ruangkota

Tag: emisi gas rumah kaca

  • Studi: Emisi Gas Rumah Kaca Mencapai Titik Tertinggi

    Studi: Emisi Gas Rumah Kaca Mencapai Titik Tertinggi

    Emisi gas rumah kaca terus naik. Indicators of Global Climate Change, Foto: Author provided

    7cloud.asia – Sebuah penelitian yang dilakukan Piers Forster, Professor of Physical Climate Change; Director of the Priestley International Centre for Climate, University of Leeds mengungkap emisi gas rumah kaca sedang mencapai puncaknya. 

    Tingginya emisi gas rumah kaca ini mengakibatkan kenaikan suhu bumi yang cukup siginifikan. Bagaimana pengaruh tingginya emisi gas rumah kaca dengan kondisi bumi, berikut laporannya sebagaimana telah diterbitkan di The Conversation. 

    Emisi gas rumah kaca di Bumi sedang mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Jumlahnya secara tahunan mencapai 54 miliar ton setara CO2.

    Peradaban manusia telah mendongkrak emisi gas rumah kaca dan juga menyebabkan suhu permukaan bumi menghangat hingga 1,14°C sejak akhir abad ke-19. Perubahan ini ngebut sekali, dengan kecepatan pemanasan 0,2°C per dekade.

    Temperatur daratan tertinggi yang pernah tercatat (oleh ilmuwan disebut sebagai maximum land surface temperatures) mengalami peningkatan dua kali lebih cepat.

    Peralihan temperatur inilah yang menjadi biang keladi cuaca panas dan berbagai kejadian kebakaran hutan dan lahan lainnya.

    Sementara itu, bujet karbon 1,5°C di masa depan hanya tersisa 250 miliar ton. Bujet karbon adalah batas aman C02 yang bisa dilepaskan dari aktivitas manusia di seluruh dunia. Bujet karbon berfungsi meningkatkan 50% peluang kita untuk menahan pemanasan di angka 1,5°C.

    Baca: KLHK ajak warga boikot produk yang tak peduli sampah plastiknya

    Dengan tren emisi gas rumah kaca dan laju pemanasan yang terjadi belakangan ini, bujet karbon kita bakal habis tak sampai enam tahun lagi.

    Fakta-fakta di atas adalah temuan dalam hasil studi baru yang saya terbitkan bersama 49 ilmuwan lainnya di seluruh dunia. Laporan kami melacak tren terbaru emisi gas rumah kaca, temperatur, dan daur energi di Bumi.

    Data ini dapat menjadi basis tindakan untuk aksi iklim. Misalnya, untuk mengabarkan seberapa cepat emisi gas rumah kaca harus dipangkas agar sesuai dengan batasan temperatur global yang disepakati.

    Ini adalah laporan pertama dari rangkaian laporan tahunan kami untuk mengetahui sejauh mana pemanasan global terjadi. Kami meluncurkan inisiatif bernama Indicators of Global Climate Change yang meramu berbagai komponen untuk melacak pemanasan global secara tahunan.

    Kami melacak emisi gas rumah kaca ataupun polusi partikulat, sekaligus pengaruh pemanasan ataupun pendinginan keduanya untuk menentukan seberapa besar peran mereka dalam perubahan suhu global.

    Kami menggunakan metode yang ketat dan telah digunakan dalam penilaian Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Penilaian IPCC adalah sumber informasi versi pemerintah dan negosiator kebijakan iklim yang tepercaya dan dapat diandalkan.

    Sayangnya, laporan ini hanya terbit setiap delapan tahun. Dalam dunia dengan kebijakan yang berubah cepat, jarak terbit laporan IPCC justru menciptakan celah: hilangnya indikator tepercaya dalam konferensi iklim tahunan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

    Baca: Kenapa akan diberlakukan pajak karbon

    Data iklim untuk semua orang

    Dalam laporan pertama, kami mengumpulkan bukti dari seluruh emisi gas rumah kaca berikut perubahannya selama pandemi. Dari data tersebut, kami mencoba menghitung perubahan termperatur yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

    Perhitungan ini membuat kita tahu: sebesar dan secepat apa risiko global untuk melampaui target pembatasan suhu global 1,5°C pada 2030 sesuai Perjanjian Paris.

    Kami, dalam laporan perdana ini, juga menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi sejak penilaian IPCC terakhir (laporan penilaian keenam atau disebut AR6) yang mengevaluasi data global per 2019.

    Untuk menelaah andil manusia dalam perubahan temperatur, kami harus melacak bagaimana aktivitas-aktivitas manusia di dunia mengganggu aliran energi di Bumi.

    Emisi gas rumah kaca yang menumpuk di atmosfer menyebabkan panas terperangkap di Bumi. Sementara itu, partikel merusak seperti sulfat aerosol yang dihasilkan dari pembakaran batu bara mendinginkan Bumi dengan memantulkan cahaya matahari lebih banyak.

    Selama beberapa tahun, emisi gas rumah kaca naik signifikan tapi polusi di seluruh dunia justru menurun. Kedua tren ini justru menyebabkan iklim menghangat. Berdasarkan penilaian kami, keduanya menjadi penyebab tingginya laju pemanasan alias sebesar 0,2°C per dekade.

    Baca: DPR usul ada insentif untuk daerah penghasil oksigen

    Beberapa tahun ke depan, kami berencana mengajak lebih banyak komunitas sains. Tujuannya agar kita bisa melacak kejadian ekstrem seperti gelombang panas, banjir dan kebakaran hutan maupun lahan seperti yang melanda Kanada.

    Rencana ini sudah kami topang dengan hasil pelacakan temperatur harian maksimum yang meningkat di daratan Bumi. Sejauh ini kenaikannya dua kali lipat dari rata-rata. Peningkatannya mencapai 1,74°C dibandingkan temperatur rata-rata pada sekitar abad ke-19.

    Kami berharap data ini digunakan oleh beragam pengakses laporan IPCC, seperti utusan iklim negara-negara, agar mereka tahu seberapa besar aksi iklim yang harus dilakukan.

    Kami juga menginginkan lebih banyak orang-orang mengakses data iklim terbaru, tepercaya, dan transparan. Metode-metode saintifik di balik data tersebut harus dapat diakses publik. Karena itu, kami membangun dasbor data terbuka yang bisa dilihat oleh semua orang.

    Kami juga menginginkan usaha ini dipercaya oleh publik. Oleh sebab itu, kami hanya memaparkan data tanpa melakukan advokasi kebijakan tertentu. Kami mengadopsi jargon IPCC “relevan untuk kebijakan (policy relevant)” bukan “saran kebijakan (policy prescriptive)”.

    Kami ingin data yang berbicara agar pembuat kebijakan dapat mengetahui kecepatan perubahan iklim serta merumuskan aksi-aksi penting.

    Kami akan terus menerbitkan laporan setiap tahun. Karena itu, kami akan terus melacak tren kenaikan emisi gas rumah kaca ataupun pemanasan, mungkin juga penurunan emisi secara cepat dan tingkat pemanasan yang melandai. Semuanya tergantung pilihan aksi iklim kita semua.

    Apapun yang terjadi, komunitas sains global akan terus memantau dan melaporkan perkembangannya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

  • Ini yang Dilakukan Pemerintah Untuk Percepat Konversi Motor Listrik

    Ini yang Dilakukan Pemerintah Untuk Percepat Konversi Motor Listrik

    7cloud.asia – Konversi motor listrik merupakan salah satu langkah penting pemerintah dalam upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengantisipasi perubahan iklim global.

    Penggantian motor berbahan bakar fosil konvensional dengan motor listrik yang ramah lingkungan, selain dapat mengurangi emisi gas rumah kaca juga dapat menghemat penggunaan bahan bakar.

    Pemerintah juga terus melakukan upaya percepatan untuk membangun ekosistem kendaraan termasuk motor listrik di Indonesia serta mendukung rencana aksi transisi energi menuju energi bersih.

    Untuk itu, pemerintah tengah menyusun berbagai strategi guna meningkatkan keinginan masyarakat mensukseskan program konversi ke motor listrik ini.

    Baca: Indonesia mulai serius jajaki pengembangan energi hidrogen

    Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023.

    “Pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat yang ingin melakukan konversi motor BBM ke motor listrik,” ujar Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yudo Dwinanda Priaadimasih di sela acara Forum Bakohumas dengan tema: No Emisi, Yes Konversi di Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu

    Yudo melanjutkan, insentif yang diberikan pemerintah berupa insentif pajak total sebesar Rp7.000.000 per unit motor listrik.

    Baca: Sisi gelap di balik transisi ke energi terbarukan

    Berdasarkan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan, target penerima bantuan motor listrik dari Pemerintah di tahun 2023 adalah sebanyak 50.000 unit dan akan naik menjadi 150.000  unit pada 2024 mendatang.

    Yudo menegaskan, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan dukungan dan kolaborasi di antara berbagai pihak.

    “Kementerian Perhubungan dan Polri sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap program konversi motor listrik dan kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Ini dangat berarti bagi kami,” pungkas Yudo.

    Untuk mendukung percepatan konversi, Kementerian ESDM juga terus meningkatkan jumlah bengkel konversi motor listrik.

    Baca:  Pengembangan energi terbarukan di Indonesia berjalan lamban

    Hingga saat ini telah terdapat 21 bengkel tersertifikasi untuk konversi motor listrik. Sebanyak 6 bengkel sudah masuk dan tersedia pada website program konversi motor listrik.

    Sementara yang lain sedang dalam proses dan belum lama ini Kementerian ESDM melalui PPSDM KEBTKE menggandeng 20 UMKM bengkel motor untuk menjadi Angkatan I (pertama) yang mendapatkan 8 pelatihan konversi motor BBM ke motor listrik.

    Dalam kesempatan yang sama,  Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan, konversi motor listrik adalah langkah penting Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menangani perubahan iklim global.

    “Dengan menggantikan motor bahan bakar fosil konvensional dengan motor listrik yang ramah lingkungan, kita dapat mengurangi polusi udara, menghemat bahan bakar, dan bergerak menuju transportasi yang berkelanjutan,” jelas Usman yang juga pembina Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas).

    Baca: Dua alasan untuk segera beralih ke motor listrik

    Program nasional konversi motor listrik bertujuan untuk mempercepat adopsi motor listrik di seluruh negeri.

    Sejalan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah, Program ini melibatkan berbagai upaya, mulai dari penyediaan insentif bagi konsumen, pengembangan infrastruktur pengisian, hingga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. 

    “Peran Humas Pemerintah sangat krusial dalam mendukung implementasi program Kendaraan Bermotor Listrik agar proses peralihan pemakaian BBM menjadi listrik dapat sesuai target yang direncanakan,” lanjut Usman.

     

     

  • Seperti Ini Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Kelautan

    Seperti Ini Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Kelautan

    Kegiatan bersih pantai di Pelabuhan Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan. Foto: ANTARA/HO-Kantor UPP Kelas III Sungai Nyamuk, Sebatik, Nunukan.

    7cloud.asia – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ikut membahas kesepakatan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada industri pelayaran saat berpartisipasi dalam sesi ke-80 Komite Perlindungan Lingkungan Laut (MEPC 80).

    Acara tersebut digelar di Markas Besar Organisasi Maritim Internasional (IMO) di London, Inggris pada 3-8 Juli 2023.

    Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan yang bertindak sebagai Ketua Pengganti I Delegasi Indonesia Antoni Arif Priadi mengungkapkan pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda utama, di antaranya penyusunan revisi strategi IMO 2023 terkait penurunan emisi gas rumah kaca beserta penentuan elemen upaya tindakan (measures).

     
    Baca: Agenda Birukan Langit Indonesia dari PAN

    Kemudian, pencegahan polusi laut dari kapal, efisiensi energi dari kapal, amandemen sejumlah ketentuan Konvensi MARPOL, amandemen Konvensi Ballast Water Management (BWM), isu sampah plastik laut, penyusunan pedoman penggunaan biofuel sebagai bahan bakar alternatif serta perlindungan kawasan laut sensitif (PSSA).

    “Dalam pertemuan ini disepakati antara lain penetapan program kerja MEPC dan subsidiary bodies untuk periode 2024-2025, penetapan jadwal MEPC 81 pada 22-26 April 2024,” kata Antoni sebagaimana dikutip Antaranews.com Senin (10/7/2023).

    Pertemuan itu dihadiri oleh negara-negara anggota IMO, wakil-wakil dari badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta para pengamat intergovernmental organizations (IGOs) dan non-governmental organizations (NGOs) serta sejumlah asosiasi terkait industri pelayaran dengan status konsultatif.

     
    Baca: Riset mengungkap tahun ini emisi gas rumah kaca capai level tertinggi
    Ia memaparkan melalui pembahasan dengan dinamika yang sangat intensif, MEPC 80 berhasil menyepakati revisi strategi IMO 2023 terkait penurunan emisi gas rumah kaca.
     
    Strategi penurunan gas rumah kaca itu memuat visi dan misi, level ambisi dan kumpulan upaya tindakan (basket of measures) disertai dengan alur waktu (timeline) pelaksanaan kajian dampak komprehensif (comprehensive impact assessment) serta tahapan pemilihan elemen basket measures jangka menengah (mid-term).

    Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan dengan narasi penguatan upaya efisiensi energi pada kapal, penurunan intensitas karbon dari industri pelayaran pada 2040 ditargetkan diturunkan menjadi sedikitnya 40 persen pada 2030 dibandingkan angka tahun 2008.

     
    Baca: PBB ingatkan periode 2023-2027 bakal jadi masa yang panas
     
    “Selain itu juga disepakati penggunaan teknologi nol atau rendah gas rumah kaca sedikitnya sebesar 5 persen, diupayakan 10 persen pada 2030, dan penurunan emisi gas rumah kaca mencapai net zero pada kisaran waktu atau mendekati pada 2050,” katanya.

    Sementara itu, terkait penetapan economic measures, Indonesia menolak pemilihan measures yang dapat berdampak negatif pada perekonomian negara berkembang.

     
    Selain itu, economic measures juga harus menjamin adanya transfer teknologi dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang dalam rangka transisi energi dan teknologi.
     
    Baca: Mekanisme perdagangan karbon ditataulang

    “Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa Indonesia tekankan pentingnya pemilihan measures yang tepat untuk menghadapi urgensi perubahan iklim. Selain itu, Indonesia juga sampaikan pentingnya pengembangan penggunaan biofuel dalam transisi energi sambil mencari alternatif energi hijau lainnya,” ujar Antoni.

    Indonesia lebih lanjut menekankan aspek keselamatan pelaut (seafarer) dalam penerapan teknologi baru terkait penerapan technical measure dan pentingnya peningkatan kapasitas teknis sumber daya manusia untuk menerapkan revisi strategi dengan efektif.

    Pada pertemuan MEPC selanjutnya pada 2024, elemen basket of measures serta kajian dampak komprehensif akan dibahas lebih rinci.

     
    Baca: Upaya Indonesia turunkan deforestasi mendapat apresiaisi
     
    Pertemuan itu juga akan mengupas tindakan-tindakan atau langkah-langkah konkret apa saja dari perspektif teknis bahan bakar dan kapal serta pendekatan ekonomi yang diperlukan untuk mereduksi emisi gas rumah kaca tersebut.

    “Indonesia juga mendukung pelaksanaan comprehensive impact assessment dan meminta agar data dan informasi yang digunakan faktual dan memperhatikan kondisi masing-masing negara,” kata Antoni.

  • Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Kegagalan Pengambil Kebijakan (2)

    Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Kegagalan Pengambil Kebijakan (2)

    7cloud.asia – Ekonom ternama, Nicholas Stern menyebut, masalah terbesar terkait lingkungan yakni perubahan iklim salah satunya disebabkan oleh kegagalan penerapan pajak karbon. 

    Selama beberapa tahun belakangan, para ekonom dan pemerhati lingkungan mendesak para pembuat kebijakan untuk menerapkan pajak karbon pada aktivitas yang memicu emisi gas rumah kaca.

    Seperti diketahui emisi gas rumah kaca merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar yang dihadapi penghuni planet bumi. Karena itulah pajak karbon dibutuhkan.

    Jika pajak karbon terhadap kegiatan yang memicu emisi gas rumah kaca tidak dilakukan,  maka ini disebut sebagai kegagalan pasar terbesar.

    Baca Juga: Ahli Geologi: Penataan Kawasan Harus Berbasis Informasi Bahaya Geologi

    Pasalnya pajak karbon akan merangsang inovasi dan pengembangan teknologi rendah emisi karbon.

    Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cepat dan efektif, pemerintah tak hanya harus menaikkan pembiayaan untuk program dan inovasi ramah lingkungan guna menurunkan biaya sumber energi rendah karbon. 

    Pengambil kebijakan juga perlu mengadopsi serangkaian kebijakan lain yang mengatasi kegagalan pasar yang antara lain dengan penerapan pajak karbon.

    Pajak karbon nasional saat ini diterapkan di 27 negara di seluruh dunia, termasuk berbagai negara di UE, Kanada, Singapura, Jepang, Ukraina, dan Argentina.

    Namun, menurut laporan Penggunaan Pajak Energi OECD 2019, struktur pajak saat ini tidak lagi sesuai dengan profil polusi sumber energi.

    Baca Juga: Penduduk Dunia Dekati 10 Miliar Orang, Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Pangannya?

    OECD menyatakan bahwa pajak karbon tidak cukup tegas mengatur produksi batu bara, meskipun pajak karbon terbukti efektif mengatur industri pembangkit listrik. 

    Pajak karbon telah diterapkan secara efektif di Swedia; pajak karbonnya sebesar 127 USD per ton dan telah mengurangi emisi sebesar 25% sejak tahun 1995.

    Berkat pajak karbon ini perekonomian Swedia telah berkembang sebesar 75% dalam periode yang sama.

    Selain itu, organisasi-organisasi semacam Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak cocok untuk menangani krisis iklim: organisasi tersebut dibentuk untuk mencegah terjadinya perang dunia lagi dan tidak sesuai dengan tujuan pengurangan emisi karbon dunia. 

    Ini karena, anggota PBB tidak diberi mandat untuk mematuhi saran atau rekomendasi apapun yang dibuat oleh organisasi tersebut.

    Baca Juga: Agar Reuse, Reduce dan Recycle Sampah Anorganik Nggak Sekadar Slogan

    Salah satu contoh nyata adalah Perjanjian Paris, sebuah kesepakatan bersejarah dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim, menyatakan bahwa negara-negara anggorta perlu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.

    Hal ini mendesak dilakukan agar kenaikan suhu global berada di bawah 2C pada tahun 2100, dan idealnya di bawah 1,5C.

    Namun penandatanganannya bersifat sukarela, dan tidak ada rujukan nyata sanksi yang bisa dijatuhkan jika ada yang tidak patuh.

    Lebih jauh lagi, isu keadilan iklim masih menjadi isu yang diperdebatkan negara-negara para pihak.

    Pasalnya, negara-negara berkembang diizinkan mengeluarkan lebih banyak emisi agar dapat berkembang hingga pada titik di mana mereka dapat mengembangkan teknologi untuk mengurangi emisi.

    Namun, hal ini memungkinkan beberapa negara, seperti Tiongkok, untuk memanipulasi kondisi ini.

  • Semen Non OPC Disebut Rendah Emisi Gas Rumah Kaca dan Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Penggunaan material konstruksi ramah lingkungan seperti semen Non Ordinary Portland Cement (Non OPC) dapat membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2030.

    Semen Non OPC adalah semen yang dalam proses produksinya menggunakan bahan-bahan substitusi ke dalam “blended cement” yang nantinya akan menjadi bahan penyusun beton sehingga dapat menurunkan emisi gas rumah kaca.

    Penurunan emisi gas rumah kaca ini disebabkan karena substitusi tersebut dapat mengurangi energi yang diperlukan dalam pembakaran klinker untuk menghasilkan volume tertentu dari semen Non OPC yang diproduksi. 

    “Material konstruksi ramah lingkungan, seperti semen Non OPC dapat mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujar Staf Khusus Bidang Manajemen Sumber Daya Air Kemen PUPR, Firdaus Ali saat ditemui ANTARA di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

    Baca: Tantangan penerapan infrastruktur ramah lingkungan 

    Ali mengatakan, sektor konstruksi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar nomor dua.

    Sehingga dengan mereduksi sumber emisi gas rumah kaca dari salah satu sektor yang menjadi penyumbang terbesar maka dampaknya akan signifikan.

    Selain itu, menurut Ali, negara-negara seperti Singapura dan Malaysia sudah menggunakan semen Non OPC sejak lama dalam pembangunan infrastrukturnya.

    Indonesia sendiri melakukan pembangunan infrastruktur ke depan secara masif dan otomatis meningkatkan kebutuhan semen.

    “Jangan sampai pembangunan tersebut menghasilkan emisi yang tinggi karena penggunaan material yang tidak ramah lingkungan, sehingga target NDC Indonesia tidak tercapai,” tandas Ali.

    Baca: Mengenal apa itu infrastruktur ramah lingkungan

    Ali juga mengatakan, Kementerian PUPR ingin perusahaan-perusahaan semen untuk menyebar produksi semen Non OPC di banyak tempat.

    Dan, kemudian mendistribusikannya, sehingga semen ini bisa digunakan dalam proyek-proyek pemerintah maupun non pemerintah.

    “Dengan demikian kita dapat mencapai target NDC pada 2030,” katanya.

    Kementerian PUPR sebagai pembina jasa konstruksi mengimplementasikan prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan.

    Salah satu upaya untuk mengimplementasikan prinsip konstruksi berkelanjutan adalah dengan penggunaan material tepat guna yang ramah lingkungan.

    Semen sendiri merupakan material baku yang sangat penting dalam pekerjaan konstruksi. Penentuan jenis semen akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan dan hasil konstruksi yang dihasilkan.

    Baca: Slow city, konsep baru pengelolaan kota yang lebih ramah lingkungan

    Instruksi Menteri PUPR No. 04/IN/M/2020 tentang Penggunaan Semen Non OPC pada Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR, merupakan langkah untuk meningkatkan penggunaan semen Non OPC dalam pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR sebagai upaya mewujudkan pembangunan konstruksi berkelanjutan.

    Semen Non OPC memiliki beberapa kelebihan, baik dari sisi teknis, ekonomi maupun lingkungan.

    Pemanfaatan semen Non OPC dilakukan dengan menyesuaikan jenis/spesifikasinya dengan jenis/peruntukan pekerjaan konstruksinya, apakah untuk konstruksi jalan, bendungan atau konstruksi bangunan gedung.

    Sumber: Antaranews.com

  • 5 Kabar Baik untuk Lingkungan Pada Tahun 2023

    5 Kabar Baik untuk Lingkungan Pada Tahun 2023

    7cloud.asia – Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah dengan tingkat emisi gas rumah kaca yang memecahkan rekor dua tahun berturut-turut.

    Bencana terkait perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca, datang silih berganti bak tidak berkesudahan.

    Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung telah memicu kekeringan parah di kawasan Tanduk Afrika (Djibouti, Eritrea, Ethiopia, dan Somalia).

    Banjir ekstrem di Libya, hingga kebakaran belasan juta hektare lahan di Kanada. Indonesia turut mengalami kebakaran hutan dan lahan terhebat sejak pandemi, dengan luas area terbakar per Oktober 2023 mencapai hampir sejuta hektare.

    Di tengah sering dan hebatnya bencana yang melanda Bumi kita, cukup menantang bagi saya untuk menuliskan ulasan kabar baik seputar perubahan iklim dan lingkungan.

    Kendati demikian, saya merasa kita perlu mengingat hal-hal positif yang sudah dicapai umat manusia tahun ini. Harapannya, optimisme kita dalam melestarikan kehidupan di Bumi dapat terjaga.

    Baca: COP 28 tanpa mandat tegas pengurangan penggunaan energi fosil

    Berikut ini lima kabar baik seputar perubahan iklim dan lingkungan pada 2023.

    1. COP28: awal dari akhir energi fosil
    Konferensi iklim tahunan Perserikatan Bangsa Bangsa ke-28 (COP 28) di Uni Emirat Arab selama 30 November – 12 Desember menyepakati bahwa bahan bakar fosil merupakan biang keladi perubahan iklim.

    Ini adalah pertama kalinya energi fosil secara tegas disebutkan dalam COP.

    Para delegasi COP 28 kemudian menyepakati pentingnya “bertransisi dari bahan bakar fosil dalam sistem energi, dengan cara yang adil, teratur, dan merata, mempercepat tindakan dalam dekade kritis ini, untuk mencapai net zero pada 2050 sesuai ilmu pengetahuan”.

    Kesepakatan tersebut adalah buah perdebatan yang panjang, antara negara-negara yang menginginkan “penghentian” ataupun “pengurangan” energi fosil secara bertahap.

    Baca: Pro kontra konservasi ex situ

     

    2. Target ambisius konservasi global
    Tahun 2023 menjadi pembuka bagi pelaksanaan target konservasi global yang disahkan pada penghujung 2022.

    Pertama kalinya, dalam konferensi biodiversitas PBB ke-15 di Kunming, Cina; dan Montreal, Kanada, perwakilan dunia mengamini perlunya kawasan lindung (protected areas) minimum 30% masing-masing dari total wilayah daratan, perairan darat, laut dan pesisir di setiap negara pada 2030.

    Pemenuhan target juga diikuti komitmen bersama untuk mengakhiri subsidi senilai US$500 miliar(Rp7.801 triliun) per tahun yang merusak lingkungan.

    Kesepakatan ini bukan pekerjaan gampang, mengingat dunia hanya memiliki waktu enam tahun untuk memenuhi target tersebut.

    Apalagi, setiap negara berkepentingan menjaga kelangsungan ekonomi mereka sehingga risiko kehilangan biodiversitas masih menghantui.

    Baca: Mengungkap masalah plastik di Asia

    3. Babak lanjutan antipolusi plastik
    Persoalan pencemaran udara, air, dan kawasan lainnya sudah banyak menjadi agenda global.

    Pada 2022, dunia menyepakati penerbitan kesepakatan global untuk mengakhiri polusi plastik pada 2040.

    Tahun 2023 merupakan waktu penentuan karena di tahun inilah PBB menerbitkan zero draft yang berisikan gagasan dan target dunia untuk dituangkan dalam Perjanjian Plastik Global (The Global Plastics Treaty).

    Harapannya, perjanjian tersebut dapat disepakati dan berlaku tahun 2024 ini. Sehingga polusi plastik menurun drastis.

    Baca: Dunia sedang kembangkan energi hidrogen

    4. Pertumbuhan moncer kendaraan listrik
    Sejak 2019, pemerintah berupaya mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat dengan mengguyur insentif bea masuk hingga insentif biaya pembelian maupun konversi.

    Pada 2023, usaha tersebut mulai membuahkan hasil. Penjualan mobil listrik naik pesat hingga 237% dibandingkan 2022. Tren ini diperkirakan berlanjut pada 2024.

    Kenaikan tersebut menjadi kabar baik karena jejak emisi kendaraan listrik sebagian besar berada di proses produksi dan pengadaan.

    Studi juga menyatakan kebijakan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia berdampak positif bagi perekonomian kita.

    Kabar baik lainnya dari sektor ekonomi adalah pengesahan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan ASEAN pada tahun lalu.

    Baca: Pengembangan energi terbarukan di Indonesia

    Kebijakan ini kemudian memicu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merumuskan kembali Taksonomi Hijau.

    Taksonomi berguna sebagai panduan lembaga keuangan untuk lebih banyak mengucurkan uangnya ke sektor yang benar-benar ramah lingkungan.

    5. Tren positif teknologi ramah Bumi
    Teknologi hijau merupakan salah satu penopang dunia untuk bertransisi ke kehidupan yang berkelanjutan.

    Ini mencakup teknologi pemantauan cuaca, pemantauan kualitas udara dan air, bangunan hijau, pengelolaan air, dan sebagainya.

    Pada 2023 pasar teknologi hijau terus naik. Kawasan Asia-Pasifik merupakan region tercepat yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan.

    Indonesia juga merasakan tumbuhnya minat pasar terhadap teknologi hijau. Saya kerap bertemu pengusaha yang lebih memilih menggunakan peralatan ramah lingkungan meskipun ongkosnya lebih mahal, misalnya motor listrik.

    Contoh penggunaan teknologi hijau lainnya di Indonesia adalah produksi listrik tenaga surya dari fasilitas terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat, yang dimulai November 2023 lalu.

    Pembangkit listrik ini merupakan fasilitas terapung terbesar di Asia Tenggara.

    Baca: Keren! Jerman catat rekor terendah emisi gas rumah kaca

    Melangkah lebih cepat
    Tahun 2023 menjadi landasan bagi banyak kebijakan yang menentukan masa depan Bumi.

    Perubahan kita ke arah yang lebih baik sangat tergantung bagaimana kebijakan ini dilaksanakan secara cepat, mengingat waktu kita tidak banyak.

    Dunia membutuhkan partisipasi semua pihak untuk bergerak ke masa depan yang lebih ramah lingkungan.

    Pada tahun ini kita mungkin akan menyaksikan kabar-kabar buruk seputar perubahan iklim dan kondisi lingkungan.

    Namun, di sela persoalan tersebut, kita masih berpeluang melihat tren-tren positif, atau mungkin menjadi bagian di dalamnya.

    Sumber: The Conversation, ditulis Mahawan Karuniasa, Dosen Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia

     

  • Hilirisasi Nikel Membuat Rating Pengurangan Emisi Indonesia Terpuruk

    Hilirisasi Nikel Membuat Rating Pengurangan Emisi Indonesia Terpuruk

    7cloud.asia – Koalisi lembaga penelitian global, Climate Action Tracker (CAT), merilis hasil analisis terbaru seputar kebijakan dan aksi pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia.

    Pengurangan emisi gas rumah kaca ini dilihat dalam target iklim Nationally Determined Contribution (NDC) 2022.

    NDC merupakan komitmen tertulis negara peserta Perjanjian Paris—kesepakatan iklim internasional yang diteken pada 2015—untuk berkontribusi dalam menahan pemanasan suhu bumi ke angka maksimum 1,5°C pada 2030 dengan mengurangi emisi gas rumah kaca.

    Analisis teranyar CAT menyatakan aspek kebijakan dan aksi pengurangan emisi Indonesia terjerembab ke rating terendah yakni “Critically Insufficient” alias amat jauh dari cukup untuk meredam pemanasan global.

    Delima Ramadhani, Koordinator Proyek Climate Action Tracker dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut, kategori ini merupakan nilai terendah dari lima rating versi CAT.

    “Adapun rating tersebut berarti, “jika semua negara di dunia mengikuti cara Indonesia, maka kenaikan suhu global akan mencapai 4°C,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta pada Selasa, 30 Januari 2024.

    Baca: Lima kabar baik untuk lingkungan pada 2023

    Petaka senyap PLTU captive. Kajian CAT menyimpulkan ada dua biang keladi rating Indonesia terpuruk.

    Pertama adalah naiknya pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) raksasa yang beroperasi pada 2022 sehingga menambah emisi Indonesia sebesar 21% hanya dalam waktu setahun.

    Pada tahun tersebut, PLTU Batang dan PLTU Jawa 4 di Jawa Tengah mulai beroperasi. Keduanya berkapasitas 2.000 MW.

    Penyebab selanjutnya adalah PLTU yang beroperasi di luar rencana dan jaringan PT PLN, kerap disebut PLTU captive.

    PLTU ini memasok listrik untuk banyak pabrik, salah satu yang terbesar adalah pengolahan bahan tambang (hilirisasi) seperti tembaga, nikel, dan sebagainya.

    Data perencanaan PLTU ini tidak terbuka untuk publik sehingga pembangunannya sulit dideteksi. 

    Baca: COP 28 dinilai tanpa mandat tegas pengurangan energi fosil 

    Kapasitas total PLTU captive cukup besar, 14 gigawatt (GW) yang tersebar di seluruh Indonesia—nyaris dua kali lipat kapasitas listrik Sumatra.

    Pada 2030, akan lebih banyak batu bara yang dibakar karena akan ada tambahan kapasitas PLTU captive sebanyak 20 GW.

    Delima menuturkan, PLTU captive bakal menaikkan emisi Indonesia sebesar 100 megaton setara CO2 (MTCO2E) pada 2030.

    Sementara, kenaikan konsumsi batu bara dari PLTU baru di rencana kelistrikan PT PLN akan menyumbang tambahan emisi sebesar 200 MTCO2E.

    Dengan skenario ini, Indonesia akan menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 1.628 MTCO2E pada akhir dekade mendatang—naik hampir 50% dibandingkan emisi 2022 sebesar 1.155 MTCO2E.

    Pekerjaan berat menanti. Sejauh mana pekerjaan rumah Indonesia untuk mengurangi emisi? 

     

    Baca: Cara Jerman tekan emisi patut ditiru

    Menurut Delima, kita perlu mengacu pada angka emisi yang sesuai kondisi Indonesia untuk pembatasan suhu 1,5°C pada 2030.

    Besarannya sekitar 859 MTCO2E atau hampir separuh dari skenario emisi versi CAT pada tahun tersebut.

    Angka ini tidak sedikit, melebihi jumlah emisi dari aktivitas pengelolaan sampah dan penyediaan air di seluruh negara G20 pada akhir 2021.

    Agar pengurangan emisi Indonesia bergerak ke titik ideal, menurut Delima, Indonesia perlu melaksanakan agenda reformasi kunci yang termuat dalam Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif dalam Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (CIPP JETP).

    Beberapa agenda tersebut seperti pensiun dini dan pengakhiran PLTU, reformasi perjanjian jual-beli listrik antara swasta dan PLN, dan sebagainya.

    Delima mengatakan, pemerintah juga sepatutnya memastikan langkah pengurangan emisi ke titik minus di sektor kehutanan pada 2030 berjalan mulus.

    Baca: Penerapan pajak karbon di negara G20

    Saran berikutnya adalah peningkatan standar keberlanjutan bahan bakar nabati untuk mengurangi risikonya terhadap lingkungan dan masyarakat.

    Hal ini disampaikan Delima lantaran pemerintah berencana menaikkan campuran bahan bakar nabati hingga 40% dalam seliter solar (B40) dari kebijakan saat ini sebanyak 35%.

     

    Cara lainnya adalah merumuskan rencana penggunaan listrik non-PLN yang ramah lingkungan untuk pabrik-pabrik.

    “Indonesia masih jauh dari (emisi) 800 MTCO2E dan kita hanya punya waktu 7 tahun untuk menutup gap tersebut,” tutur Delima.

    Keterbukaan listrik pabrik nikel
    Analis bidang sistem ketenagalistrikan IESR, Akbar Bagaskara, mengungkapkan Indonesia perlu mengatasi persoalan data PLTU captive yang tertutup.

    akbar mencontohkan kejadian pada 2022, saat publik dihebohkan dengan jumlah PLTU tersebut yang sangat besar sehingga menaikkan angka emisi Indonesia.

    Baca: Pajak karbon dan perdagangan karbon saling lengkapi untuk kurangi emisi

    “Keterbukaan ini yg kita dorong untuk (PLTU captive) yang ada,” ujar dia.

    Keterbukaan data menurut Akbar sangat penting agar publik juga bisa memantau komitmen mereka meninggalkan energi batu bara.

    Dia mengingatkan bahwa pabrik-pabrik pemilik pembangkit listrik di luar jaringan PLN juga harus memenuhi target energi terbarukan sebesar 23% dari bauran energi pembangkitan listrik pada 2025.

    Kalau perlu, target energi terbarukan ini dapat dinaikkan agar sejalan komitmen Indonesia membatasi kenaikan suhu 1,5°C dalam perjanjian paris.

    “Strategi perlu dipikirkan, ini akan lebih rumit dari dekarbonisasi PLN,” kata Akbar.

    Penulis Robby Irfany Maqoma, Environment Editor

  • Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca, Ini Upaya yang Dilakukan KLHK

    Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca, Ini Upaya yang Dilakukan KLHK

    7cloud.asia – Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satunya melaksanakan kick off sekaligus sosialisasi rencana operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Pulau Jawa.

    Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono, peran pimpinan daerah serta para stakeholder sangat dibutuhkan sebagai upaya penurunan GRK.

    “Intinya pulau Jawa, dalam kontribusinya  mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dengan hal-hal yang sangat strategis, khususnya langkah rehabilitasi dan pemulihan lingkungan menjadi bagian kegiatan utama dari rencana operasional,” jelas Bambang seperti yang dilansir Antaranews.

    Baca: Perubahan iklim akibat gas rumah kaca picu krisis air

    Selanjutnya Bambang menjelaskan pulau Jawa memiliki potensi tinggi untuk kontribusi mitigasi dan peningkatan cadangan karbon.

    Sehingga membutuhkan langkah-langkah strategis dalam peningkatan tata kelola hutan dan lingkungan yang berkelanjutan.

    “KLHK telah menetapkan arahan kebijakan terkait isu-isu strategis pengelolaan hutan, termasuk keberlanjutan ekosistem hutan dalam konteks landscape management,” paparnya.

    Karena itu, KLHK akan menguatkan pulau Jawa dengan kegiatan-kegiatan dan aksi nyata dalam upaya penurunan emisi GRK.

    Baca: Pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kelautan

    Khususnya kegiatan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan untuk menguatkan daya dukung daya tampung.

    Saat ini, kata Bambang, pihaknya tengah menyusun rencana operasional di tingkat sub nasional atau provinsi. Sekaligus didukung oleh para tenaga ahli dan ahli-ahli akademisi.

    “Sehingga pembangunan berkelanjutan yang harus dibangun tetap tidak meninggalkan aktivitas produktivitas rakyat. Jadi secara kebijakan, tidak saya jelaskan lagi. Tapi yang kita perlukan memang saat ini adalah aksi-aksi nyatanya,” jelasnya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Kurangi Emisi GRK, Siti Nurbaya Ajak Generasi Y dan Z Menanam Pohon

    Kurangi Emisi GRK, Siti Nurbaya Ajak Generasi Y dan Z Menanam Pohon

    7cloud.asia – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya Bakar mengajak generasi muda Y dan Z menanam pohon sebagai upaya pengendalian perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

    Melansir Antaranews, Menteri Siti Nurbaya mengatakan upaya ini dilakukan melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, dengan harapan pada 2030 di sektor kehutanan tidak akan ada lagi emisi GRK.

    Sebab sudah seimbang antara karbon yang sudah diserap dan oksigen yang dihasilkan.

    Baca: Upaya pengurangan emisi GRK di bidang kelautan

    “Kenapa penting mengajak generasi muda? Karena memang saya kira hasil dari persepsi publik, juga yang dihasilkan oleh media. Generasi muda Y dan Z itu punya ketertarikan. Dia kepo-nya tinggi, sensivitasnya tinggi, respons atas satu persoalan juga tinggi,” jelas Siti di IPB Convention Center, Bogor Rabu (07/02/2024).

    Selanjutnya Siti menjelaskan sifat dan sikap generasi muda Y dan Z itu sangat positif. Jumlah mereka cukup besar dalam rentang usia 10 hingga 45 tahun.

    Politikus Partai Nasdem ini mencontohkan jika satu anak bisa menanam 25 pohon seumur hidupnya, jika dikalikan jumlah pohon yang akan tumbuh nanti bisa mencapai ratusan juta pohon.

    Sumber bibitnya, kata dia, bisa didapatkan dari pusat persemaian besar dengan skala produksi 12 juta hingga 16 juta bibit per tahun yang ada di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor.

    “Penduduk kita kan 278 juta sekarang. Itu tahun 2023 tercatat segitu (278 juta). Anggaplah anak SD mulai enam tahun tanam pohon, itu sudah banyak sekali,” paparnya.

    Baca: Perubahan iklim akibat emisi GRK picu krisis air

    Di samping itu Menteri Siti Nurbaya menyebut generasi muda Y dan Z ini merupakan generasi muda Indonesia yang dipersiapkan untuk Indonesia Emas 2045.

    Apabila generasi muda ini tidak dipersiapkan dengan baik, menurut dia, dikhawatirkan para generasi muda malah menjadi tidak produktif.

    “Padahal di 2030 Indonesia kalau dari hitung-hitungan energi dan emisi GRK, itu Indonesia akan mencapai puncak membangun di 2030. Sesudah 2030 kita mungkin sudah bisa masuk ke negara yang maju,” ujarnya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Jokowi Klaim Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Lampaui Target, Benarkah?

    Jokowi Klaim Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Lampaui Target, Benarkah?

    7cloud.asia – Saat menyambut Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia; Andreas Bjelland Eriksen, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumbar klaim bahwa aksi pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sudah melampaui target.

    Jokowi menekankan, ke depannya, emisi gas rumah kaca dapat dikurangi dengan lebih baik apabila didukung oleh kerja sama internasional.

    “Indonesia sendiri telah melampaui target komitmen penurunan karbon dengan berhasil menurunkan emisi sejak 2020 hingga 2023, yang mana prestasi dari aksi iklim ini dapat terus dicapai dan lebih baik dengan dukungan kerja sama internasional, terlebih melalui tata kelola dana lingkungan hidup yang baik.” ujar Jokowi di Jakarta, Minggu (2/6/2024)

    Apakah klaim Jokowi seputar pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia tersebut benar? Untuk menguji kebenaran pernyataan Jokowi, The Conversation berkolaborasi dengan Denny Gunawan, peneliti ARC Training Centre for the Global Hydrogen Economy, UNSW Sydney.

    Baca: Peran sektor kehutanan turunkan emisi gas rumah kaca

    Menurut Denny, klaim Jokowi soal penurunan emisi gas rumah kaca memang benar, tapi menurutnya target yang ditetapkan pemerintahan Jokowi terlalu rendah.

    Denny mengemukakan, sesuai analisis data-data yang ada, klaim Jokowi memang benar. Namun, dia menekankan bahwa sebenarnya target iklim yang dipatok Indonesia masih sangat kurang untuk menahan laju pemanasan suhu Bumi tak lebih dari 1,5°C.

    “Kebijakan pemerintah saat ini masih sangat kurang untuk mencapai target emisi nol bersih menurut analisis dari Climate Action Tracker,” ujar Denny.

    Indonesia, dalam dokumen target iklimnya, memasang target pengurangan laju emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri, atau 43,20% dengan dukungan internasional.

    Dengan kata lain, supaya laju emisi dapat berkurang sesuai persentase di atas, Indonesia perlu memangkas 915-1.240 juta ton emisi setara CO2 (CO2e) pada 2030.

    Baca: Kritik terhadap bursa karbon di Indonesia

    Pengurangan ini merujuk pada tren emisi acuan (baseline) yang ditetapkan berdasarkan skenario kenaikan emisi di masa depan apabila Indonesia tidak melakukan upaya pengurangan.

    Nah, sejauh ini, menurut data Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023, tingkat emisi gas rumah kaca nasional pada 2022 mencapai 1.228,72 juta ton CO2e.

    Angka tersebut, berdasarkan pemeriksaan Denny, 41,61% lebih rendah dibandingkan skenario emisi acuan pada 2022, yakni sebesar 2.104,46 juta ton CO2e.

    Terlalu rendah
    Meski mencapai target, Denny menggarisbawahi bahwa komitmen Indonesia masih sangat kurang.

    Dia merujuk pada analisis koalisi lembaga penelitian global, Climate Action Tracker (CAT) yang menemukan dokumen target iklim Indonesia tergolong “Critically Insufficient” alias amat jauh dari cukup.

    Baca: Bursa karbon dinilai akan dorong ekonomi hijau di Indonesia

    Kategori ini berarti, jika semua negara di dunia mengikuti cara Indonesia, kenaikan suhu global akan mencapai 4°C.

    Menurut Denny, pengurangan emisi ala Indonesia masih bertumpu pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan—sekitar 60% dari target.

    Akibatnya, meski target pengurangan emisi dapat dengan mudah tercapai, kontribusi sektor lain menjadi lebih rendah.

    Dia mencontohkan sektor energi baru berkontribusi mengurangi emisi sebesar 123,22 juta ton CO2e per 2022.

    “Dengan kebijakan saat ini, emisi Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 300 juta ton CO2e pada 2030 utamanya akibat emisi dari penggunaan batu bara,” ujar Denny.

    Baca: Rating pengurangan emisi Indonesia terpuruk, turut terimbas hilirisasi nikel

    Dia mengatakan, pemerintah perlu membuat target pengurangan emisi sektor energi yang lebih ambisius.

    Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah pemensiunan dini PLTU, percepatan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik energi terbarukan.

    “Pemerintah juga perlu meningkatkan efisiensi energi dan elektrifikasi di berbagai sektor, serta pengembangan bahan bakar ramah lingkungan,” kata Denny.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).