ruangkota

Tag: hutan mangrove

  • Hutan Mangrove Surabaya Dikembangkan Jadi Kebun Raya Demi Manfaat Ekologis dan Ekonominya

    Hutan Mangrove Surabaya Dikembangkan Jadi Kebun Raya Demi Manfaat Ekologis dan Ekonominya

    7cloud.asia – Salah satu kekayaan laut Indonesia, khususnya yang berada di wilayah-wilayah pesisir adalah hutan mangrove  atau hutan bakau.

    Tipe hutan mangrove ini biasanya berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut.

    Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik di pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna.

    Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis.

    Baca: Mengenal habitat lamun yang efektif jernihkan kawasan pesisir

    Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi air laut.

    Hutan mangrove juga berguna untuk meminimalkan dampak tsunami, mengurangi polusi dengan menyerap karbondioksida (CO2) dan memproduksi oksigen (O2).

    Hutan mangrove juga bisa menjadi menjadi barier atau penahan abrasi dan mencegah turunnya muka air tanah.

    Sementara itu fungsi ekonomis hutan mangrove adalah kayu pepohonan yang bisa digunakan sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang serta dapat dijadikan bahan pembuat kertas.

    Buah yang dihasilkan dari hutan mangrove juga bisa dimanfaatkan menjadi makanan ataupun sirup. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi habitat beragam jenis fauna yang memiliki nilai ekonomi, misalnya udang dan jenis ikan lainnya.

    Baca: Abrasi akibat perubahan iklim picu ‘bedol desa’ di Pantura

    Salah satu kekayaan hutan mangrove di Indonesia berada di kawasan pesisir atau kawasan lindung Pantai Timur, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur.

    Pada 2017, hutan mangrove itu diusulkan oleh pemerintah daerah setempat agar menjadi Kebun Raya Mangrove pertama di Indonesia. Usulan ini disetujui oleh Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya saat itu.

    Usulan mengembangkan hutan mangrove di Surabaya tersebut kemudian disampaikan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yang sekarang bertransformasi menjadi BRIN.

    Pembangunan hutan mangrove Surabaya menjadi kebun raya mangrove pertama di Indonesia dimulai setahun setelahnya, tepatnya pada 29 April 2018.

    Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat perubahan iklim

    Program pembangunan Kebun Raya Mangrove melibatkan sejumlah pihak, seperti Pemkot Surabaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), LIPI, dan Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI).

    Kebun Raya Mangrove Surabaya sendiri melingkupi tiga kawasan hutan mangrove, yaitu Mangrove Wonorejo, Mangrove Medokan Sawah, serta Mangrove Gunung Anyar.

    Luas total hutan mangrove yang kini berubah menjaid Kebun raya Mangrove Surabaya ini sekitar 27 hektare.

    Hutan mangrove di Pantai Timur Surabaya ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pelestarian keragaman hayati, perlindungan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata atau hiburan.

    Baca: Kebijakan ekspor pasir laut mengancam kelestarian ekosistem pesisir

    Setelah melalui proses yang panjang, bertepatan dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia pada Rabu, 26 Juli 2023 lalu, Kebun Raya Mangrove Surabaya diresmikan.

    Peresmian dilakukan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia, sekaligus mantan Presiden ke-5 RI dan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    Hutan mangrove Surabaya yang kini berubah menjadi Kebun Raya ini menjadi yang pertama di Indonesia. Pasalnya, dari keseluruhan kebun raya yang ada di Indonesia selama ini, belum ada yang secara khusus untuk mangrove. 

    Dalam kesempatan itu, Megawati menekankan pentingnya negara menjaga keanekaragaman hayati atau biodiversitas dan kelestarian plasma nutfah termasuk pelestarian hutan mangrove.

    Baca: DPR usulkan insentif untuk daerah penghasil oksigen

    Untuk keperluan Kebun Raya Mangrove Surabaya, Megawati sudah mengumpulkan dana sekitar Rp2 miliar, yang diharapkan bisa digunakan untuk menambah koleksi spesies-spesies yang baru.

    “Operasional pemeliharaan kebun raya juga sangat tinggi. Hal itu yang selama ini harus dipikirkan dan diupayakan oleh para pengelola kebun raya, termasuk pengelola hutan mangrove Surabaya ini,” ujar Mega.

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya mencatat, Kebun Raya Mangrove Surabaya memiliki koleksi 57 dari 157 jenis mangrove yang ada di dunia. Saat ini juga tengah dilakukan eksplorasi tiga jenis baru yang akan menambah koleksi.

    Penulis: Esti Utami dari berbagai sumber

    Baca: Daftar kebun raya untuk wisata sekaligus belajar mengenal alam

     

  • Kemenko Marves: Nilai Ekonomi Hutan Mangrove Capai 900 Juta Dolar

    Kemenko Marves: Nilai Ekonomi Hutan Mangrove Capai 900 Juta Dolar

    7cloud.asia – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut, peningkatan luasan hutan mangrove Indonesia tidak hanya berdampak kepada lingkungan hidup tapi juga ekonomi.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mengatakan berdasarkan data pada 2023 terdapat 3,44 juta hektare ekosistem mangrove tersebar di Indonesia.

    Diharapkan, ke depan, angka ini dapat meningkat menjadi 3,5 juta hektare atau 23 persen dari luas area dunia pada tahun 2024 ini.

    Hutan mangrove diketahui bisa menjadi barier atau penahan abrasi dan mencegah turunnya muka air tanah.

    Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi air laut.

    Baca: BRIN sebut butuh waktu ratusan tahun untuk rehabilitasi hutan mangrove yang rusak

    Hutan mangrove juga berguna untuk meminimalkan dampak tsunami, mengurangi polusi lewat kemampuan sekuestrasi dengan menyerap karbondioksida (CO2) dan memproduksi oksigen (O2).

    Ada juga dan juga menyimpan karbon dalam kerimbunan hutan mangrove yang memiliki kemampuan 5 sampai 8 kali kemampuan hutan tropis.

    “Itu berarti Indonesia memiliki potensi nilai ekonomi, yang bisa mencapai lebih dari 900 juta dolar AS,” kata Nani saat membuka sesi diskusi tematik di International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024)

    Sementara itu fungsi ekonomis hutan mangrove adalah kayu pepohonan yang bisa digunakan sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang serta dapat dijadikan bahan pembuat kertas.

    Baca: Seperempat hutan mangrove dunia ada di Indonesia

    Buah yang dihasilkan dari hutan mangrove juga bisa dimanfaatkan menjadi makanan ataupun sirup.

    Hutan mangrove juga menjadi habitat beragam jenis fauna yang memiliki nilai ekonomi, misalnya udang dan jenis ikan lainnya. Hutan mangrove yang terjaga dapat menjadi sumber pendapatan sektor perikanan seperti ikan dan kepiting.

    Tapi di saat bersama, negara-negara yang memiliki pesisir berhadapan dengan ancaman sampah plastik di laut yang tidak hanya mendegradasi kondisi lingkungan hidup.

    Sampah plastik ini juga mengancam biodiversitas dan berdampak dalam aspek sosial serta ekonomi masyarakat.

    Baca: Kenali beragam jenis mangrove di Kebun Raya Mangrove Surabaya

    Karena itu dia mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam penanganannya dan membantu membentuk strategi untuk merawat ekosistem mangrove di negara masing-masing.

    Termasuk bergabung dalam Mangrove Alliance for Climate (MAC) yang diluncurkan pada COP27 dan terus didorong pada G20 Bali dan juga COP28.

    MAC, menurut Nani, juga terus bertumbuh dan per Agustus 2024. Saat ini MAC sudah memiliki 45 negara yang bergabung untuk menjaga mangrove.

    “Jumlah ini akan bertambah seiring dengan peningkatan kesadaran global tentang pentingnya mangrove,” demikian Nani Hendiarti.

  • Partisipasi Aktif Warga Berhasil Menekan Degradasi Hutan Mangrove di Kabupaten Bengkalis

    Partisipasi Aktif Warga Berhasil Menekan Degradasi Hutan Mangrove di Kabupaten Bengkalis

    7cloud.asia – Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan program konservasi, laju kerusakan hutan mangrove di Desa Teluk Pambang di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berhasil diturunkan hingga 96 persen dalam tiga tahun terakhir.

    Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang melaksanakan program di desa tersebut menyampaikan laju degradasi hutan mangrove yang sebelumnya mencapai rata-rata 27 hektare per tahun pada periode 2016–2021.

    Angka ini sekarang menyusut drastis menjadi hanya 1 hektare per tahun sepanjang 2022–2024.

    Adapun hutan mangrove hasil rehabilitasi memerlukan waktu sekitar 40 tahun untuk kembali menyimpan karbon seperti semula, atau bahkan bisa jadi tidak tercapai.

    “Oleh karena itu, perlindungan mangrove yang masih ada saat ini adalah langkah mitigasi paling strategis,” kata Senior Manager Ketahanan Kawasan Pesisir YKAN, Mariski Nirwan di Bengkalis, Sabtu (12/4/2025).

    Baca: Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bakal dilikuidasi

    Dia mengatakan program pada desa tersebut mengusung pendekatan Nature-based Solutions (NbS) yang menempatkan perlindungan hutan mangrove sebagai strategi utama mitigasi perubahan iklim.

    NbS menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga ekosistem pesisir.

    Dikatakannya pula di Desa Teluk Pambang semangat konservasi tumbuh pesat dengan jumlah warga yang aktif dalam pengelolaan hutan mangrove meningkat dari hanya 5 orang menjadi 170 orang.

    Mereka tergabung dalam Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan secara rutin melakukan patroli serta pengawasan kawasan hutan mangrove desa dan sekitarnya.

    Kelompok ini juga telah dibekali keterampilan teknis seperti restorasi, perlindungan, dan pemantauan mangrove, termasuk penggunaan aplikasi Avenza Maps dan sistem pemantauan berbasis internet.

    Baca: Nilai ekonomi hutan Mangrove capai 900 juta dolar

    Selain itu, pelatihan nonteknis seperti tata kelola organisasi, administrasi, dan penyusunan proposal turut memperkuat kapasitas mereka.

    Dukungan kebijakan juga hadir melalui pengesahan Peraturan Desa Teluk Pambang yang menetapkan perlindungan terhadap 950 hektare hutan mangrove.

    YKAN turut memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh legalitas pengelolaan kawasan tersebut melalui skema perhutanan sosial.

    Skema ini tidak hanya memperkuat perlindungan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi berkelanjutan.

    Dua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) telah dibentuk yakni KUPS Lebah Madu dan KUPS Biota Mangrove, yang mengembangkan pemanfaatan lestari sumber daya mangrove.

    “Upaya Desa Teluk Pambang menjadi bukti bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan mitra konservasi mampu menghasilkan dampak signifikan bagi pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.

  • Pelestarian Hutan Mangrove Indonesia: Fakta dan Tantangannya

    Pelestarian Hutan Mangrove Indonesia: Fakta dan Tantangannya

    7cloud.asia – Indonesia dikenal sebagai pemilik hutan mangrove terbesar dan kekayaan jenis mangrove yang beragam.

    Ahli Utama Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Virni Budi Arifanti mengatakan, Indonesia memiliki 43 spesies mangrove tropis sejati atau 80 persen spesies mangrove tropis dunia.

    Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagaimana tercantum dalam dokumen Statistik Sumber Daya Pesisir dan Laut, tahun 2022, total luasan hutan mangrove tercatat seluas 2,3207 juta hektare.

    Dari angka tersebut, hanya 30,32 persen hutan mangrove yang berada dalam kondisi baik. Sisanya, 10,75 persen berada dalam kondisi sedang, dan 12,36 dalam kondisi rusak.

    Meski banyak hutan mangrove yang rusak, Indonesia tetap diakui secara global atas keberhasilannya dalam program rehabilitasi ekosistem mangrove.

    Baca: Seperempat hutan mangrove dunia ada di Indonesia, tapi kini dalam ancaman

    Untuk menjaga kelestarian hutan mangrove ini, lanjut Virni, riset dan inovasi dalam aspek biologi, teknik budidaya, dan upaya restorasi mangrove, sangat penting untuk mendasari pengambilan keputusan dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

    Dikutip dari laman resmi BRIN, Virni menekankan pentingnya upaya konservasi dan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu ekosistem karbon biru untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

    Virni yang juga Ketua Pusat Kolaborasi Riset (PKR) Ekologi Mangrove ini menjelaskan, BRIN saat ini telah mengembangkan riset dan inovasi mangrove lewat teknologi Integrated Mangrove Sowing (IMS) yang telah dilakukan BRIN.

    Teknologi IMS merupakan sistem tanam mangrove terintegrasi yang menggunakan pesawat nirawak (drone) untuk mempermudah penanaman mangrove di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau.

    ”Biji mangrove disiapkan dalam bentuk bola dengan dilapisi tanah, arang, sekam, dan diberi nutrisi untuk memudahkan biji tersebut tumbuh pada saat sampai ke tanah,” tutur Virni.

    Baca: Manfaat ekonomi dan ekologis hutan mangrove

    BRIN juga tengah mengembangkan riset untuk mengetahui keragaman spesies, menghitung stok karbon, faktor emisi, valuasi ekonomi, dan kebijakan Blue Carbon juga penting untuk diteliti.

    Virni menceritakan beberapa aktivitas riset mangrove yang dilakukannya bersama tim di Indonesia. Menurutnya, rehabilitasi dan konservasi mangrove adalah pilar penting dalam strategi mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia.

    “Kita perlu membangun kerja sama dengan semua stakeholder seperti pemerintah pusat, pemda, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat serta mitra internasional seperti Oman. Untuk bersama-sama mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, PKR Ekologi Mangrove merupakan kolaborasi antara PREE ORHL BRIN dengan Pusat Unggulan IPTEK Mangrove Universitas Sumatera Utara yang terjalin sejak Oktober 2023.

    Baca: Badan restorasi gambut dan mangrove dilikuidasi

     

  • Di Kota Ini, Pembangunan Pesisir Berjalan Beriringan dengan Pelestarian Hutan Mangrove

    Di Kota Ini, Pembangunan Pesisir Berjalan Beriringan dengan Pelestarian Hutan Mangrove

    7cloud.asia – Delta Sungai Guayas di Ekuador dan anak-anak sungai di sekitarnya memiliki hamparan hutan mangrove (bakau) terluas di negara tersebut.

    Labirin berhutan yang terdiri dari saluran pasang surut dan pulau-pulau dataran rendah ini merupakan ekosistem yang krusial. Delta ini dipenuhi satwa liar, menyerap air banjir, dan menyimpan karbon dalam jumlah besar.

    Namun, delta ini juga merupakan lokasi wilayah metropolitan terbesar di negara ini, kumpulan kota dan desa yang dihuni oleh 3 juta orang. Di sini, kawasan hutan mangrove yang luas telah membuka jalan bagi perluasan wilayah kota dan ratusan tambak udang.

    Kini, sebuah proyek yang didukung oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) bertujuan untuk menunjukkan bahwa ekosistem bakau dan pembangunan kota dapat berjalan beriringan.

    Tim kota telah menanam ribuan bakau di sekitar delta Samborondón, langkah pertama dari apa yang diharapkan sebagian orang akan menjadi dorongan yang lebih besar untuk melindungi permukiman lokal dari cuaca yang semakin ekstrem.

    “Kota-kota pesisir menghadapi ancaman yang semakin besar akibat perubahan iklim, yang di banyak tempat memicu badai yang lebih sering dan intens,” kata Mirey Atallah, Kepala Cabang Adaptasi dan Ketahanan di Divisi Perubahan Iklim UNEP.

    Baca: Pembangunan IKN membuat nelayan dan masyarakat pesisir makin sengsara

    “Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa mangrove merupakan cara yang hemat biaya untuk mengurangi dampak tersebut, menyelamatkan nyawa dan harta benda. Peran tersebut tidak dapat diremehkan.”

    Pertahanan pesisir
    Hutan mangrove – kumpulan pohon dan semak yang toleran terhadap kadar garam – menghiasi lebih dari 2 juta kilometer garis pantai dan zona pasang surut di seluruh dunia.

    Sebagian besar hutan mangrove ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Dan, hutan mangrove ini menyediakan garis pertahanan pertama terhadap gelombang badai, arus, ombak, dan pasang surut.

    Semua ancaman ini semakin meningkat seiring perubahan iklim yang menyebabkan naiknya permukaan air laut.

    Sistem akarnya yang rumit juga menjadikannya surga bagi ikan dan organisme lain yang mencari tempat berlindung, makanan, dan tempat reproduksi. Keanekaragaman hayati ini menjadikan hutan mangrove vital bagi perikanan yang menjadi tumpuan hidup banyak masyarakat pesisir.

    Namun, hutan mangrove seringkali dikorbankan dalam menghadapi pembangunan, baik untuk pertanian, akuakultur, maupun permukiman. Total luas hutan bakau di seluruh dunia berkurang lebih dari 5.000 kilometer persegi, atau lebih dari 3 persen, antara tahun 1996 dan 2020.

    Baca: Setiap tahun belasan ribu hektare hutan mangrove hilang

    Di Ekuador, sebagian besar dari sekitar 1.500 kilometer persegi hutan mangrove yang tersisa ditemukan di provinsi Guayas dan El Oro, menurut sebuah studi.

    Kanal-kanal yang dulunya berhutan di dalam dan sekitar Samborondón dan kota tetangga Guayaquil kini sebagian besar gundul, digantikan oleh tembok, dermaga, dan promenade.

    Strategi kolaborasi
    Untuk membalikkan keadaan ini, Samborondón meluncurkan proyek restorasi bakau pada tahun 2024 yang diharapkan dapat menginspirasi orang lain di Ekuador dan sekitarnya untuk mengikutinya.

    Para pemimpin inisiatif ini membeli 7.000 bibit bakau dan mempekerjakan petani untuk membantu para relawan muda menanamnya di Taman Bersejarah Guayaquil. Setelah selesai, bakau-bakau tersebut menutupi lebih dari 15.000 meter persegi tepian sungai.

    “Bibit-bibit ditanam dengan pola bintang untuk mendorong kompetisi alami dan pembentukan bakau sebagaimana adanya di alam – secara berkelompok,” kata Edgar Muñoz, Direktur Departemen Pengelolaan Lingkungan Kotamadya Samborondón.

    Setelah beberapa kendala awal, tumbuhlah pinggiran vegetasi di tepi air untuk mencegah pasang surut yang kuat di Sungai Daule yang berdekatan menghanyutkan bakau-bakau muda tersebut. Pohon-pohon tersebut kini tingginya sekitar satu meter.

    Baca: Pelestarian hutan mangrove di Indonesia

    Para relawan masyarakat dan petugas taman merawat lahan tersebut, menyingkirkan tanaman yang dapat mengalahkan bibit, sementara mahasiswa memantau perkembangannya.

    Laba-laba, kepiting, dan burung kembali, sementara kutu daun dan hama lainnya mundur, kata Muñoz, menandakan bahwa ekosistem sedang pulih.

    Fase selanjutnya dari proyek ini mencakup lokakarya tentang restorasi ekosistem yang ditujukan bagi para guru, siswa, dan anggota masyarakat.

    Untuk meningkatkan kesadaran, mahasiswa di Universitas Roh Kudus (dikenal sebagai UEES), yang berlokasi di Samborondón, sedang menciptakan hutan bakau tiga dimensi di internet.

    “Pengunjung daring akan dapat berjalan di antara pepohonan, melihat satwa liar, dan belajar tentang ekosistem serta berbagai hal menakjubkan yang mereka lakukan untuk kita,” kata Muñoz.

    Bagi pemerintah kota, proyek ini merupakan langkah penting menuju tujuannya untuk memulihkan hutan bakau di sepanjang tepi Sungai Samborondón. Area lain telah diidentifikasi cocok untuk ditanami.

    “Komitmen kami adalah untuk mewariskan ekosistem perkotaan dalam kondisi yang lebih baik daripada saat kita mewarisinya, memastikan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang,” kata Muñoz.

    Baca: Seperlima hutan mangrove dunia ada di Indonesia

  • Didukung UNEP, Puluhan Kota di Dunia Coba Pulihkan Miliaran Hektare Hutan Mangrove

    Didukung UNEP, Puluhan Kota di Dunia Coba Pulihkan Miliaran Hektare Hutan Mangrove

    7cloud.asia – Pemerintah kota Samborondón yang terletak di delta Sungai Guayas di Ekuador sukses melestarikan hamparan hutan mangrove terluas di negara tersebut.

    Labirin hutan mangrove yang terdiri dari saluran pasang surut dan pulau-pulau dataran rendah ini merupakan ekosistem yang krusial. Delta ini dipenuhi satwa liar, menyerap air banjir, dan menyimpan karbon dalam jumlah besar.

    Namun, delta ini juga merupakan lokasi wilayah metropolitan terbesar di negara ini, kumpulan kota dan desa yang dihuni oleh 3 juta orang. Di sini, kawasan hutan mangrove yang luas telah membuka jalan bagi perluasan perkotaan dan ratusan tambak udang.

    Samborondón adalah salah satu dari puluhan wilayah perkotaan di seluruh dunia yang menerima dukungan finansial dan teknis dari Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) untuk memulihkan ekosistem dan mengintegrasikan alam ke dalam proses perencanaan perkotaan.

    Didanai oleh Pemerintah Jerman, proyek Generation Restoration adalah bagian dari United Nation Decade on Ecosystem Restoration.

    United Nation Decade on Ecosystem Restoration adalah sebuah inisiatif global yang bertujuan membantu negara-negara memenuhi komitmen mereka untuk memulihkan 1 miliar hektare ekosistem yang terdegradasi.

    Baca: Kota ini sukses sandingkan pembangunan kota dengan pelestarian hutan mangrove

    Melindungi dan memulihkan lingkungan di lahan basah, termasuk hutan mangrove, merupakan prioritas bagi banyak kota di dunia.

    Di Douala, kota terbesar di Kamerun, pemerintah daerah, pemimpin adat, dan pihak-pihak lain bekerja sama untuk melestarikan hutan mangrove.

    Sementara Iloilo, sebuah kota di Pulau Panay, Filipina, memperluas upaya yang telah memulihkan hutan mangrove ke sekitar 80 hektar lahan tepi sungai, termasuk di sepanjang esplanade pusat kota.

    Sedangkan masyarakat di Overstrand, sebuah kota di Western Cape, Afrika Selatan, bertujuan untuk memulihkan lahan gambut dan muara di sepanjang Sungai Ornus yang terdegradasi akibat banjir dan tanaman invasif.

    Kepala Cabang Adaptasi dan Ketahanan di Divisi Perubahan Iklim UNEP, Mirey Atallah mengatakan bahwa proyek-proyek tersebut menunjukkan apresiasi yang semakin besar terhadap pentingnya ekosistem perkotaan.

    “Orang-orang di seluruh dunia sangat ingin membangun kembali alam di sekitar mereka yang seringkali terdegradasi secara masif,” ujarnya.

    Baca: Giant Mangrove Wall untuk atasi abrasi di pesisir utara Jakarta

    “Menggabungkan keinginan tersebut dengan wawasan ilmiah dan dukungan finansial akan menjadi kunci untuk mencapai restorasi skala besar yang sangat dibutuhkan planet Bumi.”

    Tentang Restorasi Generasi (2023-2025)
    Generation Restoration atau proyek Restorasi Generasi UNEP, yang didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), berfokus pada peningkatan skala restorasi ekosistem perkotaan.

    Berlangsung dari tahun 2023 hingga 2025, UNEP, bekerja sama dengan Dekade PBB untuk Restorasi Ekosistem dan Pusat Keanekaragaman Hayati Global ICLEI, bekerja sama dengan 24 kota untuk mengatasi tantangan politik, teknis, dan finansial utama.

    Proyek ini memiliki dua komponen utama: mengadvokasi investasi publik dan swasta dalam restorasi ekosistem dan penciptaan lapangan kerja melalui solusi berbasis alam.

    Proyek ini juga bertujuan untuk memberdayakan para pemangku kepentingan kota di seluruh dunia untuk mereplikasi dan meningkatkan skala inisiatif restorasi.

    Prakarsa ini merupakan kontribusi terhadap Dekade PBB tentang Restorasi Ekosistem dan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global.

    Baca: Aktivis lingkungan dorong penanaman mangrove secara masif

     

     

  • Puluhan Ribu Hektare Hutan Mangrove Akan Direhabilitasi hingga 2027

    Puluhan Ribu Hektare Hutan Mangrove Akan Direhabilitasi hingga 2027

    7cloud.asia – Hutan mangrove seluas 41.000 hektare yang tersebar di empat provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara akan direhabilitasi.

    Rehabilitasi puluhan ribu hektare hutan mangrove ini merupakan bagian proyek Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang akan berlangsung hingga tahun 2027.

    Seperti diketahui, hutan mangrove menyimpan fungsi ekologi dan fungsi ekonomi yang sangat besar. Menurut Bank Dunia, setiap hektare hutan mangrove menyimpan nilai ekonomi sebesar 15.000 dolar per tahun.

    Indonesia menjadi salah satu negara dengan hutan mangrove terluas di dunia, di mana sekitar seperlima hutan mangrove dunia berada di Indonesia. Sayangnya banyak hutan mangrove itu terancam kelestariannya.

    Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar Siddiq menyampaikan proyek ini merupakan salah satu wujud kontribusi Indonesia merestorasi ekosistem global ke keadaan yang lebih sehat, termasuk hutan mangrove, dan lahan basah.

    Baca: Kota-kota di dunia berupaya pulihkan miliaran hektare hutan mangrove

    “Proyek ini menjadi wujud nyata komitmen Indonesia dalam aksi iklim berbasis alam sekaligus kontribusi pada restorasi ekosistem global,” kata Sulaiman kepada wartawan di sela-sela pembukaan Mangrove Festival (Mangrofest) 2025 di Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, Rabu (30/7/2025).

    Program M4CR, kata dia melanjutkan, bertujuan untuk membangun ketahanan wilayah pesisir melalui restorasi hutan mangrove, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH) Kementerian Kehutanan Dyah Murtiningsih telah menyampaikan bahwa pendekatan berbasis masyarakat diutamakan dalam M4CR.

    Hal itu, ujarnya, ditujukan agar upaya konservasi tidak hanya berhenti di penanaman, tetapi juga berlanjut dalam perawatan dan pemanfaatan berkelanjutan.

    Baca: Pelestarian hutan mangrove di Indonesia

    Diketahui, M4CR merupakan program rehabilitasi hutan mangrove berskala nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Bank Dunia.

    Program itu bertujuan untuk membangun ketahanan wilayah pesisir melalui restorasi hutan mangrove, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor.

    Salah satu rangkaian kegiatan yang digelar Kemenhut dalam M4CR adalah Mangrove Festival (Mangrofest) 2025.

    Dilansir Antaranewscom, festival yang digelar dari akhir Juli hingga Oktober mendatang itu menampilkan inovasi, kearifan lokal, dan praktik baik rehabilitasi mangrove dari berbagai daerah.

    Mangrofest 2025 juga diharapkan dapat menumbuhkan komitmen lintas sektor dan lintas generasi untuk menjaga hutan mangrove sebagai penyangga masa depan pesisir Indonesia.

    Baca: Hutan mangrove di Indonesia dalam ancaman

     

  • BRIN Gandeng Rekam Jejak Alam Nusantara Pulihkan Hutan Mangrove di Segara Anakan

    BRIN Gandeng Rekam Jejak Alam Nusantara Pulihkan Hutan Mangrove di Segara Anakan

    7cloud.asia – Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, mencapai sekitar 3,11 juta hektare atau sekitar 22,6 persen dari total ekosistem mangrove global.

    Kekayaan hutan mangrove Indonesia mencakup 246 jenis mangrove, termasuk 48 jenis mangrove sejati—jumlah terbanyak di Asia Tenggara.

    Ekosistem ini berperan vital sebagai penyerap karbon, pelindung pantai, habitat fauna, sumber daya ekonomi, dan penopang kehidupan masyarakat pesisir.

    Namun, keberadaan hutan mangrove di Indonesia kian terancam akibat alih fungsi lahan, penebangan, perubahan sistem hidrologi, pencemaran, hingga invasi spesies asing.

    Salah satu kawasan hutan mangrove yang terdampak adalah Segara Anakan di Cilacap, Jawa Tengah.

    Sedimentasi tinggi yang mengubah sistem hidrologi, penebangan, alih fungsi hutan mangrove, dan pencemaran telah menggerus fungsi ekologis kawasan ini, berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat yang menggantungkan hidup pada ekosistem mangrove.

    Baca: Ketimbang Giant Sea Wall, lebih disarankan penanaman mangrove secara masif

    Untuk itu, Pusat Riset Ekologi (PRE) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara menjalin kerja sama dalam penelitian, pengembangan, inovasi, dan pendampingan rehabilitasi serta pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

    Kerja sama ini meliputi riset ekologi dan restorasi, pengumpulan data flora-fauna, kajian pengelolaan sumber daya mangrove (etnoekologi dan etnokonservasi), kajian pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat lokal, stasiun lapangan sebagai hub kegiatan konservasi dan restorasi mangrove, hingga publikasi hasil penelitian.

    Sinergi ini diharapkan menghasilkan data dan rekomendasi yang dapat memperkuat kebijakan konservasi dan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan ekosistem mangrove.

    Kepala Pusat Riset Ekologi BRIN, Asep Hidayat, menyebut konservasi bukan sekadar menyimpan keanekaragaman, tetapi juga memastikan kelestarian ekosistem penyangganya. “Kalau ekosistem hilang, maka spesies pun akan hilang,” tegasnya.

    Dilansir di laman resmi BRIN, Asep menekankan pentingnya kajian ekosistem mangrove secara menyeluruh melalui riset inovatif dan pendampingan masyarakat.

    PRE BRIN kini fokus pada empat aspek riset: fungsi ekosistem, penilaian nilai ekosistem, rehabilitasi dan pemanfaatan berbasis respons biodiversitas, serta kajian etno-ekologis yang melibatkan pengetahuan lokal.

    Baca: Puluhan ribu hektare hutan mangrove akan direhabilitasi

    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN sekaligus penanggung jawab kegiatan, Suyadi, menjelaskan bahwa riset akan mencakup kajian dari hulu hingga hilir agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

    Temuan-temuan riset seperti biostimulan “pupuk mangrove”, bioremediasi untuk mengurangi pencemaran minyak, metode budidaya kepiting berbasis ekosistem mangrove.

    Juga inovasi lainnya diharapkan dapat diterapkan untuk konservasi dan restorasi ekosistem masyarakat berbasis desain ekosistem, bioteknologi, dan komunitas (pemberdayaan masyarakat).

    Suyadi menambahkan bahwa potensi hutan mangrove tidak hanya terbatas pada fungsi ekologis, tetapi juga pada produk turunannya, seperti keripik mangrove, batik mangrove, dan kegiatan wisata.

    Ketua Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara, Irfan Yulianto, menyampaikan bahwa organisasi yang awalnya bergerak di bidang dokumentasi lapangan kini memperkuat basis sains untuk konservasi sumber daya alam.

    Yayasan terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BRIN. Kerja sama difokuskan pada konservasi ekosistem mangrove di Pulau Jawa, dengan cakupan awal di Cilacap, Demak, dan Jepara, serta rencana perluasan ke wilayah lain di Jawa Barat dan Banten.

    Baca: Puluhan kota di dunia pulihkan miliaran hektare hutan mangrove

  • Hutan Mangrove di Tangerang Menyusut Drastis Akibat Proyek PSN di Era Jokowi

    Hutan Mangrove di Tangerang Menyusut Drastis Akibat Proyek PSN di Era Jokowi

    7cloud.asia – Seluas 750 ribu dari total 3,44 juta hektare ekosistem mangrove di Indonesia dilaporkan dalam kondisi rusak dan hilang.

    Padahal ekosistem mangrove memegang peran penting untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi, menjaga keanekaragaman hayati, serta berperan sebagai penyerap karbon yang signifikan.

    “Sebenarnya hutan mangrove kita tercatat sebagai nomor satu di dunia,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam kegiatan tanam mangrove di Tanjung Burung, Kabupaten Tangerang, Banten Senin (27/10/2025).

    Hanif menambahkan pemerintah pusat akan merehabilitasi hutan mangrove -terutama di pesisir Tangerang- yang telah beralih fungsi menjadi perumahan dan kawasan terbangun.

    Hutan mangrove di pesisir Tangerang, Banten, perlahan berganti wajah menjadi bangunan-bangunan tinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

    Dilansir mongabay.co.id, pemukiman premium skala besar bagian dari Pantai Indah Kapuk (PIK) II yang ditetapkan menjadi PSN di era pemerintahan Jokowi mulai menggerus parisai hijau di pesisir pantai Tangerang itu.

    Baca: Kawasan hutan lindung jadi PSN di PIK 2

    Kawasan premium mulai dibangun, hutan mangrove tergusur sudah terjadi dan terus berjalan sampai saat ini di pesisir Kabupaten Tangerang.

    Berdasarkan denah lokasi, PIK 2 terbentang di pesisir Utara Tangerang dari Kecamatan Kosambi hingga Kronjo seluas 2.650 hektar.

    Lokasi yang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan menjadi pusat bisnis dan hunian yang mencangkup rumah, apartemen, ruko dan properti premium lain.

    Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Nasional mengatakan, penghilangan hutan mangrove di pesisir Tangerang membuktikan pemerintah tidak konsisten dalam restorasi dan rehabilitasi hutan Mangrove.

    “Bukannya menjaga hutan mangrove tetapi presiden justru menetapkan pembangunan di kawasan itu sebagai PSN,” ujar Parid dikutip mongabay.co.id pada 2024 silam.

    Pengelola Hutan Mangrove Desa Muara, Kabupaten Tangerang, Supriyatno mengungkapkan hal yang sama. Supri mengatakan dirinya fokus melestarikan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Tangeran yang terus menyusut.

    Baca: Pemerintah batalkan status PSN atas Proyek PIK 2

    Menurut dia, penyusutan hutan mangrove yang dikelolanya terus menyusut dari 500 hektare menjadi 400 hektare seiring perkembangan pembangunan.

    “Ekosistem mangrove di Desa Tanjung Burung sudah habis,” ujarnya. Menurut dia, semuanya beralih fungsi menjadi kawasan mewah sejak 2015. ​

    Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, menjelaskan kawasan hutan lindung di pesisir Tangerang mengalami banyak perubahan.

    Dari semula, luas 1.603,79 hektare kawasan hutan lindung berupa hutan mangrove, kini tinggal menyisakan sekitar 500,55 hektare saja.

    “Menteri menegaskan fungsi mangrove yang semakin besar ini sangat menjadi perhatian pemerintah sehingga harus ditangani dengan sangat sungguh-sungguh

    Menurut Hanif, pemerintah merasa sangat prihatin dengan kondisi Pantai Utara Tangerang yang makin terancam setelah ditetapkannya menjadi PSN.

    “Mangrovenya sudah tipis sekali dan terjadi penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut,” katanya.

    Baca: Komnas HAM sebut pelaksanaan PSN di era Jokowi berpotensi melanggar HAM

     

  • Tumpang Tindih Aturan di Kawasan Hutan Mangrove di Bali

    Tumpang Tindih Aturan di Kawasan Hutan Mangrove di Bali

    7cloud.asia – Persoalan tumpang tindih aturan di kawasan hutan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, di Suwung Kauh, Denpasar mendapat perhatian khusus dari Komisi IV DPR.

    Anggota Komisi IV DPR Nyoman Adi Wiryatama menyampaikan bahwa salah satu perhatian utama adalah banyak ketidaksinkronan antaraturan yang membuka ruang penyimpangan di hutan mangrove

    “Karena kita tahu di hutan mangrove ini banyak sekali tumpang tindih. Aturan satu dengan lainnya sering bertabrakan. Banyak celah yang bisa diterobos oleh masyarakat,” ujarnya di sela Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka untuk menyerap masukan dari berbagai stakeholder terkait pembahasan revisi UU Kehutanan.

    Lebih lanjut, Adi menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan, khususnya hutan mangrove Bali yang areanya relatif kecil, tetapi memiliki fungsi ekologis yang vital.

    Baca: Pakar Rekomendasikan Pengakuan Masyarakat Adat dan Unsur Sosial dalam Pengelolaan Hutan

    Ekosistem kehutanan, pariwisata, dan pertanian Bali disebutnya saling bergantung, terutama pada ketersediaan air.

    “Bali ini kecil, hutannya juga kecil. Tapi pariwisata dan pertanian tidak bisa lepas dari air, dan bicara air sama dengan bicara hutan,” tegasnya.

    Adi juga menyinggung peristiwa banjir besar yang baru-baru ini melanda sejumlah wilayah di Bali. Menurutnya, kejadian tersebut harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar mencari pihak yang disalahkan.

    “Tidak perlu mencari siapa yang salah. Mari kita evaluasi aturannya, perilaku masyarakatnya, semuanya kita perbaiki bersama. Supaya Bali tetap aman dan lestari,” ucapnya.

    Terkait revisi UU Kehutanan, Adi menilai hal itu perlu dilakukan mengingat regulasi yang berlaku sudah dianggap tidak lagi mampu menjawab kompleksitas pengelolaan kawasan hutan masa kini.

    Baca: Luas Hutan di Pulau Jawa Tinggal 15 Persen

    Namun demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil melayangkan kritik terhadap sejumlah pasal yang ada.

    Adi menilai sejumlah ketentuan dalam UU Kehutanan saat ini masih mengandung frasa multitafsir, sehingga sering disalahgunakan dan memicu persoalan di lapangan.

    “Bunyi aturan yang multitafsir ini yang menjadi masalah. Ke depan kita harapkan ada aturan yang pasti, tidak bisa lagi di multitafsirkan atau disalahgunakan,” tambahnya.

    Menutup pernyataan, Politisi PDI Perjuangan ini kembali menegaskan bahwa revisi UU Kehutanan harus menghadirkan kepastian hukum yang kuat dan tidak membuka ruang interpretasi ganda.

    “Dalam undang-undang harus ada ketegasan. Tidak boleh ada frasa multitafsir yang membuat masyarakat mencoba-coba menerobos aturan. Kita harus preventif sejak awal, memperkuat sosialisasi, agar tidak terjadi penyerobotan seperti yang kita lihat sekarang,” pungkasnya.

    Foto: Wikipedia