa saja. Nanti angket tuh menemukan ini, ini, ini, ditindaklanjuti,” kata Mahfud beberapa waktu lalu.
Dia menyampaikan, hasil hak angket juga bisa menjadi masalah bagi Presiden Jokowi meski akan lengser pada Oktober 2024.
“Kan sama saja dengan dulu Pak Harto dan sebagainya, sesudah berhenti juga jadi masalah kan,” ucap Mahfud.
Reporter: Nurakhmayani.
Leave a Reply