7cloud.asia – Pembangunan kawasan industri di sejumlah daerah menghadapi masalah pelik, seperti dilema regulasi, lahan, kebijakan pusat dan daerah yang tumpang tindih, akses jalan, sampai persoalan sosial dengan masyarakat setempat.
Hal ini juga dihadapi oleh otoritas pengelola Batang Industrial Park di Jawa Tengah. Banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan secara lintas sektor agar pengembangan kawasan tersebut bisa lebih optimal.
Demikian mengemuka dalam pertemuan Komisi VII DPR dengan otoritas Batang Industrial Park dan Kementerian Perindustrian di Batang, Jawa Tengah, Kamis (27/11/2025).
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengemukakan, persoalan yang membelit Batang Industrial Park tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian, karena melibatkan banyak sektor dari kementerian, lembaga, dan Pemda sendiri.
Evita mengaku tercengang mendengar permasalah pelik yang dihadapi, saat Direktur Utama Batang Industrial Park Wihardi Hosen mengungkap semua permasalahannya di hadapan delegasi Komisi VII yang hadir dalam kunjungan tersebut.
“Kita di sini sebenarnya shopping permasalahan yang ada. Enggak taunya kita kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Komisi VII untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada,” ujarnya.
Baca: Potensi deindustrialisasi akibat dominasi belanja pemerintah
Bila dirinci, permasalahan yang dihadapi Batang Industrial Park di antaranya soal kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah, akses infrastruktur jalan yang tidak memadai, lahan kawasan yang berhimpitan dengan lahan sawah dilindungi (LSD), sampai masalah akses air bersih.
Semua ini, kata Evita, merupakan masalah yang ada di lingkaran eksekutif. Koordinasi yang lemah antar kementerian/lembaga jadi sorotan dalam pengembangan Batang Industrial Park.
“Kalau kita lihat tadi yang disampaikan, permasalahan yang ada sebenarnya enggak ribet-ribet amat, tapi memang terlihat tidak ada koordinasi lintas kementerian, juga dari pemerintah pusat dan daerah,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Usai pertemuan, Anggota Komisi VII DPR lainnya, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, banyak peraturan daerah dari bupati dan gubernur yang bertabrakan, sehingga menyulitkan posisi otoritas kawasan dalam menata.
Semua ini yang mengakibatkan pengusaha menemui kesulitan, terutama untuk pengembangan. Mereka ingin mengembangkan (kawasan) dari 200 hektare menjadi 500 hektare, karena begitu banyak industri yang menginginkan masuk di Jawa Tengah.
“Ini karena mungkin permasalahan UMR yang kecil, akses yang dekat dengan kepelabuhan, dan semua kemudahan ada di Jawa Tengah,” ungkap Bambang.
Bambang mengungkapkan, ada banyak protes warga yang tinggal di sekitar kawasan industri ingin direkrut menjadi pekerja, walau tak punya keterampilan atau keahlian. Ini jadi masalah tersendiri yang dihadapi Batang Industrial Park.
Baca: Banjir produk impor akibatkan industri hilir melemah
Perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di kawasan tersebut bisa merasa terancam dan akhirnya hengkang dari Indonesia.
Di Vietnam, lanjut Bambang mencontohkan, mungkin perusahaan asing yang beroperasi mendapat karpet merah dan disediakan SDM lokal yang handal.
Dia menambahkan, perlu sentralisasi kebijakan dengan Kementerian Perindustrian sebagai leading sector-nya.
“Begitu mereka (industri) melakukan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian sudah langsung menghubungi sektor-sektor terkait, termasuk bupati dan juga gubernur, jadi bukan pengusahanya,” tambahnya.
Legislator dapil Jatim I ini menambahkan, sebetulnya perusahan asing yang beroperasi di Indonesia bisa mendapatkan kemudahan akses jalur ekspor.
Misalnya, perusahaan asal Eropa di Indonesia, bila ingin mengekspor produknya ke Asia Timur akan lebih pendek jalur ekporsnya bila posisinya ada di Indonesia. Begitu juga sebaliknya.
“Jadi, ini kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan betul untuk negara kita,” tutupnya.
Foto:Batang Industrial Park
Leave a Reply