7cloud.asia – Menyikapi polusi udara di Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan transisi dari kendaraan konvensional berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik sudah mendesak dilakukan
Hal ini karena penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan dinilai sebagai penyumbang emisi berskala besar dan jadi sumber polusi udara di Jakarta.
KPBB juga menyebut tingginya populasi sepeda motor di Jakarta menjadi salah satu penyebab tingginya polusi udara di Jakarta.
Baca: Polusi udara di Jakarta sudah membahayakan kesehatan
Teknologi mesin kendaraan yang tidak memenuhi standar kendaraan rendah emisi memperburuk polusi udara di Jakarta.
Namun, sejumlah organisasi dan para pegiat lingkungan punya pendapat berbeda. Hal itu terungkap dalam jumpa pers menyoal kebijakan Pemprov Jakarta mengatasi polusi udara di Jakarta, Minggu (13/8/2023)
Mereka berpendapat transisi ke mobil listrik tidak akan berpengaruh signifikan dalam mengurangi polusi udara di Jakarta, jika pembangkit listrik masih menggunakan batubara.
“Ini hanya akan memindahkan sumber polutan dari knalpot kendaraan ke cerobong pembangkit listrik batubara,” ujar Juru Kampanye Energi dan Iklim Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu.
Baca: Atasi polusi udara di Jakarta, KLHK sebut transisi ke kendaraan listrik mendesak dilakukan
Elisa Sutanudjaja, warga yang ikut menggugat pemerintah terkait polusi udara di Jakarta juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda.
Elisa mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan membebankan penyelesaian masalah polusi udara di Jakarta ini hanya kepada masyarakat.
Seperti diketahui selain mendorong transisi ke kendaraan listrik, warga juga diajak untuk mulai menggunakan tranportasi publik.
“Apa yang sudah dilakukan pemerintah pada industri yang menghasilkan cemaran? Apa yang sudah dilakukan pemerintah pada produsen kendaraan bermotor itu?” ujar Elisa.
Baca: Ini langkah yang dilakukan Pemprov atasi polusi udara di Jakarta
Ia melihat pemerintah belum serius dalam mengambil kebijakan yang mendorong rendah emisi. Contohnya, pemerintah hingga saat ini masih membuka keran untuk penjualan mobil baru.
“Pun, saat warga diajak naik transportasi umum, pemerintah juga belum sepenuhnya menyediakan transportasi yang murah dan nyaman,” imbuhnya.
Pandangan serupa diungkapkan Ketua Kampanye Walhi DKI Jakarta, Muhammad Aminullah.
Aminullah juga melihat berbagai kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi polusi udara di Jakarta belum menyentuh akar masalah.
Baca: IQAir sebut kualitas udara di sejumlah kota masuk kategori tak sehat
Termasuk langkah terbaru yang ditempuh Dinas LHK DKI Jakarta membentuk satuan tugas untuk merazia kendaraan bermotor yang belum melaksanakan uji emisi.
Pemerintah seharusnya membatasi jumlah penggunaan kendaraan. Selama kepemilikan kendaraan tidak dibatasi, ujarnya, ya tidak akan berpengaruh besar.
“Kalau diumpamakan Jakarta ini sudah mengalami obesitas kendaraan. Tapi pemerintah bukannya diet dengan membatasi kendaraan, tapi terus-terusan memperbesar pakaiannya,” ujarnya sebagaimana dikutip BBC News Indonesia.
Baca: Lokasi CFD di Jakarta selain Sudirman-Thamrin
