ruangkota

Tag: het

  • HET MinyaKita Naik dan Langka: DPR Minta Pemerintah Awasi Distribusi

    HET MinyaKita Naik dan Langka: DPR Minta Pemerintah Awasi Distribusi

    7cloud.asia – Dampak kebijakan pemerintah menaikkan HET MinyaKita menjadi Rp15.700 per liter mulai dirasakan masyarakat. Mereka mengeluhkan terjadi kelangkaan produk MinyaKita di pasaran.

    Sejak wacana kenaikan HET MinyaKita dilontarkan Mendag Juni lalu, minyak goreng subsidi pemerintah ini sudah mulai sulit didapatkan di pasaran.

    DPR, melalui Komisi yang membidangi perdagangan, telah melakukan berbagai upaya pengawasan untuk mengatasi kelangkaan MinyaKita di pasaran.

    “Ada beberapa temuan yang didapat DPR, termasuk soal distribusi MinyaKita yang menurut kami pengawasan distribusinya masih perlu diperketat dan dioptimalkan. Ini yang harus jadi catatan Pemerintah karena selain adanya kenaikan harga sebelum pengumuman, kelangkaan minyak goreng subsidi juga terjadi di pasaran,” ujar Ketua DPR Puan Maharani

    Harga MinyaKita diketahui banyak dijual Rp 16 ribu per liter sejak belum adanya kenaikan harga yang diumumkan hari ini. Menurut pedagang, kenaikan harga jual MinyaKita tersebut karena mereka juga mendapatkannya dengan harga yang sudah naik.

    Bahkan kenaikan harga MinyaKita diakui pedagang sudah terjadi sejak Idul Fitri lalu hingga mencapai Rp17 ribu per liter. Selain naik, pedagang juga mengaku sulit mendapatkan pasokan MinyaKita dari distributor sehingga menyebabkan kelangkaan.

    Baca: HET MinyaKita naik menjadi Rp15.700 per liter

    Diduga, hal tersebut terjadi lantaran masalah harga yang membuat pengusaha minyak goreng enggan menjual produknya.

    Ada juga dugaan penimbunan dan penyelewengan minyak goreng oleh oknum-oknum tertentu yang menyebabkan kelangkaan MinyaKita semakin parah.

    Puan meminta ketegasan Pemerintah untuk melancarkan alur distribusi, sebab mahalnya harga MinyaKita hingga kelangkaan stok membuat pedagang memilih menjual minyak goreng non-subsidi karena harganya tidak beda jauh.

    Melalui komisi terkait, Puan memastikan DPR akan terus memantau masalah kelangkaan minyak goreng subsidi di pasaran. DPR juga mendorong agar Pemerintah melakukan langkah penanggulangan kelangkaan MinyaKita secepat mungkin.

    Termasuk mengatasi dugaan penimbunan dan penyelewengan minyak goreng bersubsidi yang merugikan masyarakat.

    Tindak tegas apabila ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Kalau tidak diatasi secepat mungkin, masalah minyak goreng ini bisa berdampak ke mana-mana.

    Baca: HET beras dinilai kurang efektif

    “Biasanya kenaikan harga sebuah produk akan mempengaruhi harga komoditas lain. Lagi-lagi rakyat yang akan semakin terbebani, dan itu harus kita hindari,” tegasnya.

    Puan juga meminta Pemerintah untuk mengetatkan pengawasan terhadap distribusi minyak goreng bersubsidi merk MinyaKita yang harganya resmi mengalami kenaikan per Jumat pekan ini.

    Hal tersebut penting karena terjadi kelangkaan produk MinyaKita sejak wacana kenaikan harga bergulir beberapa waktu lalu.

    “Subsidi seharusnya dimaksudkan untuk meringankan beban rakyat. Kalau justru malah jadi memberatkan masyarakat, artinya kebijakan subsidi itu tidak efektif,” kata Puan.

    Diketahui, pemerintah telah menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita menjadi Rp15.700 per liter yang akan mulai berlaku pada pekan depan. Penyesuaian HET MinyaKita di tingkat konsumen menunggu penerbitan revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022.

    Awalnya HET MinyaKita diusulkan sebesar Rp15.500, namun karena nilai dolar AS menguat maka dipilih jalan tengah sebesar Rp 15.700 per liter.

    Kenaikan tersebut juga disebut menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya, seperti beras yang saat ini sudah mengalami kenaikan harga.

  • DPR Soroti Anomali: Pemerintah Klaim Stok Beras Melimpah Tetapi Harga Beras di Atas HET

    DPR Soroti Anomali: Pemerintah Klaim Stok Beras Melimpah Tetapi Harga Beras di Atas HET

    7cloud.asia – Pemerintah mengklaim stok beras nasional dalam kondisi melimpah, tetapi di pasaran harga beras fluktuatif bahkan di atas harga eceran tertinggi atau HET.

    Berdasarkan data yang dirilis Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), per Mei 2025 stok beras di Bulog telah menyentuh 4.000.708 ton atau tertinggi dalam lima tahun terakhir.

    Sementara dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu (16/7/2025) rata-rata harga beras medium berada di angka Rp14.297 per kilogram atau 14,8 persen dari HET nasional sebesar Rp12.500.

    Menyoroti kejanggalan yang terjadi pada harga beras nasional ini, Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa fenomena ini menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola perdagangan dan distribusi pangan nasional.

    Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Baca: Harga beras melonjak meski pemerintah klaim surplus

    “Ini saya bingung, saya orang ekonomi, S1 ekonomi, kok stok beras melimpah tapi harga naik? Ini ilmu baru lagi?” kata Demer, sapaan akrabnya.

    Jika kondisi ini dibiarkan, lanjutnya, fenomena ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang mana akan berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kalau hal yang begini saja tidak bisa diselesaikan, memalukan sekali. Padahal ini tidak terlalu rumit,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia juga menyinggung adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penentuan kuota impor yang tidak jelas. Bahkan, ia menerima laporan adanya kebijakan impor yang berjalan tanpa rekomendasi kementerian terkait.

    “Ini pola lama, tidak boleh terjadi lagi. Kalau tata kelola impor saja tidak beres, bagaimana kita mau atur harga di pasar?” ucapnya.

    Baca: Ada kebijakan tak adil untuk petani terkait harga beras

    Oleh karena itu, Politisi Partai Golkar ini menegaskan pentingnya pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan perdagangan.

    Ia mencontohkan Amerika Serikat yang kini gencar menerapkan proteksi ekonomi, bahkan berani keluar dari WTO demi mengutamakan industri dalam negeri.

    “Kalau Amerika bicara ‘America great again’, kita juga harus bicara ‘Indonesia great again’. Kalau perlu pasang barrier, tax barrier, lakukan segera untuk lindungi petani dan konsumen kita,” tegasnya.

    Gde berharap masalah anomali harga beras dapat segera diselesaikan agar tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Baginya, kestabilan harga pangan adalah salah satu kunci penting menjaga ketahanan sosial dan ekonomi nasional.

    “Jangan sampai stok beras hanya melimpah di atas kertas, tapi rakyat tidak bisa menikmati harga yang wajar,” pungkas legislator dari Bali itu.

    Baca: Inpres pengelolaan gabah dinilai bakal rugikan petani

  • Komisi IV DPR Soroti Harga Beras yang Masih Tinggi di Atas HET

    Komisi IV DPR Soroti Harga Beras yang Masih Tinggi di Atas HET

    7cloud.asia – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti harga beras yang masih tinggi dan di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (21/8/2025) pukul 14.22 WIB, harga rata-rata beras premium dan beras medium secara nasional masih melampaui HET di tingkat konsumen.

    Bahkan, harga beras juga terpantau masih tinggi di semua zonasi. Untuk harga rata-rata beras premium dibanderol Rp16.089 per kilogram secara nasional, atau naik 7,98 persen dari HET nasional Rp14.900 per kilogram

    Titiek menyebut, masyarakat kembali dihadapkan pada tantangan serius di sektor pangan dalam satu bulan terakhir, mulai dari harga beras, bawang merah, hingga minyak goreng.

    “Harga beberapa komoditas utama seperti beras, bawang merah, hingga minyak goreng mengalami kenaikan, masih berada di level tinggi, bahkan untuk komoditas beras melampaui harga eceran tertinggi yang ditentukan,” kata Titiek dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (21/8/2025).

    Baca: Pemerintah klaim stok melimpah tetapi harga beras di atas HET

    Menurut Titiek, kondisi harga beras yang mahal ini semakin menekan daya beli masyarakat, terutama masyarakat rumah tangga berpendapatan rendah.

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti adanya kasus praktik beras oplosan yang dijual tak sesuai mutu dan kualitas beras.

    Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian merek yang dipasarkan ke dalam kategori beras premium tidak memenuhi kriteria mutu dan tidak sesuai antara isi dengan yang tertulis pada kemasan.

    “Praktik seperti ini [beras oplosan tak sesuai mutu dan kualitas] tentu saja merugikan masyarakat, merusak kepercayaan konsumen, mengganggu stabilitas pasar dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

    Lebih lanjut, Titiek menyatakan bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan praktik beras oplosan.

    Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani terkait harga beras

    Kendati demikian, menurutnya, adanya praktik beras oplosan menandakan bahwa masalah ini menyentuh aspek mendasar dari tata kelola pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengawasan.

    Di sisi lain, Titiek juga menyoroti rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mengalami kenaikan mencapai Rp7.000–Rp7.500 per kilogram.

    Harganya melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.

    “Akibatnya, penggilingan kesulitan memproduksi beras dengan harga sesuai HET. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan serius antara regulasi harga, biaya produksi, dan tata niaga pangan kita,” tuturnya.

    Titiek menekankan bahwa Komisi IV DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan seluruh kebijakan berpihak kepada petani dan masyarakat.

    Baca: Petani mengeluh sulit membeli pupuk bersubsidi

     

  • Kebijakan “Tangan Besi” terkait Harga Beras Dikeluhkan Pedagang

    Kebijakan “Tangan Besi” terkait Harga Beras Dikeluhkan Pedagang

    7cloud.asia – Pemerintah diminta tidak menerapkan kebijakan “tangan besi” dalam melakukan intervensi harga pasar produk beras.

    Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman merespon keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang menilai pemerintah telah mengambil langkah ekstrem dengan mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak di saat harga melonjak dengan melakukan operasi pasar.

    “Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang,” tegas Alex dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Baca: Komisi IV DPR soroti harga beras yang masih di atas HET

    Alex menilai, jika mau sedikit berlelah-lelah, pemerintah sebenarnya tak perlu merasa khawatir dengan kenaikan harga beras di pasaran.

    Dia menjelaskan bahwa yang perlu dikerjakan pemerintah yakni memastikan kelompok rentan adalah pihak yang akan jadi penerima manfaat dari program subsidi yang digelontorkan, baik berupa bantuan pangan atau beras SPHP.

    “Dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton, pemerintah bisa membantu kelompok sasaran tanpa harus khawatir. Terlebih, musim panen juga sudah makin dekat, di awal tahun 2026,” terang politisi PDI Perjuangan ini.

    Tak hanya itu, Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI menuturkan bahwa bentuk intervensi yang lebih layak dilakukan pemerintah dalam menekan lonjakan harga beras yakni memperbaiki pola distribusi dan sistem logistik produk beras.

    Baca: Pemerintah klaim stok melimpah tapi harga beras di atas HET

    “Pemerintah harus menyederhanakan rantai distribusi, sehingga pedagang tidak terbebani biaya pengiriman yang terlalu besar,” terangnya.

    Selain itu, tambah Alex, sistem logistik juga harus terus disempurnakan. Karena, Bulog diperintahkan membeli harga dengan terbebas dari kualitas (at any quality).

    “Membeli gabah petani dengan mengabaikan kualitas, tentu penuh tantangan. Makanya, kerja tim Bulog harus melebihi rata-rata dalam penanganan gabah yang dibeli dari petani,” tukasnya.

    Dengan langkah komprehensif, tukas Alex, stabilisasi harga beras bisa dicapai tanpa perlu menekan pedagang kecil yang juga tengah berjuang menafkahi keluarganya.

    “Pemerintah mesti memperkuat distribusi dan keadilan logistik, agar rakyat di seluruh daerah bisa membeli beras dengan harga yang wajar,” tutup Alex.

  • Komisi IV DPR Soroti Anomali: Stok Melimpah dan Catat Rekor Tertinggi Tetapi Harga Beras Jauh Lampaui HET

    Komisi IV DPR Soroti Anomali: Stok Melimpah dan Catat Rekor Tertinggi Tetapi Harga Beras Jauh Lampaui HET

    7cloud.asia – Laporan dari Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), stok beras nasional saat ini tercatat yang tertinggi dalam sejarah. Namun, di lapangan harga beras masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Saat ini harga beras kualitas bawah I di harga Rp 14.550 per kg, beras kualitas bawah II Rp 14.550 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp 16.050 per kg dan beras kualitas medium II di harga Rp 15.950 per kg

    Padahal HET beras medium terbaru mulai 22 Agustus 2025 (Keputusan Kepala Bapanas No. 299/2025) menjadi Rp13.500 – Rp15.500 per kg,

    Kondisi ini menjadi sorotan Komisi IV DPR saat melakukan peninjauan langsung ke Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/4/2026).

    Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global dan ancaman fenomena “Godzilla” El Nino yang diprediksi melanda tahun ini.

    ​Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto mengungkapkan bahwa posisi stok pangan nasional saat ini berada di angka 5.198.000 ton, meningkat signifikan dari angka sebelumnya sebesar 4,7 juta ton.

    Baca: Fenomena Godzilla El Nino Mengancam Produksi Pangan

    Dilansir Parlementaria, Panggah memberikan catatan penting mengenai kondisi harga di pasar.

    ​”Stok sangat mencukupi, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. Tapi dalam diskusi tadi muncul fakta bahwa harga beras di pasar masih di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Kami meminta kalkulasi tepat agar stok yang aman ini berbanding lurus dengan harga pasar yang terkendali,” ujar Panggah.

    ​Ia menekankan perlunya keseimbangan angka agar stok yang tinggi bisa efektif meredam gejolak harga, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik petani maupun konsumen.

    ​​Selain stabilitas harga, Komisi IV juga menyoroti infrastruktur pergudangan Bulog. Panggah mencatat adanya kendala pada program pembangunan gudang baru, di mana anggaran investasi sebesar Rp5 triliun hanya mencakup pembangunan fisik tanpa pengadaan tanah.

    ​”Kalau lahan Pemda jauh dari pusat distribusi atau pasar, tentu akan membebani biaya logistik. Kami sedang memikirkan bagaimana pengamanan pengadaan tanah agar tidak ada spekulasi atau penyimpangan, sehingga distribusi pangan lebih efisien,” tambahnya.

    ​​Sebagai langkah konkret dukungan regulasi, Panggah menyebut Komisi IV DPR tengah mendorong percepatan Undang-Undang Pangan.

    Baca: Masyarakat Diimbau Bersiap Hadapi Kekeringan

    Mengingat banyaknya poin yang diubah (mencapai 33 poin), langkah ini bukan lagi sekadar perubahan, melainkan penggantian Undang-Undang.

    ​Beberapa poin utama dalam regulasi baru tersebut meliputi ​penguatan fungsi Bulog sebagai stabilisator stok dan harga, ​peningkatan keterlibatan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten), dan program diversifikasi pangan nasional.

    Komisi IV mengingatkan, pentingnya mitigasi terhadap fenomena El Nino 2026. Berdasarkan data BMKG, ancaman kekeringan dapat mengganggu pola tanam dan menurunkan produksi pertanian.

    ​Sebagai salah satu lumbung pangan utama, Sulawesi Selatan diharapkan tetap konsisten menjadi penopang distribusi pangan nasional.

    Komisi IV meminta sinergi antara Bulog, Bapanas, dan PT Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan input pertanian seperti bibit unggul dan pupuk guna menjaga produktivitas di tengah cuaca ekstrem.

    ​Dalam kesempatan yang sama, ​Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita menegaskan bahwa Bulog terus bergerak sesuai penugasan dari Bapanas, baik di sektor hulu maupun hilir.

    ​”Di hulu kami menjadi off-taker petani sesuai Inpres, dan di hilir kami melaksanakan penyaluran SPHP serta bantuan pangan. Dukungan pendanaan dan infrastruktur dari Komisi IV sangat penting agar kami bisa merealisasikan program kerja sesuai target,” jelas Febby.