ruangkota

Tag: industri

  • Indonesia Banyak Hutan Bambu, Alternatif Bahan Baku Industri Ditengah Krisis Kayu

    Indonesia Banyak Hutan Bambu, Alternatif Bahan Baku Industri Ditengah Krisis Kayu

    7cloud.asia – Indonesia memiliki 162 jenis bambu dari total 1.450 jenis bambu di seluruh dunia. Banyaknya hutan bambu di Indonesia bisa menjawab tantangan krisis kayu yang dipakai sebagai bahan baku industri.

    Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Budiyanto Dwi Prasetyo menjelaskan bambu punya kualitas yang tak kalah dari kayu.

    Selain itu bambu juga bisa dibentuk apapun melalui proses laminasi, sehingga diminati oleh pasar domestik maupun internasional.

    Baca: Teknik daisugi, cara berkelanjutan Jepang dalam memanen kayu

    Bambu laminasi bisa menghasilkan berbagai aneka perabotan rumah tangga mulai dari kursi, meja, lemari, pintu, plafon, hingga lantai parket.

    “Pemintaan tinggi terhadap kayu bisa disubstitusi dengan bambu,” kata Budiyanto seperti yang dikutip Antaranews.

    Bambu merupakan salah satu produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), nilai HHBK bambu bisa mencapai 90 persen dari nilai hasil hutan.

    Baca: Jaktim siapkan 8.5 hektare lahan untuk hutan kota

    Sedangkan kayu yang selama ini identik dengan hasil utama kehutanan hanya menyumbang 10 persen dari produksi hasil kehutanan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, produksi bambu di Indonesia mencapai 66,92 juta batang.

    Wilayah persebaran produksi bambu terletak di Pulau Jawa mencapai 66,86 juta batang, Pulau Sumatera sebanyak 29.482 batang, dan Kepulauan Sunda Kecil sebanyak 30.872 batang.

    Selanjutnya Budiyanto memaparkan jika masyarakat lokal memiliki populasi bambu yang masif, maka hal ini harus dipelihara melalui eksploitasi.

    Baca: Komitmen Glasgow, cara dunia merawat hutan

    Sebab dengan eksploitasi tersebut, kerapatan rumpun dapat dikurangi. Selain itu dapat mencegah kerusakan tanaman bambu. “Bambu kalau tidak ditebang saat umur yang pas, tanaman bambu bisa rusak,” ungkapnya.

    Dia mencontohkan hutan bambu yang rusak ada di Gunung Ciremai, Jawa Barat. Hutan bambu ini termasuk kawasan taman nasional tidak boleh dipanen, sehingga rumpun bambu terlalu rapat.

    Jika rumpun bambu terlalu rapat bisa menyebabkan banyak batang bambu patah dan mengganggu sistem perakaran serta rimpang, sehingga bambu tumbuh tidak sehat.

    Baca: Tujuh komoditas Indonesia kena dampak aturan antideforestasi EU

    Jadi, sebuah desa bambu harus ada aktivitas panen lestari untuk menjaga keberlanjutan hutan bambu.

    Sementara itu, Pengawas Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Jajang Agus Sonjaya mengatakan ada banyak pihak yang terlibat untuk menciptakan sebuah desa bambu yang ideal.

    Mulai dari pemerintah, rakyat, penggiat bambu, pengerajin dan tukang, pengusaha, masyarakat adat, hingga perempuan.

    Mereka terlibat dalam tahap proses pengelolaan mulai dari pembibitan, penanaman, pengelolaan rumpun hingga panen lestari.

    “Pada panen lestari ada satu kata kunci yang menarik bahwa cara terbaik merawat hutan bambu itu dengan panen,” kata Jajang.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • TransJakarta Buka Rute Stasiun Klender-Pulogadung via JIEP

    TransJakarta Buka Rute Stasiun Klender-Pulogadung via JIEP

    7cloud.asia – PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) bersama PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) membuka rute Stasiun Klender-kawasan Industri Pulogadung melalui Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Jakarta Timur.

    Rute baru ini merupakan upaya Transjakarta untuk memperluas layanannya menuju kawasan industri di Jakarta Timur.

    “Kami dan JIEP bekerja sama menyediakan layanan angkutan umum rute Stasiun Klender-Pulogadung via JIEP (11W),” kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT TransJakarta Wibowo di Jakarta, Senin (27/5/2024).

    Baca Juga: Tanggapi Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta dan KRL Jabodetabek, Pengamat Usul Ada Tarif Khusus untuk Kelompok Tertentu

    Layanan TransJakarta rute Stasiun Klender-Pulogadung via JIEP (11 W) beroperasi setiap Senin-Jumat mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB.

    Rute ini memiliki 58 titik pemberhentian menggunakan armada bus ramah disabilitas (lantai rendah) yang beroperasi pada jalur non-BRT.

    Wibowo menyebut perluasan layanan TransJakarta ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas di Jakarta.

    “Dengan adanya kemajuan bidang di transportasi, diharapkan masyarakat mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi publik,” ucap Wibowo.

    Baca Juga: PT TransJakarta Hapus Rute 7E Kampung Rambutan-Ragunan, Ini Penjelasannya

    Adapun titik pemberhentian layanan TransJakarta rute Stasiun Klender-Pulogadung via JIEP sebagai berikut :

    – Arah Pulogadung:
    Stasiun Klender-Jalan I Gusti Ngurah Rai-Jalan Raya Bekasi-Jalan Pulolio-Jalan Pulo Kambing Raya-Jalan Pulo Ayang Raya-Jalan Pulo Buaran-Jalan Pulo Gadung-Jalan Bekasi Raya-Terminal Pulo Gadung.

    – Arah Stasiun Klender:
    Terminal Pulogadung-Jalan Bekasi Raya-Jalan Pulo Gadung-Jalan Pulo Buaran (putar balik)-Jalan Pulo Ayang Raya-Jalan Pulo Kambing Raya-Jalan Pulolio-Jalan Raya Bekasi-Jalan I Gusti Ngurah Rai-Stasiun Klender.

    Baca Juga: Penumpang TransJakarta Ditargetkan Naik Menjadi 340 Juta Penumpang pada 2024

    Dilansir di laman resminya, saat ini jalur Transjakarta terbentang sepanjang 251.2km dan memiliki 260 halte yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    Selain jalur khusus Transjakarta untuk layanan BRT (Bus Way), Transjakarta juga menggunakan jalur jalan biasa.

    Tidak hanya melayani perjalanan di dalam Kota Jakarta, Transjakarta kini sudah memiliki trayek hingga ke wilayah megapolitan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

  • Pengamat: Badai PHK di Indonesia Dipengaruhi Kondisi Global

    Pengamat: Badai PHK di Indonesia Dipengaruhi Kondisi Global

    7cloud.asia – Ekonom Indef Nailul Huda mengungkapkan badai PHK yang melanda Indonesia beberapa bulan belakangan tak lepas dari pelemahan industri manufaktur secara global.

    Dilansir VOA Indonesia, ia mencontohkan perekonomian negara-negara besar yang menjadi pasar ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat dan China yang sedang melemah.

    “Ketika permintaan itu turun, yang terjadi adalah produksi juga turun, ketika produksi turun pasti akan ada efisiensi personal yang harus dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah melakukan PHK,” ujarnya, dikutip VOA Indonesia.

    Tantangan dari sisi pasar domestik juga tidak kalah berat. Gempuran barang-barang impor dari Tiongkok dengan harga yang sangat miring menyebabkan produsen dalam negeri tidak sanggup bersaing.

    Hal ini, katanya, diperparah dengan tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah.

     

    Baca: Hampir 46.000 pekerja kena PHK sepanjang tahun 2024

    Kondisi ini akibat kenaikan harga beberapa barang yang diatur oleh pemerintah, seperti tahun 2022 ada kenaikan pertalite, harga beras mahal, kemudian beberapa barang yang pada akhirnya ini tidak sesuai dengan kenaikan pendapatan yang hanya 1,5 persen.

    “Ini bisa dibilang menekan permintaan dari dalam negerinya, karena mereka dengan terbatasnya penghasilan, akhirnya masyarakat cenderung memilih barang yang lebih murah meskipun impor dari China,” jelasnya.

    Artinya, dari sisi ekspor industri ditekan karena permintaan global yang turun, dari sisi domestik sektor industri dipaksa untuk bersaing dengan barang yang lebih murah.

    “Ini yang menyebabkan akhirnya produksi dari industri manufaktur, tekstil, petrokimia dan sebagainya itu mengalami permintaan penurunan dalam negeri,” tambahnya.

    Nailul juga mengatakan tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan investasi. Dengan begitu, kata Nailul, kalangan pengusaha cenderung menunda pengembangan usaha mereka.

    Baca: Banjir produk China hantam industri dalam negeri

    Penundaan itu membuat PHK semakin masif dan tidak terjadinya penyerapan tenaga kerja.

    Agar badai PHK ini bisa segera mereda, Nailul menyarankan pemerintah untuk melakukan beberapa langkah, termasuk melindungi pasar domestik dari serbuan produk-produk impor.

    Salah satu caranya adalah dengan menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

    BI, katanya juga, bisa mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga acuan. Menurutnya, kebijakan ini bisa dilakukan mengingat inflasi tanah air masih terkendali di level 2,8 persen.

    Jadi, menurutnya, sebenarnya ada celah bagi BI untuk bisa menurunkan suku bunga acuan BI sehingga dari sisi moneter tidak tertekan. Sehingga dunia usaha bisa bernapas dengan pinjaman yang tidak mencekik.

    ”Ini yang saya rasa bisa dilakukan baik dari sisi fiskal melalui perlindungan pasar domestik, lalu dari sisi moneter menurunkan cost of investment atau cost of fund dari perusahaan untuk bisa lebih berkembang dengan biaya utang atau biaya investasi yang tidak tinggi,” pungkasnya.

  • Gelombang PHK Membesar di 4 Bulan Pertama 2025

    Gelombang PHK Membesar di 4 Bulan Pertama 2025

    7cloud.asia – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli kepada Komisi IX DPR baru-baru ini, mengatakan selama periode Januari sampai 23 April 2025 angka pemutusan hubungan kerja (PHK) tembus sampai di angka 24.036 orang.

    Menurut Yassierli, jumlah PHK pada awal tahun 2025 sudah mencakup sepertiga jumlah PHK tahun 2024 atau terjadi kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Adapun Kemenaker mencatat angka PHK tahun lalu mencapai 77.965 orang. Tiga provinsi dengan angka PHK terbesar yakni Jawa Tengah, Jakarta dan Riau.

    Sementara sektor dengan jumlah PHK terbanyak adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya.

    Menanggapi gelombang PHK ini, Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk program bantuan bagi pekerja formal yang beralih ke sektor informal usai di-PHK.

    “Tidak sebandingnya antara lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja yang terus bertambah memaksa para pekerja beralih ke sektor informal. Negara harus hadir mendampingi rakyatnya yang tengah berjuang bertahan dari kerasnya hidup, termasuk mereka yang di-PHK,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (5/5/2025).

    Baca: Badai PHK di Indonesia dipengaruhi kondisi global

    Selain membuka lapangan pekerjaan baru dan pemberian bantuan sosial (bansos) untuk mengatasi badai PHK, Puan minta pemerintah turut memberikan perlindungan bagi pekerja yang memilih peluang baru.

    “Jangan biarkan pekerja yang di-PHK berjuang sendirian. Negara harus hadir untuk mendampingi proses transisi tenaga kerja yang beralih dari sektor formal ke informal, dari pekerja upahan ke pelaku usaha dan jasa dengan pendekatan yang nyata dan terukur,” ujarnya.

    Selain data dari Menaker, Puan menyoroti laporan Hiring, Compensation and Benefits Report 2025 yang dikeluarkan Jobstreet.

    Laporan itu mencatat 42 persen perusahaan telah mengurangi jumlah pegawainya, dengan posisi karyawan tetap penuh waktu dan staf administrasi menjadi kelompok paling terdampak.

    Menurut Puan, fenomena ini merupakan pertanda bahwa sistem ketenagakerjaan yang diterapkan saat ini belum mampu menghadapi tantangan perubahan struktur ekonomi dan digitalisasi.

    Baca: Puluhan ribu pekerja industri tekstil kena PHK di tahun 2024

    Ia mengatakan Pemerintah melalui kementerian terkait harus melakukan pendampingan transisi tenaga kerja.

    “Banyak pekerja kita yang terimbas PHK kemudian beralih untuk menjadi wirausaha kecil atau UKM dan UMKM. Ada juga yang masuk ke sektor ekonomi kreatif, atau menjadi penyedia jasa dalam berbagai bidang,” sebut Puan.

    “Pemerintah perlu memberikan bantuan agar peluang-peluang baru bagi mereka memberikan hasil positif, dan bukannya menambah mereka semakin terpuruk,” lanjut mantan Menko PMK itu.

    Menurut Puan, program pemberdayaan wirausaha rakyat tidak boleh hanya berhenti pada pelatihan dasar atau modal kecil-kecilan yang stagnan.

    Ia menegaskan, yang dibutuhkan masyarakat adalah akses terhadap ekosistem usaha yang memungkinkan mereka untuk naik kelas baik dari sisi pembiayaan, digitalisasi usaha, maupun perluasan pasar.

    Baca: Banjir produk China hantam industri dalam negeri

    “Jangan sampai rakyat didorong menjadi wirausaha tapi hanya menghasilkan usaha-usaha yang nyaris subsistem, dengan produktivitas dan pendapatan rendah. Itu bukan pemberdayaan, tapi pengalihan tanggung jawab struktural,” tegas Puan.

    “Harus disiapkan sistem yang komprehensif mulai dari pendampingan, akses pembiayaan, hingga integrasi dengan ekosistem pasar,” imbuh cucu Bung Karno tersebut.

    Puan mengingatkan, solusi bagi fenomena badai PHK tidak boleh hanya sekadar jangka pendek apalagi di tengah situasi ekonomi yang terus berubah.

    Ia menilai saat ini adalah waktunya mendorong model ekonomi kerakyatan berbasis kewirausahaan produktif yang kompetitif secara global, apapun bentuk usaha yang dipilih rakyat.

    “Kita harus pastikan bahwa PHK bukan akhir, melainkan awal dari fase baru ekonomi rakyat yang lebih maju dan bermartabat. Ini hanya bisa tercapai jika Negara tidak lepas tangan,” tutup Puan.

    Baca: UU Cipta Kerja mengakibatkan ketidakpastian kerja

  • Dampak Kenaikan Tarif Impor AS Mulai Dirasakan Industri Alas Kaki

    Dampak Kenaikan Tarif Impor AS Mulai Dirasakan Industri Alas Kaki

    7cloud.asia – Kebijakan Amerika Serikat mematok tarif bea masuk sebesar 32 persen pada produk-produk dari Indonesia memberikan dampak besar pada industri alas kaki yang menyasar pasar ekspor.

    Pasalnya AS selama ini menjadi pasar terbesar bagi industri alas kaki dalam negeri. Data BPS menyebut, pada 2024 kontribusi ekspor industri alas kaki ke AS mencapai 2.393 juta dollar AS dengan total 124,56 ton alas kaki.

    Angka ini mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2023 yang mencapai 1.920 juta dollar AS dengan total 89,58 juta ton.

    Kenaikan tarif bea masuk dikhawatirkan akan mempengaruhi daya saing produk alas kaki Indonesia. Tekanan pada industri alas kaki mulai terasa dengan turunnya pesanan ekspor yang berbuntut pada rencana pemutusan hubungan kerja.

    Baca: KTT BRICS serukan reformasi global demi dunia yang lebih adil

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim saat melakukan kunjungan kerja ke Karawang, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025) menyampaikan bahwa industri alas kaki merupakan bagian penting dari sektor manufaktur dan menjadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

    “Industri-industri padat karya di mana lapangan kerja besar, bisa lihat bahwa di industri manufaktur ini salah satu soko gurunya terkait bukan sekadar pertumbuhan ekonomi tapi juga serapan lapangan kerja salah satunya di bidang alas kaki ini padat karya,” ujarnya kepada Parlementaria

    “Melihat alas kaki salah satu yang bisa menjadi andalan Indonesia meskipun alas kaki hari ini sedang mengalami banyak tantangan salah satunya tarif Amerika Serikat di mana kita surplus dari alas kaki,” kata politisi PKB itu.

    Banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri alas kaki juga tidak luput dari perhatian Komisi VII DPR. Industri alas kaki di Indonesia mengalami gelombang PHK signifikan pada 2025, terutama di Banten dan Jawa Barat.

    Pada Akhir Oktober 2025 lalu, sebuah produsen sepatu olahraga, Kabupaten Tangerang, Banten resmi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 2.200 karyawan.

    Baca: Tarif 0% terhadap produk AS mengancam jutaan petani dan peternak

    Karena itu, Chusnunia menegaskan Komisi VII ingin menelusuri seluruh faktor yang memicu PHK agar masih dapat dicari solusi bersama.

    “Itulah mengapa kita hari ini mau datang, sebenernya mau mendiskusikan itu (PHK). Apa nih? kenapa harus? Misalkan ada alasan-alasan yang menjadi alasan PHK kalo bisa memang masih kita selamatkan, kita selamatkan, kita urai apa persoalannya,” ujar Chusnunia yang merupakan anggota Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri Komisi VII DPR.

    Chusnunia menegaskan bahwa DPR ingin memastikan industri tetap dapat mempertahankan tenaga kerja dan menjaga kesinambungan produksi.

    “Makanya kita dengan Kementerian Perindustrian, kita datang ke (industri) alas kaki di beberapa titik hari ini karena (PHK) yang paling tinggi kemarin alas kaki. Jadi kira berharap sih yang sudah ada jangan sampai PHK, yang belum kita ekspansi gitu,” tuturnya.

    Ia menyebutkan bahwa regulasi, bahan baku, dan kolaborasi lintas industri menjadi fokus agar daya saing bisa terus ditingkatkan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja yang lebih tinggi.

  • Banjir Produk Impor Akibatkan Industri Hilir Melemah, Produsen Hulu Kian Terdesak

    Banjir Produk Impor Akibatkan Industri Hilir Melemah, Produsen Hulu Kian Terdesak

    7cloud.asia – Gelombang penutupan industri dalam negeri masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari indutri tekstil hingga elektronik.

    Kondisi ini bukan hanya memengaruhi sektor hilir, tetapi juga industri hulu seperti industri petrokimia yang memasok bahan baku utama bagi manufaktur nasional.

    Situasi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi VII DPR, Tifatul Sembiring, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VII dalam rangka meninjau operasional PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten.

    Tifatul menggali pengaruh tutupnya industri terhadap serapan pengguna produk dari Lotte Chemical ini.

    ”Bahkan tahun lalu PHK itu hampir dua juta lebih (orang) dengan menurunnya itu (produksi dalam negeri), ada nggak terindikasi gitu penurunan permintaan produk daripada chemical ini?” tanya Tifatul dalam kunjungan yang diselenggarakan pada Jumat (21/11/2025).

    Menanggapi hal itu, perwakilan PT LCI, Jojok Hardijanto tidak secara langsung menguraikan dampak bangkrutnya sejumlah industri terhadap serapan produknya.

     

    Baca: Banyak industri tekstil gulung tikar

    Namun ia memaparkan beberapa tantangan besar yang tengah dihadapi industri petrokimia dan industri nasional secara keseluruhan.

    Salah satunya adalah bea masuk terhadap LPG sebagai bahan baku utama industri petrokimia, yang dinilai membuat harga produk dalam negeri kurang kompetitif dibanding produk impor.

    Selain beban biaya produksi, Jojok juga menyoroti derasnya masuk barang impor dengan harga murah, terutama ketika terjadi praktik dumping.

    Kondisi itu, menurutnya, membuat persaingan menjadi tidak seimbang antara produsen lokal dan produk luar negeri yang membanjiri pasar.

    “Inilah kami butuh kehadiran dari pemerintah untuk bisa mendukung industri dalam negeri supaya tidak pelan-pelan mati. Dulu sempat keramik hancur, habis itu ada tekstil, ada elektronik nah ini akan berantai terus kalau tidak ada peran dari pemerintah,” ujar Jojok.

    Baca: Potensi deindustrialisasi akibat dominasi belanja pemerintah

    Ia menambahkan bahwa pelaku industri tidak menuntut perlakuan khusus, tetapi membutuhkan kebijakan yang memastikan iklim usaha berjalan secara adil.

    “Mohon support terutama import barrier biar kami mandiri di negeri sendiri. Kami tidak butuh special treatmenttetapi paling nggak kita bisnis dengan fair,” lanjutnya.

    Usai rapat, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty menyampaikan bahwa masukan dari kunjungan ini akan dibawa dalam pembahasan formal di ruang Komisi.

    Ia menjelaskan bahwa Komisi VII saat ini memiliki Panja Daya Saing Industri yang berfokus pada peningkatan daya saing industri nasional secara lintas sektor.

    “Ya tentunya kita akan rapat di komisi ya dengan industri terkait. Karena ini juga ada kaitannya dengan perdagangan ya. Ini benar-benar lintas sektoral. Ini karena sifatnya Panja Daya Saing, jadi kita bisa memanggil nanti lintas K/L yang terkait,” ujar Evita yang juga merupakan ketua Panja Daya Saing Industri.

    Baca: Riset ungkap subsidi lebih banyak dirasakan kelas menengah ketimbang rakyat miskin

    Berbagai faktor eksternal dipandang memberi tekanan besar terhadap kekuatan industri nasional. Masifnya impor pakaian jadi dan kain dalam beberapa tahun terakhir membuat lebih dari 60 perusahaan tekstil kolaps hanya dalam dua tahun.

    Di sisi lain, oversupply baja dari China yang tengah menghadapi tarif tinggi dari Amerika Serikat mendorong risiko dumping ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

    Kondisi ini berpotensi menekan harga baja di pasar domestik dan semakin melemahkan pelaku industri lokal.

    Jika produk impor terus membanjiri pasar tanpa pengaturan yang memadai, dampaknya tidak hanya dirasakan industri hilir.

    Industri hulu, termasuk petrokimia yang memasok bahan baku bagi manufaktur juga berisiko kehilangan pasar ketika industri hilir melemah atau tutup. Hal ini disinyalir mengancam keberlangsungan rantai pasok nasional secara keseluruhan.

  • Tumpang Tindih Aturan Persulit Pengelolaan Batang Industrial Park

    Tumpang Tindih Aturan Persulit Pengelolaan Batang Industrial Park

    7cloud.asia – Pembangunan kawasan industri di sejumlah daerah menghadapi masalah pelik, seperti dilema regulasi, lahan, kebijakan pusat dan daerah yang tumpang tindih, akses jalan, sampai persoalan sosial dengan masyarakat setempat.

    Hal ini juga dihadapi oleh otoritas pengelola Batang Industrial Park di Jawa Tengah. Banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan secara lintas sektor agar pengembangan kawasan tersebut bisa lebih optimal.

    Demikian mengemuka dalam pertemuan Komisi VII DPR dengan otoritas Batang Industrial Park dan Kementerian Perindustrian di Batang, Jawa Tengah, Kamis (27/11/2025).

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengemukakan, persoalan yang membelit Batang Industrial Park tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian, karena melibatkan banyak sektor dari kementerian, lembaga, dan Pemda sendiri.

    Evita mengaku tercengang mendengar permasalah pelik yang dihadapi, saat Direktur Utama Batang Industrial Park Wihardi Hosen mengungkap semua permasalahannya di hadapan delegasi Komisi VII yang hadir dalam kunjungan tersebut.

    “Kita di sini sebenarnya shopping permasalahan yang ada. Enggak taunya kita kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Komisi VII untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada,” ujarnya.

    Baca: Potensi deindustrialisasi akibat dominasi belanja pemerintah

    Bila dirinci, permasalahan yang dihadapi Batang Industrial Park di antaranya soal kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah, akses infrastruktur jalan yang tidak memadai, lahan kawasan yang berhimpitan dengan lahan sawah dilindungi (LSD), sampai masalah akses air bersih.

    Semua ini, kata Evita, merupakan masalah yang ada di lingkaran eksekutif. Koordinasi yang lemah antar kementerian/lembaga jadi sorotan dalam pengembangan Batang Industrial Park.

    “Kalau kita lihat tadi yang disampaikan, permasalahan yang ada sebenarnya enggak ribet-ribet amat, tapi memang terlihat tidak ada koordinasi lintas kementerian, juga dari pemerintah pusat dan daerah,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

    Usai pertemuan, Anggota Komisi VII DPR lainnya, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, banyak peraturan daerah dari bupati dan gubernur yang bertabrakan, sehingga menyulitkan posisi otoritas kawasan dalam menata.

    Semua ini yang mengakibatkan pengusaha menemui kesulitan, terutama untuk pengembangan. Mereka ingin mengembangkan (kawasan) dari 200 hektare menjadi 500 hektare, karena begitu banyak industri yang menginginkan masuk di Jawa Tengah.

    “Ini karena mungkin permasalahan UMR yang kecil, akses yang dekat dengan kepelabuhan, dan semua kemudahan ada di Jawa Tengah,” ungkap Bambang.

    Bambang mengungkapkan, ada banyak protes warga yang tinggal di sekitar kawasan industri ingin direkrut menjadi pekerja, walau tak punya keterampilan atau keahlian. Ini jadi masalah tersendiri yang dihadapi Batang Industrial Park.

    Baca: Banjir produk impor akibatkan industri hilir melemah

    Perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di kawasan tersebut bisa merasa terancam dan akhirnya hengkang dari Indonesia.

    Di Vietnam, lanjut Bambang mencontohkan, mungkin perusahaan asing yang beroperasi mendapat karpet merah dan disediakan SDM lokal yang handal.

    Dia menambahkan, perlu sentralisasi kebijakan dengan Kementerian Perindustrian sebagai leading sector-nya.

    “Begitu mereka (industri) melakukan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian sudah langsung menghubungi sektor-sektor terkait, termasuk bupati dan juga gubernur, jadi bukan pengusahanya,” tambahnya.

    Legislator dapil Jatim I ini menambahkan, sebetulnya perusahan asing yang beroperasi di Indonesia bisa mendapatkan kemudahan akses jalur ekspor.

    Misalnya, perusahaan asal Eropa di Indonesia, bila ingin mengekspor produknya ke Asia Timur akan lebih pendek jalur ekporsnya bila posisinya ada di Indonesia. Begitu juga sebaliknya.

    “Jadi, ini kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan betul untuk negara kita,” tutupnya.

    Foto:Batang Industrial Park

  • DPR Usulkan Dana Kompensasi Lingkungan untuk Warga di Sekitar Kawasan Industri

    DPR Usulkan Dana Kompensasi Lingkungan untuk Warga di Sekitar Kawasan Industri

    7cloud.asia – Aktivitas industri yang kerap memicu polusi mendapat sorotan dari DPR yang mendorong adanya dana kompensasi lingkungan bagi masyarakat yang terdampak aktivitas kawasan industri.

    Menurut anggota Komisi VII DPR, Andhika Satya Wasistho keberadaan kawasan industri tidak hanya harus memberikan manfaat ekonomi dan membuka lapangan kerja, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat Panja tentang Kawasan Industri Komisi VII DPR bersama Badan Keahlian DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026) Andhika menyoroti hasil telesurvei partisipasi publik yang menunjukkan masih adanya berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat di sekitar kawasan industri,

    Dalam rapat tersebut, Legislator Dapil Jawa Tengah II menyebutkan persoalan yang muncul mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, kerusakan tanah, hingga kemacetan lalu lintas.

    Karena itu butuh regulasi yang mengatur keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan masih perlu diperkuat agar dampak pembangunan kawasan industri dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat sekitar.

    Baca: Greenpeace Indonesia Dorong Industri FMCG Serius Kurangi Sampah Plastik

    Dia menegaskan, perlu didorong klausul yang betul-betul spesifik tentang kontribusi perusahaan untuk pemeliharaan lingkungan.

    “Misalnya dapat dituangkan dalam bentuk dana kompensasi untuk masyarakat ataupun CSR yang wajib. Karena sampai hari ini hal tersebut belum tertuang secara jelas,” ujarnya dilansir Parlementaria.

    Persoalan lingkungan akibat aktivitas industri, lanjutnya, kerap menjadi sumber keluhan masyarakat. Karena itu, perusahaan yang beroperasi di kawasan industri perlu memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap upaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan.

    Sebagai contoh, ia menyoroti kondisi di Kabupaten Demak yang menjadi bagian dari daerah pemilihannya.

    Menurutnya, keberadaan kawasan industri di wilayah tersebut memunculkan perdebatan di tengah masyarakat terkait persoalan penurunan tanah yang diduga dipengaruhi aktivitas pengurukan lahan dan pemanfaatan air tanah.

    Baca: Industri Ekstraktif dan PSN Membuat Kalimantan Tengah Jadi Provinsi dengan Angka Deforestasi Tertinggi

    “Saya ambil contoh di daerah pemilihan saya, di Demak. Hari ini yang menjadi perdebatan di masyarakat adalah persoalan penurunan tanah. Karena adanya pengurukan tanah dan juga pemanfaatan air tanah yang mungkin belum dikontrol secara baik dan benar sehingga menimbulkan dampak lingkungan,” jelasnya.

    Selain mendorong dana kompensasi lingkungan, Andhika juga mengusulkan adanya audit lingkungan secara berkala dan penerapan sanksi yang lebih progresif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan.

    Ia menilai pengawasan terhadap kawasan industri juga perlu melibatkan masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses serta didukung transparansi data.

    Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi penting untuk memastikan kawasan industri berkembang secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kepentingan lingkungan dan warga sekitar.

    “Prinsipnya bagaimana kawasan industri ini tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh para pekerja yang ada di dalamnya, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Bahkan lebih jauh lagi, manfaatnya harus dapat dirasakan oleh pemerintah daerah tempat kawasan industri itu berada,” pungkasnya.

  • PMI Manufaktur Indonesia Anjlok di Bawah 50: Lampu Kuning Melemahnya Industri Nasional

    PMI Manufaktur Indonesia Anjlok di Bawah 50: Lampu Kuning Melemahnya Industri Nasional

    7cloud.asia – Penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari angka 50,0 pada bulan Mei merupakan sinyal serius terhadap kondisi sektor industri nasional.

    Menurut Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, melemahnya sektor manufaktur menjadi indikator bahwa industri Indonesia telah memasuki fase kontraksi yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Minggu (5/7/2026), Prof Didik menjelaskan bahwa data PMI yang dirilis S&P Global mencerminkan kondisi sektor industri yang terus mengalami pelemahan.

    Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal sebelumnya mencapai 5,61 persen, ia menilai capaian tersebut lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, sementara sektor industri justru terus mengalami penurunan.

    Didik menjelaskan, keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun.

    Angka PMI di bawah level 50 ini merupakan indikasi sektor industri Indonesia sudah sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah yakni masuk kategori terkontraksi

    Baca: Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen Tapi Rapuh

    “Atau indikasi yang lebih luas bahwa sektor industri semakin lesu dari waktu ke waktu,” ujar Prof. Didik.

    Didik membandingkan kondisi Indonesia dengan Vietnam yang berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen.

    Menurutnya, keberhasilan Vietnam tidak terlepas dari kebijakan transformasi industri yang dijalankan secara konsisten selama dua hingga tiga dekade terakhir.

    Hasilnya, pada Juli 2026 Bank Dunia mengklasifikasikan Vietnam sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income country) dengan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sekitar 4.970 dolar melampaui ambang batas 4.636 dolar.

    Mantan ekonom INDEF ini menilai sektor industri Indonesia selama ini tidak memiliki arah kebijakan yang konsisten.

    Menurutnya, penurunan PMI manufaktur merupakan konsekuensi dari lemahnya kebijakan industri dan investasi, ditambah tekanan biaya akibat kondisi geopolitik global serta berbagai persoalan domestik.

    Baca: Laporan The Economist Jadi Peringatan Serius Soal Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

    “Dunia usaha tidak akan berinvestasi selama tidak ada kebijakan yang jelas, hambatan birokrasi yang ruwet, dan insentif yang tidak memadai untuk menjadikan industri tumbuh pesat,” katanya.

    Selain persoalan investasi, dia juga menyoroti melemahnya daya beli masyarakat yang dinilai berkaitan erat dengan menyusutnya sektor industri dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif.

    Ia menilai kondisi tersebut membentuk lingkaran persoalan yang hanya dapat diputus melalui transformasi struktur industri, deregulasi, dan debirokratisasi.

    Menurutnya, Indonesia pernah berhasil menerapkan kebijakan serupa pada dekade 1980-an hingga 1990-an yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7–8 persen dan pertumbuhan sektor industri mencapai 10–12 persen.

    Namun, kebijakan tersebut belum kembali dapat diterapkan secara konsisten.

    Baca: Rezim Prabowo-Gibran Disebut Jadi Pemicu Utama Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

    Lebih lanjut, Prof. Didik menjelaskan bahwa Vietnam justru melanjutkan strategi transformasi ekonomi melalui pembangunan industri yang berorientasi ekspor.

    Negara tersebut, kata dia, terlebih dahulu masuk ke rantai produksi global melalui investasi asing berkualitas, kemudian secara bertahap meningkatkan kemampuan industri domestik melalui transfer teknologi dan inovasi.

    “Strategi industri Vietnam adalah strategi outward looking, persis sama dengan yang dilakukan Indonesia pada tahun 1980-an. Tahapannya adalah menarik FDI yang berkualitas. Berbeda dengan Indonesia yang menarik investasi tidak berkualitas, seperti restoran, jasa perdagangan, pengemasan, dan lain-lain,” jelasnya.

    Dia mengingatkan bahwa tanpa langkah konkret untuk membangkitkan sektor industri dan memperbaiki iklim usaha, Indonesia berisiko semakin tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

    “Kita sekarang kalah dengan ‘anak bawang’ (Vietnam) yang pada tahun 1970-an rakyatnya masih telantar mengungsi di Pulau Galang dan Rempang. Jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak memperbaiki iklim usaha, maka Indonesia bisa menjadi negara sakit di ASEAN,” tutupnya.