ruangkota

Tag: jambi

  • Tambang Batu Bara di Jambi Picu Masalah Sosial dan Lingkungan, Adakah Solusinya?

    Tambang Batu Bara di Jambi Picu Masalah Sosial dan Lingkungan, Adakah Solusinya?

    7cloud.asia – Komisi VII DPR dalam masa reses kali ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap masalah yang ditimbulkan tambang batu bara di sana. 

    Selain masalah lingkungan, operasional tambang batu bara khususnya lalu lintas angkutan batubara juga memicu masalah sosial. Angkutan batu bara berdampak pada kemacetan di sejumlah wilayah di Jambi.

    Sehingga dalam kesempatan itu sejumlah anggota Komisi VII DPR mengimbau agar seluruh pihak terkait dapat berdiskusi untuk memperoleh solusi terbaik dalam memecahkan masalah terkait tambang batu bara di Jambi tersebut. 

    “Pertemuan kali ini kami lakukan dengan pemerintah daerah Jambi dipimpin oleh gubernurnya langsung dengan mengajak pelaku usaha tambang dan juga pengembang jalan khusus batu bara,” terang Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno usai pertemuan yang bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (5/5/2023). 

    Baca:  Pengembangan energi terbarukan lamban karena kurang dukungan dari pemerintah

    Permasalahan yang jadi sorotan ialah transportasi batu bara yang masih memakai fasilitas jalan umum. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya akhir Februari 2023, ramai pemberitaan terjadi kemacetan parah selama 22 jam di jalan lintas Tembesi- Sarolangun, Jambi yang bahkan sampai mengakibatkan kerugian korban jiwa.

    Hal ini disinyalir karena penumpukan volume kendaraan yang didominasi truk pengangkut batu bara di salah satu jalur utama di Jambi tersebut.

    “Maka kita cari solusi bagaimana kita bisa melaksanakan percepatan pembangunan jalan, supaya ada solusi jalur khusus batu bara. Sehingga mengurangi beban jalan nasional, dimana jalan nasional itu masih bisa difungsikan secara terbatas agar perekonomian masyarakat yang tinggi di sektor pertambangan ini bisa jalan, dan perekonomian daerah juga bergerak,” urai Eddy.

    Baca: Alasan untuk segera beralih ke mobil listrik

    Dari pertemuan itu diakui, sektor tambang batu bara memiliki dampak positif bagi ekonomi masyarakat Jambi. Namun tambang batu bara harus dikelola secara bijak dan efisien dari hulu hingga ke hilir agar tidak mengganggu sektor lain.

    Politisi Fraksi PAN itu mengapresiasi kerja pemerintah provinsi dan mengingatkan agar pelaku usaha tambang di Jambi dan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan segala kewajibannya. 

    “Apa yang dilakukan pemprov sudah maksimal dan kami dukung itu. Kami turut mengimbau ke pelaku usaha batu bara agar melaksanakan kewajibannya apakah itu CSR (Corporate Social Responsibility) maupun pelaksanaan DMO (Domestic Market Obligation), termasuk bagi mereka yang berkomitmen membangun jalur khusus (batubara) itu,” terang Eddy. 

    Baca: Kontroversi kelanjutan kereta cepat Jakarta-Bandung

    Anggota Komisi VII DPR Nasril Bahar juga menekankan agar  perusahaan tambang batu bara memperhatikan pemenuhan kewajibannya kepada negara sesuai perundang-undangan.

    “Jangan cuma keluhan mereka (tambang batu bara) kita tampung terhadap kepadatan lalu lintas truk tambang. Kita paham, kita pun berusaha cari solusi. Tapi harus ada kewajiban yang mereka tunaikan,” ungkap Nasril usai pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jambi itu.

    Beberapa kewajiban itu seperti pemenuhan tanggung jawab sosial atau CSR dan Domestic Market Obligation (DMO). Nasril percaya sepanjang kewajiban tambang batu bara ditunaikan, maka solusi dari masalah lalu lintas angkutan batubara ini dapat diselesaikan.

    Ia mengimbau jangan pula beban yang ditimbulkan tambang batu bara ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah.

    Legislator Dapil Sumatera III ini pun menyoroti pelaksanaan CSR perusahaan-perusahaan barubara di Jambi, dimana menurutnya pemberian dana CSR terkesan masih ditahan-tahan.

    Baca: Stasiun Tanah Abang direnovasi, kapasitasnya akan meningkat tiga kali

    Nasril mengatakan sebagian besar tambang batu bara di Jambi tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam mengalokasikan dana CSR minimal 5% dari pendapatan tiap tahun. 

    Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa regulasi tersebut mengikat perusahaan terhadap perijinan di masa mendatang.

    “Bisa saja kementerian ESDM tidak mengeluarkan ijin baru dan atau tidak menerbitkan serta menyambung ijin yang telah ada. Kami pun minta kementerian ESDM minta secara kolektif dari 94 penambang batu bara di sini (Jambi) melampirkan 5 tahun terakhir dana CSR mereka. Supaya tahu siapa saja yang memenuhi targetnya,” pungkas Nasril. 

    Indonesia diketahui masih memiliki cadangan batu bara yang cukup banyak (sekitar 38,8 miliar ton) dengan umur cadangan mencapai 65 tahun, yang sebagian di antaranya berada di Jambi.

    Sumber: dpr.go.id

  • Salah Satu Perkebunan Teh Tertinggi di Dunia Ada di Kaki Gunung Kerinci Jambi, Namanya Kayu Aro

    Salah Satu Perkebunan Teh Tertinggi di Dunia Ada di Kaki Gunung Kerinci Jambi, Namanya Kayu Aro

    7cloud.asia – Di kaki Gunung Kerinci, Jambi ada perkebunan teh yang disebut tertinggi nomor dua di dunia. Namanya perkebunan teh Kayu Aro. 

    Perkebunan teh Kayu Aro di Kerinci Jambi ini dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) atau PTPN VI sejak 1996 ini berada di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut dan menjadi yang tertinggi kedua di dunia setelah perkebunan Darjeeling Tea di Himalaya, India.

    Perkebunan teh Kayu Aro di Kabupaten Kerinci ini, bisa dicapai setelah melalui 12 jam perjalanan darat dari Kota Jambi. Perkebunan teh di Kayu Aro merupakan anomali di provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan hasil produksi sawit maupun batu bara ini.

    PTPN VI mendapatkan kepercayaan untuk mengelola kebun unit usaha Kayu Aro yang seluruhnya mempunyai luas hampir mencapai 3.014,6 hektare (HGU), mencakup perkebunan teh seluas 2.126,48 hektare dan kebun kopi kurang lebih 500 hektare.

    Baca: Petani kopi rasakan dampak nyata perubahan iklim

    Suasana asri nyata terasa di perkebunan teh Kayu Aro yang telah termasyhur sejak era pemerintahan Hindia Belanda ini.

    Dilansir Antaranews.com, Manager Unit Usaha Kayu Aro PTPN VI Fahran menjelaskan bahwa proses pemetikan daun teh lebih banyak menggunakan mesin pemotong dan sudah jarang memanfaatkan tenaga manusia.

    Dengan alasan kendala peminatan kerja, efisiensi, dan kecepatan, pemotongan daun teh dilakukan oleh mesin yang dikelola oleh satu grup berisi lima orang, dengan area pemangkasan seluas 1,1 hektare per hari.

    “Sekarang lulusan SMA sudah tidak mau melakukan pemetikan. Mekanisasi itu juga untuk meng-handle kekurangan orang,” katanya.

    Dalam kondisi berangin dengan suhu mencapai 19 derajat celcius, grup pemangkas tersebut dengan cekatan memotong pucuk daun, dalam barisan tanaman yang mempunyai lebar masing-masing 1-2 meter, secara bolak-balik.

    Baca: Mitos efisiensi perkebunan sawit yang rugikan petani

    Pengelola perkebunan teh Kayu Aro tercatat mempunyai 317 tenaga pemangkas yang sebagian besar merupakan penduduk setempat.

    Di mana, masing-masing pekebun dalam grup mendapatkan rata-rata jatah pemotongan kurang lebih 0,23 hektare atau 2.300 meter persegi.

    Penimbangan berat langsung dilakukan di tempat, setelah pucuk daun teh terkumpul dalam puluhan karung, masing-masing seberat 15-20 kilogram. Penimbangan lanjutan juga dilaksanakan di pabrik mengingat adanya penyusutan berat.

    “Ini harus cepat masuk pabrik, kalau menunggu semua, sudah rusak, 2 jam petik harus segera ditimbang, tidak boleh lebih dari 3 jam. Karena itu tidak bisa jarak jauh, maka pabrik ada di sini juga,” ujar Fahran.

    Untuk menjaga kualitas tanaman, kebun juga mendapatkan perawatan secara berkala agar teh dapat tumbuh dengan baik dan kualitasnya terjaga, salah satunya melalui pemupukan secara rutin.

    Baca: Sawit, antara ketahanan pangan dan ancamannya pada lingkungan

    Asisten Kepala Wilayah I Unit Usaha Kayu Aro Abdul Rahman Darma Putra memastikan pemupukan ataupun perawatan daun teh dilakukan 10 hari sebelum pemetikan melalui metode penyemprotan.

    “Kalau pupuk tanah juga sudah ada, sesuai rekomendasi satu tahun tiga kali. Kita juga melakukan penyemprotan untuk mencegah munculnya blister blight, penyakit cacar daun teh,” ujarnya.

    Seusai kegiatan pemangkasan dan penimbangan, maka daun teh hasil pemotongan langsung dibawa ke pabrik yang terletak tidak jauh dari perkebunan untuk menjalani proses pengolahan.

    Tidak diketahui alasan pasti Belanda membuka perkebunan di Kayu Aro, Kerinci, yang merupakan wilayah terpencil pada masanya, selain karena dataran tinggi merupakan tempat yang baik untuk menghasilkan teh bermutu prima.

    Meski demikian, jejaknya bisa ditelusuri dari awal pembukaan kebun teh oleh perusahaan swasta Belanda yang beroperasi di Amsterdam yaitu NV. HVA (Namlodse Venotchaaf Handle Veriniging Amsterdam) pada tahun 1920.

    Baca: Bursa karbon dibuka, bentuk peran Indonesia untuk menahan laju perubahan iklim

    Setelah itu, penanaman teh di Kayu Aro dimulai pada 1923 dan pabrik pengolahan teh, tidak jauh dari area perkebunan teh, dibuka dua tahun kemudian, pada 1925, yang masih bertahan hingga saat ini.

    Pada tahun yang sama, pemerintahan Hindia Belanda juga membuka jalan darat seiring dengan perluasan lahan perkebunan, khususnya akses menuju pelabuhan Teluk Bayur di Padang yang terletak sekitar 300 kilometer arah utara Kayu Aro.

    Sisa-sisa kejayaan kolonial dalam membangun jalan di jalur pegunungan itu terlihat dengan kehadiran stoomwals atau mesin penggilas jalan bertenaga uap buatan Jerman tahun 1923 yang saat ini menjadi koleksi pabrik.

    Dalam foto kuno tahun 1930 yang terpajang di salah satu ruangan pabrik, terlihat bangunan pabrik pengolahan yang sudah kokoh berdiri dan beroperasi penuh, dengan beberapa mobil Buick milik pembesar Hindia Belanda ikut terparkir.

    Keberadaan pabrik seluas 3 hektare yang berusia nyaris seabad ini sangat krusial untuk mengolah hasil teh secara cepat, mengingat penggarapan harus dilakukan sebelum adanya penyusutan daun teh.

    Baca: Agar bursa karbon tak dijadikan ajang greenwashing

    Fahran mengatakan pabrik–memiliki bentuk bangunan yang tidak mengalami perubahan berarti sejak era kolonial–telah menghasilkan rata-rata 5.000 ton produksi teh kering per tahun.

    Ia memastikan salah satu upaya menjaga kualitas produk adalah dengan memastikan mesin penggiling selalu layak jalan dan tidak mengalami kerusakan, melalui perawatan berkala setiap minggu.

    Selain itu, bahan baku atau hasil potongan daun harus dipastikan dalam kondisi yang baik dan tidak terkena penyakit tanaman seperti blister blight atau penyakit cacar daun teh.

    Tidak hanya itu, ia juga menegaskan pelatihan operator mesin maupun tester produk jadi terus dilakukan untuk memperkuat keterampilan sumber daya manusia (SDM) di pabrik agar hasil akhir produk tetap bermutu tinggi.

    “Kita sekarang juga tinggal melakukan intensifikasi karena pengembangan areal (tanam) sudah tidak lagi. Jadi upaya menjaga bahan baku itu harus dilakukan agar hasilnya juga bagus,” kata Fahran.

    Baca: Memanfaatkan bambu untuk pengganti kayu

    Dengan pembenahan secara berkelanjutan, tidak mengherankan pabrik ini menghasilkan produksi teh hitam alami berkualitas tinggi dan layak ekspor yang kualitasnya sudah terjaga selama bertahun-tahun.

    Pengolahan teh hitam dilakukan menggunakan metode orthodox dengan cara-cara seperti proses pelayuan terlebih dulu, disusul penggulungan, fermentasi, pengeringan, sortasi, hingga akhirnya terbentuk teh jadi.

    Tidak hanya itu, pabrik juga menyiapkan pengolahan dengan sistem CTC (crush-tear-curl) yang mempunyai sifat penggulungan keras. Proses produksi ini akan menghasilkan teh yang menyerupai butiran-butiran kecil seperti kristal.

    Pada saat yang sama, sejumlah truk terlihat parkir di halaman pabrik bersiap untuk mengirim produk teh olahan ke pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, yang selanjutnya siap kirim ke pasar Eropa.

    Sumber: Antaranews.com

  • Kondisi Udara Kota Jambi Memburuk, Siswa Kembali Belajar Daring

    Kondisi Udara Kota Jambi Memburuk, Siswa Kembali Belajar Daring

    7cloud.asia – Kondisi udara Kota Jambi kembali memburuk dalam beberapa hari belakangan ini. Akibatnya pemerintah Kota Jambi menerapkan kembali pembelajaran jarak jauh atau daring untuk Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMP.

    “Pembelajaran secara online atau daring bagi pelajar sekolah tingkat PAUD, TK, SD dan SMP mulai Rabu 18 Oktober hingga Jumat 20 Oktober 2023,” kata Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Abu Bakar dikutip Antaranews.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam edaran Wali Kota Jambi nomor 21/EDR/HKU/2023, yang memutuskan untuk kembali merumahkan siswa dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara daring.

    Namun, kebijakan ini akan terus ditinjau menyesuaikan situasi dan kondisi karena sewaktu-waktu secara kondisi udara bisa berubah.

    Lebih lanjut, Abu menjelaskan keputusan tersebut dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kualitas udara dalam kurun waktu 48 jam terakhir oleh gugus tugas kabut asap Kota Jambi.

    Hasil analisa dan pemantauan yang dilakukan oleh Satgas dalam kurun waktu 48 jam terakhir, kondisi kualitas udara kembali sangat tidak sehat dan membahayakan kesehatan manusia terutama anak didik.

    Dalam kurun waktu tersebut, kata Abu, terjadi tren kenaikan yang signifikan pada parameter PM 10 dan PM 2,5 yang menjadi parameter kritis acuan standar kualitas udara di Kota Jambi.

    Satgas memperkirakan kondisi ini akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan sehingga memutuskan untuk kembali menerapkan proses belajar mengajar dari rumah.

    Kondisi sebaran asap masuk ke Kota Jambi tersebut sifatnya situasional, karena tergantung dari kondisi banyaknya hotspot di daerah sumber asap dan arah hembusan angin.

    Saat ini Pemkot Jambi terus memantau perkembangan aktual terkait kondisi kabut asap di Kota Jambi dan mengupdate kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Dengan kondisi kualitas udara yang tidak sehat, Pemkot Jambi mengimbau masyarakat disiplin menjaga kesehatan pribadi dan keluarga, taat protokol kesehatan, memakai masker dan tidak biarkan anak-anak bermain di luar selama pembelajaran jarak jauh.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Mengintip Pemulihan Lahan Gambut di Jambi oleh Belantara Foundation

    Mengintip Pemulihan Lahan Gambut di Jambi oleh Belantara Foundation

    7cloud.asia – Keberadaan lahan gambut sangat penting bagi upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.

    Lahan Gambut membantu dalam transisi menuju masyarakat rendah karbon, menurunkan suhu lingkungan di daerah sekitar, memberikan solusi berbasis alam termasuk mengatur sistem hidrologi tanah.  

    Lahan gambut juga memasok makanan, serat dan produk lokal lainnya yang menopang perekonomian, perlindungan dari panas yang ekstrem, meminimalkan risiko banjir dan kekeringan serta mencegah intrusi air laut.

    Karena itulah Belantara Foundation mendorong pemulihan lahan gambut di kawasan hutan produksi yang dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

    Skema perhutanan sosial lewat Hutan Kemasyarakatan (HKm) sangat berpotensi memberikan kontribusi yang menjanjikan dalam mencapai target FOLU (Forestry and Other Land Use) Net Sink 2030.

    Baca: Mengelola hutan sembari merawat maanfaat ekonominya

    Belantara Foundation bersama Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Wono Lestari dan pemangku kepentingan setempat yang didukung oleh One Tree Planted, Jejakin dan APP Group mengembangkan program proteksi dan restorasi lahan gambut melalui agroforestri.

    Program ini berada di wilayah perhutanan sosial yaitu HKm seluas 93 ha di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang berdampingan dengan Hutan Lindung Gambut Londrang.

    Kawasan ini merupakan bagian dari salah satu kawasan hidrologi gambut penting di Provinsi Jambi.

    Pada tahun 2018, Gapoktanhut Wono Lestari di wilayah tersebut telah memperoleh izin pengelolaan HKm selama 30 tahun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

    HKm adalah hutan negara yang dikelola masyarakat dengan skema perhutanan sosial, yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemberdayaan dan penguatan masyarakat lokal.

    Baca: Menelaah visi kehutanan pasangan capres/cawapres

    HKm memberikan hak kepada mereka dalam menggunakan lahan secara lestari dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan fungsi hutan dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna mengatakan bahwa melalui skema perhutanan sosial, masyarakat lokal dapat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan, yang secara bersamaan dapat berkontribusi dalam memulihkan kawasan hutan.

    Skema ini menawarkan kondisi yang memungkinkan untuk restorasi lahan gambut jangka panjang.

    Tidak hanya selaras dengan agenda global dalam mitigasi perubahan iklim tetapi juga mampu mendorong peningkatan sosial ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan.

    Salah satu metode yang dapat mendukung pemulihan lahan gambut terdegradasi berbasis masyarakat adalah dengan menanam pohon menggunakan jenis tanaman yang banyak manfaatnya atau MPTS (multi-purpose tree species).

    Baca: 80 persen anak muda ingin pemerintah serius tangani polusi udara

    “Spesies-spesies tanaman multi manfaat menyediakan banyak manfaat pada lahan yang terbatas, antara lain sebagai sumber pangan, mengatur hidrologi, meningkatkan biomassa, memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan produktivitas lahan terdegradasi” kata Dolly. 

    Implementasi program ini meliputi penyiapan dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat, lahan siap tanam, penanaman dan perawatan bibit tanaman multi manfaat.

    Sekitar 16.712 bibit pada lahan seluas 30 hektar telah dikembangkan lewat program ini, selain pembangunan kebun bibit dan pondok kerja, serta dukungan monitoring dan evaluasi program.

    Sejauh ini, bibit tanaman multi manfaat yang telah ditanam antara lain pinang (Areca catechu), nangka (Artocarpus heterophyllus), jengkol (Archidendron pauciflorum) dan kopi liberika (Coffea liberica).

    Skema ini dinilai sebaagai salah satu bentuk win-win solution, dimana masyarakat mendapatkan manfaat sosial-ekonomi sekaligus memperbaiki lahan gambut yang terdegradasi.

    Baca: Bagaimana para capres melihat transisi energi

    Keberhasilan program tak lepas dari keterlibatan masyarakat sebagai aktor, Belantara Foundation sebagai fasilitator, dukungan dari pemangku kepentingan setempat dan pendanaan dari para donor swasta seperti APP Group dan Jejakin.

    “Semua ini merupakan faktor penting untuk memastikan keberhasilan program pemulihan dan restorasi lahan gambut secara berkelanjutan”, imbuh Dolly.

    Ketua Gapoktanhut Wono Lestari, Riyanto mengatakan bahwa program agroforestri yang dilakukan bersama Belantara Foundation ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan lahan gambut secara berkelanjutan untuk pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Belantara Foundation dan pihak-pihak lain yang konsisten memberikan pendampingan dan dukungan hingga saat ini. Semoga program ini dapat memberikan manfaat dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat di desa kami” ujar Riyanto.

     

  • Walhi: Banjir di Kota Jambi Akibat Pengelolaan Lingkungan yang Salahi Aturan

    Walhi: Banjir di Kota Jambi Akibat Pengelolaan Lingkungan yang Salahi Aturan

    7cloud.asia – Dalam beberapa pekan terakhir ini, sejumlah kawasan perumahan di Kota Jambi dilanda banjir dengan ketinggian mencapai setengah meter.

    Setiap kali hujan deras mengguyur selama satu jam lebih, hampir dipastikan banjir menggenangi pemukiman warga di ibu kota provinsi Jambi tersebut. Banjir ini, selain diakibatkan meluapnya Sungai Batanghari juga karena drainase yang buruk.

    Pada pertengahan Maret lalu misalnya, sebanyak 1.279 kepala keluarga (KK) di kota Jambi terdampak banjir dengan jumlah warga mencapai 4.755 jiwa.

    Banjir terjadi di tujuh kecamatan di mana terdapat 24 kelurahan yang terdampak, sehingga Pemerintah Kota Jambi menetapkan status darurat bencana.

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi menyebutkan bencana banjir yang melanda di permukiman di beberapa sudut Kota Jambi ini akibat pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang keliru.

    Baca: Banjir Jabodetabek bukti nyata ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan

    Direktur Walhi Jambi Abdullah Selasa (1/4/2025) mengatakan banjir yang menerjang perumahan warga di beberapa sudut kota Jambi ini merupakan dampak dari pengelolaan Sumber Daya Alam yang serampangan.

    Abdullah mengingatkan, ancaman bencana lain yang bisa saja terjadi kapan saja sebagai dampak dari pengelolaan sumber daya alam yang serampangan dan tidak mematuhi kaidah pengelolaan lingkungan hidup.

    “Banjir yang terjadi saat ini ketika intensitas hujan tinggi, di hari menjelang Idul Fitri dan di hari Idul Fitri merupakan dampak dari buruknya perencanaan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan,” kata Abdullah seperti dikutip Antaranews.com.

    Drainase yang tidak memadai dibanding pembangunan infrastruktur pendukung telah menyebabkan bencana banjir di kota yang terus berulang.

    Abdullah meminta pemerintah daerah segera bertindak dan mengevaluasi kembali proyek pembangunan pembangunan besar, seperti Jambi Bisnis Center (JBC), agar tidak merugikan warga dan lingkungan.

    Baca: Banjir Jabodetabek dipicu tata ruang yang amburadul

    “Karena hal ini terus saja berulang ketika curah hujan meningkat maka dampaknya banjir yang melanda rumah warga maka dari itu pembangunan harusnya disertai dengan perbaikan drainase yang memadai,” kata Abdullah.

    Kemudian, air juga harus dapat mengalir dengan lancar, tentunya dengan pertimbangan teknis dan analisa yang lengkap yang seharusnya juga melalukan cek mendetail sebelum terjadi.

    Abdullah mengingatkan jangan setelah kejadian baru sibuk untuk bertindak dan saling menyalahkan, buka dokumen Amdal dan kaji ulang, wilayah serapan air jangan dikonversi lagi menjadi pusat perbelanjaan, perumahan dan lainnya.

    “Sudah waktunya memikirkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, jangan hanya menjadi jargon, bahagia seperti apa dan mantap seperti apa ketika terus dihadapkan dengan bencana musiman seperti ini,” katanya.

  • Luas Kawasan Kumuh di Kota Jambi Mencapai 900 Hektare

    Luas Kawasan Kumuh di Kota Jambi Mencapai 900 Hektare

    7cloud.asia – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Jambi, Provinsi Jambi mencatat sekitar 900 hektare (Ha) kawasan di daerah itu masuk dalam kategori kawasan kumuh.

    Indikator kawasan kumuh antara lain meliputi aspek tata letak bangunan, pengelolaan sampah, akses air bersih, ketersediaan sarana pemadam kebakaran, serta kondisi sanitasi lingkungan.

    Dilansir Antaranews.com, berdasarkan data yang dihimpun, luas kawasan kumuh di Jambi sempat menyusut hingga 120 hektare dalam enam tahun terakhir.

    Namun saat ini luas kawasan kumuh di Kota Jambi kembali meluas dan telah mencapai sekitar 900 hektare.

    Kepala Dinas Perkim Kota Jambi Mahruzar di Jambi, Jumat (22/8/2025) mengatakan kondisi itu terjadi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, keterbatasan akses terhadap air bersih

    Baca:  Pembangunan ruang terbuka hijau mikro di kawasan kumuh di Jakarta

    Kawasan kumuh juga dipicu penerapan hidup yang belum sesuai dengan standar Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

    “Penanganan yang tidak konsisten membuat beberapa kawasan yang dulu telah berhasil ditata kini kembali menjadi kumuh. Kawasan kumuh baru terus bermunculan sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dan tekanan ekonomi,” katanya.

    Keterbatasan anggaran, kata dia, menjadi kendala besar dalam penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh.

    Saat ini, Kota Jambi memiliki luas wilayah sekitar 17.500 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 700 ribu jiwa.

    Baca: Memanfaatkan dana abadi perumahan untuk atasi kawasan kumuh di perkotaan

    Dari total luasan tersebut, sekitar 65 persen wilayah setempat telah dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.

    Sedangkan 968 hektare pernah dikategorikan sebagai kawasan kumuh, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Jambi tahun 2016.

    Mahruzar mengatakan ada sebanyak 61 kelurahan dari total 62 kelurahan pernah memiliki kawasan kumuh dan hanya Kelurahan Pasar, Kecamatan Pasar Jambi, tidak ditemukan indikasi kawasan kumuh.

    Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian kewenangan sesuai luasan, kawasan kumuh di atas 15 hektare menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

    Sedangkan kawasan kumuh seluas 10 sampai 15 hektare ditangani pemerintah provinsi dan di bawah 10 hektare menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.