7cloud.asia – Warga yang terdampak banjir Sumatera di Kota Padang, Sumatera Barat, kini mulai menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.
Kehadiran hunian sementara tersebut memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana. Hunian sementara ini dibangun berkat kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Kota Padang, menyiapkan hunian sementara di sejumlah lokasi terdampak dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.
Setiap unit hunian sementara dilengkapi fasilitas dasar yang memadai, seperti sanitasi layak, akses air bersih, jaringan listrik, serta ruang bersama yang dapat dimanfaatkan warga untuk aktivitas sosial.
Hunian tersebut dirancang sebagai tempat tinggal sementara yang manusiawi, sembari menunggu proses rehabilitasi dan pembangunan hunian tetap.
Baca: UGM siapkan desain hunian sementara bagi korban banjir Sumatera memanfaatkan kayu yang hanyut
Terpisah, Anggota Komisi V DPR, Irmawan, mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Ia menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda dalam situasi darurat pascabencana. Irmawan menilai krisis air bersih menjadi persoalan serius karena banyak sumber air warga rusak atau tercemar akibat banjir dan longsor.
Sejumlah sumur warga tertimbun lumpur, tercemar limbah, bahkan rusak akibat pergerakan tanah sehingga tidak lagi bisa digunakan karena tercemar lumpur dan kotoran,” kata Irmawan dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Politisi PKB ini menjelaskan, secara geografis banyak wilayah terdampak berada di kawasan perbukitan dan aliran sungai.
Saat banjir dan longsor terjadi, sumber mata air tertutup material tanah, jaringan perpipaan rusak, serta instalasi pengolahan air tidak berfungsi. Kondisi tersebut membuat warga sepenuhnya bergantung pada bantuan air bersih dari pemerintah.
Baca: Korban banjir Sumatera di zona merah khawatirkan masa depannya
“Bahkan untuk kebutuhan sederhana seperti mandi dan mencuci pakaian masih sangat terbatas. Masih ada warga yang mengenakan pakaian berlumur lumpur karena tidak bisa dicuci akibat kekurangan air bersih,” ujar Anggota DPR dari Dapil Aceh ini.
Irmawan juga mengingatkan krisis air bersih berpotensi memicu masalah kesehatan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Minimnya air bersih dilaporkan memicu meningkatnya kasus penyakit kulit dan diare di sejumlah titik pengungsian.
“Banyak anak mengalami penyakit kulit karena tidak bisa membersihkan diri dengan layak. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis kesehatan,” katanya.
Ketua DPW PKB Aceh itu menambahkan, sebagian warga bahkan harus berhari-hari tidak mandi karena keterbatasan pasokan air bersih.
Dia mendesak pemerintah agar penyaluran air bersih dilakukan secara masif, merata, dan berkelanjutan, termasuk ke daerah terpencil dan sulit dijangkau.
“Air bersih bukan sekadar bantuan tambahan, tetapi kebutuhan utama yang menentukan kesehatan, martabat, dan keselamatan warga terdampak bencana,” pungkas Irmawan.
Baca: Bendera putih tunjukkan kondisi korban banjir Sumatera tidak baik-baik saja
Leave a Reply