7cloud.asia – Pemerintah mengklaim stok beras nasional dalam kondisi melimpah, tetapi di pasaran harga beras fluktuatif bahkan di atas harga eceran tertinggi atau HET.
Berdasarkan data yang dirilis Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), per Mei 2025 stok beras di Bulog telah menyentuh 4.000.708 ton atau tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Sementara dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu (16/7/2025) rata-rata harga beras medium berada di angka Rp14.297 per kilogram atau 14,8 persen dari HET nasional sebesar Rp12.500.
Menyoroti kejanggalan yang terjadi pada harga beras nasional ini, Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa fenomena ini menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola perdagangan dan distribusi pangan nasional.
Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Baca: Harga beras melonjak meski pemerintah klaim surplus
“Ini saya bingung, saya orang ekonomi, S1 ekonomi, kok stok beras melimpah tapi harga naik? Ini ilmu baru lagi?” kata Demer, sapaan akrabnya.
Jika kondisi ini dibiarkan, lanjutnya, fenomena ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang mana akan berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau hal yang begini saja tidak bisa diselesaikan, memalukan sekali. Padahal ini tidak terlalu rumit,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga menyinggung adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penentuan kuota impor yang tidak jelas. Bahkan, ia menerima laporan adanya kebijakan impor yang berjalan tanpa rekomendasi kementerian terkait.
“Ini pola lama, tidak boleh terjadi lagi. Kalau tata kelola impor saja tidak beres, bagaimana kita mau atur harga di pasar?” ucapnya.
Baca: Ada kebijakan tak adil untuk petani terkait harga beras
Oleh karena itu, Politisi Partai Golkar ini menegaskan pentingnya pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan perdagangan.
Ia mencontohkan Amerika Serikat yang kini gencar menerapkan proteksi ekonomi, bahkan berani keluar dari WTO demi mengutamakan industri dalam negeri.
“Kalau Amerika bicara ‘America great again’, kita juga harus bicara ‘Indonesia great again’. Kalau perlu pasang barrier, tax barrier, lakukan segera untuk lindungi petani dan konsumen kita,” tegasnya.
Gde berharap masalah anomali harga beras dapat segera diselesaikan agar tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Baginya, kestabilan harga pangan adalah salah satu kunci penting menjaga ketahanan sosial dan ekonomi nasional.
“Jangan sampai stok beras hanya melimpah di atas kertas, tapi rakyat tidak bisa menikmati harga yang wajar,” pungkas legislator dari Bali itu.
Leave a Reply