7cloud.asia – Politisi PDI Perjuangan Kris Tjantra mengatakan demonstrasi 25 Agustus 2025 di DPR merupakan alarm atau peringatan dari masyarakat kepada pemerintah dan DPR
“Terjadinya demonstrasi 25 Agustus kemarin sebagai alarm dari masyarakat yang semakin tidak percaya kepada anggota DPR karena dianggap tidak mampu menerjemahkan keinginan masyarakat,” kata Kris kepada wartawan lewat pesannya, Rabu (27/8/2025).
Ia menyinggung kondisi ekonomi masyarakat saat ini hingga maraknya PHK di berbagai sektor. Di tengah situasi itu, ia menyebut DPR justru menaikkan tunjangannya.
“Apalagi di saat kemiskinan yang belum terentaskan dan di tengah PHK di berbagai sektor hingga sulitnya mencari pekerjaan, tapi muncul berita terkait tunjangan fantastis untuk anggota dewan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum Ganjarist ini menilai fenomena menaikkan gaji di tengah kondisi masyarakat sebagai bentuk nyata dari ketidakpekaan elit politik terhadap realitas yang dihadapi rakyat kecil.
“Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, harga pangan meroket, dan lapangan kerja makin sempit, para politisi malah sibuk mencari pencitraan dan berebut posisi. Ini bukan sekadar ironi, tapi bukti nyata bahwa kepentingan rakyat kerap dikorbankan demi syahwat kekuasaan,” ucap dia.
Baca: Demonstrasi 25 Agustus 2025 merupakan ekspresi masyarakat atas kebijakan pemerintah
Apa yang diungkapkan Kris sejalan dengan suara yang diekspresikan para demonstran yang datang dari berbagai latar belakang dan daerah.
Dilansir BBC Indonesia, Alfin, pengemudi ojek daring, datang dari Cijantung, Jakarta Selatan, bersama tiga rekannya, menuntut DPR dibubarkan. Dia menyebutkan alasannya, yakni kebijakan yang dibuat tidak mendukung rakyat.
Alfin mengaku, mengetahui informasi tentang demo dari media sosial.
“Kami susah cari uang, tapi DPR gajinya besar sekali,” kata Faisal Irfani, dari lokasi unjuk rasa.
Massa demonstrasi meneriaki polisi yang berjaga. Polisi memakai atribut lengkap, termasuk senjata.
“Kalian digaji pakai uang kami!” teriak pendemo.
Baca: Saatnya Masyarakat Sipil berkonsolidasi untuk merebut kendali
“Jangan pakai gas air mata! Kasihan rakyat. Kami enggak anarkis!” susul pendemo lainnya.
Rahmini, buruh pabrik berusia 46 tahun, sengaja membolos pekerjaan untuk mengikuti demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8/2025).
“Saya tahu soal masyarakat Pati. Mereka mendemo pemerintah karena pajak. Saya, hari ini, ingin melakukan hal yang sama,” tandasnya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah sering kali bikin masyarakat susah. Dia mencontohkan PHK yang dialami buruh-buruh di sekitar tempatnya bekerja di Cikarang, Jawa Barat.
“Begitu saya tahu [anggota] DPR dapat gaji dan tunjangan macam-macam, saya marah,” ucapnya.
Rahmini mendesak DPR dibubarkan sebab tidak mencerminkan “kepentingan rakyat.”
Unjuk rasa di depan gedung DPR sudah digemakan oleh warganet sejak pekan lalu.
Suara-suara ini muncul ke permukaan setelah muncul pemberitaan seputar gaji dan tunjangan anggota DPR yang dilaporkan lebih Rp100 juta per bulan.
Baca: Enam sinyal bahaya mengancam masa depan Indonesia pasca Pemilu 2024
Terungkapnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPR ini memicu kemarahan di media sosial. Dalam situasi seperti itulah muncul tuntutan bubarkan DPR.
Merespons aksi demonstrasi yang berujung ricuh di DPR Senin (25/8/2025), Ketua DPR Puan Maharani mengimbau untuk “saling hormat-menghormati dalam menyampaikan aspirasi”.
“Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu kita sama-sama bicarakan, kita sama-sama perbaiki,” ujar Puan usai menerima penghargaan tanda jasa dari Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Dia kemudian melanjutkan bahwa DPR menampung semua aspirasi dan masukan dari masyarakat demi memperbaiki kinerja DPR.
“Kami minta masukan dari masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dalam membangun bangsa dan negara,” ujarnya kemudian.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima meminta aparat tidak bertindak represif dalam mengendalikan massa demonstran di sekitar Gedung DPR.
Baca: Jokowi wariskan runtuhnya negara hukum
Seperti diketahui demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Senin, 25 Agustus 2025 berakhir ricuh.
Dilansir Tempo.co, LBH Jakarta memperkirakan ada 370 orang peserta demo ditangkap oleh polisi. Mereka curiga setengah dari demonstran yang ditangkap adalah anak di bawah umur.
Pada malam hari setelah unjuk rasa, sejumlah pendamping hukum dari LBH Jakarta mendatangi Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), Jakarta Selatan, tempat para demonstran dibawa oleh polisi.
“Ada sekitar 370-an orang yang ditangkap di Polda Metro Jaya. Dua ratusan di antaranya adalah anak di bawah umur,” kata perwakilan LBH Jakarta, Daniel Winarta, dalam keterangan tertulis pada Selasa, (26/8/2025).
LBH Jakarta mengatakan, kondisi peserta demo 25 Agustus itu banyak yang terlihat mengalami luka-luka.
“Pendamping hukum melihat peserta yang ditangkap mengalami bonyok dan luka-luka,” katanya.
Leave a Reply