ruangkota

Tag: jakarta selatan

  • Cara Pemkot Jakarta Selatan Kelola Sampah: Bagikan Sarana Pengolahan Sampah untuk Setiap RW

    Cara Pemkot Jakarta Selatan Kelola Sampah: Bagikan Sarana Pengolahan Sampah untuk Setiap RW

    7cloud.asia – Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Selatan telah menyerahkan sarana dan prasarana (sapras) untuk mengelola sampah bagi 576 rukun warga (RW) di wilayah itu.

    Pengadaan sarana pengolahan sampah di Jakarta Selatan ini menghabiskan  anggaran kurang lebih mencapai Rp4 miliar.

    “Semua sarpras pengolahan sampah telah terdistribusi,” kata Kepala Suku Dinas LH Jakarta Selatan Mohamad Amin di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

    Menurut dia, total RW di Jakarta Selatan mencapai 579, sedangkan yang menerima hibah sararana pengolahan sampah sebanyak 576 RW karena ada RW yang di lingkungan apartemen dan mereka tidak mau menerima.

    Baca: Pemkab Bantul bangun tiga pengolahan sampah terpadu

    Ia menjelaskan, bantuan sarana pengolahan sampah yang diberikan terdiri dari sembilan item berupa gerobak, timbangan gantung, timbangan duduk, ember, tong komposter, tong sampah, karung, tong “dust bin.

    Selain itu Sudin LH juga memberikan bantuan cairan untuk fermentasi sampah/kompos EM4, dengan total anggaran kurang lebih Rp4 miliar.

    “Kami serahkan semua sarpras pengolahan sampah itu melalui Satuan Pelaksana LH kecamatan untuk selanjutnya diserahkan langsung kepada perwakilan RW di tiap kelurahan,” katanya.

    Amin menjelaskan, bantuan tersebut bertujuan membantu pengelolaan sampah sejak dini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

    Baca: Pengolahan sampah berbayar diwacanakan di Kota Yogyakarta

    “Pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dini akan sangat membantu mengurangi sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang yang sudah semakin penuh,” ujarnya.

    Amin menambahkan bahwa, para Kasatpel juga sudah diinstruksikan untuk terus memonitor pengelolaan sampah dan mengerahkan anggota penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) dalam melakukan pengawasan sampah di setiap RW.

    “Saya berharap warga secara sadar dan mandiri untuk membiasakan diri memilah, mengolah atau memanfaatkan sampah rumah tangga sendiri,” katanya.

    Sebelumnya, data Sudin LH Jaksel menyebutkan bahwa produksi sampah rumah tangga di 10 kecamatan daerah itu per hari mencapai 1.559 ton.

    Baca: Ketinggalan jaman, pengelolaan sampah dengan ditimbun saatnya ditinggalkan 

    Pengolahan sampah di Jakarta memang cukup pelik. Produksi sampah yang mencapai 7000 ton sehari tak bisa semuanya diolah di TPST.

    Untuk itu warga Jakarta didorong untuk mulai mengelola sampah rumah tangganya sejak dari rumah.  

  • Soroti 90 RW Kumuh di Jakarta Selatan, Komisi A DPRD DKI Minta Segera Dilakukan Penataan

    Soroti 90 RW Kumuh di Jakarta Selatan, Komisi A DPRD DKI Minta Segera Dilakukan Penataan

    7cloud.asia – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menata 90 Rukun Warga (RW) kumuh guna tercipta pemerataan pembangunan.

    “Logikanya Jakarta Selatan kan daerah paling oke di Jakarta, masa masih ada RW kumuh seperti Rawajati dan seterusnya,” kata Mujiyono di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

    Mujiyono menyampaikan usulan saat menyambangi kantor Wali Kota Jakarta Selatan untuk membahas sejumlah persoalan mulai dari kemacetan, polusi udara, hingga kawasan kumuh di wilayah tersebut.

    Maka dari itu, dia mengimbau jajaran Pemkot Jakarta Selatan bisa secepatnya mengambil tindakan dan membuat terobosan program untuk mengatasi persoalan itu.

    Baca Juga: Dalam Lima Tahun Pemprov Jakarta Berhasil Tata 220 RW Kumuh

    “Ini dari fungsi kontrol kita, biasanya kita panggil mereka rapat di DPRD, tapi karena waktu membatasi tidak bisa tuntas,” ujarnya.

    Dia meminta penataan 90 RW kumuh di Jakarta Selatan menjadi prioritas mengacu Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman.

    Sementara, Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Administrasi Jakarta Selatan Imam Bahri mengatakan dari 90 RW kumuh di Jakarta Selatan sebanyak 70 persen telah tertangani.

    Penanganan tersebut dengan memperbaiki hunian keluarga dari kategori RW kumuh sehingga ditargetkan tidak terdapat RW kumuh di Jakarta Selatan pada 2026.

    Baca Juga: Cara Pemkot Jakarta Selatan Kelola Sampah: Bagikan Sarana Pengolahan Sampah untuk Setiap RW

    “Namun untuk sampai dengan 2023 yang sudah tertangani sudah 70 persen dan Insyaallah sampai dengan 2026 selesai kita laksanakan,” ujar Imam.

    Dalam Pergub Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Pemukiman Terpadu tertera ada 445 RW di DKI Jakarta yang masuk dalam kategori RW kumuh.

    Pada lampiran pergub tersebut disebutkan ada 15 RW kumuh yang kondisinya sangat berat, 99 RW kumuh tingkat sedang, 205 RW tingkat ringan dan 126 RW sangat ringan.

    Hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI berhasil mengurangi 220 RW kumuh hingga 2023 sebagai langkah penataan kawasan di wilayah Jakarta.

    Sumber: Antaranews.com

  • Di TPS di Jakarta Selatan Ini, Waktu Membuang Sampah Dibatasi Pukul 05:00-09:30 WIB Saja

    Di TPS di Jakarta Selatan Ini, Waktu Membuang Sampah Dibatasi Pukul 05:00-09:30 WIB Saja

    7cloud.asia – Pengelolaan sampah dengan lebih tertib dan tertata telah dilakukan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan di tempat pembuangan sampah (TPS) Lokasi Binaan Pasar Minggu.

    Sejak 2013, DLH Jakarta Selatan telah menetapkan jam membuang sampah di TPS depan Lokasi Binaan Pasar Minggu yaitu mulai dari pukul 05.00-09.30 WIB.

    Menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Penaatan Hukum Sudin LH Jakarta Selatan Kamil, Pengawasan dan Penindakan di TPS ini dituangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 terkait pengelolaan sampah,

    Pembatasan ini dilakukan lantaran adanya aktivitas perdagangan di lokasi tersebut yang terdampak bau tumpukan sampah.

    Selama hampir 10 tahun aturan diberlakukan, DLH Jaksel telah menindak sebanyak 184 warga yang membuang sampah melebihi batas waktu di TPS Lokasi Binaan Pasar Minggu.

    Baca: Rumitnya mengelola sampah di Jakarta

    Dari jumlah itu, 19 orang di antaranya didenda paksa karena membuang sampah di luar waktu yang ditentukan.

    “Hingga data terakhir yang terkena sanksi membayar denda paksa sebanyak 19 orang,” kata Kamil di Jakarta, Senin (20/5/2024).

    Sebanyak 184 orang ini terbukti membuang sampah ke TPS Lokasi Binaan Pasar Minggu melebihi batas operasional jam 09.30 WIB.

    Kamil mengatakan, dari jumlah tersebut hanya ada 19 orang yang dikenakan sanksi denda paksa dengan jumlah uang denda sebanyak Rp315 ribu.

    Penerapan denda paksa tersebut agar masyarakat tidak terus mengulangi membuang sampah melebihi batas waktu.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta lebih memilih pengolahan sampah dengan sistem RDF

    “Kami memberikan sanksi kepada warga yang tidak tertib membuang sampah setelah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu,” tuturnya.

    Ia menyatakan bahwa untuk waktu penegakan sanksi denda bagi pembuang sampah melebihi batas waktu operasional di Lokasi Binaan Pasar Minggu, dilakukan secara acak.

    Menurut dia, ketika penindakan dilakukan terjadwal dengan waktu yang tetap, maka dikhawatirkan warga yang akan membuang sampah di TPS di depan Lokbin Pasar Minggu, akan menandai jadwal tersebut.

    Untuk itu, kata Kamil, pihaknya akan mengacak waktu penindakan supaya masyarakat benar-benar tidak membuang sampah melebihi batas waktu operasional yaitu pada jam 09.30 WIB.

    Baca: Cara mudah memilah sampah dari rumah

    Sedangkan untuk jam operasional TPS tersebut yaitu mulai pukul 05.00 WIB hingga 09.30 WIB.

    “Kita random untuk pengawasannya, agar warga tidak bisa menebak ada atau tidaknya kita di situ,” tuturnya.

    Kamil menambahkan bahwa menangani permasalahan sampah di Pasar Minggu memang perlu dilakukan penegakan aturan.

    Hal ini supaya warga tidak kembali membuang sampah melebihi jam operasional dan membuat kumuh di kawasan tersebut.

    Ia memastikan bahwa telah mengedukasi dan melakukan sosialisasi terkait penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, dan itu dilakukan lebih dari satu minggu.

    Baca: Dampak sampah makanan pada lingkungan

    “Soalnya kalau dibiarkan untuk buang sampah di situ tanpa ada sanksi maka warga akan buang terus, dan di lokasi itu semakin kumuh,” katanya.

    Apa yang dilakukan DLH Jakarta Selatan ini mungkin bisa direplikasi di wilayah lain, untuk mengajak masyarakat lebih tertib dan peduli pada sampah yang mereka hasilkan.

  • Pemkot Jakarta Selatan Bangun 2 Embung pada 2024

    Pemkot Jakarta Selatan Bangun 2 Embung pada 2024

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menambah dua embung pada 2024 untuk mengatasi masalah banjir di wilayah tersebut.

    Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan, Santo mengatakan dua embung itu masing-masing berlokasi di Jalan Pemuda, Jagakarsa dan SDN 01 Pesanggrahan

    Menurut Santo, sebenarnya kedua embung secara non fisik sudah terbentuk dan untuk fisiknya dilakukan pada tahun ini melalui kontrak.

    “Fisiknya baru tahun ini, Insya Allah akhir November ini sudah selesai semua,” ujarnya dilansir Antaranews.com, Jumat (19/7/2024).

    Dijelaskannya, dua lokasi tersebut dipilih setelah pihaknya menemukan lahan kosong yang telah dimanfaatkan ataupun lokasinya berada di bantaran kali.

    Baca Juga: Embung Pekayon Jakarta Timur Direvitalisasi, Jadi Area Tangkapan Air yang Dilengkapi Pusat Kegiatan Masyarakat

    Dia juga menambahkan, pihaknya membidik lahan yang dimiliki Dharma Jaya untuk dilakukan pengerukan yang dimulai November 2024 dan peresmian dilakukan 2025.

    SDA Jakarta Selatan menyatakan terus berupaya menanggulangi masalah banjir dengan membuat lebih banyak embung atau waduk. Embung dan waduk ini juga diharapkan menjadi daerah resapan air hujan.

    Menurut data BPBD DKI Jakarta, terdapat 9 wilayah rawan banjir di Jakarta Selatan, yaitu
    Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur dan Jati Padang

    Sejumlah program yang dilaksanakan Suku Dinas SDA Jakarta Selatan untuk menanggulangi banjir antaralain membangun rumah pompa beserta kelengkapan penanganan genangan di Wilayah Cipulir (Seskoal), Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama.

    Pemkot Jaksel juga membangun saluran jacking penanganan genangan di Wilayah Cipulir (Seskoal), Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, pengadaan pompa pengendalian banjir wilayah Cipulir (Seskoal)

    Baca Juga: Membangun Waduk Menjadi Salah Satu Cara Pemprov Jakarta Atasi Banjir

    Juga pembangunan Polder /Pompa IKPN di IKPN Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan.

    Normalisasi saluran di Jakarta Selatan meliputi kawasan Bukit Duri Tanjakan (Tebet), saluran Phb Dharmawangsa (Kebayoran Baru), saluran Phb Patra (Setiabudi), saluran Jalan Dr. Satrio (Setiabudi) dan saluran Jalan Setiabudi Timur (Setiabudi).

    Saluran Jalan Taman Setiabudi (Setiabudi), saluran Jalan Menteng Wadas (Setiabudi), saluran Jalan Menteng Atas RW 01 (Setiabudi), saluran Jalan Menteng Atas RW 06 (Setiabudi), dan saluran Jalan Kebagusan 1 RW 7 (Pasar Minggu).

    Saluran Jalan Musholah (Pasar Minggu), saluran Jalan Kebagusan 1 RW 01 (Pasar Minggu), saluran Jalan Niming (Pasar Minggu), saluran Jalan Kebagusan 2 (Pasar Minggu), dan saluran Jalan Kebagusan Raya (Pasar Minggu).

  • Pemkot Jakarta Selatan Bangun Embung untuk Kurangi Dampak Banjir di Srengseng Sawah

    Pemkot Jakarta Selatan Bangun Embung untuk Kurangi Dampak Banjir di Srengseng Sawah

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan membangun Embung Pemuda di Jalan Pemuda 1, Srengseng Sawah, Jagakarsa, untuk mengurangi dampak banjir di wilayah tersebut.

    “Ada satu waduk atau embung yang sedang dibangun di Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa,” kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin dilansir Antaranews.com, Senin (30/9/2024).

    Munjirin mengatakan pembangunan embung atau waduk ini ditargetkan selesai pada akhir 2024 sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga sekitar.

    Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air ((KasudinSDA) Jakarta Selatan, Santo menambahkan sebanyak 45 personel dikerahkan dalam pengerjaan embung di Srengseng Sawah tersebut.

    “Petugas sekitar 45 personel yang dikerahkan,” ujar Santo.

    Baca: Jakarta andalkan embung dan waduk untuk kendalikan banjir

    Pembangunan embung di lahan seluas 1,9 hektare (ha) ini merupakan usulan dari Camat Jagakarsa yang menampung aspirasi dari warga sekitar.

    Embung ini akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang bagi masyarakat, seperti lajur jalan sehat (jogging track) hingga parkirkendaraan, sehingga bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat.

    Embung ini juga akan diapit dua Saluran Penghubung (PHB) yakni, PHB Babakan Atas dan PHB Babakan Bawah sebagai pengatur volume air.

    Pembangunan embung dilakukan dengan mengerahkan belasan alat berat berupa “long arm standard” sebanyak delapan unit, amphibi dua unit dan “roller fibro” satu unit.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) menambah dua embung pada 2024 untuk mengurangi masalah banjir di wilayah tersebut, yakni di Jalan Pemuda, Jagakarsa, dan SDN 01 Pesanggrahan,

    Baca: Jakarta terancam krisis air bersih

    Sejumlah program lainnya yang dilaksanakan Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, yakni pembangunan rumah pompa beserta kelengkapan penanganan genangan di Cipulir (Seskoal), Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama.

    Selanjutnya pembangunan saluran untuk penanganan genangan Cipulir (Seskoal), Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama. Lalu pengadaan dan pembangunan pompa di IKPN Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan.

    Kemudian, pembangunan/normalisasi saluran di Jakarta Selatan meliputi kawasan Bukit Duri Tanjakan (Tebet), saluran Phb Dharmawangsa (Kebayoran Baru), saluran Phb Patra (Setiabudi), saluran Jalan Dr. Satrio (Setiabudi) dan saluran Jalan Setiabudi Timur (Setiabudi).

    Saluran Jalan Taman Setiabudi (Setiabudi), saluran Jalan Menteng Wadas (Setiabudi), saluran Jalan Menteng Atas RW 01 (Setiabudi), saluran Jalan Menteng Atas RW 06 (Setiabudi), dan saluran Jalan Kebagusan 1 RW 7 (Pasar Minggu).

    Saluran Jalan Mushala (Pasar Minggu), saluran Jalan Kebagusan 1 RW 01 (Pasar Minggu), saluran Jalan Niming (Pasar Minggu), saluran Jalan Kebagusan 2 (Pasar Minggu) serta saluran Jalan Kebagusan Raya (Pasar Minggu).

    Sumber:Antaranews.com

  • Pembangunan Embung Pemuda I Hampir Rampung, Diharapkan Mampu Kurangi Intensitas Banjir di Jakarta Selatan

    Pembangunan Embung Pemuda I Hampir Rampung, Diharapkan Mampu Kurangi Intensitas Banjir di Jakarta Selatan

    7cloud.asia – Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan menilai Embung Pemuda I di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa efektif mengurangi intensitas banjir di kawasan Jakarta Selatan.

    Adapun pengurangan intensitas banjir oleh Embung Pemuda 1 yang memiliki volume efektif tampungan sebesar 13.440,52 meter kubik (m3) ini mencapai 8 persen.

    “Embung yang kita buat itu di Srengseng Sawah, itu akan bisa mereduksi banjir sekitar delapan persen,” kata Kepala Suku Dinas (Kasudin) Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan Santo saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/1/2024).

    Santo mengatakan Embung Pemuda diapit oleh dua saluran penghubung (PHB) yakni Babakan atas dan Babakan bawah.

    Karena itu, ketika curah hujan cukup tinggi, aliran air di Embung Pemuda akan berhenti ke bawah.

    “Alhamdulillah, ini sudah terbangun, mudah-mudahan akan mengurangi permasalahan banjir di sekitarnya,” ujarnya.

    Dengan selesainya pembangunan Embung Pemuda diharapkan mampu menekan volume banjir di Jakarta Selatan saat musim hujan tiba.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sejumlah embung untuk menangani banjir, seperti Embung Pemuda 1 Srengseng Sawah, Embung SDN 01 Petukangan Selatan, dan Pusat Kendali Bukit Duri.

    Pembangunan embung ini untuk membantu saluran utama (makro) yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya mampu mendukung apabila curah hujan dengan 150 milimeter (mm), sedangkan saluran pendukung mampu menampung sekitar 100 mm per hari.

    Kemudian, embung kedua yang terbangun adalah embung SD Negeri 01 Petukangan Selatan Seluas 2.062 M2 dengan kedalaman 2,6 meter dengan dilengkapi kolam olakan dan akan ditambahkan pompa kapasitas 2×500 liter per detik (lps).

    Embung ini untuk difungsikan sebagai pengendali genangan di Jalan Sakti, Komplek Sangrila.

    Selain itu, dengan terbangunnya ruang pusat kendali di Kelurahan Bukit Duri diharapkan juga mampu mengatasi banjir di kawasan itu.

  • Belasan Warga Jakarta Selatan Tertangkap Tangan Membuang Sampah Sembarangan

    Belasan Warga Jakarta Selatan Tertangkap Tangan Membuang Sampah Sembarangan

    7cloud.asia – Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Selatan melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap warga yang membuang sampah sembarangan di Jalan Kebayoran Lama Raya, Cipulir, Kebayoran Lama.

    Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Mohamad Amin mengatakan, OTT dilakukan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, Pasal 130 tentang Pengelolaan Sampah.

    “Untuk menjaga kondusifitas, kami turut didampingi TNI, Polri dan pengurus lingkungan. Kehadiran unsur wilayah ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya, Minggu (18/5/2025).

    Amin menjelaskan, sesuai dengan aturan, setiap orang yang terbukti membuang sampah sembarangan di ruang publik seperti jalan, taman, atau saluran air dapat dikenai sanksi administratif berupa denda maksimal Rp500 ribu

    Baca: Butuh perubahan sistem agar ekonomi sirkular dapat diadopsi secara global

    Sehingga, lanjut Amin, dalam pelaksanaan OTT Minggu malam, terdapat 12 orang terjaring akibat membuang sampah sembarangan dan langsung didata serta dikenai denda bervariasi sesuai ketentuan.

    “Seluruh denda yang terkumpul akan disetorkan ke kas daerah. Menariknya, pelanggar akan menerima notifikasi melalui WhatsApp sebagai bukti bahwa dana yang dibayarkan telah resmi masuk ke kas daerah,” bebernya.

    Selain penindakan, tambah Amin, para petugas juga memberikan edukasi agar masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan diminta tidak mengulangi pelanggaran serupa.

    “Langkah ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga ajakan untuk membangun kesadaran warga demi Jakarta yang lebih bersih dan nyaman,” ucapnya.

    Baca: Bumi dibanjiri polusi sampah plastik

    Hasan (45), warga sekitar mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup yang turun langsung memberikan sanksi terhadap warga yang membuang sampah sembarangan.

    Sebab, walaupun sudah ada spanduk imbauan, para pelanggar sering menghiraukan larangan tersebut.

    “Sangat bagus kalau bisa dirutinkan. Karena apabila sudah numpuk, sampah membuat bau yang tidak sedap dan mengganggu aktivitas lingkungan,” tandasnya.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta semakin intensif dalam pengelolaan sampah. Selain mendorong warga untuk memilah sampah dan mengolah sampahnya sendiri,

    Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga mendorong dibentuknya bank sampah di setiap RW dan akan menerapkan retribusi sampah mulai tahun 2025 ini.

    Baca: Membangun budaya memilah sampah dari rumah

  • Cegah Banjir, Pemkot Jakarta Selatan Keruk Selokan dan Bangun Sumur Resapan di Tebet

    Cegah Banjir, Pemkot Jakarta Selatan Keruk Selokan dan Bangun Sumur Resapan di Tebet

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) membangun lima sumur resapan di kawasan Patra, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet.

    Sumur resapan ini memiliki kedalaman 28 sampai 30 meter, di mana setiap sumur resapan mampu menampung hingga 10.000 liter air.

    Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar mengatakan pembuatan sumur resapan ini penting, tidak hanya untuk mengatasi genangan, tapi juga berfungsi untuk menjaga kuantitas dan kualitas air tanah.

    “Saat musim hujan, sumur resapan dapat berfungsi mengatasi genangan. Sementara, saat musim kemarau bisa memastikan cadangan air tanah masih baik,” ujar Anwar di Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Selain itu Pemkot Jakarta Selatan juga mengeruk lumpur dan membangun sumur resapan di Patra, untuk mencegah banjir di kawasan itu.

    Baca: Sumur resapan jadi solusi efektif jaga ketersediaan air di perkotaan

    “Pencegahan banjir di kawasan Patra ini dilakukan dengan melakukan pengerukan sedimen lumpur maupun sampah di Kali Cideng, Saluran Penghubung Patra, dan Saluran Penghubung Kemenkes,” imbuhnya

    Anwar menjelaskan, di lokasi-lokasi rawan genangan yang sudah dilakukan penanganan terbukti membuahkan hasil yang cukup baik.

    Ia menjelaskan, di beberapa daerah yang dibangun sumurresaan, jika terjadi hujan deras atau ekstrem, genangan sudah berkurang hingga 50 sampai 60 sentimeter (cm).

    Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran makro dan mikro, embung, serta waduk dengan tidak menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah.

    “Kami rutin melaksanakan kerja bakti dengan melibatkan pengurus lingkungan dan unsur warga lainnya untuk memastikan kebersihan terjaga. Lingkungan yang bersih, rapi dan tertata termasuk di bantaran kali sangat penting,” ucapnya.

    Baca: Pengendalian banjir dan konservasi air di Jakarta

    Ratusan personel
    Sementara, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan, Santo mengatakan dalam upaya penanganan genangan di kawasan Patra dikerahkan sebanyak 500 personel Pasukan Pelangi, lima ekskavator dan 10 truk pengangkut (dump truck).

    “Khusus untuk Kali Cideng, kita keruk sedimen lumpur dan sampah dengan ketebalan satu meter dilakukan sepanjang 600 meter. Pengerukan sekitar 1.100 meter kubik lumpur ini ditargetkan tuntas dalam dua bulan,” ucap Santo.

    Dia menjelaskan pengerukan Kali Cideng di Jakarta Selatan dilakukan dari hulu hingga ke hilir untuk mengoptimalkan fungsinya agar masyarakat semakin merasa nyaman tinggal di Jakarta Selatan.

    “Nanti kita menyambung yang di belakang Gedung KPK sampai Waduk Setiabudi yang saat ini juga kita sedang lakukan pengerukan. Melalui upaya ini semoga dapat menjawab persoalan genangan yang kerap terjadi saat hujan deras,” ucapnya.

    Baca: Sodetan Kali Ciliwung menjadi pusat kegiatan masyarakat

  • Mulai Agustus TPST Bantargebang Hanya Terima Sampah Residu: Pemkot Jakarta Selatan Wajibkan Tempat Usaha Olah Sendiri Sampahnya

    Mulai Agustus TPST Bantargebang Hanya Terima Sampah Residu: Pemkot Jakarta Selatan Wajibkan Tempat Usaha Olah Sendiri Sampahnya

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mewajibkan tempat usaha di wilayahnya untuk mengolah sampah secara mandiri guna mengurangi pengiriman sampah ke TPST Bantargebang.

    “Untuk tempat usaha seperti hotel, restoran, dan kafe nantinya wajib mengolah sampah secara mandiri pakai teba modern,” kata kata Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat (Kasie PSM) Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan Hendrik Mindo Sihombing seperti dilansir Antaranews.com, Jumat (8/5/2026).

    Hendrik mengatakan, pihaknya akan menyiapkan regulasi mengolah sampah mandiri yang menyasar hotel, restoran, kafe, hingga kawasan industri.

    Dia mengatakan regulasi tersebut juga akan memuat sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mengolah sampahnya sendiri.

    “Nanti kita buat aturannya karena ada sanksi administrasi buat kawasan industri atau perusahaan yang tidak mengolah sampahnya sendiri,” ujarnya.

    Menurut dia, kebijakan itu menjadi bagian dari target penghentian total pengiriman sampah ke Bantargebang pada 1 Januari 2027.

    Baca: Pemkot Jakarta Selatan andalkan biopori dan teba modern untuk pengelolaan sampah organik

    Teba modern merupakan sistem pengolahan sampah organik berbasis lubang tanah berukuran besar yang digunakan untuk menampung sampah dalam kapasitas lebih banyak.

    Pihaknya juga menargetkan sumur resapan yang tak terpakai untuk dialihfungsikan menjadi teba modern sebagai penampung sampah.

    Pemkot Jaksel juga memanfaatkan limbah kayu hasil penghancuran kasur, lemari, dan furnitur bekas sebagai “wood chip” untuk mempercepat proses pengomposan di teba modern.

    Selain tempat usaha, sekolah dan lingkungan permukiman juga diarahkan mengolah sampah organik secara mandiri menggunakan biopori jumbo maupun losida. Hendrik menegaskan, pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha.

    “Masalah sampah ini bukan cuma urusan pemerintah, tapi semua unsur masyarakat,” katanya.

    Langkah Pemkot Jakarta Selatan ini dilakukan menyusul kebijakan TPST Bantargebang hanya akan menerima sampah residu mulai 1 Agustus 2026.

    Baca: Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPST Bantargebang Mulai Diberlakukan Agustus Mendatang

    Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan peta jalan menuju penghentian praktik open dumping di TPST Bantargebang, salah satunya melalui gerakan pemilahan sampah dari rumah.

    Berbagai fasilitas pemilahan sampah telah disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk dimanfaatkan secara konsisten agar budaya pilah sampah benar-benar tumbuh menjadi kebiasaan baru masyarakat.

    Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Jakarta didorong menjadi pelopor budaya pilah sampah nasional yang dimulai dari rumah tangga, kawasan perkantoran, hingga pusat-pusat usaha.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi menyampaikan, ketika masyarakat mulai terbiasa memilah sampah dari sumber, maka sebagian besar sampah sebenarnya dapat diselesaikan sejak dari hulu.

    “Dengan begitu, hanya sedikit residu yang perlu diproses di fasilitas pengolahan akhir,” kata dia.

    Ia menambahkan, Kelurahan Rorotan dan sejumlah wilayah lain telah mulai menerapkan sistem pemilahan sampah dan akan menjadi contoh untuk direplikasi di berbagai kawasan Jakarta.

    “Gerakan ini tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh warga mulai membiasakan memilah sampah dari rumah agar pilah sampah benar-benar menjadi budaya baru yang berkelanjutan untuk Jakarta,” pungkas Dudi.