Tag: ijazah palsu

7cloud.asia – Polemik mengenai ijazah palsu Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo tak kunjung tuntas meskipun telah disanggah oleh sejumlah pihak

Mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat, Universitas Gadjah Mada (UGM), bahkan oleh Jokowi sudah menegaskan keaslian ijazahnya. Tapi wujud ijazah itu tak pernah ditunjukkan ke depan publik.

Tudingan soal ijazah palsu Jokowi sudah mencuat sejak 2019 lalu. Adalah Umar Kholid Harahap melalui akun Facebook miliknya dengan narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu ketika mendaftar sebagai calon presiden.

Informasi yang disebut polisi sebagai hoaks itu menyebutkan Jokowi bukan lulusan SMA Negeri 6 Solo seperti yang selama ini diketahui.

Ijazah Jokowi saat SMA dianggap palsu karena Jokowi lulus SMA pada 1980. Sedangkan sekolah itu, klaimnya, baru berdiri pada 1986.

Karena dianggap menyebarkan berita bohong, polisi menangkap Umar dan menjadikannya sebagai tersangka. Meski begitu dia tidak ditahan, tapi dikenakan wajib lapor.

Tiga tahun setelahnya, atau pada 2022, polemik yang sama kembali muncul. Kali ini, penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono, menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ia menuding Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mendaftar pemilihan presiden (pilpres) pada 2019.

Baca: Ekspresi ketidakpuasan publik pada sepak terjang Jokowi

Berkas gugatan dengan nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum.

Meskipun sidangnya sempat berjalan, tapi di pertengahan jalan, kuasa hukumnya mencabut gugatan tersebut karena Bambang telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA.

Pengacara Jokowi, Otto Hasibuan, mengatakan putusan majelis hakim atas perkara dengan nomor 610/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst itu dinyatakan tidak diterima.

Otto bilang putusan tersebut sekaligus menyanggah seluruh tuduhan Eggi Sudjana soal ijazah palsu adalah tidaklah benar. Karenanya dia berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Presiden Jokowi.

Terlebih, klaimnya, selama di persidangan tidak ada satupun alat bukti otentik mengenai ijazah palsu itu.

Sekarang ada gugatan anyar yang diajukan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq. Ia menggugat ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo.

Dalam gugatannya, Taufiq menggugat empat pihak, yakni Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai tergugat 4.

Dari temuannya, ia sangsi Jokowi bersekolah di SMA Negeri 6. Sebab, menurut klaimnya, ijazah Jokowi bukan dari sekolah tersebut melainkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP).

Baca: Sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) warisan Jokowi akan dievaluasi

Wakil Ketua Tim Pembela Umat dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah, mengeklaim langkah yang dilakukannya untuk mempertanyakan keabsahan ijazah UGM milik Jokowi lantaran telah menjadi pertanyaan publik.

Oleh sebab itu, pihaknya ingin mengejar terus apakah mantan Wali Kota Solo itu memang memiiki ijazah atau malah tidak memiliki ijazah UGM.

“Kita ingin ada kepastian. Satu, apakah memang punya ijazah. Yang kedua, apakah ijazah asli atau tidak karena selama ini tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi,” kata dia dikutip BBC Indonesia Sabtu (19/4/2025).

Apa saja tuduhan kejanggalan skripsi dan ijazah Jokowi?
Kendati beberapa gugatan hukum itu kandas, namun kontroversinya tak pernah betul-betul berhenti.

Mantan dosen universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, mencoba mengulik kejanggalan lembar pengesahan skripsi Jokowi beserta ijazahnya yang diterbitkan tahun 1985.

Pada lembar pengesahan dan sampul skripsi, misalnya, dia mempertanyakan penggunaan font Times New Roman yang dianggap belum ada pada era 1980-an.

Ia juga mempersoalkan tak adanya lembar pengesahan dari dosen penguji Jokowi, serta nama dosen yang menguji.

Klaim sepihak itu membuat beberapa pihak menyangsikan kelulusan Presiden Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Demi menjernihkan masalah ini, Universitas Gadjah Mada memberikan klarifikasinya.

Baca: Tipe korupsi yang dilakukan Jokowi

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, bilang penggunaan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip pada sampul skripsi dan ijazah di tahun itu sudah jamak dipakai mahasiswa, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan.

Bahkan, di sekitaran kampus UGM, sambungnya, sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup) yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi.

Adapun soal seri ijazah Jokowi yang disebut tidak menggunakan klaster namun hanya angka saja, Sigit menjelaskan bahwa penomoran ijazah di masa itu Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas.

Penomoran tersebut, tak hanya berlaku pada ijazah Jokowi, namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan.

“Nomor berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” ujar Sigit seperti dilansir dari situs ugm.ac.id.

Belakangan, politikus Roy Suryo menyinggung soal ketidaksesuaian foto dalam ijazah Jokowi yang beredar di media sosial.

Dia bahkan mengeklaim sosok dalam foto itu adalah kerabat dekat Jokowi, yakni Dumanto Budi Utomo, dengan merujuk pada kacamata yang dikenakan orang dalam foto dan bentuk telinga serta bibir.

Kata Roy, ciri-ciri itu sangat berbeda dengan Jokowi masa muda maupun sekarang yang tak memakai kacamata.

Analisisnya juga menyoroti watermark logo UGM berwarna emas yang tertera pada ijazah Jokowi. Menurutnya, tinta emas itu semestinya mulai pudar seiring berjalannya waktu.

Hingga pada Selasa (15/4/2025), ratusan orang yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi mendatangi gedung UGM.

Pihak UGM lantas lagi-lagi membeberkan bukti catatan dari awal mantan Presiden Jokowi kuliah sampai lulus dari Fakultas Kehutanan.

Wakil Rektor I UGM, Wening Udasmoro, menuturkan pihaknya memiliki bukti-bukti, surat-surat, dan dokumen yang menguatkan keberadaan Jokowi di kampus.

Salah satunya adalah nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan diwisuda pada 5 November 1985.

Adapun mengenai ijazah asli Jokowi, kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, sudah diberikan kepada yang bersangkutan. UGM, katanya, hanya memegang fotokopi saja.

 

7cloud.asia – Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Devi Darmawan mengatakan, polemik ijazah Presiden Jokowi sebetulnya tidak lagi relevan untuk dipersoalkan, apalagi saat ini Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden.

Bahkan, menurut dia, kalaupun dugaan ijazah palsu Jokowi terbukti benar, hal ini tidak akan mendelegitimasi keterpilihannya sebagai presiden selama dua periode.

Namun, dia berharap, ke depan persoalan ijazah ini menjadi pembelajaran, terutama ketika menggelar perhelatan pemilu.

Penyelenggara pemilu harus memastikan betul seluruh berkas administrasi para peserta adalah asli dan terverifikasi.

Devi menduga terus bergulirnya isu ijazah palsu Jokowi ini berkaitan dengan ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap kepemimpinan mantan politikus PDI Perjuangan tersebut.

Terlebih kini, meskipun sudah tak menjabat, pengaruhnya masih cukup kuat di pemerintahan Prabowo Subianto. Ini terlihat dari kunjungan-kunjungan sejumlah menteri Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo.

“Ketidakpuasan itu kan bisa beragam ya, dan sekarang bentuknya menggoyang Jokowi secara personal atau menyerang secara hukum. Nah ini bisa dilihat dengan mengeluarkan isu-isu tentang ijazah palsu,” ujar Devi dikutip BBC Indonesia.

Baca: Menyoal tudingan ijazah palsu Jokowi

Dilansir BBC Indonesia, Devi menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Pemilu setidaknya ada 20 poin persyaratan menjadi calon presiden/wakil presiden.

Khusus terkait pendidikan, undang-undang hanya menyebutkan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

“Dan ijazah itu menjadi salah satu persyaratan administrasi. Selain itu ada masih banyak syarat lain yang jauh lebih relevan semisal tidak pernah dipidana, memiliki jiwa nasionalisme yang tidak mencederai NKRI…” papar Devi.

“Kemudian tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.”

“Jadi syarat ijazah itu bukan satu-satunya unsur yang substansial.”

“Selain itu Jokowi berhasil terpilih dengan suara mayoritas rakyat, sehingga legitimasinya sudah tidak bisa ditawar lagi.”

Dengan sahnya legitimasi Jokowi sebagai presiden, sambung Devi, maka segala keputusan Jokowi semasa menjabat sebagai presiden juga sahih. Pasalnya semua kebijakan presiden, pasti ada peran dari para menteri-menterinya.

“Jadi tidak keputusan sendiri, kayak Keppres itu kan dibuat dengan dukungan dari segenap menteri-menterinya juga. Sudah atas persetujuan bersama.”

Baca: Ekspresi ketidakpuasan publik pada sepak terjang Jokowi

Itu mengapa, bagi Devi, isu ijazah palsu Jokowi ini tidak lagi relevan, tak lagi penting dibahas, dan mesti disudahi.

Adapun Jokowi, menurutnya, bisa segera menyudahi polemik ini dengan legowo. Caranya menunjukkan ijazah aslinya ke publik.

Sebab, sikap Jokowi yang disebutnya kerap “tarik ulur” dalam menanggapi persoalan tersebut, secara tidak langsung ikut menyuburkan isu ini.

“Minimal ijazah SMA ditunjukkan aslinya, agar isu ini tidak berlarut-larut.”

“Ijazah itu kemudian divalidasi oleh, mungkin, dinas pendidikan setempat dan menunjukkan seperti apa track record pendidikan yang dienyam oleh Jokowi.”

“Sepanjang Jokowi dan kuasa hukumnya membuktikan minimal ijazah SMA, dan bisa diverifikasi, seharusnya masalah ini clear.”

Terlepas bahwa nanti pihak yang berseberangan masih tak percaya, kata Devi, hal itu sudah di luar kendali.

Dan jika serangan atau bahkan tuduhan yang sama masih terlontar dan mengganggu Jokowi, dia bisa menggunakan jalur hukum sesuai koridornya.

“Terserah puas atau tidak puas, yang penting sudah ditunjukkan.”

“Tapi menurut saya mereka juga tidak bisa semena-mena, kan ada hukumnya. Kalau berlanjut, tentu saja Jokowi sebagai tokoh politik yang berpengaruh bisa menempuh jalur hukum jika mencemarkan nama baiknya.”

Baca: Indikasi tipe korupsi yang dilakukan Jokowi

7cloud.asia – Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Selestinus mendesak pihak kepolisian menghentikan penyelidikan kasus penghinaan terkait dugaan ijazah palsu yang diadukan mantan presiden Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 30 April 2025 lalu Jokowi telah mengadukan lima orang termasuk Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

Hal ini diatur pasal 310 dan pasal 311 KUHP jo pasal 27A, pasal 32 dan pasal 35 UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak Kuasa Hukum bahwasanya Jokowi saat pengaduan disampaikan, Jokowi menyerahkan Barang Bukti (BB) kepada Penyelidik berupa 24 Video.

Sementara barang bukti utama berupa ijazah SD, SMP, SMA hingga S1 Fakultas Kehutanan UGM hanya diperlihatkan tanpa diserahkan pada Penyelidik Polda Metro Jaya.

Baca: Kejanggalan yang belum terjawab di balik dugaan ijazah palsu Jokowi

Dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (6/5/2025), Petrus menilai hal ini sebagai sesuatu yang janggal.

Pasalnya, barang bukti utama dan sangat menentukan yaitu Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi yang seharusnya diserahkan Jokowi kepada Penyelidik/Penyidik, ternyata tidak ikut diserahkan,

“Begitu pula Pihak Penyelidik dan/atau Penyidik tidak meminta Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi untuk diserahkan atau disita sebagai BB sesuai ketentuan pasal 5 KUHAP jo pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP,” ujarnya.

Padahal dalam waktu yang bersamaan, ada kelompok masyarakat yang juga melapor kepada Polri, terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi dari aspek penyebaran berita bohong terhadap Roy Suryo dkk.

Pengaduan ini merespon laporan polisi dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di Bareskrim Polri pada 9 Desember 2024 tentang dugaan ijazah palsu Jokowi.

Baca: Jika ijazah Jokowi terbukti palsu bisa masuk ranah pidana

Menurut keterangan pihak TPUA, saat ini laporan mereka tengah ditindaklanjuti proses penyelidikannya oleh Bareskrim Polri. Penyidik memanggil dan memeriksa Pihak Pelapor antara lain Eggi Sudjana pada 15-16 April 2025.

Penyidik juga telah meminta klarifikasi dari advokat Damai Hari Lubis, Koordinator Advokat TPUA pada tanggal 28 April 2025. Pada Laporan TPUA ini, Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM Jokowi menjadi obyek utama pemeriksaan guna memastikan keasliannya.

“Untuk itu ijazah S1 Jokowi harus disita dari tangan Jokowi oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebagai barang bukti (BB) untuk kepentingan pemeriksaan melalui Puslabfor Bareskrim Polri,” tandas Petrus.

Dia menambahkan, demi menjamin kepastian hukum, maka Pimpinan Polri harus menghentikan atau setidak-tidaknya menunda seluruh proses pemeriksaan terhadap Pengaduan Jokowi di Polda Metro Jaya tertanggal 30 April 2025.

Pun demikian dengan seluruh pengaduan dari anggota masyarakat terhadap Roy Suryo dkk, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.

Baca: Dugaan ijazah Jokowi harus jadi pembelajaran bagi penyelenggara pemilu

Petrus memaparkan sejumlah alasan mengapa penanganan pengaduan dari Jokowi dan pendukungnya harus dihentikan atau dikesampingkan terlebih dahulu. Salah satunya, Bareskrim Polri tengah menyelidiki pengaduan TPUA tentang dugaan ijazah palsu Jokowi.

“Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Ijazah Jokowi dimaksud asli atau palsu atau aspal, karena selama menjadi polemik bertahun-tahun Jokowi tidak pernah memberikan klarifikasi atas keabsahan ijazah itu,” ujar Petrus menegaskan.

Petrus menilai pengaduan TPUA terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyangkut kepentingan umum, yakni menyelamatkan marwah pendidikan tinggi Cq. Universitas Gajah Mada, intelektual dan cendikiawan dan lembaga kepresidenan, karenanya harus didahulukan proses pidananya.

Sementara pengaduan Jokowi di Polda Metro Jaya pada 30 April 2025, atas dugaan pencemaran nama baik atau fitnah, semata-mata bermuatan kepentingan pribadi yaitu semata-mata hanya untuk memperjuangkan nama baik Jokowi.

7cloud.asia – Meski menuai kritik, penanganan laporan Jokowi soal dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu terus bergulir di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

Sebelumnya, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Selestinus mendesak pihak kepolisian menghentikan penyelidikan kasus dugaan penghinaan terkait dugaan ijazah palsu yang diadukan mantan presiden Jokowi.

Dalam perkembangan terbaru, penyidik mengungkapkan telah mengantongi sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Kombes) Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperoleh beberapa dokumen penting terkait dugaan ijazah palsu Jokowi ini.

“Ada beberapa dokumen, fotokopi ijazah. Kemudian ada printout (hasil cetakan) legalisasi dan juga ada fotokopi cover (sampul) dari skripsi dan lembar pengesahan. Ini masih terus dilakukan pendalaman,” kata Ade Ary Indradi kepada wartawan di gedung Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Mei 2025.

Tak hanya dokumen fisik, penyidik juga menyebutkan telah mengamankan sebuah pengandar kilas USB atau flashdisk, yang berisi 24 tautan video dari YouTube serta konten dari media sosial X. Seluruh konten tersebut dinilai berkaitan dengan tudingan bahwa ijazah Jokowi palsu.

Baca: Polisi diminta buktikan keabsahan ijazah Jokowi

Jokowi melaporkan kasus ini pada 30 April 2025, dengan mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk secara resmi melaporkan kasus ini.

Dalam laporannya, Joko Widodo melaporkan lima orang atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu. Kelima terlapor tersebut adalah Roy Suryo (RS), Rismon Sianipar (RS), Eggy Sudjana (ES), Tifauzia Tyassuma (TT), serta satu orang lainnya yang berinisial K.

Kasus ini kemudian ditangani oleh Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum (Subdit Kamneg Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

“Laporan beliau sudah diterima, kemudian diambil keterangannya oleh Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” ucap Ade Ary, di Jakarta, Rabu, 1 Mei 2025.

Hingga saat ini, penyelidik Polda Metro Jaya menyatakan telah memeriksa 24 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Joko Widodo tersebut.

“Sampai dengan hari ini, setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan,” ujar Kombes Ade Ary Syam, Kamis, 15 Mei 2025.

Baca: Kejanggalan yang belum terjawab di balik dugaan ijazah palsu Jokowi

Pada Rabu, 14 Mei 2025, polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi. Mereka berinisial AS, RF, MBS, dan KTR. Mereka yang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya adalah RF, MBS, dan KTR, sementara AS tidak hadir.

Dilansir Tempo.co, mereka adalah Rizal Fadhillah, Mikhael Benyamin Sinaga, dan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Saham.

Kemudian pada Kamis, 15 Mei 2025, penyelidik memanggil RS, TT, dan ES. Inisial-inisial tersebut diketahui sebagai Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, dan Eggi Sudjana.

Roy terpantau hadir di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.00 WIB. Ia sempat berbicara kepada awak media pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB, di tengah jeda pemeriksaannya.

Tifa juga memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, sementara Eggi Sudjana dipastikan tidak hadir.

Baca: Jika ijazahnya terbukti palsu Jokowi bisa dijerat pidana

7cloud.asia – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menghentikan penyelidikan terhadap dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (jokowi) karena tidak ditemukan adanya perbuatan pidana.

“Sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat konferensi pers, Kamis (22/5/2025).

Djuhandahani menyatakan Bareskrim telah melaksanakan uji banding terhadap ijazah sarjana milik Jokowi dengan tiga ijazah milik rekannya yang satu angkatan kuliah di Fakultas Kehutanan UGM.

“Baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama, yang seangkatan dengan Bapak Jokowi,” katanya.

Dokumen asli ijazah S1 Jokowi itu kemudian diuji secara laboratoris. Dalam uji laboratorium itu, dilakukan sampel pembanding dengan ijazah dari tiga rekan yang menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM di periode yang sama dengan Jokowi.

Baca: Semangat reformasi makin pudar muncul tagar #ReformasiDikorupsi

Uji pembanding itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, cap stempel dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor.

Dari penelitian laboratorium dan uji pembanding itu, kata Djuhandhani, disimpulkan antara bukti dan pembanding adalah identik “atau berasal dari satu produk yang sama,” katanya.

Djuhandani bahkan mengatakan map ijazah Jokowi sama dengan map yang dimiliki oleh tiga teman kuliahnya yang dijadikan pembanding. Map tersebut adalag map yang sama ketika mereka terima ijazah pertama kali dari UGM.

“Kalau saya katakan sudah kumal, sama dengan yang lainnya,” katanya di hadapan media.

Baca: #IndonesiaGelap jadi alarm bagi publik agar tak terlena narasi penguasa

Pernyataan polisi ini langsung menuai respon dari warganet. Banyak warga yang meragukan kebenaran pernyataan ini dan menganggap sikap polisi ini sebagai skenario untuk melindungi Jokowi.

“Nah benar kan perkiraan Gua nggak mungkin penyelesaian kasus ijazah palsu akan diselesaikan secara tuntas, transparan dan mengikuti kaidah ilmiah dlm menentukan itu palsu atau tidak. Ingat semua instrumen hukum masih orang-orangnya mulyono,” tulis akun @agus****** di kolom komentar Tempo.co

“di negara ini #hukum_lemah
investor hengkang.sebuah sinetron dimainkan unt menutupi sebuah agenda besar,” tulis akun @ocha********

“Integritas polri di pertaruhkan untuk melindungi keluarga mulyono. Percuma mengharapkan keadilan hukum di negeri ini,” tulis akun @anto*****