7cloud.asia – Survei Nasional Kawula17 (NKS) pada kuartal ke-3 atau Q3 2025, MBG menjadi satu-satunya isu non-ekonomi yang masuk dalam sepuluh besar kekhawatiran masyarakat.
Isu lain yang menjadi perhatian dalam survei Kawula17 itu adalah pengangguran (48 persen) dan transparansi penggunaan anggaran negara (47 persen).
Perhatian masyarakat terhadap penyelesaian keracunan MBG juga meningkat sekitar 30 persen dibandingkan Q2 2025 (15 persen).
“Kekhawatiran masyarakat terhadap program MBG bukan tanpa alasan. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk benar-benar membenahi program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan para penerima program, yaitu anak-anak sekolah,” ujar Program Manager Kawula17, Maria Angelica dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia.
Program MBG: Hanya Simbolisme Semata?
Konstitusi menjamin hak warga atas pendidikan yang layak, termasuk kesejahteraan bagi pengajar dan pelajar.
Namun, Survei Kawula 17 pada Q3 2025 menemukan bahwa rendahnya gaji guru honorer (28 persen) dan mahalnya biaya pendidikan (27 persen) masih menjadi isu utama dunia pendidikan saat ini.
Alih-alih memperkuat aspek mendasar tersebut, pemerintah justru menonjolkan MBG sebagai solusi cepat meningkatkan kehadiran dan partisipasi pelajar.
“Pendekatan seperti ini lebih bersifat simbolik ketimbang struktural. MBG diposisikan sebagai penanda keberhasilan, padahal akar masalah pendidikan sendiri belum tersentuh,” lanjut Maria Angelica.
Dibandingkan survei NKS pada Q1 2025, masyarakat yang merasa (sangat) tidak puas dengan program MBG meningkat 7 persen pada kuartal ini. Hasil NET skor MBG pada Q3 (6 persen) juga menunjukkan penurunan signifikan (-9 persen) dari Q1 2025 (15 persen).
Selain masyarakat, sejumlah pakar juga menilai sistem penyediaan pangan gizi yang
tidak akuntabel serta keterlibatan pihak non-ahli, termasuk unsur militer, dalam rantai pelaksanaannya.
Pendekatan command and control, menurut pengamat politik Made Supriatma, menjadikan MBG sangat tersentralisasi dan sulit dievaluasi di tingkat daerah.
“Program ini terlalu bergantung pada struktur birokrasi dan kekuasaan, bukan pada kebutuhan penerima manfaat,” tegasnya.
Hal yang sama disampaikan dr. Tan Shot Yen dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR pada 22 Sepetember 2025.
Yen menyampaikan “4Reformasi dan 5 Rekomendasi MBG” untuk memperbaiki tata kelola program dengan menjamin kualitas makanan yang disajikan bersamaan peningkatan
transparansi pengelolaan keuangan dan manajerial.
Tuntutan ini pun berhubungan langsung terhadap belum terwujudnya penggunaan pangan lokal dalam proses MBG yang lebih sering menggunakan ultra processing food.
Padahal, masyarakat sendiri memiliki pandangan bahwa sistem pangan nasional perlu dibangun berdasarkan pangan lokal (53 persen).
Program Manager Kawula17 Maria Angelica menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap MBG perlu dilakukan segera, terutama terkait transparansi, mekanisme pengawasan, dan partisipasi publik.
Program gizi nasional seharusnya tidak berhenti pada pencitraan politik, melainkan menjadi wujud nyata keberpihakan negara pada anak-anak Indonesia.
“Program sebesar dan sepenting ini harus dikelola dengan sistem yang jelas, akuntabel, dan berpihak pada penerima manfaat. Tanpa pembenahan dari dasar, kebijakan ini berisiko
mengulang kesalahan yang sama dan gagal menjawab kebutuhan masyarakat,”
tutup Maria Angelica.
Survei Nasional Kawula17 (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei dilakukan dengan metode Computer Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring.
Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 26-29 September 2025 dengan
sampel representatif sebesar 404 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5 persen.
Leave a Reply