ruangkota

Tag: gizi

  • Perubahan Paradigma Program Gizi Untuk Atasi Stunting

    Perubahan Paradigma Program Gizi Untuk Atasi Stunting

    7cloud.asia – Untuk mengatasi stunting, program gizi perlu mengadopsi paradigma baru, yang disebut sebagai paradigma outcome (hasil).

    Bagi kandidat presiden yang bersaing untuk memimpin lima tahun ke depan, penanganan malnutrisi (kurang gizi) dan stunting pada anak harus menjadi poin sentral dalam kampanye mereka

    Keseriusan penanganan stunting dengan program gizi menjadi sinyal komitmen untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

    Ahli Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Hadi Riyadi dan Ali Khomsan menjelaskan paradigma ini maksudnya, pertumbuhan dan status gizi anak dipandang sebagai indikator kesejahteraan.

    Pertama, meningkatkan pola pertumbuhan dan status gizi anak dari kondisi yang tidak normal menjadi normal atau bahkan lebih baik.

    Misalnya, untuk menangani masalah kekurangan energi protein, pola pertumbuhan dan status gizi tidak serta merta berdiri sendiri.

    Baca: Mencari cawapres yang memberi solusi bagi stunting

    Penanganan masalah ini harus terintegrasi dengan program lainnya, seperti air bersih, kesehatan lingkungan, imunisasi, lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan.

    Dengan demikian, rasionalitas program gizi menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.

    Kedua, kegiatan pemantauan berat badan dan tinggi badan anak melalui survei gizi nasional periodik menjadi kunci untuk mendukung program gizi.

    Dukungan untuk kegiatan ini harus disokong oleh sistem pemantauan kondisi gizi anak yang dapat mencerminkan kondisi di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh survei gizi nasional.

    Ketiga, revitalisasi posyandu dianggap berhasil ketika berfungsi sebagai lembaga masyarakat, terutama di desa, untuk memonitor pertumbuhan anak.

    Baca: Satu dari enam anak Indonesia alami stunting

    Pendidikan dan pelatihan kepada ibu-ibu tentang cara menimbang anak, mencatat pertumbuhan di Kartu Menuju Sehat (KMS), dan memahami KMS dengan baik menjadi kunci keberhasilan revitalisasi posyandu.

    Terakhir, Indonesia perlu perubahan dalam kurikulum lembaga pendidikan tenaga gizi di semua tingkatan.

    Hal ini untuk lebih memahami perlunya paradigma baru yang berorientasi pada pertumbuhan dan status gizi anak sebagai fokus dan tujuan program.

    Thailand telah menerapkan paradigma outcome dalam memprioritaskan data status gizi anak dalam kebijakan dan program gizinya.

    Sejak 1990, mereka rutin mengumpulkan data nasional mengenai perkembangan berat badan anak.

    Baca: Stunting bukan hanya masalah kesehatan

    Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) tersebut, Thailand telah mengalami pertumbuhan pesat dalam PDB per kapita dan Pasokan Energi Makanan (Dietary Energy Supply).

    Sebaliknya Thailand telah penurunan tingkat kekurangan gizi secara berkelanjutan.

    Status gizi anak dijadikan indikator kemiskinan dalam kebijakan pembangunan nasional, dan program gizi diintegrasikan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

    Kemajuan yang pesat dalam ilmu dan teknologi saat ini sangat terasa di berbagai bidang, termasuk di bidang gizi dan kesehatan.

    Munculnya konsep paradigma medis melalui pendekatan prediktif, preventif, personal, dan partisipatif memungkinkan manajemen dan dukungan kesehatan yang spesifik untuk masing-masing individu.

    Baca: Empat provinsi di Jawa menyambang jumlah stunting

    Masing-masing individu memiliki perbedaan dalam metabolisme, genetika, biokimia, dan mikrobiota yang memengaruhi respons tubuh terhadap asupan gizi.

    Pengetahuan tentang nutrigenetika dan nutrigenomika memiliki peran krusial dalam merekomendasikan gizi yang disesuaikan dengan faktor genetik.

    Nutrigenetik memberikan wawasan tentang bagaimana individu merespons nutrisi dalam makanan.

    Sedangkan nutrigenomika menunjukkan bagaimana asupan nutrisi (gizi makro, gizi mikro, dan zat aktif biologis lainnya) memengaruhi ekspresi gen dan rekomendasi diet yang optimal.

    Sebuah studi nutrigenetik dari Universitas Gadjah Mada menyoroti keterkaitan antara stunting pada anak dan risiko obesitas saat dewasa.

    Baca: Kiat Jawa Tengah turunkan stunting

    Penelitian ini menyimpulkan bahwa anak yang mengalami stunting cenderung memiliki risiko obesitas yang lebih tinggi karena tingkat metabolismenya rendah.

    Beberapa gen telah diinvestigasi, khususnya gen yang terkait dengan mekanisme hormon ghrelin yang mengatur rasa lapar, dan terbukti memainkan peran dalam fenomena ini.

    Dengan demikian, kesejahteraan anak-anak tidak hanya merupakan tindakan belas kasihan, melainkan juga aspek yang esensial bagi masa depan bangsa.

    Hal ini mencakup pendidikan, produktivitas tenaga kerja, dan kemajuan bangsa Indonesia dalam mengoptimalkan momentum bonus demografi.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis Iskandar Azmy Harahap, Early Career Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

     

  • Angka Stunting Masih Tinggi, Kemenkes Canangkan Gerakan MPASI

    Angka Stunting Masih Tinggi, Kemenkes Canangkan Gerakan MPASI

    7cloud.asia – Walaupun terus terjadi penurunan dari tahun ke tahun, angka stunting di Indonesia masih tergolong tinggi.

    Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting Indonesia berada di kisaran 21,6 persen turun dari angka 24,4 persen pada tahun 2021.  

    Merespons hal tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan panduan pengendalian stunting yang disusun sebagai acuan penyelenggara di tingkat pusat dan daerah

    Panduan untuk mengatasistunting ini juga melibatkan berbagai pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Gizi Nasional yang jatuh pada 25 Januari. 

    Baca: Satu dari enam anak Indonesia alami stunting

    Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronik yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut usia

    Seorang anak dikatakan stunting jika berada di bawah minus 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

     

    Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengatakan, upaya pencegahan stunting dimulai dari pemantauan pertumbuhan.

    “Apabila ditemukan di Posyandu balita dengan berat badan yang tidak naik, maka harus segera diperiksa ke dokter di Puskesmas,” katanya.

    Baca: Satu desa satu faskes, cara pasangan Ganjar-Mahfud turunkan angka stunting

    Balita yang tidak naik atau berat badan kurang dapat dicegah menjadi stunting dengan mengkonsumsi protein hewani yang cukup, kata Endang menambahkan.

    Hasil studi yang dilakukan oleh Headey et.al pada 2018 menyatakan adanya bukti kuat hubungan antara stunting dan indikator konsumsi pangan berasal dari hewan.

    “Karena itu konsumsi daging, ikan, telur dan susu atau produk turunannya seperti keju, yoghurt, dan lainnya menjadi penting untuk mencegah stunting,” katanya.

    Penelitian juga menunjukkan konsumsi pangan berasal dari protein hewani lebih dari satu jenis lebih menguntungkan daripada konsumsi pangan berasal dari hewani tunggal.

    Baca: Stunting bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah ekonomi dan lingkungan

    Peringatan HGN dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan berperan aktif menggaungkan makanan pendamping ASI (MP-ASI) untuk anak usia 6–23 bulan yang kaya akan protein hewani dan pemantauan pertumbuhan anak setiap bulan.

    “Apabila berat badan anak tidak naik maka segera periksa ke dokter di puskesmas,” katanya.

    HGN diperingati setiap tanggal 25 Januari 2024. Tema yang diangkat pada tahun 2024 untuk peringatan HGN adalah “MP-ASI Kaya Protein Hewani Cegah Stunting”.

    Endang mengatakan peringatan Hari Gizi Nasional (GHN) ke-64 Tahun 2024 menjadi momentum yang baik dalam menggalang kepedulian dan komitmen bersama untuk pengendalian stunting di Indonesia.

    Baca: Penyumbang stunting tertinggi ada di Jawa

    “Hari Gizi Nasional tahun ini adalah momentum yang baik demi tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk percepatan penurunan stunting menjadi 14 persen,” pungkasnya

     

     

  • Ini Saran Ahli Gizi Saat Sahur dan Berbuka Puasa

    Ini Saran Ahli Gizi Saat Sahur dan Berbuka Puasa

    7cloud.asia – Saat berbuka puasa banyak orang yang menyantap makanan manis, bersantan dan gorengan serta mengabaikan gizi seimbang dan lengkap nutrisinya. Akibatnya timbul berbagai masalah kesehatan usai puasa.

    Dokter spesialis gizi klinik, dr. Marya Haryono M.Gizi Sp.GK menjelaskan untuk menghindari berbagai masalah kesehatan saat puasa, ia mengimbau agar selalu mengonsumsi makanan yang menganut diet gizi seimbang dan lengkap.

    Diet seimbang saat puasa itu adalah dengan mengonsumsi makanan terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak dalam komposisi yang baik dan sumber yang baik.

    Selain mencukupi makronurtrien, mikronutrien juga harus dipenuhi seperti vitamin dan mineral, tidak hanya dari buah dan sayur.

    Baca: Lima kombinasi makanan ini sangat bermanfaat bagi tubuh

    Tetapi bisa juga dari bahan makanan lainnya yang mengandung mineral dari protein seperti ikan dan kacang-kacangan.

    “Vitamin dan mineral bisa kita cukupkan dari bahan-bahan yang mengandung protein misalnya ikan, itu ada mineralnya, kemudian kita konsumsi kacang-kacangan ada mineralnya,” terang Marya seperti yang dilansir Antaranews.

    Selanjutnya dokter yang praktik di RS Bunda Jakarta dan Siloam Kebun Jeruk ini menjelaskan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan lengkap juga perlu dilakukan saat sahur.

    Untuk mencegah dehidrasi selama 12-13 jam berpuasa, maka cairan di dalam tubuh harus terpenuhi.  

    Baca: Mulai sekarang stop kebiasaan makan yang buruk

    Cairan tidak hanya didapatkan dari air yang diminum, tetapi bisa juga diselipkan dari makanan yang berkuah atau dari buah yang mengandung banyak air seperti jeruk, mangga dan buah naga yang diblender menjadi smoothies.

    Dokter lulusan Universitas Indonesia ini menganjurkan agar menutup sahur dengan mengonsumsi semangkuk sedang buah agar memenuhi asupan serat yang dapat menahan rasa kenyang lebih lama.

    Ia menyarankan satu porsi buah di saat berbuka seperti saat makan malam dan satu porsi saat sahur kira-kira satu mangkok ukuran sedang,

    “Aneka macam buah lebih direkomendasikan daripada hanya mengkonsumsi satu jenis buah yang monoton setiap hari,” jelasnya.

    Baca: Meski berlemak tinggi, makan ini menyehatkan

    Selain itu, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah cara pengolahan makanan selama puasa.

    “Pengolahannya diperhatikan, makan umbi-umbian tapi tiap hari bersantan, bergula merah, bukan nggak boleh tapi kalau ini terus-menerus ada akhirnya ini menjadi potensi-potensi gula darah terganggu,” ujarnya.

    Pengolahan makanan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah kesehatan di akhir bulan puasa yang tidak diharapkan seperti tingginya kadar gula darah yang berujung diabetes.

    Reporter: Nurakhmayani

  • CISDI: Pelaksanaan MBG Justru Mengganggu Tata Kelola Gizi di Indonesia

    CISDI: Pelaksanaan MBG Justru Mengganggu Tata Kelola Gizi di Indonesia

    7cloud.asia – Asih (bukan nama sebenarnya) membagikan pengalamannya sebagai ibu menyusui penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sejak Juni lalu, ibu hamil/menyusui, serta balita di daerahnya Palembang, Sumatra Selatan, mulai menerima biskuit rasa susu, bubur makanan pendamping air susu ibu (MPASI), hingga susu formula.

    Hal serupa dialami Ranti, ibu dengan dua anak berusia 2 dan 4 tahun di Karanganyar, Jawa Tengah. Ia mendapatkan bubur MPASI untuk anak usia 6 bulan. Ranti juga memperoleh menu siap saji, seperti nasi dengan abon kering, spageti, tempe goreng tepung, serta sayuran yang hanya berupa timun dan selada.

    Padahal sebelum ada MBG, Ranti dan Asih selalu mendapatkan ikan, telur, dan buah dari program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu yang dikhususkan untuk balita, ibu hamil dan menyusui.

    Kepada kami, Asih dan Ranti mengaku tidak nyaman karena merasa menu yang mereka terima dari MBG bertentangan dengan pedoman pemberian makanan bayi dan anak dari PMT Posyandu.

    Pedoman yang diluncurkan sejak 2014 tersebut justru mendorong penggunaan bahan pangan lokal dengan menu makanan bergizi seimbang, seperti bubur ikan jagung, sup ikan labu kuning, dan puding telur ubi ungu.

    Pedoman ini juga tidak menyarankan penggunaan pangan ultraproses dalam menu makanan balita, ibu hamil dan menyusui.

    Ironisnya, kehadiran MBG justru mengganggu perkembangan tata kelola gizi di Indonesia yang sudah diupayakan dalam satu dekade terakhir.

    Baca: Program MBG memicu potensi kekerasan pada anak

    Tata kelola gizi dari tahun ke tahun
    Upaya membangun ulang tata kelola gizi di Indonesia dalam dekade terakhir ditandai dengan terbitnya Permenkes No. 14/2014 mengenai pedoman gizi seimbang, disertai petunjuk teknisnya: Isi Piringku.

    Kebijakan ini salah satunya menganggap bahwa susu tak lagi relevan sebagai penyempurna pemenuhan gizi. Sebagai gantinya, pemenuhan mikronutrien diprioritaskan bersumber dari pangan lokal yang beragam, seperti ikan, daging merah, ayam, dan telur.

    Pada periode 2019-2021, pemerintah memperkenalkan Permenkes No. 28/2019 mengenai angka kecukupan gizi (AKG), serta Perpres No. 72/2021 mengenai percepatan penanggulangan stunting.

    Secara garis besar, Permenkes AKG mengatur standar minimal biaya program gizi dalam kebijakan jaminan sosial yang dihitung berdasarkan pangan lokal.

    Adapun Perpres Stunting menjadi landasan pemenuhan gizi pada seribu hari pertama kehidupan anak. Pelaksanaan perpres ini tidak terpusat, melibatkan pemerintah daerah hingga masyarakat sebagai pelaksananya.

    Banyak daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk melokalisasi aturan tersebut, seperti pengalihan telur menjadi ikan sebagai sumber protein berbasis pangan lokal.

    Pada 2022, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri mengenai Aksi Bergizi.

    Program gizi komprehensif ini menyasar anak usia sekolah dengan mengkombinasikan aktivitas fisik, edukasi gizi, suplementasi gizi (pemberian tablet tambah darah), dan sarapan bergizi bersama.

    Baca: Program MBG menambah persoalan lingkungan

    Selain siswa, semua komponen ekosistem pangan di sekolah menjadi penerima manfaatnya mulai dari guru, orang tua, hingga petugas kantin.

    Paket intervensi yang diberikan kepada siswa juga disesuaikan dengan persoalan gizi setiap individu, sehingga program ini jadi lebih tepat sasaran.

    Pada 2023-2024, UU No. 17/2023 tentang Kesehatan disahkan, disusul dengan pengesahan Peraturan Pemerintah No. 28 /2024. Keduanya merupakan pilar strategis dalam program pemenuhan gizi di luar usia seribu hari pertama kehidupan.

    Kedua aturan ini mengintegrasikan program pemenuhan gizi dengan pemantauan status gizi, pendidikan gizi, dan pemberian suplemen gizi sepanjang siklus hidup.

    Selain itu, kedua regulasi menekankan pentingnya pengendalian faktor komersial yang memengaruhi kesehatan, seperti pembatasan pemasaran dan sponsorship produk pangan tinggi gula, garam, lemak. Lalu, pelarangan pemasaran susu formula yang dapat mengganggu pemberian ASI eksklusif.

    Sejumlah kekurangan dalam penerapannya memang masih ada, seperti beban berlebih kader kesehatan tanpa insentif yang layak, kualitas pendataan dan pelaporan, hingga belum optimalnya supervisi di lapangan.

    Ditambah lagi, masalah penyusunan berbagai aturan turunan hingga penyelarasan kebijakan pada sektor di luar kesehatan.

    Namun secara prinsip, pengalaman dan pengetahuan yang dibangun selama satu dekade terakhir sudah cukup untuk menjadi fondasi pemenuhan gizi di Indonesia dengan sistem desentralisasi, berbasis komunitas, berorientasi pada pangan lokal, disertai upaya pengendalian faktor komersial yang memengaruhi kesehatan.

    Baca: Program MBG menjadi kebijakan yang paling disorot masyarakat

    MBG mengganggu tata kelola gizi
    Alih-alih menyempurnakan tata kelola gizi yang sudah terbangun, pendekatan MBG justru berlawanan dengan pendekatan sebelumnya.

    Riset Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) tahun 2025 menemukan bahwa pelaksanaan MBG terpusat sebatas pada aktivitas Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Selain itu, koordinasi antara BGN dengan kementerian dan lembaga lain hanya berlandaskan nota kesepahaman.

    Pemerintah daerah tidak berwenang dalam perencanaan, penganggaran, penerapan, dan pemantauan program. Ini semakin mengukuhkan tata kelola MBG yang sentralistik.

    Belum lagi tidak ada aturan mengenai pembatasan pengadaan pangan ultraproses tinggi gula, garam, dan lemak.

    Riset CISDI yang terbit pada awal tahun ini menunjukkan 45% dari 29 sampel menu MBG mengandung susu berperisa tinggi gula sebagai komponen menunya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada Juni 2025 bahkan menyebutkan akan menggencarkan kembali 4 sehat 5 sempurna melalui program MBG. Padahal, pendekatan ini sudah lama ditinggalkan, digantikan dengan pedoman gizi seimbang.

    Kekhawatiran MBG akan mengganggu tata kelola gizi yang sudah ada selama ini pun menguat. Apa yang dialami Asih dan Ranti, misalnya, menunjukkan bagaimana MBG justru bisa menumpulkan perilaku melek gizi masyarakat yang sudah terbentuk dalam beberapa tahun terakhir.

    Baca: Keracunan massal MBG indikasi pemerintah abaikan keselamatan anak

    Selain itu, kehadiran MBG justru bisa berdampak terhadap layanan gizi maupun ekosistem pangan pendukungnya, sehingga berlawanan terhadap upaya pencegahan penyakit tidak menular, seperti diabetes dan hipertensi.

    Bagaimana seharusnya?
    Ada tiga rekomendasi agar pelaksanaan MBG tetap sejalan dengan perkembangan tata kelola gizi yang sudah terbangun selama ini.

    Pertama, tata kelola MBG harus bersifat tidak terpusat, berbasis komunitas, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan. Pendekatan tidak terpusat memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan program MBG dengan persoalan gizi di wilayahnya.

    Kedua, pemerintah perlu membentuk struktur koordinasi lintas sektor secara formal dalam Perpres MBG.

    Libatkan pula masyarakat sipil, mulai dari komite sekolah (termasuk orang tua), akademisi, pakar, kader kesehatan, hingga organisasi masyarakat sipil sebagai tim pengarah MBG di tingkat nasional maupun daerah.

    Terakhir, agar tujuan MBG dalam memperbaiki pola makan sehat masyarakat tercapai, program ini harus memprioritaskan pangan segar lokal sekaligus memastikan pembatasan penggunaan produk pangan ultraproses yang tinggi gula, garam, dan lemak.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Muhammad Iqbal Hafizon (Researcher & Senior Analyst for Health Policy, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives/CISDI)

  • Sejumlah Negara Rekomendasikan Tempe Jadi Sumber Protein Nabati: Jadi Peluang Ekonomi

    Sejumlah Negara Rekomendasikan Tempe Jadi Sumber Protein Nabati: Jadi Peluang Ekonomi

    7cloud.asia – Dekade terakhir, sejumlah negara di berbagai belahan dunia (seperti Jepang, Brasil, Kanada, hingga Belgia) merevisi pedoman gizi mereka.

    Belgia misalnya, merevisi kebijakan gizinya per 2025 karena 91 persen warganya mengonsumsi daging olahan secara berlebihan yang terbukti dapat memicu kanker.

    Dalam panduan gizi terbarunya, pemerintah Belgia menganjurkan warganya mengurangi konsumsi daging olahan, menghindari makanan ultraproses, serta membatasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh.

    Sebagai gantinya, mereka didorong memperbanyak konsumsi makanan berbasis nabati utuh, seperti kacang-kacangan dan biji-bijian. Menariknya, Belgia secara eksplisit merekomendasikan tempe sebagai sumber protein nabati utama.

    Selain Belgia, Australia dan Jepang juga merekomendasikan tempe sebagai alternatif protein nabati sehat dan bernutrisi tinggi.

    Beragam cara mengolah tempe.
    Tempe merupakan makanan fermentasi berbahan kacang kedelai asli Indonesia, pertama kali terdokumentasikan pada abad ke‑17 di Desa Tembayat, Klaten, Jawa Tengah.

    Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tempe kaya akan protein, serat, dan probiotik alami. Selain dapat meningkatkan kebugaran, tempe bermanfaat dalam melancarkan pencernaan, mencegah obesitas, diabetes, hingga pikun.

    Tidak hanya itu, penelitian kami dalam jurnal Nutrients tahun 2024 juga menemukan bahwa tempe berkhasiat dalam mendukung kesehatan tulang.

    Baca: Tempe resmi diajukan menjadi warisan budaya takbenda dunia

    Tempe berpotensi menjaga kesehatan tulang
    Kami melakukan penelitian eksperimental terkontrol kepada dua kelompok tikus betina dengan kondisi menyerupai menopause. Kondisi ini dikenal bisa mempercepat pengeroposan tulang.

    Kelompok pertama diberi makan tempe, sementara kelompok kedua tidak.

    Kami kemudian mengukur sejumlah tanda alami dalam tubuh (biomarker) tikus untuk melihat bagaimana tulang terbentuk dan menyusut, antara lain:

    Procollagen type I (P1NP): Penanda pembentukan kolagen atau fondasi tulang.

    Bone alkaline phosphatase (BALP): Enzim yang berperan dalam mineralisasi (pengerasan) tulang.

    C‑telopeptide (CTX) dan pyridinoline (PYD): Penanda proses penyusutan atau pengeroposan tulang.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tikus yang makan tempe memiliki pertumbuhan tulang lebih aktif dan tidak mudah keropos. Hal ini jika dibandingkan dengan kelompok tikus yang tidak makan tempe.

    Secara sederhana, kami menduga konsumsi tempe berpotensi meningkatkan pertumbuhan jaringan tulang baru, mencegah tulang cepat keropos, serta melindungi kesehatan tulang saat hormon seks perempuan (estrogen) menurun, misalnya setelah masa menopause.

    Baca: Tempe dicanangkan sebagai pangan Generasi Emas Indonesia

    Efek ini diduga berasal dari kombinasi nutrisi tempe, termasuk isoflavon alami (seperti genistein dan daidzein), peptida bioaktif hasil fermentasi, serta kandungan mineral (kalsium dan magnesium) yang berperan dalam menjaga kepadatan tulang.

    Temuan awal ini menunjukkan bahwa mengatur pola makan bisa menjadi cara yang efektif, aman, dan terjangkau untuk menjaga kesehatan tulang, terutama bagi lansia.

    Namun, penelitian lanjutan pada manusia dengan skala lebih besar masih diperlukan untuk memastikan hasilnya.

    Apakah aman sering mengonsumsi tempe? Secara umum, tempe aman dikonsumsi setiap hari sebagai bagian dari pola makan sehat bergizi seimbang.

    Fermentasi membuat tempe lebih mudah dicerna, mempermudah penyerapan mineral (seperti fosfor dan kalsium) di dalam tubuh, serta bermanfaat untuk kesehatan usus.

    Tempe juga rendah lemak jenuh, tinggi serat, serta bebas kolesterol. Namun, seperti halnya makanan lain, kita tetap perlu menyesuaikan porsi konsumsinya.

    Terlebih, bagi individu dengan alergi kedelai atau kondisi khusus tertentu (seperti asam urat), berkonsultasilah dengan dokter sebelum memasukkan tempe dalam pola makan harian.

    Baca: Tempe kaya magnesium bagus untuk redakan kecemasan

    Pengakuan UNESCO saja tidak cukup
    Dengan tingginya minat global terhadap tempe dan banyaknya bukti ilmiah terkait manfaat kesehatannya, pemerintah Indonesia harusnya lebih jeli menjadikan produk pangan lokal ini sebagai kekuatan ekonomi nasional.

    Pemerintah memang sudah berupaya untuk mengusulkan tempe sebagai warisan budaya takbenda UNESCO sejak tahun 2024.

    Menurut Kementerian Kebudayaan, pengakuan UNESCO diharapkan dapat mendorong perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya tempe yang berkelanjutan.

    Meski begitu, upaya mengejar status simbolis ini tidaklah cukup untuk benar-benar bisa melestarikan dan menjadikan tempe Indonesia sebagai produk pangan unggulan di dalam negeri dan mancanegara.

    Pemerintah perlu memberdayakan industri tempe secara konkret dengan:
    1. Menjamin stabilitas harga kedelai dan memberikan insentif bagi petani lokal untuk menanam benihnya.

    2. Membantu pengadaan alat produksi modern, melakukan pembinaan, serta memfasilitasi sertifikasi mutu seperti sistem manajemen keamanan pangan berbasis sains alias Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) bagi produsen tempe.

    3. Mendukung penelitian tempe lebih lanjut pada manusia. Ketika manfaat klinis tempe terpublikasi secara luas, nilai jual tempe turut meningkat.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Iskandar Azmy Harahap (Early Career Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)