Tag: kereta cepat

7cloud.asia – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut kuatnya dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang kini bernama Kereta Whoosh.

“Untuk itu, auditor negara seperti BPK atau BPKP perlu melakukan audit proyek Kereta Whoosh. Karena menimbulkan beban keuangan yang begitu berat. Dan sekarang heboh di internal pemerintahan. Tapi kalau saya yakin ada yang tidak beres di proyek itu,” kata Anthony di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Berdasarkan perhitungan Anthony, biaya pembangunan Kereta Whoosh yang mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp118,37 triliun (kurs Rp16.283/dolar), termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS, terlalu mahal.

Dia membandingkan biaya pembangunan kereta cepat di China berada di kisaran 17 juta hingga 30 juta dolar AS per kilometer (km). Sedangkan biaya pembangunan Kereta Whoosh sekitar 52 juta dolar AS per kilometer.

Asumsikan nilai tengah untuk biaya kereta cepat di China, misalnya 25 juta dolar AS per km, biaya pembangunan Kereta Whoosh yang rutenya 142,3 km itu, lebih mahal 27 juta dolar AS per km.

“Saya duga proyek Kereta Whoosh kemahalannya luar biasa, sekitar 40-50 persen dibanding biaya pembangunan kereta cepat di China. Tapi okelah, untuk membuktikannya, harus diaudit,” kata Anthony.

Baca: DPR minta pemicu pembengkakan biaya pembangunan Whoosh ditelusuri

Karena mahal dan dibiayai 75 persen dari utang Bank Pembangunan China atau China Development Bank (CDB), lanjut Anthony, pemerintah saat ini menjadi kelabakan.

Tunggakan ini sempat membuat tegang antara Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dengan CEO BPI Danantara Indonesia, Rosan P Roeslani, terkait pembayaran utang Kereta Whoosh.

Sebelumnya, lanjut Anthony, pemerintah Jepang sempat mengajukan proposal pembangunan kereta cepat dengan biaya yang lebih rendah. Sama-sama dibiayai dari utang, namun Jepang menawarkan bunga yang 20 kali lebih rendah ketimbang China.

Di mana, Jepang menawarkan bunga 0,1 per per tahun, sedangkan China menawarkan bunga 2 persen per tahun. Khusus utang untuk cost overrun, bunganya ditetapkan CDB lebih tinggi, yakni 3,4 persen per tahun.

“Akibatnya, Indonesia harus membayar untuk bunganya saja cukup gede. Sekitar Rp2 triliun per tahun. Ingat, itu hanya untuk bayar bunga saja. Sedangkan jika kerja sama dengan Jepang, pemerintah hanya bayar Rp75 miliar per tahun. Selisihnya lebih dari Rp 1,9 triliun. Dikalikan 10 tahun sudah Rp19 triliun,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Anthony, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti fenomena ini. Agar terungkap secara pasti, siapakah pihak-pihak yang mengalihkan kerja sama pembangunan kereta cepat yang semula digarap Jepang, tiba-tiba beralih ke China.

Baca: Nama kereta cepat Jakarta-Bandung “Whoosh”

“Ya dibuka saja, siapa yang berperan dalam proyek-proyek Kereta Whoosh. Kenapa harus dengan China yang belakangan membuat berat keuangan negara. Cicilan bunganya saja Rp2 triliun,” ungkapnya.

Nama Jokowi disebut
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengungkap pengalaman dipanggil Presiden Joowi di Istana Presiden, Jakarta, pada 2016. Untuk berdiskusi proyek KCJB.

Dalam wawancara dalam siniar Forum Keadilan TV, Agus menyebut, pengalihan proyek KCJB dari Jepang ke China, merupakan ide Jokowi.

“Pak Jokowi bilang ini ide beliau. Tapi saya tahu itu sebetulnya dari Jepang. Sebelum diserahkan, orang Jepang yang mau menyerahkan proyeknya sempat ketemu saya,” tutur Agus, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Padahal, kata Agus, Jepang sudah melakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS), menggandeng UI dan UGM. Melalui JICA, Jepang siap membiayai proyek tersebut dengan bunga ringan dan tenor 40 tahun. Tiba-tiba, China mengambil alih dengan biaya bunga pinjaman lebih besar.

“Sekarang (dengan China) jadi 85 tahun dengan bunga 2 persen. Jepang itu sulit di depan, tapi cepat di belakang. Sedangkan China, gampang di awal, tapi sulit di belakang. Sekarang buktinya begitu kan,” ujarnya.

Baca: Kontroversi kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta Bandung

Agus menduga, keputusan Jokowi mengalihkan proyek kereta cepat ke Cina, lebih dilandasi pertimbangan politik ketimbang rasionalitas ekonomi. “Menurut saya, Jokowi merasa lebih nyaman dengan Cina. Mungkin karena banyak bantuan dan kedekatan politik,” katanya.

Sementara, mantan Menkopolkam Mahfud MD, dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, menilai proyek WHOOSHt penuh kejanggalan sejak awal perencanaan hingga pembiayaan yang kini membebani negara.

Mahfud menuturkan, proyek yang awalnya ditawarkan ke Jepang dengan skema antarpemerintah (G2G) justru dialihkan ke China, dengan bunga pinjaman yang jauh lebih tinggi dan pembengkakan biaya yang signifikan.

Dulu pada awalnya, ujar Mahfud, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama Whoosh ini adalah perjanjian G2G (Government to Government) antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia.

“Disepakati pada waktu itu berdasarkan hitungan ahli dari UI dan UGM, itu bisa dibangun dengan bunga 0,1 persen dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit, oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke China,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official.

Sejumlah pihak yang sejak awal menilai proyek tersebut tidak layak dijalankan, termasuk mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan pakar transportasi Agus Pambagio. Menurut Mahfud, Jonan sempat menolak proyek tersebut karena dianggap tidak feasible atau tidak layak secara ekonomi.

“Ketika mau dipindah ke China, waktu itu Menteri Perhubungan, Pak Ignasius Jonan, menyatakan tidak setuju. ‘Ini tidak feasible’, kata Pak Jonan. Pak Jonannya dipecat, digantikan,” ujarnya. Ia menambahkan, setelah pemecatan Jonan, Presiden Joko Widodo sempat memanggil Agus Pambagio untuk dimintai pendapat.

Berdasarkan penuturan Mahfud, Agus juga menyampaikan bahwa proyek tersebut berpotensi merugikan negara. “Presiden (Jokowi) panggil nih, sesudah memecat Jonan, dia ditanya, ‘Pak Agus gimana ini, Pak?’ ‘Ini tidak feasible, rugi negara,’ ini menurut Agus yang saya tonton,” tutur Mahfud.

Lebih jauh, Mahfud mengungkapkan bahwa pembengkakan biaya yang terjadi pada proyek Whoosh dinilai tidak wajar. Ia menyinggung dugaan mark up biaya konstruksi yang mencapai tiga kali lipat dari standar biaya di China.

Saat menghadiri rapat senat terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (17/10/2025), Jokowi tak menjawab saat ditanya wartawan soal utang Kereta Whoosh yang tak ditanggung APBN.

7cloud.asia – Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, menilai keputusan pemerintah untuk tidak membebankan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan langkah yang tepat.

“Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung. Kondisi itu justru memperberat keuangan negara yang saat ini sudah dalam keadaan terbatas,” ujar Anis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Legislator Fraksi PKS itu juga menyampaikan dukungannya terhadap sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya, yang menolak pembayaran utang proyek KCJB dibebankan pada APBN.

Ia menilai sejak awal proyek kereta cepat ini memang sudah bermasalah dari sisi perencanaan.

“Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030. Bahkan, Menhub saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakal sulit dibayar,” paparnya.

Baca: Dugaan mark up dalam proyek pembangunan kereta cepat Whoosh

Berdasarkan informasi yang beredar, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), anak usaha PT KAI yang juga pemegang saham terbesar PT KCIC, mencatatkan kerugian hingga Rp4,195 triliun pada 2024, dan kembali merugi Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

“Menurut data BPS, Kereta Cepat hanya ramai saat musim liburan saja, padahal biaya investasi dan operasionalnya sangat tinggi,” ungkapnya.

Anis menegaskan, situasi ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar setiap kebijakan publik benar-benar ditimbang secara matang antara manfaat dan risikonya.

“BUMN yang awalnya sehat kini harus menanggung beban utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek penugasan presiden terdahulu. Padahal para pembantunya sudah memberikan peringatan sejak awal,” tegasnya.

Baca: DPR minta pemicu pembengkakan biaya kereta cepat Whoosh

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan negara yang lebih berhati-hati, terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, yang mengatur bahwa dividen BUMN disetorkan ke Danantara, bukan langsung ke APBN.

“Karena itu, Danantara harus mampu mengelola dan mencarikan solusi yang tidak membebani APBN lagi,” kata Anis.

Menutup pernyataannya, Anis menegaskan bahwa APBN harus menjadi pelindung rakyat, bukan penyangga risiko bisnis.

Setiap kebijakan yang berpotensi membebani keuangan negara (APBN) wajib melalui audit menyeluruh, pengawasan DPR, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

“DPR harus memastikan bahwa setiap proyek benar-benar memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi bangsa, bukan menjadi beban baru bagi generasi berikutnya,” pungkasnya.

Baca: Kontroversi kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung

7cloud.asia – Kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh menjadi proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dinarasikan sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia.

Pada Oktober 2023, Jokowi dengan bangga meresmikannya dan mengatakan bahwa Whoosh hadir sebagai bukti Indonesia mampu bersaing dalam teknologi transportasi modern.

Namun, di era Presiden Prabowo Subianto saat ini, masalah Whoosh mulai bermunculan, terutama terkait pembayaran utang ke China yang mencapai 7,27 miliar dolar AS atau Rp110-113 triliun).

Problematika ini mencerminkan realita bahwa kecepatan yang ditawarkan Whoosh telah menyebabkan ketergantungan baru dalam sistem ekonomi global, alih-alih mencerminkan kemajuan teknologi nasional.

Tumpukan utang di balik gemerlap modernitas
Proyek kereta cepat Whoosh memang mengesankan. Dengan kecepatan mencapai 350 kilometer per jam, ia menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara—hasil kerja sama perusahaan Indonesia dan China.

Namun, secara ekonomi, proyek ini menghadirkan paradoks yang sulit diabaikan. Biaya yang semula diperkirakan sekitar 6 miliar dolar AS (Rp99,4 triliun) kini melonjak hingga lebih dari 7,3 miliar dolar AS (Rp120,9 triliun)

Pemerintah pun harus melakukan negosiasi ulang dengan Cina, yang diwakili oleh China Development Bank dan sejumlah perusahaan milik negara dalam konsorsium proyek Whoosh, untuk menyesuaikan skema utang yang kian membebani keuangan proyek

Fakta ini memperlihatkan bahwa proyek infrastruktur besar tidak hanya mencakup teknologi dan konektivitas, melainkan juga relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan arah politik pembangunan.

Selama dua tahun beroperasi, Whoosh mencatatkan angka penumpang yang cukup tinggi, lebih dari 12 juta penumpang hingga Oktober 2025. Rekor hariannya mencapai 26 ribu penumpang.

Capaian ini patut diapresiasi sebagai kemajuan nyata dalam sistem transportasi nasional. Namun, angka tersebut ternyata belum cukup untuk menutupi beban finansial yang ditimbulkan.

Pendapatan dari tiket belum sebanding dengan biaya operasional dan pembayaran bunga utang.
Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan ini berpotensi menjadi beban bagi keuangan publik, apalagi jika tidak disertai perencanaan ekonomi yang matang.

Ketika proyek besar semacam Whoosh menghadapi tekanan finansial, lagi-lagi rakyat yang kemungkinan besar akan menanggung konsekuensinya.

Ketergantungan global
Pembangunan seperti Whoosh tidak berlangsung di ruang yang netral, tetapi merupakan hasil dari proses negosiasi antara kebutuhan domestik dan kepentingan global.

Dalam dunia yang semakin terhubung, kerja sama ekonomi lintas negara menjadi hal yang tak terelakkan, tetapi hubungan tersebut jarang bersifat setara.

Modal, teknologi, dan keahlian sering kali datang dari pusat kekuatan ekonomi, sementara negara berkembang menyediakan pasar, sumber daya, dan ruang ekspansi.

Kemitraan untuk pembangunan kadang tampak sebagai kolaborasi, tetapi pada dasarnya menciptakan struktur ketergantungan yang baru.

Indonesia tentu membutuhkan investasi asing untuk mempercepat pembangunan. Namun, ketergantungan yang berlebihan terhadap modal dan teknologi eksternal dapat melemahkan kemandirian nasional dalam jangka panjang.

Ketika kemampuan produksi domestik tidak dikembangkan secara bersamaan, kemajuan yang tercipta hanya bersifat simbolik seolah cepat di permukaan, padahal fondasinya rapuh.

Pembangunan sejati seharusnya menciptakan kapasitas baru, kemampuan suatu negara untuk merancang, mengelola, dan memperluas teknologi sendiri tanpa harus terus bergantung pada pihak luar.

Ujian bagi kedaulatan Indonesia
Proyek Whoosh seharusnya dibaca bukan hanya sebagai simbol kemajuan, tetapi juga sebagai ujian bagi kemampuan Indonesia menegosiasikan kedaulatannya.

Pemerintah memiliki peluang untuk menjadikan renegosiasi utang dengan Cina sebagai momentum memperkuat posisi strategis nasional. Langkah tersebut tidak semata soal menyesuaikan bunga pinjaman atau memperpanjang tenor, tetapi juga memastikan adanya transfer teknologi, pelibatan industri lokal, serta pengawasan publik yang lebih transparan.

Tanpa upaya itu, Whoosh berisiko menjadi proyek yang hanya memperindah citra tanpa memperkuat kapasitas nasional.

Dalam jangka panjang, keberlanjutan proyek ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan negara mengelola relasi internasionalnya secara cerdas dan berdaulat.

Pada dasarnya, infrastruktur selalu memiliki dimensi politik. Ia menentukan arah distribusi sumber daya, prioritas pembangunan, dan relasi antara negara serta masyarakatnya.

Kebanggaan terhadap pembangunan yang tidak disertai refleksi kritis bisa berbahaya, banyak risiko ekonomi dan sosial yang akan muncul, termasuk menumpuknya utang negara.

Dua mata pisau modernitas
Modernitas selalu datang dengan wajah ganda. Di satu sisi, ia membuka peluang bagi inovasi dan pertumbuhan. Di sisi lain, ia menuntut penyesuaian terhadap struktur global yang sering kali tidak adil.

Kereta cepat Whoosh mencerminkan dilema ini. Ia melambangkan tekad Indonesia untuk maju, tetapi juga mengingatkan bahwa kemajuan sejati tidak dapat dibeli hanya dengan kecepatan dan investasi asing.

Baca juga: Politisasi proyek infrastruktur tak terhindarkan, namun kerap tak sejalan dengan kebutuhan publik

Kemajuan sejati menuntut kemampuan untuk menentukan arah, bukan sekadar mengikuti arus. Whoosh bukan sekadar kisah tentang transportasi, melainkan juga tentang kedaulatan. Ia mengajarkan bahwa pembangunan yang hanya mengejar kecepatan tanpa arah akan kehilangan makna.

Tugas besar Indonesia hari ini bukan hanya memastikan keretanya berjalan, tetapi memastikan bahwa bangsa ini benar-benar mengendalikan ke mana rel sejarahnya mengarah.

Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Aniello Iannone (Indonesianists | Research Fellow at the research centre Geopolitica.info | Lecturer, Universitas Diponegoro)

7cloud.asia – Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menyoroti ancaman kebangkrutan finansial yang mengintai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Menurutnya, jika dibiarkan tanpa penanganan nyata, beban utang yang ditanggung PT KAI akan semakin membahayakan stabilitas keuangan BUMN tersebut.

“Jika tidak segera ditangani, ini akan menenggelamkan unit anak perusahaan lain yang seharusnya menghasilkan laba, akibat bunga utang yang tinggi,” kata Darmadi melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria, Rabu (5/11/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa hanya dalam enam bulan, PT KAI harus menanggung beban biaya sebesar Rp1,2 triliun, dengan utang KCIC, yang awalnya Rp950 miliar melonjak menjadi lebih dari Rp4 triliun pada tahun 2024.

Bahkan diperkirakan utang ini akan bertambah menjadi Rp6 triliun pada 2026. Karena itu, Darmadi mendesak peta jalan yang jelas untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Whoosh.

Baca: Dugaan mark up dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Whoosh

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 lalu, mengakui ancaman laten dari proyek Whoosh terhadap neraca perusahaan.

Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mencari solusi.

“Kami sedang mendalami isu KCIC, dan ini benar-benar seperti bom waktu,” ucap Bobby saat itu

Terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terbebani oleh kontroversi utang ini.

Sementara, laporan keuangan terbaru menunjukkan bahwa PT KAI melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sebagai pemegang saham Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), mencatat kerugian hingga Rp4,19 triliun pada 2024 dan Rp1,62 triliun pada semester pertama 2025.

Baca: Menkeu tolak penggunaan APBN untuk bayar utang Whoosh

Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menyebutkan bahwa beberapa opsi sedang dipertimbangkan untuk menyelamatkan proyek ini.

“Kami sedang mempertimbangkan beberapa pilihan, tetapi tujuannya adalah memastikan KCIC beroperasi lancar untuk kepentingan masyarakat, sambil meningkatkan kualitas layanan kereta api Indonesia secara keseluruhan,” ujar Dony.

Ia mengungkapkan, opsi seperti penambahan modal ekuitas, penyerahan infrastruktur ke pemerintah, atau klasifikasi aset KCIC sebagai milik negara tengah dikaji.

Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban PT KAI dan menjaga keberlangsungan Whoosh tanpa mengorbankan stabilitas keuangan BUMN.