7cloud.asia – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti harga beras yang masih tinggi dan di atas harga eceran tertinggi (HET).
Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (21/8/2025) pukul 14.22 WIB, harga rata-rata beras premium dan beras medium secara nasional masih melampaui HET di tingkat konsumen.
Bahkan, harga beras juga terpantau masih tinggi di semua zonasi. Untuk harga rata-rata beras premium dibanderol Rp16.089 per kilogram secara nasional, atau naik 7,98 persen dari HET nasional Rp14.900 per kilogram
Titiek menyebut, masyarakat kembali dihadapkan pada tantangan serius di sektor pangan dalam satu bulan terakhir, mulai dari harga beras, bawang merah, hingga minyak goreng.
“Harga beberapa komoditas utama seperti beras, bawang merah, hingga minyak goreng mengalami kenaikan, masih berada di level tinggi, bahkan untuk komoditas beras melampaui harga eceran tertinggi yang ditentukan,” kata Titiek dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (21/8/2025).
Baca: Pemerintah klaim stok melimpah tetapi harga beras di atas HET
Menurut Titiek, kondisi harga beras yang mahal ini semakin menekan daya beli masyarakat, terutama masyarakat rumah tangga berpendapatan rendah.
Tak hanya itu, dia juga menyoroti adanya kasus praktik beras oplosan yang dijual tak sesuai mutu dan kualitas beras.
Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian merek yang dipasarkan ke dalam kategori beras premium tidak memenuhi kriteria mutu dan tidak sesuai antara isi dengan yang tertulis pada kemasan.
“Praktik seperti ini [beras oplosan tak sesuai mutu dan kualitas] tentu saja merugikan masyarakat, merusak kepercayaan konsumen, mengganggu stabilitas pasar dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, Titiek menyatakan bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan praktik beras oplosan.
Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani terkait harga beras
Kendati demikian, menurutnya, adanya praktik beras oplosan menandakan bahwa masalah ini menyentuh aspek mendasar dari tata kelola pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengawasan.
Di sisi lain, Titiek juga menyoroti rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mengalami kenaikan mencapai Rp7.000–Rp7.500 per kilogram.
Harganya melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.
“Akibatnya, penggilingan kesulitan memproduksi beras dengan harga sesuai HET. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan serius antara regulasi harga, biaya produksi, dan tata niaga pangan kita,” tuturnya.
Titiek menekankan bahwa Komisi IV DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan seluruh kebijakan berpihak kepada petani dan masyarakat.
Baca: Petani mengeluh sulit membeli pupuk bersubsidi
Leave a Reply