Tag: hunian sementara

7cloud.asia – Universitas Gadjah Mada melalui melalui tim penelitian “Tangguh” yang merupakan kolaborasi antara Arsitektur, Teknik Sipil, serta Perencanaan Wilayah dan Kota tengah merencanakan proyek desain hunian sementara yang layak bagi para korban banjir Sumatera.

Mock up hunian sementara untuk korban banjir Sumatera tersebut dibangun di Lab Struktur, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, UGM, Jumat (19/12/2025).

Ada pun para peneliti yang terlibat dalam tim ini ialah Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., Ir. Ashar Saputra, ST, MT, Ph.D.,IPM., ASEAN.Eng., Maria Ariadne Dewi Wulansari, S.T., M.T., Atrida Hadianti, S.T., M.Sc., Ph.D., dan Ardhya Nareswari, S.T., M.T., Ph.D.

Nares, salah satu peneliti mengungkapkan, konsep hunian sementara untuk korban banjir Sumatera ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Masifnya kerusakan bangunan yang mencapai puluhan ribu unit, serta lokasi terdampak yang bersifat remote dan sulit diakses, membuat proses pemulihan dan pembangunan hunian tetap akan memakan waktu puluhan tahun.

Baca: Korban banjir Sumatera di Zona Merah khawatirkan masa depan mereka

Sedangkan para penyintas yang belum memiliki tempat tinggal yang layak tak mungkin menunggu dalam waktu selama itu. Ia menilai bahwa terpal dan tenda darurat saja tak cukup layak untuk memfasilitasi para korban banjir Sumatera.

“Berarti, bisa jadi warga itu akan berada di lokasi itu sebelum ada hunian yang tetap, itu pasti dalam jangka waktu yang lama. Jadi, terpal atau tenda sementara rasanya kok kurang manusiawi,” katanya, Jumat (19/12/2025)

Adapun prinsip hunian transisi tersebut menurutnya harus memanusiakan penyintas, dengan hunian berukuran standar, dan berbasis keluarga bukan komunal.

Lalu, menggunakan bahan lokal yang dapat didaur-ulang, dalam hal ini adalah kayu hanyutan banjir yang tersedia di lokasi. Hunian sementara ini juga menggunakan teknologi sederhana dengan hubungan antar kayu tanpa takikan.

“Yang tidak kalah penting pelibatan penyintas pada proses pembangunan, untuk meningkatkan rasa kepemilikan,” paparnya.

Baca: Bendera Putih berkibar, pemerintah diminta buka keran bantuan untuk korban banjir Sumatera

Soal struktur rancangan, Ashar Saputra, menyebutkan konsep huntar dan huntap yang mereka buat menggunakan bahan papan kayu berukuran 3 x 12 cm.

Material utama yang dipilih adalah kayu yang berasal dari hanyutan banjir. Kayu relatif tahan hingga 3–4 tahun dalam berbagai kondisi cuaca.

“Strukturnya hanya pakai baut saja dan alatnya hanya bor. Harapannya itu, sangat sederhana sehingga orang awam dapat membuat rumahnya sendiri. Tempel, gapit, baut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, melalui konsep ini, di mana masyarakat sendiri yang membangun, maka hunian ini akan lebih cepat terwujud.

“Dari pada kita harus menunggu satu rumah jadi satu-satu. Masyarakat juga akan merasa lebih memilki, karena ikut serta dalam pembuatannya,” tegasnya.

Baca: Aksi pengibaran bendera putih desak penetapan status Bencana Nasional

Ashar memperkirakan masa pakai hunian sementara ini sekitar 3–5 tahun, mengingat proses perencanaan rumah permanen sangat lama, mulai dari penyusunan hazard map hingga penentuan lokasi yang dapat dihuni maupun lokasi relokasi.

Proyek hunian sementara ini, sebelumnya telah dilakukan di kawasan-kawasan lain yang terdampak bencana, seperti Jogja, Lombok, dan Palu.

Oleh karena itu, Nares mengungkapkan bahwa setiap lokasi memiliki kekhasan tersendiri sesuai kondisinya masing-masing.

Desain disesuaikan dengan ketersediaan material, kondisi tanah, topografi, budaya setempat, kebiasaan pemanfaatan ruang seperti keberadaan teras untuk bersosialisasi, serta modal sosial yang ada di masyarakat.

Desain tetap mengacu pada standar minimum hunian sementara 36 meter persegi yang telah ditetapkan.

Baca: Korban meninggal akibat banjir Sumatera capai 1071 orang

“Kalau di Lombok waktu itu pakai baja, lokasinya masih memungkinkan untuk membawa baja dari Pulau Jawa. Kalau Sumatera, lebih susah. Jadi, pemilihan material itu juga sangat tergantung lokasinya,” jelasnya.

Nares pun menjelaskan bahwa saat ini, proyek  hunian sementara untuk korban banjir Sumatera berada pada tahap mock-up dan perancangan teknis.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan brosur, poster, dan modul pelatihan agar masyarakat lokal dapat membangun hunian transisi secara mandiri dan lebih cepat pulih pascabencana.

“Ya harapannya, nanti kita susun juga modul untuk pelatihan, karena kita ingin warga lokal sendiri yang melaksanakan supaya mereka bisa lebih cepat mendapat rumah mereka kembali,” pungkasnya.

7cloud.asia – Warga yang terdampak banjir Sumatera di Kota Padang, Sumatera Barat, kini mulai menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

Kehadiran hunian sementara tersebut memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana. Hunian sementara ini dibangun berkat kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Kota Padang, menyiapkan hunian sementara di sejumlah lokasi terdampak dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Setiap unit hunian sementara dilengkapi fasilitas dasar yang memadai, seperti sanitasi layak, akses air bersih, jaringan listrik, serta ruang bersama yang dapat dimanfaatkan warga untuk aktivitas sosial.

Hunian tersebut dirancang sebagai tempat tinggal sementara yang manusiawi, sembari menunggu proses rehabilitasi dan pembangunan hunian tetap.

Baca: UGM siapkan desain hunian sementara bagi korban banjir Sumatera memanfaatkan kayu yang hanyut

Terpisah, Anggota Komisi V DPR, Irmawan, mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Ia menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda dalam situasi darurat pascabencana. Irmawan menilai krisis air bersih menjadi persoalan serius karena banyak sumber air warga rusak atau tercemar akibat banjir dan longsor.

Sejumlah sumur warga tertimbun lumpur, tercemar limbah, bahkan rusak akibat pergerakan tanah sehingga tidak lagi bisa digunakan karena tercemar lumpur dan kotoran,” kata Irmawan dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Politisi PKB ini menjelaskan, secara geografis banyak wilayah terdampak berada di kawasan perbukitan dan aliran sungai.

Saat banjir dan longsor terjadi, sumber mata air tertutup material tanah, jaringan perpipaan rusak, serta instalasi pengolahan air tidak berfungsi. Kondisi tersebut membuat warga sepenuhnya bergantung pada bantuan air bersih dari pemerintah.

Baca: Korban banjir Sumatera di zona merah khawatirkan masa depannya

“Bahkan untuk kebutuhan sederhana seperti mandi dan mencuci pakaian masih sangat terbatas. Masih ada warga yang mengenakan pakaian berlumur lumpur karena tidak bisa dicuci akibat kekurangan air bersih,” ujar Anggota DPR dari Dapil Aceh ini.

Irmawan juga mengingatkan krisis air bersih berpotensi memicu masalah kesehatan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Minimnya air bersih dilaporkan memicu meningkatnya kasus penyakit kulit dan diare di sejumlah titik pengungsian.

“Banyak anak mengalami penyakit kulit karena tidak bisa membersihkan diri dengan layak. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis kesehatan,” katanya.

Ketua DPW PKB Aceh itu menambahkan, sebagian warga bahkan harus berhari-hari tidak mandi karena keterbatasan pasokan air bersih.

Dia mendesak pemerintah agar penyaluran air bersih dilakukan secara masif, merata, dan berkelanjutan, termasuk ke daerah terpencil dan sulit dijangkau.

“Air bersih bukan sekadar bantuan tambahan, tetapi kebutuhan utama yang menentukan kesehatan, martabat, dan keselamatan warga terdampak bencana,” pungkas Irmawan.

Baca: Bendera putih tunjukkan kondisi korban banjir Sumatera tidak baik-baik saja

 

7cloud.asia – Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Gusti Ayu Ketut Surtiari, menggarisbawahi pentingnya pemulihan pasca-bencana banjir Sumatera yang berorientasi pada manusia (people-centered), khususnya dalam penyediaan hunian sementara (huntara).

Hal ini dia ungkapkan saat berbicara dalam Weekly Webinar Series Update Sumatera ke-2, bertajuk “Badai Belum Berlalu: Merancang Pemulihan Terintegrasi dan Tata Ruang Adaptif untuk Mitigasi Bencana Berulang”, di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Hunian sementara, ujarnya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga ruang pemulihan sosial, ekonomi, psikologis, dan kultural penyintas banjir Sumatera

Pemulihan untuk korban Sumatera harus mengadopsi prinsip build back better atau membangun kembali yang lebih baik dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan edukasi secara paralel dengan pembangunan fisik.

“Dengan pendekatan tersebut, pemulihan pasca-bencana diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi risiko di masa depan,” ucapnya.

Baca: Pemulihan dampak banjir Sumatera harus berorientasi pada keselamatan warga

Yang menjadi catatan adalah hunian sementara ini harus dipastikan sebagai solusi sementara, bukan solusi permanen. Pemanfaatan kawasan rawan hanya dimungkinkan untuk hunian sementara dengan batas waktu maksimal tiga tahun dan disertai persyaratan ketat.

Seperti diberitakan, seiring berakhirnya masa tanggap darurat pengurus negara mulai membangun hunian sementara di sejumlah titik.

Hal ini seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang membagi penanganan bencana ke dalam fase darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pada fase darurat, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar, termasuk tempat berlindung sementara.

Selain itu juga ada PP Nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa setelah masa tanggap darurat, pemerintah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada praktiknya, hunian sementara dibangun sebagai solusi transisi ketika warga tidak lagi bisa tinggal di tenda pengungsian atau posko. Ini berarti hunian sementara dibangun sebagai jembatan dari kondisi darurat menuju rehabilitasi.

Baca: Percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban banjir Sumatera

Hunian sementara mencakup rumah semi permanen atau bangunan sederhana layak huni.

Sementara itu, hunian tetap (huntap) dibangun pada fase rekonstruksi. Tahap ini mencakup pembangunan kembali rumah korban yang rusak berat dan tidak lagi aman untuk dihuni.

Pembangunannya merupakan solusi permanen jangka panjang setelah transisi dari hunian sementara.

Selain huntara dan huntap, pemerintah juga menyiapkan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas yang rumahnya rusak berat atau hilang karena hanyut. Skema ini merupakan alternatif bagi warga yang tidak mau tinggal di hunian sementara agar tetap bisa bertahan hidup secara mandiri.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya ada 178ribu rumah yang rusak dan hancur, serta lebih dari 380ribu orang mengungsi akibat bencana banjir Sumatera.

7cloud.asia – Tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengembangkan inisiatif lanjutan dengan menyiapkan hingga 550 unit hunian sementara berbasis pemanfaatan kayu hanyut saat banjir bandang dan tanah longsor atau banjir Sumatera pada akhir November lalu.

Dilansir ugm.ac.id, pembangunan hunian sementara ini melibatkan warga penyintas banjir Sumatera di Aceh, seiring kebutuhan mendesak masyarakat untuk keluar dari tenda darurat.

Program ini dirancang untuk menjawab kerusakan rumah warga yang berskala besar dan tersebar di beberapa wilayah terdampak banjir Sumatera. Pendekatan pemanfaatan material lokal dipilih agar pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai kondisi lapangan.

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan UGM dalam mendukung pemulihan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi keluarga penyintas banjir Sumatera.

Salah satu Tim UGM, Ashar Saputra, Ph.D., mengungkapkan kebutuhan pembangunan 550 huntara berangkat dari kondisi riil kerusakan permukiman warga di Aceh.

Di Desa Geudumbak saja, tercatat ada sekitar 430 rumah mengalami rusak berat hingga hancur akibat banjir.

Dari jumlah tersebut, 330 unit hunian sementara direncanakan dibangun dengan dukungan penyediaan dan pengolahan kayu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara, 120 unit lainnya direncanakan untuk wilayah Aceh Tamiang dengan dukungan BNPB dan Kementerian Kehutanan.

Baca: Pakar ingatkan pembangunan hunian sementara jangan hanya didasarkan pada aspek fisik

Dalam pelaksanaan program ini, UGM turut menggandeng Rumah Zakat yang berperan sebagai donor sekaligus mitra yang terlibat langsung dalam penyediaan dan pelatihan tenaga tukang lokal.

Skema kerja dirancang agar warga terdampak dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan bersama pemilik rumah dan warga sekitar. Melalui pendekatan ini, roda ekonomi warga mulai bergerak kembali melalui skema uang lelah bagi para tukang.

“Rumah Zakat mendukung pembentukan kelompok tukang yang bekerja bersama warga, sementara UGM berkontribusi melalui teknologi rumah yang aman, sehat, cepat dibangun, dan mudah dibuat,” jelas Ashar.

Menurut Ashar, peran BNPB dan Kementerian Kehutanan menjadi kunci dalam penyediaan material utama berupa kayu hanyut. Kayu yang tersedia pascabencana dimanfaatkan agar tidak terbuang dan mengalami penurunan kualitas.

Semakin cepat kayu diolah, semakin baik kualitas material yang dapat digunakan untuk hunian. Kayu yang mengalami kerusakan tetap dapat dimanfaatkan dengan pemilahan bagian yang masih layak.

“Harapannya pemanfaatan kayu bisa dipercepat karena jika terlalu lama dibiarkan, kayu berpotensi rusak meski sebagian masih dapat diselamatkan,” katanya.

Dari sisi desain, huntara berbasis kayu ini dirancang dengan ukuran 6 x 6 meter. Desain tersebut mengakomodasi dua kamar tidur yang bersifat privat, satu ruang multifungsi untuk dapur atau ruang keluarga, serta satu teras.

Ashar menjelaskan kebutuhan material kayu diperkirakan sekitar 4 meter kubik untuk rumah tanpa lantai panggung dan sekitar 5 meter kubik untuk rumah dengan lantai panggung.

Baca: BNPB terima 34.000an permohonan hunian

Material yang perlu didatangkan dari luar lokasi meliputi atap galvalum serta paku, baut, dan mur.

“Sebisa mungkin material kayu diambil dari lokasi terdekat, sementara bahan pendukung lainnya disuplai dari luar,” ungkap Ashar.

Pembangunan satu unit hunian sementara dirancang agar dapat dilakukan secara efisien dengan melibatkan tenaga kerja lokal. Satu rumah idealnya dikerjakan oleh enam orang yang terdiri dari dua tukang utama dan empat warga sebagai pembantu tukang.

Dalam skenario awal, pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu empat hari. Namun, pada tahap awal pelaksanaan, waktu pengerjaan masih berkisar sekitar enam hari karena proses adaptasi di lapangan.

“Seiring pelatihan dan pengalaman, kami optimistis target empat hari per unit dapat tercapai,” tutur Ashar.

Untuk mempercepat pembangunan, skema kerja paralel diterapkan melalui pembentukan 15 kelompok tukang. Dengan skema ini, 15 rumah dapat dibangun secara bersamaan dalam satu waktu.

Warga lainnya berperan dalam pemotongan, pengolahan, dan distribusi kayu sesuai kebutuhan masing-masing unit. “Tenaga kerja dan alur suplai sudah disiapkan agar proses pembangunan dapat berjalan lebih lancar,” jelas Ashar.

7cloud.asia – Melewati hari ke-50 pasca banjir Sumatera, sejumlah penyintas yang kehilangan tempat tinggalnya telah menempati hunian sementara.

Salah satunya dialami keluarga Misran dari Desa Geudumbak, Langkahan Aceh Utara. Keluarga yang terdiri dari lima anggota keluarga ini kini menempati hunian sementara seluas 36 meter persegi yang dibangun tim UGM.

Meski sederhana, hunian sementara yang dibangun dari kayu gelondongan yang terhanyut banjir itu cukup menjadi tempat bernaung ketimbang tinggal di pengungsian.

Dilansir di laman resmi UGM, ugm.ac.id, rumah Misran rusak dan tak bisa ditempati. Dalam kondisi darurat, mereka bertahan selama tiga hari tiga malam di atas pohon sawit hingga air surut. Padahal saat itu, istri Misran tengah hamil besar. 

Kini, rumah Misran telah selesai dibangun dan sudah ditempati, sementara 18 rumah lainnya masih dalam tahap pembangunan di lokasi yang sama.

Baca: UGM bangun hunian sementara dengan libatkan warga penyintas banjir Sumatera

“Waktu itu kami hanya berusaha bertahan, dan sekarang sudah bisa kembali tinggal bersama keluarga di rumah yang lebih aman,” ujar Misran.

Sebanyak 550 unit hunian sementara dibangun UGM di Aceh Utara dan Aceh Tamiang, dengan menggandeng Rumah Zakat yang berperan sebagai donor sekaligus mitra yang terlibat langsung dalam penyediaan dan pelatihan tenaga tukang lokal.

Hunian sementara ini dibangun dengan melibatkan warga. Tujuannya agar warga terdampak dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan bersama pemilik rumah dan warga sekitar.

Melalui pendekatan ini, roda ekonomi warga mulai bergerak kembali melalui skema uang lelah bagi para tukang.

Salah seorang Tim UGM, Ashar Saputra, Ph.D bercerita, warga sangat antusias dengan program pembangunan hunian sementara ini. Antusiasme warga terdampak menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan hunian sementara.

Baca: Pembangunan hunian sementara jangan hanya didasarkan pada aspek fisik

Setelah hampir 50 hari tinggal di tenda yang kurang nyaman dan kurang higienis, warga menyambut baik peluang untuk memiliki hunian yang lebih layak.

Ashar mengisahkan, pada tahap awal pembangunan hunian sementara, banyak warga datang melihat, bertanya, dan kemudian berharap segera mendapatkan rumah serupa.

Namun, karena pembangunan rumah masih berproses maka warga harus antre. Penentuan prioritas penerima hunian dilakukan melalui musyawarah warga setempat dengan mempertimbangkan kondisi lansia, ibu hamil, anak-anak, serta keluarga yatim dan piatu.

“Urutan pembangunan ditentukan melalui rembuk gampong agar bantuan tepat sasaran dan adil,” ucapnya.

Ke depan, Ashar menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pemulihan pascabencana. Kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada hunian, tetapi mencakup air bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Baca: BNPB terima 34.000 permohonan hunian dari penyintas banjir Sumatera

Pemulihan infrastruktur dasar perlu berjalan seiring agar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. UGM mendorong agar setiap pihak yang terlibat dapat berkontribusi sesuai kebutuhan lapangan.

“Hunian menjadi pintu masuk, tetapi fasilitas pendukung seperti sekolah dan layanan kesehatan juga perlu segera disiapkan,” tutup Ashar.

Di balik angka dan desain teknis, program pembangunan hunian sementara di Aceh ini menyimpan kisah kemanusiaan yang mendalam.

Hunian sementara berbasis kayu ini dirancang dengan ukuran 6 x 6 meter persegi. Desain tersebut mengakomodasi dua kamar tidur yang bersifat privat, satu ruang multifungsi untuk dapur atau ruang keluarga, serta satu teras.

Ashar menjelaskan kebutuhan material kayu diperkirakan sekitar 4 meter kubik untuk rumah tanpa lantai panggung dan sekitar 5 meter kubik untuk rumah dengan lantai panggung.

Material yang perlu didatangkan dari luar lokasi meliputi atap galvalum serta paku, baut, dan mur. “Sebisa mungkin material kayu diambil dari lokasi terdekat, sementara bahan pendukung lainnya disuplai dari luar,” ungkap Ashar.