7cloud.asia – Dalam konteks politik di Indonesia khususnya Pemilu 2024, fenomena dinasti politik menimbulkan pertanyaan mendalam tentang dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan temuan Daniel M. Smith, Assistant Professor Ilmu Politik dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat (AS), demokrasi seringkali dianggap sebagai kebalikan dari pemerintahan herediter (dijalankan oleh dinasti keluarga).
Namun, realitas menunjukkan bahwa “dinasti demokratis” kini eksis di berbagai negara demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Jepang.
Di negeri matahari terbit ini lebih dari sepertiga legislatornya dan dua pertiga menteri kabinetnya berasal dari keluarga dengan sejarah kekuasaan di parlemen.
Smith juga mengemukakan bahwa anggota dinasti menikmati “keuntungan warisan kekuasaan” di semua tahapan karier politik mulai dari seleksi, pemilihan, dan promosi.
Di Indonesia, era baru dinasti politik mungkin akan dimulai ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029.
Baca: Beda politik dinasti Jokowi dengan dinasti politik lainnya
Gibran adalah putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang pencalonannya menuai kontroversi. Jokowi diduga kuat melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah substansi UU Pemilu.
Jokowi juga diyakini telah menanamkan bibit-bibit dinasti politiknya. Putra bungsunya, Kaesang Pangarep, kini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) padahal jam terbang politiknya baru beberapa hari.
Menantunya, Bobby Nasution, saat ini menjabat sebagai Walikota Medan ikut dan dikukuhkan sebagai Tokoh Nasional Padang Sidempuan bersama sang istri, Kahiyang Ayu.
Belakangan, istri dari Kaesang, Erina Gudono, digadang-gadang akan menjadi bakal calon Bupati Sleman.
Di sejumlah negara demokrasi yang terjebak dinasti politik, integritas institusi demokrasi, keadilan sosial, dan pembangunan ekonominya terdampak negatif cukup signifikan.
Dalam konteks Indonesia, deretan penelitian juga telah mengindikasikan bagaimana dinasti politik akan membawa sejumlah implikasi penting terhadap struktur dan fungsi demokrasi.
Baca: Politik dinasti akan melahirkan pemerintah yang korup dan represif
Dinasti politik akan memengaruhi pembangunan kebijakan. Dari perspektif domestik, pengaruh dinasti politik dalam pemerintahan bisa berdampak pada dinamika kekuasaan dan pembangunan kebijakan.
Riset menemukan bagaimana dinasti politik di Indonesia, khususnya di daerah, telah membentuk jaringan kekuatan yang kuat.
Ini membuat dinasti dan jaringannya tersebut mampu menanamkan pengaruh dan kekuasaanya dalam tubuh partai politik.
Baca: Mayoritas warga yang tahu tidak setuju dengan dinasti politik
Sebagai konsekuensi sekaligus berita buruknya, kebijakan dan inisiatif pemerintah akan lebih melayani kepentingan dinasti tersebut daripada publik secara luas.
Hal ini dapat mengancam prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan inti dari pemerintahan demokratis.
Sejumlah negara telah mengalami situasi serupa, dengan dampak terhadap sistem politik dan tata kelola negara yang bervariasi.
Di Filipina, Contohnya, lebih dari 70% anggota kongresnya berasal dari dinasti politik. Penelitian tahun 2016 menunjukkan bahwa keberadaan dinasti politik di Filipina berdampak negatif terhadap kondisi sosioekonomi masyarakatnya
Salah satunya meningkatnya tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi di luar Luzon-pulau terbesar dan ekonomi terpusat di Filipina.
Hal itu terjadi karena sejumlah provinsi di luar Luzon, cenderung memiliki akses yang lebih terbatas ke infrastruktur dasar dan sumber daya ekonomi dibandingkan dengan Luzon.
Ini membuktikan bagaimana konsentrasi kekuasaan politik dapat menghambat pembangunan yang inklusif dan merata.
Baca: Politik dinasti Jokowi dinilai menciderai demokrasi
Di AS, walaupun sistem politik dan konteks sosialnya berbeda, kehadiran dinasti politik juga mencerminkan dinamika kekuasaan yang serupa.
Keluarga Bush dan Clinton, misalnya, telah menghasilkan beberapa presiden, gubernur, dan anggota kongres, yang kemudian menimbulkan debat tentang meritokrasi (berdasarkan kemampuan dan prestasi individu) versus “politik warisan”.
Menurut riset, kekuasaan politik di AS cenderung menjadi self-perpetuating, yakni ketika legislator yang menjabat lebih lama cenderung memiliki kerabat yang memasuki kongres di masa depan.
Ini membuktikan bahwa dalam politik, kekuasaan menghasilkan kekuasaan.
Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar sistem politik di berbagai negara memfasilitasi atau membatasi regenerasi kepemimpinan politik dan apakah hal ini memengaruhi prinsip-prinsip demokrasi.
Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Wawan Kurniawan, Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
Leave a Reply