7cloud.asia – Pencapaian target Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat perlu disertai dengan peralihan penggunaan energi fosil ke energi terbarukan.
Sayangnya, pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih terhalang kompetisi yang tidak setara dengan energi fosil yang sarat subsidi. Sementara, di berbagai negara, penurunan harga pembangkit energi terbarukan telah mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang signifikan.
Laporan itu menyebut, selama 2015 sampai 2021, kapasitas energi terbarukan bertambah rata-rata 400 MW atau kurang dari seperlima dari pertumbuhan yang seharusnya untuk mencapai target 23 persen bauran energi terbarukan di 2025.
Pada 2022, kapasitas pembangkit energi terbarukan bertambah 1 GW tapi masih jauh dari pertumbuhan seharusnya.
“Perkembangan energi terbarukan tidak signifikan karena adanya ketidaksesuaian level of playing field. Selama ini pembangkit energi terbarukan ini dianaktirikan dengan PLTU batubara,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.
Menurut Fabby, masih ada pandangan bahwa batubara merupakan sumber energi paling murah. Padahal yang sebenarnya terjadi, listrik PLTU batubara murah karena ditopang oleh kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan subsidi-subsidi lainnya mulai 2018.
Sebaliknya, energi terbarukan yang seharusnya didukung justru tidak mendapatkan dukungan. Malah harganya selalu diminta bersaing dengan listrik PLTU dan PLTG yang mendapatkan subsidi negara,”
Analisis IESR menunjukkan harga pembangkit energi terbarukan semakin menurun dan kompetitif. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berskala menengah memiliki biaya pembangkit rata-rata (Levelized Cost of Electricity, LCOE) yang paling rendah yakni sebesar 4,1 sen/kWh.
Di posisi kedua dan ketiga terendah secara berturut adalah Pembangkit Listrik Mini/Mikro Hidro (PLMTH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) senilai 4,9 sen/kWh dan 5,8 sen/kWh.
Namun penghitungan biaya pembangkitan energi terbarukan ini tidak memasukkan biaya penggunaan lahan dan biaya persiapan proyek, sehingga akan ada kemungkinan peningkatan LCOE setidaknya 6% untuk PLTA skala menengah, dan 18% untuk PLTS skala utilitas.
“Saat ini, iklim investasi pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan memang belum kondusif. Salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh sejumlah regulasi yang meningkatkan biaya tinggi,” ujar His Muhammad Bintang, Peneliti IESR yang juga merupakan penulis utama laporan ini.
Bintang mencontohkan, untuk pengembangan PLTS skala utilitas, ada aturan TKDN yang mengharuskan penggunaan komponen dalam negeri yang harga produknya masih lebih mahal dan kalah dari segi kualitas dari komponen impor.
Harga komponen yang lebih mahal menyebabkan biaya investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan juga meningkat.
“Sementara, tidak adanya jaminan mutu dan pemenuhan standar juga membuat pendanaan proyek lebih mahal, terutama dari luar negeri, menjadi sulit,” pungkas Bintang.
7cloud.asia – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan tenaga listrik yang masih berbasis energi fosil menjadi salah satu alasan investor urung berinvestasi di Indonesia.
Salah satunya adalah Tesla, produsen kendaraan listrik milik Elon Musk yang batal investasi di Indonesia
Kebetulan, ujar Rosan, saya terlibat langsung terkait pembicaraan dengan Tesla. Salah satu yang (menyebabkan) mereka mengalihkan investasinya bukan ke Indonesia karena mereka bilang sebagai produsen kendaraan listrik tentunya semuanya ingin bersih.
“Tetapi kalau mereka masuk ke kawasan industri di kita, namun energinya masih dari energi fosil seperti batu bara, maka tidak selaras dengan visinya mereka,” ujar Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Menurut dia, hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri bahwa ke depannya akan seperti itu, Indonesia memang agak tertinggal.
Memang, lanjutnya, dengan adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan China, Indonesia menjadi salah satu penikmat, tapi belum yang besar.
Masih ada Vietnam, Malaysia, Thailand yang lebih banyak menikmati perpindahan investor ke negara-negara tersebut.
“Kalau kita lebih telusur lagi, itu kenapa? Salah satunya memang hal yang harus kita sempurnakan dari segi kemudahan berusaha, perizinan, kepastian hukum yang merupakan salah satu pekerjaan rumah kita dan juga yang menarik mereka bilang di kita ini investasi yang ada diharapkan energinya itu dari EBT atau clean energy,” katanya.
Rosan mengambil contoh Vietnam, yang industrial park-nya atau kawasan ekonominya kebanyakan sudah lebih dari 62 persen itu menggunakan tenaga listrik berbasis energi bersih seperti hidro, tenaga surya, tenaga angin dan sebagainya karena hal tersebut merupakan tuntutan global.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pabrikan mobil listrik Tesla yang dimiliki Elon Musk, belum akan membangun pabrik di mana pun dalam satu-dua tahun ini.
Luhut mengatakan Indonesia akan mencoba menawarkan investasi terkait hilirisasi nikel kepada Elon Musk.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan Indonesia tidak bergantung kepada satu atau dua merek tertentu dalam membuka investasi kendaraan listrik di tanah air.
Hal itu ditekankan Jokowi menyikapi belum adanya lampu hijau dari investor Amerika Serikat Elon Musk dalam membangun pabrik kendaraan listrik Tesla di Indonesia.
Jokowi menyampaikan saat ini sudah terdapat pabrikan asal Korea Selatan Hyundai yang memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. Selain Hyundai, ada pabrikan lain yang juga sudah masuk di Indonesia yakni Wuling, BYD, VinFast, dan Chery.
Selain itu, juga sudah ada investasi pabrik baterai listrik yang juga sudah beroperasi di Karawang, Jawa Barat.
7cloud.asia – Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini menekankan pentingnya mendorong sektor industri, khususnya industri semen, untuk menjadi pelopor dalam gerakan energi hijau.
Dilansir Parlementaria, industri semen merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat konsumsi energi fosil yang sangat tinggi, serta menghasilkan emisi karbon signifikan.
Berdasarkan laporan Kementerian ESDM, sektor industri menyumbang sekitar 22 persen emisi gas rumah kaca (GRK) nasional pada 2022, di mana industri semen menjadi salah satu kontributor utama karena ketergantungan terhadap energi fosil, terutama batu bara.
”Maka, sektor ini justru memiliki potensi terbesar untuk menjadi motor penggerak transisi energi di Indonesia,” ujar Novita usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR ke PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) di Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).
Sebab itu, dalam hal ini, Novita turut menyoroti pentingnya adopsi teknologi rendah karbon seperti pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF), biomassa, dan co-processing limbah sebagai sumber energi alternatif.
Novita menegaskan bahwa peran aktif industri dalam efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan adalah langkah konkret untuk mewujudkan target Indonesia mencapai Net Zero Emissions atau nol emisi pada tahun 2060.
Ia menambahkan bahwa transisi energi tidak cukup hanya digerakkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus diadopsi oleh pelaku usaha di lapangan.
Namun demikian, Novita mengungkapkan bahwa hingga kini, kolaborasi antara industri dan pemerintah daerah masih belum berjalan secara optimal.
“Masih banyak MoU antara industri dan pemda yang hanya berhenti di atas kertas, tidak ada tindak lanjut nyata. Padahal, peran daerah sangat vital dalam mempercepat adopsi teknologi energi terbarukan,” tegasnya.
Melihat hal itu, politisi PDI Perjuangan itu mengajak pelaku industri untuk dapat mengambil peran sebagai ‘bapak asuh’ gerakan energi hijau di daerah.
“Industri bisa berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membina program energi hijau berbasis masyarakat, seperti pengelolaan sampah menjadi energi atau pembangunan unit RDF lokal. Jangan tunggu diperintah, harus proaktif,” tandasnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi VII DPR berkomitmen untuk terus mengawal regulasi yang mendukung transformasi energi di sektor industri.
Termasuk di dalamnya adalah insentif fiskal untuk industri yang menerapkan efisiensi energi, kemudahan perizinan untuk teknologi hijau, dan kebijakan transisi energi yang adil bagi semua.
“Kalau kita ingin masa depan energi Indonesia lebih bersih dan berkelanjutan, industri semen harus jadi pelopornya, bukan pengekor,” tutupnya.
7cloud.asia – Bersamaan dengan terbenamnya matahari di langit Amazon, janji akan hadirnya “COP rakyat” ikut tenggelam.
Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang perubahan iklim ke-30 atau COP 30, yang baru-baru ini diselenggarakan di kota Belém, Brasil, menghadirkan dinamika geopolitik seperti biasa. Namun, kali ini ada tambahan kejutan peristiwa banjir dan kebakaran.
Di konferensi ini, ada ruang bagi aksi protes masyarakat adat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski begitu, negosiasi final, sekali lagi, tetap dikuasai kepentingan industri fosil dan taktik penundaan.
Setelah sepuluh tahun (tak) ada aksi nyata sejak Paris agreement, Brasil menjanjikan COP 30 sebagai “COP implementasi”. Namun, hasilnya jauh dari itu, bahkan saat dunia mencatat pemanasan global hingga 1,6˚C tahun lalu.
Berikut lima pengamatan utama kami dalam COP tahun ini:
Karena berlangsung di wilayah Amazon, COP 30 dipromosikan sebagai konferensi bagi mereka yang berada di garis depan krisis iklim.
Lebih dari 5 ribu masyarakat adat hadir, dan mereka benar-benar menyuarakan tuntutannya.
Sayangnya, hanya 360 orang yang mendapatkan akses ke tempat negosiasi utama di “zona biru”. Jumlah ini sangat jauh jika bandingkan dengan akses yang dibuka untuk 1.600 delegasi dari industri bahan bakar fosil.
Di ruang-ruang perundingan, semuanya berjalan seperti biasa: kelompok adat hanya berstatus sebagai pengamat, tanpa hak suara dan tidak bisa menghadiri sesi-sesi tertutup.
Pemilihan lokasi COP 30 kali ini memang sarat simbol, tetapi logistiknya sulit. Menyelenggarakan konferensi di Amazon menghabiskan ratusan juta dolar, di wilayah yang masih kekurangan banyak fasilitas dasar.
Ironi ketimpangan itu terlihat jelas. Misalnya ketika kamar hotel sudah penuh, pemerintah Brasil bahkan sampai menambatkan dua kapal pesiar untuk menampung delegasi. Padahal menginap di kapal pesiar menghasilkan emisi delapan kali lebih besar ketimbang hotel bintang lima.
2. Kekuatanprotes
COP 30 menjadi konferensi iklim PBB terbesar kedua dalam sejarah, dan yang pertama sejak COP 26 di Glasgow pada 2021 yang diadakan di negara yang benar-benar mengizinkan protes publik secara terbuka.
Hal ini sangat penting. Selama dua minggu, protes terjadi setiap hari. Puncaknya adalah “pawai rakyat” yang dipimpin masyarakat adat.
Para demonstran asli berhasil meraih beberapa kemenangan kecil – tetapi tidak terlibat dalam pembicaraan utama.Fraga Alves / EPA
Pada masa jabatan pertama Donald Trump, Amerika Serikat (AS) masih mengirim delegasi, meski sedikit. Tahun ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, AS tidak mengirim perwakilan resmi sama sekali.
Trump baru-baru ini menyebut perubahan iklim sebagai “penipuan terbesar yang pernah dilakukan dunia”.
Sejak Trump kembali berkuasa, AS memperlambat pengembangan energi terbarukan dan memperluas produksi minyak dan gas.
Bahkan, bulan lalu mereka berupaya menggagalkan rencana kerangka kerja nol emisi untuk sektor pelayaran global.
Kemunduran ambisi AS memberi ruang bagi negara produsen minyak lain, seperti Arab Saudi, untuk semakin mengabaikan komitmen iklim mereka dan mencoba melemahkan komitmen negara lain.
Untungnya, Cina mengambil posisi kosong itu dan menjadi salah satu suara paling lantang di konferensi. Sebagai pemasok teknologi hijau terbesar di dunia, Beijing menggunakan COP 30 untuk mempromosikan industri tenaga surya, angin, dan kendaraan listriknya, serta merangkul negara-negara yang ingin berinvestasi.
Bagi banyak delegasi, absennya AS justru terasa melegakan. Tanpa gangguan dari AS yang sebelumnya mencoba “mengacaukan” negosiasi seperti yang terjadi pada perundingan sektor pelayaran, konferensi kali ini bisa lebih fokus menyelesaikan tujuan utamanya: bernegosiasi untuk menyiapkan teks dan kesepakatan yang bisa membatasi pemanasan global.
Lalu apa yang benar-benar diimplementasikan dalam COP 30? Tahun ini, aksi nyata justru muncul dari komitmen sukarela, bukan dari perjanjian global yang sifatnya wajib atau mengikat.
Belém pledge, yang didukung Jepang, India, Brasil, dan lainnya, berkomitmen melipatgandakan produksi dan pemakaian bahan bakar berkelanjutan pada 2035.
Brasil juga meluncurkan trust fund for forests (TFFF), dengan sekitar US$6 miliar (sekitar Rp99,9 triliun) dijanjikan untuk komunitas penjaga hutan hujan. Uni Eropa menyusul dengan menjanjikan pendanaan baru untuk Cekungan Kongo, hutan hujan terbesar kedua di dunia.
Semua ini langkah penting, tetapi menunjukkan bahwa terobosan terbesar pertemuan iklim PBB sekarang justru sering terjadi di sela-sela pertemuan—bukan dalam negosiasi utama.
Hasil negosiasi utama COP 30—disebut Belém package–malah lemah dan jauh dari target Perjanjian Paris untuk menahan pemanasan global di angka 1,5°C.
Dan yang paling mencolok, istilah “bahan bakar fosil” bahkan tidak muncul dalam teks final. Padahal frasa tersebut menjadi inti pada kesepakatan Glasgow (2021) dan Konsensus UEA (2023), serta merupakan akar utama penyebab masalah krisis iklim.
5. TeksglobalMutirão: peluangyanghilang
Sebenarnya ada satu peluang terobosan adalah teks Global Mutirão, peta jalan untuk “bertransisi keluar” dari bahan bakar fosil. Lebih dari 80 negara mendukungnya, mulai dari anggota Uni Eropa hingga negara-negara kepulauan Pasifik yang sangat rentan.
Tina Stege, utusan iklim untuk salah satu negara yang rentan, Kepulauan Marshall, mendorong para delegasi: “Mari dukung gagasan peta jalan penghapusan bahan bakar fosil, mari bekerja sama, dan mewujudkannya menjadi sebuah rencana.”
Namun oposisi dari Arab Saudi, India, dan produsen fosil besar lainnya melemahkan isi dokumen tersebut. Negosiasi molor hingga lewat batas waktu, diperparah oleh kebakaran kecil yang membuat pembahasan tertunda sehari.
Ketika kesepakatan akhir tercapai, referensi penting tentang penghentian bahan bakar fosil hilang dari dokumen. Kolombia pun menolak karena poin tersebut tidak disertakan. Presidensi COP akhirnya menjanjikan tinjauan enam bulan sebagai bentuk kompromi.
Hal ini sangat mengecewakan, karena dorongan untuk kemajuan awalnya tampak besar.
Jurangyangmakinlebar
COP 30 berakhir sebagai konferensi iklim yang memecah belah lagi. Jurang antara negara-negara produsen minyak—terutama di Timur Tengah—dan negara lain tampaknya semakin sulit dijembatani.
Satu-satunya hal positif adalah kekuatan gerakan masyarakat. Komunitas adat dan kelompok masyarakat sipil berhasil menyuarakan pendapat mereka, meski tidak sepenuhnya diakomodir dalam teks final.
Tahun depan, konferensi iklim PBB akan digelar di Turki. Dengan kata lain, konferensi iklim tahunan ini akan semakin sering diadakan di negara-negara yang cenderung otoriter, di mana protes tidak diinginkan atau bahkan dilarang total.
Para pemimpin dunia terus mengingatkan waktu kita hampir habis, tetapi negosiasi itu sendiri tampak terjebak dalam lingkaran penundaan tanpa akhir.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris.
7cloud.asia – Penelitian yang dilakukan CELIOS dan Greenpeace menunjukkan bahwa kesiapan desa dalam mendorong transisi energi bersih di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan ketimpangan antar wilayah.
Saat rilis Laporan Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026 baru-baru ini, peneliti CELIOS, Aulia Lianasari mengatakan bahwa terdapat kesenjangan antara kapasitas pemerintah desa dan implementasi energi bersih di lapangan.
“Ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada kemampuan, tetapi juga pada arah kebijakan dan desain insentif yang belum berpihak pada energi terbarukan di tingkat desa,” jelasnya.
Peneliti CELIOS, Jaya Darmawan, menekankan bahwa arah kebijakan energi nasional perlu lebih berpihak pada desa sebagai aktor utama transisi, meskipun terdapat catatan dalam pengembangan 100 GW PLTS melalui Koperasi Merah Putih.
Jaya menegaskan, selama kebijakan energi masih terpusat dan fokus pada skala besar, desa hanya akan menjadi objek, bukan pelaku utama.
“Selain itu, narasi pengembangan 100 GW PLTS di desa melalui KDMP juga memiliki tantangan dan kritik karena isu tata kelola dan militerisme program,” ujarnya.
Studi ini juga menyoroti adanya paradoks dalam transisi energi Indonesia. Di satu sisi, komitmen terhadap energi bersih terus digaungkan, namun di sisi lain ketergantungan pada energi fosil masih dipertahankan.
Bahkan hingga 2025, masih terdapat lebih dari 10 ribu lokasi yang belum teraliri listrik PLN, menunjukkan bahwa persoalan akses energi dasar masih belum terselesaikan.
Kondisi ini menegaskan bahwa percepatan transisi energi tidak dapat dipisahkan dari upaya memastikan pemerataan akses listrik yang inklusif.
CELIOS dan Greenpeace merekomendasikan agar pemerintah mengintegrasikan agenda transisi energi dengan pembangunan ekonomi desa, termasuk melalui penguatan UMKM dan sektor produktif lokal.
Pemerintah juga didorong untuk mengalihkan subsidi energi fosil ke energi terbarukan, meningkatkan kapasitas pembiayaan dan kelembagaan desa, dan optimalisasi energi terbarukan seperti PLTS dan PLTMH.
Selain itu, desentralisasi kebijakan energi perlu diperkuat agar desa memiliki peran lebih besar dalam menentukan arah transisi energi berbasis komunitas sesuai dengan kebutuhan lokal.
Tanpa langkah kebijakan yang terintegrasi dan berpihak pada desa, transisi energi berisiko tetap bersifat top-down, bias perkotaan, dan tidak mampu menjangkau masyarakat desa sebagai aktor utama dalam perubahan menuju energi bersih.
7cloud.asia – Dalam pidatonya di Parlemen Eropa pada bulan Maret, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa 10 hari perang di Iran telah menelan biaya tambahan sebesar 3 miliar euro (setara 3,5 miliar dolar) bagi para pembayar pajak Eropa untuk impor bahan bakar fosil.
Angka tersebut menyoroti besarnya ketergantungan struktural Eropa yang mendalam pada impor energi, yang oleh Kepala Riset Komoditas Societe Générale, Ben Hoff, disebut sebagai “titik lemah” Uni Eropa.
Pada tahun 2025 saja, Uni Eropa menghabiskan hampir 400 miliar euro untuk impor bahan bakar fosil, sementara menginvestasikan sekitar 330 miliar euro untuk energi bersih.
Perang di Iran dimulai pada akhir Februari dan dengan cepat meluas menjadi konflik yang lebih luas di Timur Tengah dengan dampak global.
Setelah serangan AS-Israel terhadap Iran, negara tersebut secara efektif memblokir lalu lintas di Selat Hormuz, salah satu jalur pengiriman minyak tersibuk di dunia.
Penutupan jalur tersebut telah mendorong harga minyak mentah di atas 100 dolar per barel dan memicu peningkatan yang lebih tajam pada produk olahan seperti diesel, bahan bakar jet, dan gas minyak cair (LPG), yang menyebabkan krisis energi terburuk di dunia.
Bagi Eropa, ini adalah krisis energi kedua hanya dalam lima tahun, setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.
Kondisi ini jadi sebuah pengingat yang jelas bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil terus membuat perekonomian rentan terhadap gangguan geopolitik.
Energi Bersih sebagai Dividen Keamanan Eropa Di seluruh benua, transisi energi semakin dipandang bukan hanya sebagai ambisi iklim tetapi juga sebagai strategi keamanan – mengurangi paparan impor, menstabilkan harga, dan memperkuat kemandirian strategis.
Temuan dari studi baru oleh SolarPower Europe, sebuah asosiasi industri yang berbasis di Brussels yang mewakili lebih dari 300 organisasi di seluruh rantai nilai energi surya, sangat menc惊kan.
Dalam beberapa minggu setelah pecahnya perang, armada tenaga surya Eropa menghasilkan 19,9 Terawatt-jam (TWh) listrik. Ini berarti penghematan lebih dari 110 juta euro per hari dalam biaya impor gas yang dihindari.
Penghematan sebesar 3,77 miliar euro – menurut laporan yang sama – hanya dalam bulan lalu saja membuktikan nilai energi terbarukan dalam melindungi konsumen dan memperkuat keamanan energi Eropa.
Studi tersebut lebih lanjut memproyeksikan bahwa penghematan yang didorong oleh tenaga surya dapat mencapai 67,5 miliar euro pada akhir tahun ini, jika harga gas terus naik.
7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Regional Jawa melalui dokumen kertas kebijakan (policy brief) mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), untuk segera menjalankan transisi energi berkeadilan.
Terdiri dari WALHI Jawa Timur, WALHI Yogyakarta, WALHI Jawa Tengah, dan WALHI Jakarta, WALHI regional Jawa menyebutkan, PLTU yang telah berusia tua harus dipensiunkan.
Sudah saatnya PLTU energi fosil tersebut digantikan dengan energi terbarukan yang tidak merusak lingkungan, tidak merampas ruang hidup masyarakat, serta tidak semata berorientasi pada profit.
WALHI menegaskan bahwa energi merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara secara adil dan berkelanjutan.
Perwakilan WALHI Region Jawa, Pradipta Indra Ariono, menilai ketidakseriusan pemerintah tercermin dalam kebijakan seperti Perpres No.112/2022, Permen ESDM No.10/2025, dan RUKN yang belum mewajibkan pensiun dini PLTU secara tegas.
Bahkan, RUPTL PLN 2025-2034 memproyeksikan kenaikan listrik batu bara di Jawa, Madura dan Bali dari 185.202 GWh (2025) menjadi 205.012 GWh (2030). Pemerintah juga tetap membuka PLTU captive serta memperpanjang usia PLTU melalui co-firing biomassa dan teknologi CCS/CCUS.
Kementerian ESDM terus menunda transisi energi berkeadilan dan tidak mau beranjak dari batu bara, ini tidak sesuai dengan target mereka dan tidak berkomitmen untuk menjalankan misi mengurangi emisi dan beralih ke energi terbarukan, malahan mereka berniat memperpanjang usia PLTU dengan solusi-solusi palsu seperti co-firing biomassa.
“Memperpanjang usia pembangkit fosil sama dengan memperpanjang penderitaan warga tapak tambang batu bara di Kalimantan dan warga tapak PLTU di Paiton, Cilacap hingga Suralaya,” kata Indra.
WALHI menegaskan bahwa pemerintah belum menunjukkan komitmen kuat terhadap transisi energi berkeadilan. Kebijakan yang diambil masih mengandalkan solusi palsu, termasuk peralihan dari batu bara ke gas yang tetap bermasalah bagi keberlanjutan dan iklim.
Di saat yang sama, pengembangan energi berisiko tinggi seperti geothermal terus dipaksakan, meski berpotensi merusak lingkungan, memicu konflik sosial, dan meningkatkan risiko bencana ekologis.
Pemerintah terutama Kementerian ESDM harus menghentikan proyek-proyek transisi energi problematik seperti geothermal dan ekspansi gas, karena hanya menyebabkan kerusakan dan merugikan warga.
Sudah cukup banjir dan longsor di proyek geothermal Gunung Slamet di Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes, serta terganggunya ekosistem dan air di Telaga Ngebel, hingga ancaman kebocoran gas H2S di Dieng.
“Di sisi lain, ekspansi migas juga telah mengkapling laut Jawa, termasuk di Madura yang nyaris tanpa ruang bagi nelayan dan mengganggu penghidupan mereka, bahkan pada 2025 nelayan Kangean menolak perluasan blok migas karena sudah merasakan dampak buruknya,” tegas Indra.
Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI Nasional, Patria Rizky Ananda menilai, KLH perlu mengambil peran lebih tegas dalam memastikan kebijakan transisi energi tidak sekadar mengejar target penurunan emisi di atas kertas.
KLH tidak boleh menjadi sekadar pelengkap administrasi dalam proyek transisi energi, tetapi harus memastikan seluruh kebijakan energi mematuhi prinsip-prinsip keadilan ekologis dan perlindungan ruang hidup rakyat.
KLH harus berani mengoreksi arah transisi energi nasional yang masih dipenuhi solusi palsu seperti co-firing biomassa, CCS/CCUS, ekspansi gas, dan geothermal bermasalah.
“Selama satu dekade Perjanjian Paris, kebijakan transisi energi justru menunjukkan inkonsistensi karena masih mempertahankan ketergantungan pada energi fosil dan mengabaikan dampak sosial ekologis yang ditanggung masyarakat,” ujar Patria.
Oleh karena itu, WALHI menegaskan perlunya koreksi mendasar kebijakan energi nasional dengan meninggalkan transisi semu berbasis energi kotor dan solusi palsu.
Perbaikan RUU EBT harus mencakup kewajiban pensiun dini PLTU, penghapusan co-firing, CCS/CCUS, dan gas, serta penguatan energi terbarukan berbasis komunitas yang adil dan berkelanjutan.
Langkah ini harus disertai penghentian PLTU dan geothermal, khususnya di Jawa, penguatan pembiayaan publik untuk energi komunitas, serta integrasi transisi energi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, keselamatan rakyat, pemulihan ekologis, dan demokrasi energi harus menjadi prioritas utama.
