7cloud.asia – Isu ekonomi dan korupsi mendominasi prioritas utama masyarakat.
Ekonomi yang tak stabil dan maraknya korupsi juga menjadi pemicu utama menurunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Demikian terungkap dalam laporan terbaru dari National Kawula17 Survey (NKS)
kuartal kedua 2025 yang dirilis oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17).
Temuan ini menyajikan gambaran yang jelas mengenai sentimen publik di tengah dinamika kebijakan dan berbagai kasus yang mencuat belakangan ini.
Survei Nasional Kawula17 (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei dilakukan dengan metode Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring.
Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 12-15 Mei 2025 dengan sampel representatif sebesar 417 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5 persen.
Program Manager Kawula17, Maria Angelica mengatakan survei ini sebagai upaya untuk secara konsisten mengawal kebijakan pemerintah.
Baca: Desakan agar Gibran dimakzulkan
“Kawula17 rutin menyelenggarakan survei yang datanya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak,“ ujar Maria dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (5/6/2025)
Pengawasan atas kebijakan pemerintah sangat penting, ujar Maria, agar mayarakat bisa selalu tahu sikap dan posisi pemerintah di berbagai isu, termasuk dalam penanganan korupsi.
Kawula17 baru-baru ini juga meluncurkan Kawal Prolegnas, sebuah platform dimana publik dapat menelusuri beberapa RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas, termasuk RUU Perampasan Aset.
Sejak awal tahun, isu ekonomi selalu menempati posisi teratas sebagai isu yang harus segera diselesaikan pemerintah. Pada Q2 2025, 52 persen masyarakat menganggap isu ini krusial, menurun dibandingkan Q1 2025 (60 persen).
Fokus terhadap isu ekonomi ini secara signifikan dirasakan oleh masyarakat di Jawa (62 persen) dibandingkan pulau lainnya.
Dua masalah paling mendesak yang disorot publik terkait ekonomi adalah meningkatnya pengangguran (49 persen) dan mahalnya harga bahan pokok (43 persen).
Baca: Populisme Prabowo-Gibran memperkuat polarisasi & hilangkan oposisi
Kedua isu ini konsisten menempati posisi teratas sejak Q1 2025, mengindikasikan belum adanya perbaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, bahkan cenderung memburuk di mata publik.
Selain ekonomi, korupsi juga mendapatkan perhatian serius. Sebanyak 48 persen responden melihat praktik korupsi menjadi masalah yang harus segera diselesaikan pemerintah.
Sikap masyarakat ini diperkirakan sebagai respon terhadap maraknya pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi yang membanjiri ruang publik beberapa bulan terakhir.
Transparency International Indonesia menilai, pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi seharusnya dapat menyakini publik akan keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.
Namun, ketika pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi justru disorot negatif, maka dipastikan ada kesalahan dalam cara pemerintah memberantas korupsi.
Baca: Gibran bisa dimakzulkan dari posisinya sebagai wakil presiden
Ekonomi dan Korupsi: Pekerjaan Rumah Penting Bagi Pemerintah
Sejak awal tahun ini, ekonomi dan korupsi menjadi perhatian utama masyarakat, yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap kinerja pemerintah.
Survei NKS Q2 2025 mencatat, 43 persen masyarakat khawatir dan menganggap mahalnya harga bahan pokok menjadi prioritas untuk segera diselesaikan pemerintah.
Permasalahan pengangguran (49 persen) juga dirasakan, terutama oleh masyarakat di Jawa (65 persen) dan mereka yang berusia 25-34 tahun (59 persen).
Kondisi ekonomi yang belum stabil, dengan harga bahan pokok dan angka pengangguran yang kian meningkat, berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang serius.
Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah serius, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus menurun.
Baca: Perilaku Presiden Jokowi di Pemilu 2024 bermasalah secara etika
Transparency International Indonesia beranggapan bahwa upaya pengungkapan kasus korupsi oleh pemerintah belum menyelesaikan persoalan korupsi dari akarnya.
Misalnya, karena pemerintah tidak kunjung mengundangkan RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, RUU Pengadaan Barang dan Jasa, dan berbagai aturan maupun kebijakan lain yang pro terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Di sisi lain, publik menyaksikan praktik koruptif, seperti pengisian jabatan yang jauh dari standar meritokrasi dan bahkan kriminalisasi terhadap whistleblower kasus korupsi.
Transparency International Indonesia menekankan bahwa keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi harus lebih dari sekadar pengungkapan korupsi tetapi harus ditindaklanjuti dengan tindakan tegas.
“Jika pemerintah abai, bukan tidak mungkin pemerintah justru dianggap gagal dalam soal pemberantasan korupsi,” lanjut Transparency International Indonesia.
Leave a Reply