7cloud.asia – Ekonom ternama, Nicholas Stern menyebut, masalah terbesar terkait lingkungan yakni perubahan iklim salah satunya disebabkan oleh kegagalan penerapan pajak karbon.
Selama beberapa tahun belakangan, para ekonom dan pemerhati lingkungan mendesak para pembuat kebijakan untuk menerapkan pajak karbon pada aktivitas yang memicu emisi gas rumah kaca.
Seperti diketahui emisi gas rumah kaca merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar yang dihadapi penghuni planet bumi. Karena itulah pajak karbon dibutuhkan.
Jika pajak karbon terhadap kegiatan yang memicu emisi gas rumah kaca tidak dilakukan, maka ini disebut sebagai kegagalan pasar terbesar.
Baca Juga: Ahli Geologi: Penataan Kawasan Harus Berbasis Informasi Bahaya Geologi
Pasalnya pajak karbon akan merangsang inovasi dan pengembangan teknologi rendah emisi karbon.
Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cepat dan efektif, pemerintah tak hanya harus menaikkan pembiayaan untuk program dan inovasi ramah lingkungan guna menurunkan biaya sumber energi rendah karbon.
Pengambil kebijakan juga perlu mengadopsi serangkaian kebijakan lain yang mengatasi kegagalan pasar yang antara lain dengan penerapan pajak karbon.
Pajak karbon nasional saat ini diterapkan di 27 negara di seluruh dunia, termasuk berbagai negara di UE, Kanada, Singapura, Jepang, Ukraina, dan Argentina.
Namun, menurut laporan Penggunaan Pajak Energi OECD 2019, struktur pajak saat ini tidak lagi sesuai dengan profil polusi sumber energi.
Baca Juga: Penduduk Dunia Dekati 10 Miliar Orang, Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Pangannya?
OECD menyatakan bahwa pajak karbon tidak cukup tegas mengatur produksi batu bara, meskipun pajak karbon terbukti efektif mengatur industri pembangkit listrik.
Pajak karbon telah diterapkan secara efektif di Swedia; pajak karbonnya sebesar 127 USD per ton dan telah mengurangi emisi sebesar 25% sejak tahun 1995.
Berkat pajak karbon ini perekonomian Swedia telah berkembang sebesar 75% dalam periode yang sama.
Selain itu, organisasi-organisasi semacam Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak cocok untuk menangani krisis iklim: organisasi tersebut dibentuk untuk mencegah terjadinya perang dunia lagi dan tidak sesuai dengan tujuan pengurangan emisi karbon dunia.
Ini karena, anggota PBB tidak diberi mandat untuk mematuhi saran atau rekomendasi apapun yang dibuat oleh organisasi tersebut.
Baca Juga: Agar Reuse, Reduce dan Recycle Sampah Anorganik Nggak Sekadar Slogan
Salah satu contoh nyata adalah Perjanjian Paris, sebuah kesepakatan bersejarah dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim, menyatakan bahwa negara-negara anggorta perlu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.
Hal ini mendesak dilakukan agar kenaikan suhu global berada di bawah 2C pada tahun 2100, dan idealnya di bawah 1,5C.
Namun penandatanganannya bersifat sukarela, dan tidak ada rujukan nyata sanksi yang bisa dijatuhkan jika ada yang tidak patuh.
Lebih jauh lagi, isu keadilan iklim masih menjadi isu yang diperdebatkan negara-negara para pihak.
Pasalnya, negara-negara berkembang diizinkan mengeluarkan lebih banyak emisi agar dapat berkembang hingga pada titik di mana mereka dapat mengembangkan teknologi untuk mengurangi emisi.
Namun, hal ini memungkinkan beberapa negara, seperti Tiongkok, untuk memanipulasi kondisi ini.
Leave a Reply