ruangkota

Tag: kampanye

  • Pro Kontra Putusan MK Izinkan Kampanye di Fasilitas Pendidikan

    Pro Kontra Putusan MK Izinkan Kampanye di Fasilitas Pendidikan

    7cloud.asia – Mahkamah Konstitusi (MK)  baru-baru ini merilis keputusan yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pendidikan seperti sekolah dan kampus.

    Dalam amar putusan nomor 65/PU-XXI/2023, MK telah merevisi materi pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang melarang kampanye di fasilitas pendidikan.

    Pasal itu diubah menjadi, “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan fasilitas pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu,” 

    Baca: ICW temukan 15 mantan terpidana korupsi masuk DCS

    Keputusan MK yang mengizinkan kampanye di fasilitas pendidikan ini langsung direspon positif oleh KPU dan akan dijalankan sesuai amar putusan MK.

    KPU sebagai penyelenggara pemilu akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi putusan MK yang memperbolehkan tempat pendidikan seperti universitas hingga sekolah menjadi lokasi kampanye bagi peserta pemilu 2024.

    Oleh beberapa kalangan keputusan MK juga dinilai tepat. Alasannya, fasilitas pendidikan utamanya kampus dianggap menjadi lokasi yang cocok untuk menguji gagasan para peserta pemilu. 

    Baca: Kisah caleg dengan modal cekak melawan politik biaya tinggi

     

    Anggota Komisi II DPR A.A Bagus Adhi Mahendra Putra menilai putusan MK ini sebagai langkah cerdas dalam mengantisipasi semakin tingginya anak muda yang apatis terhadap politik.

    Menurutnya kampanye ini sebagai pendidikan politik di kampus sekaligus mengikis apatisme kalangan muda terhadap politik.

    “Dan Apatisme yang tinggi juga akan menjadi tidak baik bagi kelanjutan demokrasi dan pembangunan bangsa kita kedepannya,” papar Gus Adhi seperti dikutip Parlementaria, Minggu (27/8/2023).

    Baca: Pemilu 2024 kian dekat, pentingnya mengenali caleg di daerah kamu

    Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini berpendapat, kedepan harus diatur dengan baik tata cara kampanye sehingga peserta pemilu tidak keluar dari fungsi lembaga pendidikan tersebut.

    Kampanye di fasilitas pendidikan, ujarnya, lebih pada bagaimana menyempurnakan ide dan gagasan yang akan dikerjakan saat terpilih nantinya.

    Dari sisi pendidikan, kampanye di lingkungan kampus akan semakin menumbuh kembangkan embrio-embrio pembangunan masa depan.

    Baca: KPU sudah tetapkan DCS, masukan masyarakat ditunggu hingga 28 Agustus 2023

    “Semua hal yang kita lakukan setiap hari adalah tidak lepas dari kebijakan yang dihasilkan oleh proses politik. Dan saya berharap dalam kampanye tersebut kita dapat memperdalam literasi yang kita miliki sehingga dapat melahirkan pemimpin dan embrio pembangunan yang visioner,” jelas Gus Adhi.

    Dia pun menjabarkan, fungsi parpol sebagai pilar demokrasi salah satunya sebagai sarana pendidikan politik. 

    “Melalui kampanye tersebut kita lahirkan literasi politik. Politiknya cerdas berkualitas berintegritas,” ujar Gus Adhi.

    Baca: MK putuskan Pemilu 2024 gunakan sistem proporsional terbuka

     

  • Kampanye Pemilu 2024 Dimulai Hari Ini, Para Caleg Sudah Lama Lakukan Kampanye Terselubung

    Kampanye Pemilu 2024 Dimulai Hari Ini, Para Caleg Sudah Lama Lakukan Kampanye Terselubung

    7cloud.asia – Masa kampanye Pemilu 2024 baru resmi dimulai hari ini, Selasa (28/11/2023).

    Namun, derdasarkan pantauan 7cloud.asia sejumlah kader partai di Jakarta Timur telah melakukan kampanye terselubung untuk pemenangan Pemilu 2024 sejak lama.

    Beberapa partai melakukan kampanye untuk pemenangan Pemilu 2024 dengan mengatasnamakan “silaturahmi” ke sejumlah tempat di wilayah Jakarta Timur.

    Dalam kampanye pemenangan Pemilu 2024 itu, kader partai tersebut membagikan kupon yang dapat ditukar dengan sembako ke warga setempat.

    Kegiatan ini melibatkan kader jumantik, kader PKK, maupun kader dasawisma desa setempat.

    Baca: Kampanye Damai Pemilu 2024 jangan hanya slogan

    Beberapa tokoh seperti anggota DPRD dari partai amanat Nasional (PAN) Zita Anjani dan Eko Patrio bulan Oktober lalu juga melibatkan sejumlah kader itu untuk memperpanjang posisinya sebagai anggota DPR maupun DPRD di Pemilu 2024.

    Keduanya melakukan “silaturahmi” dengan ratusan warga RW 04 Malaka Jaya, Jakarta timur di lapangan Balai Warga.

    Di wilayah ini, PAN memberikan minyak goreng ukuran 2 liter kepada warga setempat dan ditukar dengan kupon, yang telah dibagikan sebelumnya.

    Pembagian minyak goreng tersebut, tentu saja mendapat sambutan hangat dan antusias dari masyarakat sekitar yang kesulitan membeli minyak goreng.

    Baca: Dukungan aparat desa ke peserta pemilu bisa memicu konflik horizontal

    Tak hanya PAN, sebulan sebelumnya kampanye yang sama juga dilakukan oleh anggota DPRD dari partai Gerindra Adi Kurnia Setiadi, yang juga berkunjung ke lapangan yang sama.

    Di sini Adi memberikan uang sebesar Rp 6 juta untuk meluluskan permintaan dari beberapa warga yang membutuhkan baju seragam.

    Kampanye yang gencar ini juga dilakukan di wilayah Cipinang Besar Selatan, beberapa bulan terakhir.

    Di wilayah ini, anggota DPR RI, Habiburokhman bersama calon DPRD DKI
    Jakarta Ali Hakim Lubis bahkan memberikan bingkisan berupa parcel yang lebih ‘berisi’.

    Baca: Kumpulkan aparat desa, pasangan Prabowo-Gibran dinilai langgar UU Pemilu

    Pasangan ini membagikan tumbler bertuliskan “Prabowo Presiden” dan minyak ukuran 1 liter kepada warga secara door to door dengan menggunakan gerobak.

    Sementara di hari lain, partai ini juga membagi-bagikan kaos Gerindra bertuliskan “Prabowo Presiden 2024”. 

    Berbeda dengan Gerindra, partai keadilan sejahtera (PKS) lebih memilih berkampanye ke wilayah yang sama dengan cara yang lebih santun.

    Di wilayah Cipinang Besar Selatan ini PKS lebih memilih bekerja bakti bersama warga dan memberikan pemeriksaan gula darah, diabetes, dan asam urat secara gratis.

    Baca: Netralitas Polri di Pemilu 2024 diragukan

    Lantas, PDI-P di bulan Oktober lalu pun tak mau kalah dengan partai lainnya untuk kampanye.

    Partai banteng yang mengusung anggota DPRD DKI Jakarta Gilbet Simanjuntak bersama timnya ke wilayah Bojong Rangkong RW 08 Kelutahan Pulogebang, Jakarta Timur.

    Di wilayah yang berdekatan dengan gedung walikota Jakarta Timur ini, Albert juga memberikan uang sebesar Rp 150.000 pada masing-masing warga yang berkumpul mendengarkan sosialisasinya.

    Ia juga memberikan beberapa cenderamata pada warga yang bisa menjawab beberapa pertanyaan darinya berupa tas, sajadah dll.

    Baca: Dinasti politik Jokowi akan lahirkan pemerintahan yang tak adil

    Tapi yang menarik adalah kampanye yang dilancarkan cucu mantan Presiden RI Soeharto, Danty Indriastuti Purnamasari Rukmana, di teras mesjid Al Muhajirin, Malaka Jaya, Jumat lalu.

    Dalam sosialisasinya, Danty yang tak lain adalah anak dari Siti Hardijanti Rukmana (Tutut Seoeharto) mengaku baru pertama kali ini mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg).

     

  • Simbol Persatuan Indonesia, Pasangan Ganjar-Mahfud Lakukan Kampanye Hari Pertama di Sabang dan Merauke

    Simbol Persatuan Indonesia, Pasangan Ganjar-Mahfud Lakukan Kampanye Hari Pertama di Sabang dan Merauke

    7cloud.asia – Pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melakukan kampanye di hari pertamanya di dua lokasi berbeda. Ganjar melakukan kampanye di Merauke, Papua Selatan, sedangkan Mahfud di Sabang, Aceh.

    Dua lokasi di ujung barata dan timur ini dipilih untuk melambangkan sila ketiga, yakni  Persatuan Indonesi. 

    “Kami sengaja memilih dua titik di Indonesia yang satu di ujung Timur di mana mata hari terbit dan satu di ujung Barat, karena kami ingin persatuan Indonesia seperti sila ke-3,” kata Ganjar di Kampung Waninggap Nanggo, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023)

    Ganjar menyakini akan memenangkan Pilpres 2024 atas dukungan masyarakat Indonesia.

    Ganjar juga berkomitmen untuk bisa memenuhi semua harapan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

    Baca: Ganjar-Mahfud serukan agar kampanye daamai di Pemilu 20244 tak hanya slogan

    Maka dari Merauke ini, ujarnya, kami hadir untuk lebih banyak bisa merasakan apa yang menjadi denyut nadi harpaan bapak sekalian.

    “Dan tentu saja Pak Mahfud ada di Sabang, dan inilah awal kita akan bergerak bersama, awal kita akan bekerja bersama, awal untuk kita memenangkan nanti, dan itu karena kita selalu bersama rakyat,” papar Ganjar.

    Selain itu, Ganjar menyatakan pemilihan Merauke untuk kampanyenya ini sebagai bentuk kecintaan kepada masyarakat Papua.

    “Inilah bumi yang saya injak pertama kali untuk kami bergerak sampai nanti pada pemilihan, ini kami pilih bukan karena asal tunjuk, ini karena pilih karena kecintaan kami pada tanah ini,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Ganjar menyatakan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan seperti Papua. Pembangunan itu di bidang pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

    Baca: Tokoh Bangsa serukan keprihatinan atas kondisi politik saat ini

    Tak hanya itu, Ganjar juga menlaunching salah satu program unggulannya yaitu satu desa, satu puksesmas dan satu tenaga kesehatan.

    Selain program, Ganjar juga turut meluncurkan secara resmi baligho, kaos, logo hingga alat peraga kampanye lainnya.

    Ganjar dan Mahfud melakukan live streaming dalam kesempatan tersebut. Sehingga, Ganjar bisa menyapa warga Aceh, sementara Mahfud bisa menyapa masyarakat Merauke.

    Dalam momen itu juga masyarakat di Sabang dan Merauke menyanyi bareng lagu dari Sabang dan Merauke.

    Ketua Adat Wendu dan Matara, Kamilus M, mengatakan dukungannya kepada Ganjar dalam Pilpres 2024. Ia menyakini Ganjar bisa memenuhi harapan masyarakat Merauke terutama terkait kesehatan, infrastruktur jalan hingga pendidikan.

    “Kami percaya 100 persen bahwa bapak yang akan terpilih jadi presiden,” ucap Kamilus dalam sambutannya.

    Baca: Kampanye sudah dilakukan para caleg sejak lama

    Sementara Mahfud MD melakukan kampanye di Tepi laut Pasi Jaboi, Jalan Balongan, Desa jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh.

    Di hadapan ribuan masyarakat, Mahfud menyapa dengan hangat warga setempat menggunakan bahasa Aceh.

    Mahfud MD berjanji membawa harapan baru bagi warga bagian paling barat Indonesia.

    Mahfud mengungkapkan Nusantara terdiri dari berbagai pulau, beragam bahasa, dan suku bangsa. Persatuan dari masing-masing daerah dan suku bangsa sama-sama berjuang demi kemerdekaan RI.

    “Terutama untuk mengenang bangsa Aceh, rakyat Aceh yang dulu disebut bangsa Aceh kemudian sekarang menjadi bagian dari Bangsa Indonesia bersama suku bangsa yang lain untuk membangun Indonesia secara bersama-sama,” ucap Mahfud dalam sambutannya.

    Baca: Dukungan aparat desa ke capres-cawapres bisa picu konflik horizontal

    Mahfud mengungkapkan Nusantara terdiri dari berbagai pulau, beragam bahasa, dan suku bangsa. Persatuan dari masing-masing daerah dan suku bangsa sama-sama berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

    “Terutama untuk mengenang bangsa Aceh, rakyat Aceh yang dulu disebut bangsa Aceh kemudian sekarang menjadi bagian dari Bangsa Indonesia bersama suku bangsa yang lain untuk membangun Indonesia secara bersama-sama,” ucap Mahfud dalam sambutannya.

    Bangsa Aceh, lanjut Mahfud, memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai modal utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

    “Aceh selain tempat pelabuhan juga dikenal sebagai tempat kepahlawanan ketika berani melawan penjajah melalui perang yang tidak berkesudahan sejak tahun 1873 bahkan di Aceh pula penjajah yang dipimpin oleh Jenderal Kohler itu terbunuh ketika akan mencoba merebut Masjid Baiturrahman,” ungkap Mahfud.

    Salah satu jerih payah lainnya rakyat Aceh adalah menyumbangkan hartanya untuk membeli Pesawat RI 001 Seulawah dalam perjuangan awal pembentukan NKRI pada tanggal 16 Juni 1948.

    Oleh karena itu, pasangan Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk memulai pemerataan pembangunan Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

  • Kampanye Hari ke-10: Ganjar Kunjungi IKN sedangkan Mahfud ke Malaysia

    Kampanye Hari ke-10: Ganjar Kunjungi IKN sedangkan Mahfud ke Malaysia

    7cloud.asia – Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini (7/12/2023) akan berkunjung ke ibu kota negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

    Sementara calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD di hari yang sama, akan berkunjung ke Malaysia pada hari ke sepuluh masa kampanye.

    Dilansir dari Antara, berdasarkan informasi dari Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN), sebelum ke IKN, Ganjar akan memulai lawatannya denegan menyambangi Rumah Teknologi di Sepaku, Penajam Paser Utara.

    Kunjungan Ganjar ke Sepaku akan berlangsung sekitar 30 menit, sebelum akhirnya bertolak untuk mengunjungi Titik Nol IKN yang masih berada di wilayah Sepaku.

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud memulai kampanye dari Sabang dan Merauke

    Siang harinya, mantan Gubernur Jawa Tengah ini diagendakan akan bertolakkembali ke Balikpapan.

    Di sini, dia akan melakukan dialog dengan mahasiswa di Hotel Novotel hingga sore hari dan ini menjadi kegiatan terakhirnya dalam berkampanye di Kaimantan Timur.

    Sebelumnya, pada Selasa (5/12/2023) Ganjar memulai kampanyenya di Kalimantan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Balikpapapan, Kalimantan Timur.

    Lantas pada Rabu (6/12/2023) ia menyambangi Kesultanan Kutai Kertanegra dan Ibu Kota Kaltim, Samarinda.

    Baca: Kampanye Damai jangan hanya slogan

    Mantan anggota DPR-RI dua periode, dari 2004 hingga 2014 ini memulai kampanyenya dari wilayah timur Indonesia.

    Selama seminggu, ia telah berkampanye ke Merauke, Papua Selatan, Kupang (Nusa Tengara Timur), Palu (Sulawesi Tengah) dan hari ini ke Kalimanan Timur.

    Di tempat terpisah pada hari ini, Cawapres Mahfud MD akan berkunjung ke Malaysia.

    Namun sebelumnya, Mahfud akan terlebih dulu memberikan sambutan secara virtual dalam acara dengan mahasiswa se Malang Raya di Universitas Brawijaya pada pukul 13.00 WIB.

    Setelah itu, Mahfud dijadwalkan akan lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju Sabah, Malaysia.

    Baca: Formula Ganjar untuk sejahterakan buruh

    Cawapres pendamping Ganjar Pranowo ini akan menghadiri acara shalawat dan istighosah kebangsaan di Putra World Trade center (PWTC), Kuala Lumpur, pukul 20.00 waktu setempat.

  • Kunjungi IKN di Penajem Paser Utara Kalimantan Timur, Ganjar Pranowo Tunjukkan Komitmennya Lanjutkan Proyek Ini

    Kunjungi IKN di Penajem Paser Utara Kalimantan Timur, Ganjar Pranowo Tunjukkan Komitmennya Lanjutkan Proyek Ini

    7cloud.asia – Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjadi capres pertama yang menginjakan kaki di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

    Ganjar mengunjungi IKN, pada Kamis (7/12/23) sebagai bagian rangkaian kampanyenya di beberapa kota di Kalimantan Timur.

    Ganjar yang dalam kesempatan itu didampingi Kepala TKN Arsjad Rasjid, menyebut bahwa kunjungannya ini merupakan bentuk keseriusannya melanjutkan pembangunan dan pemindahan ibu kota ke IKN 

    Dalam kesempatan ini, Ganjar Titik Nol Nusantara, setelah sebelumnya melihat Rumah Teknologi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Kedatangan capres berambut putih itu disambut antusias oleh masyarakat yang tengah menikmati keindahan alam di Titik Nol Nusantara IKN.

    Baca: Diajak Jokowi kunjungi IKN, begini komentar artis

    Mereka tak mau mengabaikan kesempatan ini, dan mengabadikan momen berfoto bersama Ganjar. Dengan ramah, Ganjar meladeni permintaan dari masyarakat itu.

    “Ya untuk menunjukkan sebuah komitmen saja, saya orang yang konsisten tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan, bahkan sejak jaman Bung Karno,” ucap Ganjar.

    Ganjar menambahkan, perencanaan untuk memindahkan Ibukota sudah ada sejak era Bung Karno tapi baru terealisasi di era Jokowi dan saat ini pembangunan IKN sedang berlangsung. 

    Ganjar menegaskan selama pemerintahan Ganjar-Mahfud lima tahun ke depan akan tetap melanjutkan proyek IKN. Sesuai dengan rencana pemerintah untuk mengejar target yang telah disusun dan rampung pada 2045.

    Konsistensi inilah yang akan didorong Ganjar untuk mewujudkan mimpi besar bangsa Indonesia dan Presiden Soekarno, tentu dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.

    Baca: Nasib hutan tropis di lokasi IKN

    IKN menurut Ganjar, adalah cerita masa depan Indonesia. Cerita modrenitas, cerita kemajuan peradaban, cerita partisipasi, cerita ekonomi hijau, industri kreatif, industri digital, dan masa depan anak-anak. 

    “Tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan dan mudah-mudahan menjadi harapan Indonesia bersama-sama,” ungkap Ganjar.

    Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyinggung pembiayaan kelanjutan pembangunan IKN yang diprediksi bakal rampung seluruhnya pada tahun 2045.

    Ganjar menyebut akan menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membangun aset-aset penting di IKN.

    Kendati demikian, Ganjar menegaskan, tak semua APBN digelontorkan untuk pembangunan IKN. APBN, ujarnya, akan tetap memenuhi kebutuhan pembangunan di Indonesia khususnya daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

    Baca: Konsep kota hutan IKN tak jadi jaminan ramah lingkungan

    Sikap ni didasarkan pada komitmen Ganjar untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di Indonesia.

    “Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa seolah-olah uang negara, APBN habis semua di sini, tidak, karena ini butuh proses yang perencanaannya sudah terukur dan sudah dipersiapkan. Maka daerah-daerah yang perlu mendapatkan bantuan itu tidak boleh kita tinggalkan,” jelas Ganjar.

    Ganjar mengatakan pendanaan yang bersumber dari investasi sifatnya adalah dukungan.

    Meski begitu, Ganjar tak menutup skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan investasi Public Private Partnership atau PPP yang harus menjamin insentif, kemudahan, dan kepastian untuk penanam modal.

    Ganjar yakin strategi ini mampu membuat investor mengucurkan modal dukungan ke pembangunan IKN di masa pemerintahannya mendatang.

    Baca: Perwujudan smart city di IKN

    “Ketika kemudian kita ada dukungan dan itu dengan model PPP bisa kita berikan, maka mereka mesti kita ajak dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian,” ungkap dia.

    Sebagai informasi, sejak masa kampanye dimulai Ganjar sudah berkeliling beberapa daerah Indonesia. Diawali dengan mengunjungi dan berkeliling Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

    Ganjar juga mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian Ganjar melanjutkan kampanye ke sejumlah ke sejumlah daerah di NTT dan Nusa Tenggara Barat seperti Kabupaten Ende, Pulau Rote, Kota Bima, dan Pulau Lombok.

    Capres berambut putih itu juga sudah kampanye di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan Kota Palu Sulawesi Tengah.

    Tiga hari belakangan, Ganjar sedang berkeliling Kalimantan Timur untuk berkampanye di Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, Samarinda, dan IKN.

     

  • Polemik Pemasangan Alat Peraga Kampanye: Jika di Properti Pribadi Harus Seizin Pemilik

    Polemik Pemasangan Alat Peraga Kampanye: Jika di Properti Pribadi Harus Seizin Pemilik

    7cloud.asia – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat (Jakbar) memberikan kepastian hukum bagi warga yang mencopot alat peraga kampanye (APK) yang terpasang pada properti pribadi.

    Kepastian hukum tersebut diberikan menyusul belum ada peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau peraturan lain untuk menjamin warga yang mencabut alat peraga kampanye yang dipasang pada properti pribadi.

    Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Rouf mengatakan pemasangan alat peraga kampanye harus seizin pemilik rumah. 

    Baca: TPD Ganjar-Mahfud siap canvasing door to door

    “Jadi kepastian hukumnya itu diberikan agar warga bisa mencabut APK di properti pribadinya dengan syarat tidak merusak properti itu, katanya Jumat sebagaimana dikutip Antaranews.com

    Abdul Raouf mengatakan aturan pencabutan alat peraga kampanye dirumah-rumah belum diatur di PKPU atau aturan manapun.

    Rouf menuturkan bahwa alat peraga kampanye yang dipasang pada properti pribadi seperti rumah, harus mendapat izin dari pemilik rumah.

    Baca: Kontroversi pemasangan baliho Prabowo-Gibran di pos polisi

    “Nah itu diatur dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilu, khususnya dalam pasal 36 ayat enam. Tapi kan aturan untuk pencabutan itu tidak ada,” kata Rouf.

    Oleh karena itu, kata Rouf, warga diberi kepastian hukum dengan dibolehkan mencabut APK tersebut tanpa merusak.

    “Jadi alat peraga kampanye itu boleh dicopot, tapi tidak dirusak atau hilang,” imbuh Rouf.

    Baca: Simbolkan persatuan, pasangan Ganjar-Mahfud kampanye dari Sabang sampai Merauke

    Rouf mengatakan bahwa jika warga bingung terkait pencopotan tersebut, warga dapat menghubungi pihak Bawaslu di tingkat kelurahan sampai kecamatan.

    “Kita juga sudah memberikan saran kalau masih takut untuk mencopot alat peraga yang bersangkutan, bisa membuat laporan ke teman-teman pengawas kita, atau minta didampingi dengan teman-teman pengawas kita baik di kelurahan atau di tingkat kecamatan,” ungkap Rouf.

    Hingga kini, telah masuk dua laporan ke Bawaslu Jakarta Barat terkait pemasangan alat peragakampanye pada properti pribadi.

    Baca: Baliho simpatik Ganjar Pranowo

    “Sejauh ini sudah ada dua laporan. Itu yang masuk ke kita ya, belum yang tidak terlapor,” pungkas Rouf.

     

     

  • Kaesang: Pengeluaran Kampanye PSI Salah IInput 

    Kaesang: Pengeluaran Kampanye PSI Salah IInput 

    7cloud.asia – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengakui salah input dalam menyampaikan  Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PSI  dengan pendapatan sebesar Rp 2,002 miliar dan pengeluaran hanya Rp 180 ribu, pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Oh yang Rp 180 ribu itu salah input, nanti dibenerin. Nanti bendahara umum yang akan menginfokan,. Belasan miliar kalau enggak salah,” jelasnya,  pada wartawan di Jakarta Timur, Rabu (10/1) lalu.

    Semenara itu keterangan berbeda diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalia yang mengatakan bila data total pengeluaran kampanye PSI belum final dan masih dalam proses pelaporan ke KPU.

    “Perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran karena ada yang pembayaran di belakang. Jadi  masih proses, itu bukan laporan final,” ujarnya pada CNNIndonesia.com

    Baca: Ideologi PSI dipertanyakan

    Sebelumnya KPU mengungkap rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam LADK semua partai politik tingkat nasional peserta pemilu 2024.

    Dalam rincian data tersebut, PDIP tercatat sebagai partai politik dengan total penerimaan paling tinggi, yakni sebesar Rp 183 miliar (Rp 83.861.799.000) dan total pengeluaran tertinggi sebesar Rp 115 miliar (Rp 115.046105.000).

    Sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tercatat memilki total penerimaan sebesar Rp 2 miliar (Rp 2.002.000.000) dan total pengeluaran senilai Rp 180 ribu (Rp 180.000)

    Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idham Holik menjelaskan rincian total penerimaan dan pengeluaran partai poitik itu disampaikan ke KPU RI melalui Sistim Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).

    Akan tetapi, berdasarkan rincian waktu penyampaian LADK partai politik 2024 tingkat pusat yang disampaikan  KPU, status penyampaian LADK 18 parpol tersebut belum lengkap dan belum selesai.

    Reporter: Rudyanti

  • Diduga Manfaatkan Fasilitas Negara untuk Kampanye, Prabowo Dilaporkan ke Bawaslu

    Diduga Manfaatkan Fasilitas Negara untuk Kampanye, Prabowo Dilaporkan ke Bawaslu

    7cloud.asia – Empat organisasi yang tergabung dalam Koalisi Pemilu Bersih, Selasa (23/1/2024) melaporkan Menhan Prabowo Subianto dan Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen Edwin Adrian ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Keempat organisasi yang mengadukan Prabowo Subianto ke Bawaslu adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Lokataru Foundation, Perludem dan Themis Indonesia.

    Laporan itu terkait dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara berupa akun media sosial @Kemhan_RI yang mencuit unggahan dengan tagar atau #PrabowoGibran2024 dan foto kompleks perumahan.

    Cuitan itu diunggah pada pukul 10.25WIB, pada hari Senin, 21 Januari 2024. Namun cuitan itu kini telah dihapus.

    Baca: Mahfud tegaskan tak pernah gunakan fasilitas negara untuk kampanye

    Sekjen PBHI Gina Sabrina menilai citra diri yang ditunjukkan Prabowo melalui akun resmi Kementerian Pertahanan itu merupakan bentuk penggunaan fasilitas negara untuk kampanye.

    Hal ini dengan jelas dilarang oleh pasal 280 Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Pemerintah terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Kami menilai tidak seharusnya, dan memang dilarang oleh undang-undang, adanya penggunaan fasilitas negara dalam momentum Pemilu khususnya dalam kontestasi dan agenda kampanye yang dimanfaatkan untuk menguntungkan salah satu calon,” tegas Gina kepada VOA, Selasa (23/1/2024).

    Akun @Kemhan_RI yang merupakan akun resmi Kementerian Pertahanan seharusnya digunakan sebagai media saluran informasi terkait dengan kinerja dan agenda kerja dari Kementerian Pertahanan, tambah Gina.

    Baca: Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dikabarkan bakal mundur

    Namun #PrabowoGibran2024 justru mengindikasikan dengan kuat penggunaan fasilitas negara untuk menguntungkan pasangan capres/cawapres nomor urut dua.

    “Kami juga menilai seharusnya ada penelusuran yang lebih dalam karena kami menilai ini adalah pelanggaran struktural.

    Kita perlu melihat lebih dalam apakah ada unsur komando di situ, mengingat Kementerian Pertahanan merupakan kementerian yang masih bernuansa militeristik dan masih punya banyak anggota TNI aktif di dalamnya.

    “Tidak mungkin kami menilai administrator di akun X itu kemudian menuliskan seperti itu tanpa perintah ataupun ada tindakan yang serupa di sebelumya. Oleh karena itu kami melaporkan hal itu ke Bawaslu,” ujarnya.

    Baca: Jokowi tak hadiri peringatan HUT PDIP ke-51

    Menanggapi kejadian ini, Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumantha mengatakan tagar itu muncul karena ketidaksengajaan administrator.

    “Terkait berita yang beredar tentang akun X Kemenhan yang muncul di tagar Prabowo-Gibran, perlu kami klarifikasi bahwa hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksengajaan atau autotext dari admin Kemenhan dan kesalahan telah diperbaiki,” kata Edwin dalam keterangan tertulisnya.

    Dia menggarisbawahi kementeriannya sedang melakukan evaluasi dan penekanan ulang kepada administrator untuk berhati-hati dalam proses publikasi. Sementara teguran keras dikenakan kepada pihak admin yang dinilai tidak hati-hati.

    Edwin menegaskan bahwa semua pegawai Kemenhan menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu 2024 meskipun orang nomor satu di kementerian itu, Prabowo Subianto, ikut bertarung dalam pemilu presiden.

    Baca: Menteri yang maju jadi caleg/capres akan dievaluasi

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan masih akan mempelajari laporan dari Koalisi Pemilu Bersih.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu, Puadi mengatakan aparatur sipil negara harus jeli dalam berperilaku, terutama pada saat tahapan kampanye Pemilu 2024.

    Puadi menyebutkan mental birokrasi masih perlu dibenahi, seperti ASN harusnya loyal pada pelayanan publik dan kepentingan negara dibanding kan atasan atau aktor politik lokal.

    “Netralitas ini adalah satu keharusan untuk menjaga proses pemilu yang demokratis, adil dan stabil,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengingatkan seluruh jajaran kementerian/lembaga serta TNI/Polri untuk menjaga komitmen netralitas di tengah kompetisi Pemilu 2024.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Perludem Desak Jokowi Tarik Ucapannya Agar Tak Jadi Pembenaran Bagi Pejabat Negara untuk Berpihak

    Perludem Desak Jokowi Tarik Ucapannya Agar Tak Jadi Pembenaran Bagi Pejabat Negara untuk Berpihak

    7cloud.asia – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menarik pernyataannya mengenai presiden dan menteri boleh berpihak dan berkampanye.

    Menurut direktur Perludem, Khoirunnisa Agustyati, pernyataan presiden tersebut dapat menjadi pembenaran bagi pejabat serta seluruh aparatur negara untuk menunjukkan keberpihakan politik dalam penyelenggaraan pemilu.

    “Berpotensi membuat proses penyelenggaraan pemilu dipenuhi dengan kecurangan dan menimbulkan penyelenggaraan pemilu yang tidak fair dan demokratis,” jelas Khoirunnisa dalam rilis yang diterima Ruangkota.com.

    Baca: Pernyataan Presiden Jokowi soal pejabat boleh berkampanye, berbahaya

    “Padahal netralitas aparatur negara adalah salah satu kunci mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, fair dan demokratis,” lanjutnya.

    Selain itu, Perludem juga mendesak kepada Bawaslu untuk tegas dan bertanggungjawab menyelesaikan dan menindak seluruh bentuk ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur serta pejabat negara.

    Perludem, lanjut Khoirunnisa ,mendesak kepada seluruh pejabat dan aparatur negara untuk menghentikan aktifitas yang mengarah pada keberpihakan.

    Khoirunnisa mencontohkan pejabat negara yang menyalahgunakan program pemerintah yang mengarah pada dukungan untuk peserta peserta pemilu tertentu.  

    Baca: Presiden boleh berkampanye bertentangan dengan UU Pemilu

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi megatakan bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon di Pilpres 2024 mendatang.

    “Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah pada Rabu (24/01/2024).

    Namun beda halnya dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dia menyatakan akan memilih netral.

    “Saya sekarang memposisikan saya itu netral. Saya kira tidak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan Presiden. Memang Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan Presiden itu nanti,” kata Maruf.

    Meski netral, ia mengaku sudah mempunyai pilihan yang akan ia tuangkan pada selembar kertas pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Pakar: Jokowi Sudah Memenuhi Syarat untuk Dimakzulkan

    Pakar: Jokowi Sudah Memenuhi Syarat untuk Dimakzulkan

    7cloud.asia – Pakar hukum tata negara di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memenuhi syarat untuk memulai pemakzulan atau pemberhentian dari jabatannya.

    Hal itu diungkapkan Bivitri dalam suatu diskusi di Jakarta, Kamis (25/1/2024) merujuk pada pernyataan kontroversial Jokowi bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak saat pemilu, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

    Pernyataan Jokowi soal kampanye ini dikecam keras banyak kalangan, tak terkecuali para pakar hukum tata negara.

    Menurut Bivitri, berdasarkan Pasal 7A, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pernyataan bapak cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka itu sudah masuk dalam kategori perbuatan tercela.

    Pasal itu menyatakan presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum.

    Baca: Jokowi dan Ibu Iriana dilaporkan ke Bawaslu

    Pelanggaran itu bisa berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela; maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden.

    Dari konteks perbuatan tercela, lanjut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dari jabatannya karena telah melakukan perbuatan yang tidak patut terkait jabatannya sebagai presiden.

    “Kalau kita pakai perbuatan tercela pun itu sudah masuk (syarat pemakzulan) karena perbuatan tercela itu jangan dianggapnya sebagai perbuatan tercela untuk rakyat jelata. Kalau melihat presiden , kita harus melihat dari konteks jabatannya apa yang patut dan tidak patut dalam jabatan itu,” ujar Bivitri.

    Keberpihakan presiden dan menteri dalam pemilu, tambahnya, tidak hanya berdampak buruk pada demokrasi, tetapi juga mendorong munculnya kembali budaya nepotisme.

    “Apa yang sekarang kita alami ini belum pernah terjadi di negara kita. Ada seorang presiden yang nepotismenya gila-gilaan dan cawe-cawenya juga sangat telanjang, nggak malu,” katanya.

    Baca: Perludem minta Jokowi tarik ucapannya

    Bivitri menambahkan, tindakan ini jelas melanggar asas keadilan yang merupakan salah satu asas, prinsip, atau etika dari pemilihan umum.

    Untuk itu Bivitri menyerukan masyarakat sipil segera mendorong wacana pemakzulan Jokowi ke badan legislatif, lewat hak interpelasi atau hak angket.

    Prosesnya mungkin rumit, tambahnya, tetapi hal ini menjadi tolok ukur ketahanan demokrasi Indonesia.

    Pelanggaran aturan hukum yang melibatkan pejabat dan aparatur negara juga dicermati Direktur Imparsial Ghufron Mabruri.

    Sebelum dan selama masa kampanye, Imparsial menemukan banyak kasus kecurangan pemilu, di tingkat pusat hingga daerah.

    Menjelang hari pertama kampanye saja, ujarnya, ada 60 kasus kecurangan, dan selama masa kampanye jumlahnya terus meningkat tajam.

    Baca: Gunakan fasilitas negara untuk kampanye, Prabowo dilaporkan ke Bawaslu

    Praktek kecurangan pemilu yang melibatkan pejabat, aparatur negara di berbagai level, di instansi pemerintahan sipil.

    “Kemudian juga melibatkan aparat penegak hukum, aparat keamanan, Polri kemudian TNI, termasuk presiden yang sudah banyak disorot jauh-jauh hari sebelum masa kampanye,” ujarnya.

    Kecurangan lain yang disorotnya antara lain dukungan terhadap pasangan calon tertentu lewat simbol dan bahasa tubuh maupun praktik kampanye terselubung.

    Selain itu juga intimidasi secara terbuka dan tertutup terutama oleh aparat penegak hukum, pembatasan kebebasan berekspresi terhadap situasi politik saat ini, penggunaan fasilitas negara.

    Ghufron mengatakan semakin dekat ke hari pencoblosan, semakin banyak kasus ketidaknetralan penyelenggara negara dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Kecurangan-kecurangan itu umumnya menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran. Ia mencontohkan pembangunan sumur bor menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan di beberapa daerah.

    Sumber: VOA Indonesia