ruangkota

Tag: Kawula17

  • Survei: Kondisi Ekonomi dan Maraknya Korupsi Pengaruhi Kepuasan Anak Muda pada Pemerintahan Prabowo

    Survei: Kondisi Ekonomi dan Maraknya Korupsi Pengaruhi Kepuasan Anak Muda pada Pemerintahan Prabowo

    7cloud.asia – Isu ekonomi dan korupsi mendominasi prioritas utama masyarakat.
    Ekonomi yang tak stabil dan maraknya korupsi juga menjadi pemicu utama menurunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

    Demikian terungkap dalam laporan terbaru dari National Kawula17 Survey (NKS)
    kuartal kedua 2025 yang dirilis oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17).

    Temuan ini menyajikan gambaran yang jelas mengenai sentimen publik di tengah dinamika kebijakan dan berbagai kasus yang mencuat belakangan ini.

    Survei Nasional Kawula17 (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei dilakukan dengan metode Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring.

    Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 12-15 Mei 2025 dengan sampel representatif sebesar 417 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5 persen.

    Program Manager Kawula17, Maria Angelica mengatakan survei ini sebagai upaya untuk secara konsisten mengawal kebijakan pemerintah.

    Baca: Desakan agar Gibran dimakzulkan

    “Kawula17 rutin menyelenggarakan survei yang datanya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak,“ ujar Maria dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (5/6/2025)

    Pengawasan atas kebijakan pemerintah sangat penting, ujar Maria, agar mayarakat bisa selalu tahu sikap dan posisi pemerintah di berbagai isu, termasuk dalam penanganan korupsi.

    Kawula17 baru-baru ini juga meluncurkan Kawal Prolegnas, sebuah platform dimana publik dapat menelusuri beberapa RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas, termasuk RUU Perampasan Aset.

    Sejak awal tahun, isu ekonomi selalu menempati posisi teratas sebagai isu yang harus segera diselesaikan pemerintah. Pada Q2 2025, 52 persen masyarakat menganggap isu ini krusial, menurun dibandingkan Q1 2025 (60 persen).

    Fokus terhadap isu ekonomi ini secara signifikan dirasakan oleh masyarakat di Jawa (62 persen) dibandingkan pulau lainnya.

    Dua masalah paling mendesak yang disorot publik terkait ekonomi adalah meningkatnya pengangguran (49 persen) dan mahalnya harga bahan pokok (43 persen).

    Baca: Populisme Prabowo-Gibran memperkuat polarisasi & hilangkan oposisi

    Kedua isu ini konsisten menempati posisi teratas sejak Q1 2025, mengindikasikan belum adanya perbaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, bahkan cenderung memburuk di mata publik.

    Selain ekonomi, korupsi juga mendapatkan perhatian serius. Sebanyak 48 persen responden melihat praktik korupsi menjadi masalah yang harus segera diselesaikan pemerintah.

    Sikap masyarakat ini diperkirakan sebagai respon terhadap maraknya pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi yang membanjiri ruang publik beberapa bulan terakhir.

    Transparency International Indonesia menilai, pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi seharusnya dapat menyakini publik akan keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

    Namun, ketika pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi justru disorot negatif, maka dipastikan ada kesalahan dalam cara pemerintah memberantas korupsi.

    Baca: Gibran bisa dimakzulkan dari posisinya sebagai wakil presiden

    Ekonomi dan Korupsi: Pekerjaan Rumah Penting Bagi Pemerintah
    Sejak awal tahun ini, ekonomi dan korupsi menjadi perhatian utama masyarakat, yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap kinerja pemerintah.

    Survei NKS Q2 2025 mencatat, 43 persen masyarakat khawatir dan menganggap mahalnya harga bahan pokok menjadi prioritas untuk segera diselesaikan pemerintah.

    Permasalahan pengangguran (49 persen) juga dirasakan, terutama oleh masyarakat di Jawa (65 persen) dan mereka yang berusia 25-34 tahun (59 persen).

    Kondisi ekonomi yang belum stabil, dengan harga bahan pokok dan angka pengangguran yang kian meningkat, berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang serius.

    Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah serius, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus menurun.

    Baca: Perilaku Presiden Jokowi di Pemilu 2024 bermasalah secara etika

    Transparency International Indonesia beranggapan bahwa upaya pengungkapan kasus korupsi oleh pemerintah belum menyelesaikan persoalan korupsi dari akarnya.

    Misalnya, karena pemerintah tidak kunjung mengundangkan RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, RUU Pengadaan Barang dan Jasa, dan berbagai aturan maupun kebijakan lain yang pro terhadap upaya pemberantasan korupsi.

    Di sisi lain, publik menyaksikan praktik koruptif, seperti pengisian jabatan yang jauh dari standar meritokrasi dan bahkan kriminalisasi terhadap whistleblower kasus korupsi.

    Transparency International Indonesia menekankan bahwa keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi harus lebih dari sekadar pengungkapan korupsi tetapi harus ditindaklanjuti dengan tindakan tegas.

    “Jika pemerintah abai, bukan tidak mungkin pemerintah justru dianggap gagal dalam soal pemberantasan korupsi,” lanjut Transparency International Indonesia.

  • Survei Kawula17: Masyarakat Menilai MBG Bukan Jawaban Atas Pendidikan Layak

    Survei Kawula17: Masyarakat Menilai MBG Bukan Jawaban Atas Pendidikan Layak

    7cloud.asia – Survei Nasional Kawula17 (NKS) pada kuartal ke-3 atau Q3 2025, MBG menjadi satu-satunya isu non-ekonomi yang masuk dalam sepuluh besar kekhawatiran masyarakat.

    Isu lain yang menjadi perhatian dalam survei Kawula17 itu adalah pengangguran (48 persen) dan transparansi penggunaan anggaran negara (47 persen).

    Perhatian masyarakat terhadap penyelesaian keracunan MBG juga meningkat sekitar 30 persen dibandingkan Q2 2025 (15 persen).

    “Kekhawatiran masyarakat terhadap program MBG bukan tanpa alasan. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk benar-benar membenahi program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan para penerima program, yaitu anak-anak sekolah,” ujar Program Manager Kawula17, Maria Angelica dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia.

    Program MBG: Hanya Simbolisme Semata?
    Konstitusi menjamin hak warga atas pendidikan yang layak, termasuk kesejahteraan bagi pengajar dan pelajar.

    Namun, Survei Kawula 17 pada Q3 2025 menemukan bahwa rendahnya gaji guru honorer (28 persen) dan mahalnya biaya pendidikan (27 persen) masih menjadi isu utama dunia pendidikan saat ini.

    Alih-alih memperkuat aspek mendasar tersebut, pemerintah justru menonjolkan MBG sebagai solusi cepat meningkatkan kehadiran dan partisipasi pelajar.

    “Pendekatan seperti ini lebih bersifat simbolik ketimbang struktural. MBG diposisikan sebagai penanda keberhasilan, padahal akar masalah pendidikan sendiri belum tersentuh,” lanjut Maria Angelica.

    Dibandingkan survei NKS pada Q1 2025, masyarakat yang merasa (sangat) tidak puas dengan program MBG meningkat 7 persen pada kuartal ini. Hasil NET skor MBG pada Q3 (6 persen) juga menunjukkan penurunan signifikan (-9 persen) dari Q1 2025 (15 persen).

    Selain masyarakat, sejumlah pakar juga menilai sistem penyediaan pangan gizi yang
    tidak akuntabel serta keterlibatan pihak non-ahli, termasuk unsur militer, dalam rantai pelaksanaannya.

    Pendekatan command and control, menurut pengamat politik Made Supriatma, menjadikan MBG sangat tersentralisasi dan sulit dievaluasi di tingkat daerah.

    “Program ini terlalu bergantung pada struktur birokrasi dan kekuasaan, bukan pada kebutuhan penerima manfaat,” tegasnya.

    Hal yang sama disampaikan dr. Tan Shot Yen dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR pada 22 Sepetember 2025.

    Yen menyampaikan “4Reformasi dan 5 Rekomendasi MBG” untuk memperbaiki tata kelola program dengan menjamin kualitas makanan yang disajikan bersamaan peningkatan
    transparansi pengelolaan keuangan dan manajerial.

    Tuntutan ini pun berhubungan langsung terhadap belum terwujudnya penggunaan pangan lokal dalam proses MBG yang lebih sering menggunakan ultra processing food.

    Padahal, masyarakat sendiri memiliki pandangan bahwa sistem pangan nasional perlu dibangun berdasarkan pangan lokal (53 persen).

    Program Manager Kawula17 Maria Angelica menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap MBG perlu dilakukan segera, terutama terkait transparansi, mekanisme pengawasan, dan partisipasi publik.

    Program gizi nasional seharusnya tidak berhenti pada pencitraan politik, melainkan menjadi wujud nyata keberpihakan negara pada anak-anak Indonesia.

    “Program sebesar dan sepenting ini harus dikelola dengan sistem yang jelas, akuntabel, dan berpihak pada penerima manfaat. Tanpa pembenahan dari dasar, kebijakan ini berisiko
    mengulang kesalahan yang sama dan gagal menjawab kebutuhan masyarakat,”
    tutup Maria Angelica.

    Survei Nasional Kawula17 (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei dilakukan dengan metode Computer Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring.

    Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 26-29 September 2025 dengan
    sampel representatif sebesar 404 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5 persen.

  • Survei Kawula17: Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Cenderung Negatif

    Survei Kawula17: Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Cenderung Negatif

    7cloud.asia – National Kawula17 Survey (NKS) pada Q3 2025 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih cenderung negatif.

    Pada kuartal ketiga tahun ini, skor kinerja pemerintah hanya mencapai 5,1 dari 10, naik tipis dari 4,9 pada kuartal sebelumya. Namun, skor ini masih lebih rendah dibandingkan awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencatat 5,4 pada NKS Q1 2025.

    Temuan ini menegaskan kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat kepercayaan masyarakat, khususnya pada sektor ekonomi dan tata kelola kebijakan publik.

    Isu Terkait Ekonomi Jadi Sorotan Utama
    Pada NKS Q3 2025, isu-isu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat jadi perhatian utama.

    Kemiskinan (61 persen) menjadi topik prioritas di masyarakat, melesat jauh sekitar 32 persen dari Q2 2025, disusul ekonomi (57 persen) yang konsisten berada di top 3.

    Korupsi (53 persen) juga menjadi prioritas isu di masyarakat, meningkat 15 persen dibandingkan Q2 2025. Kemiskinan juga menempati urutan tertinggi dengan 68 persen masyarakat menilai kinerja pemerintah di isu ini (sangat) buruk.

    Disusul oleh ekonomi (51 persen) dan ketenagakerjaan (50 persen) yang juga mendapat penilaian negatif signifikan.

    Menurut Maria Angelica, Program Manager Kawula17, temuan ini mengonfirmasi
    kekhawatiran masyarakat yang semakin kuat.

    “Data ini menunjukkan adanya keselarasan yang mengkhawatirkan: isu-isu prioritas masyarakat seperti kemiskinan, ekonomi, dan antikorupsi justru menjadi bidang dengan penilaian kinerja terburuk,” ujarnya.

    Maria menegaskan, fakta ini bukan sekadar rapor merah, tetapi sebagai pengingat bahwa dibutuhkan perbaikan secara sistemik yang mendesak

    Menanggapi temuan ini, Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program dari The Indonesian Institute (TII), menyatakan bahwa temuan-temuan ini menjadi sinyal penting untuk mengorientasikan kembali agenda advokasi gerakan masyarakat sipil.

    “Advokasi publik harus fokus pada isu yang paling dirasakan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Penting untuk tidak hanya menyasar simbol politik, tetapi juga mendorong mekanisme transparansi dan partisipasi publik dalam setiap program pemerintah,” jelasnya.

    Evaluasi Program Pemerintah
    Program quick win pemerintah mendapat evaluasi dan opini beragam. Kartu Kesejahteraan Sosial mendapat penilaian (sangat) memuaskan dari masyarakat, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan Q2 2025.

    Hal serupa terjadi pada program pemeriksaan kesehatan gratis yang kepuasannya terus meningkat secara konsisten sejak Q1 (naik 26 persen). Sebaliknya, kenaikan gaji
    ASN menjadi program dengan tingkat kepuasan terendah dengan 51 persen menilai (sangat) tidak puas.

    Tren negatif ini juga terlihat pada program lumbung pangan atau food estate yang
    kepuasannya menurun 12 persen dari Q1, serta Makan Bergizi Gratis yang menurun 9 persen dibandingkan Q1 2025 (15 persen) saat program ini pertama kali dijalankan.

    Ketidakpuasan terbesar masyarakat tertuju pada program-program terkini yang dinilai belum dijalankan secara maksimal. Terkait program 19 juta lapangan pekerjaan, lebih dari 50 persen masyarakat merasa (sangat) tidak puas.

    Program ini dianggap belum berjalan baik meski di tengah prioritas publik pada isu kemiskinan dan ketenagakerjaan. Masyarakat juga menyatakan ketidakpuasan pada dua program yang dinilai tidak tepat sasaran.

    Kebijakan untuk menaikkan pangkat anggota Polri pasca-demonstrasi akhir Agustus (47 persen) dan pemberian 330 ribu smart TV (47 persen) dinilai (sangat) tidak memuaskan oleh masyarakat.

    “Tingginya ketidakpuasan pada program-program tersebut juga menandakan bahwa
    prioritas kebijakan pemerintah saat ini belum sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” lanjut Angelica.

    Manajer Riset dan Program TII juga menekankan pentingnya menjadikan ketidakpuasan
    publik terhadap program seperti MBG, food estate, dan kenaikan gaji ASN sebagai
    momentum untuk memperkuat akuntabilitas sosial.

    “Ini bukan lagi soal efektivitas program semata, tetapi tentang bagaimana pemerintah menjalankannya secara transparan dan partisipatif,” tambah Felia.

    Keyakinan Publik dan Paradoks Isu Korupsi
    Tingkat keyakinan masyarakat selaras dengan menurunnya keyakinan terhadap pemenuhan program pemerintah, di mana 36 peren merasa agak yakin dan 24 persen (sangat) tidak yakin.

    Meski begitu, 40 persen masyarakat menjawab (sangat) yakin dengan pemenuhan program pemerintah.

    Ini menunjukan bahwa masyarakat masih memiliki harapan dan kepercayaan bahwa
    pemerintah dapat merealisasikan program dan kebijakannya.

    Bagi mereka yang yakin pemerintah mampu memenuhi janjinya, faktor utama ada pada
    karakter Prabowo yang dinilai tegas (59 persen), dukungan kuat dari masyarakat (52 persen), dan terungkapnya berbagai kasus korupsi (49 persen) yang dianggap sebagai bukti keseriusan pemerintah.

    Menariknya, aspek korupsi juga menjadi menjadi faktor utama ketidakyakinan
    masyarakat akan pemenuhan program dan kebijakan pemerintah (55 persen).

    Temuan survei ini mengindikasikan beragam interpretasi publik terhadap penanganan kasus korupsi. Sebagian melihatnya sebagai kesuksesan pemerintah dalam penindakan, sementara bagi yang lain melihat ini sebagai kegagalan sistemik dalam penyelesaian dan pencegahan.

    Program Manager Kawula17 Maria Angelica menegaskan masih adanya tantangan
    komunikasi dan kebijakan yang serius bagi pemerintah.

    “Strategi pemerintah yang berfokus pada penindakan tidak lagi cukup untuk membangun kepercayaan. Kepercayaan publik hanya akan pulih melalui perbaikan sistemik yang konkret,” tutup Maria Angelica.

    National Kawula17 Survey (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja
    pemerintah dari perspektif masyarakat.

    Survei dilakukan dengan metode Computer Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring.

    Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 26-29 September 2025 dengan sampel representatif sebesar 404 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun, dengan margin of error 5 persen.