7cloud.asia – Ekonom Indef Nailul Huda mengungkapkan badai PHK yang melanda Indonesia beberapa bulan belakangan tak lepas dari pelemahan industri manufaktur secara global.
Dilansir VOA Indonesia, ia mencontohkan perekonomian negara-negara besar yang menjadi pasar ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat dan China yang sedang melemah.
“Ketika permintaan itu turun, yang terjadi adalah produksi juga turun, ketika produksi turun pasti akan ada efisiensi personal yang harus dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah melakukan PHK,” ujarnya, dikutip VOA Indonesia.
Tantangan dari sisi pasar domestik juga tidak kalah berat. Gempuran barang-barang impor dari Tiongkok dengan harga yang sangat miring menyebabkan produsen dalam negeri tidak sanggup bersaing.
Hal ini, katanya, diperparah dengan tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah.
Baca: Hampir 46.000 pekerja kena PHK sepanjang tahun 2024
Kondisi ini akibat kenaikan harga beberapa barang yang diatur oleh pemerintah, seperti tahun 2022 ada kenaikan pertalite, harga beras mahal, kemudian beberapa barang yang pada akhirnya ini tidak sesuai dengan kenaikan pendapatan yang hanya 1,5 persen.
“Ini bisa dibilang menekan permintaan dari dalam negerinya, karena mereka dengan terbatasnya penghasilan, akhirnya masyarakat cenderung memilih barang yang lebih murah meskipun impor dari China,” jelasnya.
Artinya, dari sisi ekspor industri ditekan karena permintaan global yang turun, dari sisi domestik sektor industri dipaksa untuk bersaing dengan barang yang lebih murah.
“Ini yang menyebabkan akhirnya produksi dari industri manufaktur, tekstil, petrokimia dan sebagainya itu mengalami permintaan penurunan dalam negeri,” tambahnya.
Nailul juga mengatakan tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan investasi. Dengan begitu, kata Nailul, kalangan pengusaha cenderung menunda pengembangan usaha mereka.
Baca: Banjir produk China hantam industri dalam negeri
Penundaan itu membuat PHK semakin masif dan tidak terjadinya penyerapan tenaga kerja.
Agar badai PHK ini bisa segera mereda, Nailul menyarankan pemerintah untuk melakukan beberapa langkah, termasuk melindungi pasar domestik dari serbuan produk-produk impor.
Salah satu caranya adalah dengan menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).
BI, katanya juga, bisa mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga acuan. Menurutnya, kebijakan ini bisa dilakukan mengingat inflasi tanah air masih terkendali di level 2,8 persen.
Jadi, menurutnya, sebenarnya ada celah bagi BI untuk bisa menurunkan suku bunga acuan BI sehingga dari sisi moneter tidak tertekan. Sehingga dunia usaha bisa bernapas dengan pinjaman yang tidak mencekik.
”Ini yang saya rasa bisa dilakukan baik dari sisi fiskal melalui perlindungan pasar domestik, lalu dari sisi moneter menurunkan cost of investment atau cost of fund dari perusahaan untuk bisa lebih berkembang dengan biaya utang atau biaya investasi yang tidak tinggi,” pungkasnya.
Leave a Reply