ruangkota

Tag: keuangan

  • Benarkah Masyarakat Terjebak Pinjol dan Judi ‘Online’ karena Tak Paham Literasi Keuangan?

    Benarkah Masyarakat Terjebak Pinjol dan Judi ‘Online’ karena Tak Paham Literasi Keuangan?

    7cloud.asia – Dalam debat capres beberapa waktu lalu, Ganjar Pranowo menyebut literasi masyarakat Indonesia soal keuangan masih rendah sehingga membuat masyarakat kerap bermasalah dengan pinjaman online (pinjol) dan judi online.

    Untuk menguji pernyataan Ganjar tersebut, The Conversation Indonesia menghubungi Imam Salehudin, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Alexander Michael Tjahjadi, peneliti dari Think Policy untuk memeriksa kebenaran pernyataan Ganjar tersebut.

    Analisis 1: inklusi keuangan tinggi, literasinya rendah
    Berdasarkan hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%.

    Meskipun naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03%, angka ini tergolong rendah. Sementara, tingkat inklusi keuangan sudah mencapai 85,10% pada 2022, naik dari 76,19% pada 2019.

    Indeks literasi keuangan terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku seputar keuangan. Sedangkan, indeks inklusi keuangan berpaku pada akses masyarakat terhadap produk keuangan yang ada.

    Sementara, Data Statistik Fintech OJK menunjukkan bahwa transaksi tahunan bisnis pinjol naik menjadi Rp50,3 triliun per November 2022, atau meningkat sebesar 72,7% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

    Baca: Klinik investasi

    Meski demikian, tingkat wanprestasi (gagal bayar) secara agregat pada kurun tersebut tercatat menurun menjadi 2,83%, walaupun terdapat 23 perusahaan yang berada di atas ambang 5%.

    Di sisi lain, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa total transaksi judi online di Indonesia pada 2017 – 2022 diperkirakan mencapai Rp190 triliun.

    Total 2,76 juta pemain terlibat–2,19 juta di antaranya disinyalir berpenghasilan rendah dengan nilai transaksi di bawah Rp100 Ribu.

    Hasil analisis 1
    Pada dasarnya, pernyataan bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah memang benar. Terlebih lagi, tingkat literasi tersebut tidak sebanding dengan tingkat partisipasi masyarakat pada layanan keuangan seperti pinjol.

    Pada waktu yang bersamaan, terdapat pertumbuhan pesat dari permainan judi online di Indonesia.

    Rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor kerentanan terhadap perilaku keuangan yang tidak bertanggung jawab.

    Baca: Biaya kuliah tinggi apakah pinjol memberi solusi?

    Namun, ada banyak faktor yang juga menentukan pemakaian pinjol dan judi online. Kedua permasalahan tersebut tidak dapat dipecahkan hanya dengan pendidikan literasi keuangan.

    Analisis 2: ada tekanan sosial
    SNLIK OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa literasi keuangan meningkat pesat selama 10 tahun terakhir, dari 21,8% pada 2013 menjadi 49,68% pada tahun 2022.

    Sementara, inklusi keuangan meningkat dari 59,4% menjadi 85,10% selama periode yang sama.

    Hasil riset dan ekonometri Asian Development Bank tahun 2020 menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan penting dalam literasi keuangan, dan pada gilirannya memengaruhi kemiskinan.

    Dalam mengejar literasi keuangan, terdapat empat hambatan yaitu bervariasinya pendidikan yang ada, keinginan untuk mempelajari finansial, paradigma legalitas produk keuangan, dan infrastruktur yang tidak merata.

    Sementara itu, menurut OJK, terdapat 101 pinjol terdaftar. Modul literasi keuangan juga telah tersedia.

    Baca: Jangan pernah mencoba judi online atau merasakan akibat ini 

    Dari sisi konsumsi, pengeluaran juga terpengaruh tekanan sosial masyarakat. Survei dari UOB Indonesia menunjukkan pengeluaran generasi milenial berpusat pada makanan, kecantikan, perjalanan, dan aktivitas digital.

    Sementara, data lain menunjukkan laki-laki urban memiliki pengeluaran yang lebih besar, tergantung jumlah anggota keluarganya.

    Hasil analisis 2:
    Pernyataan Ganjar tentang literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah patut untuk dicermati. Sebab, pada 2022, 1 dari 2 orang Indonesia sudah memiliki pengetahuan tentang produk keuangan.

    Fenomena pinjol dan judi online bukan sekadar masalah literasi tetapi juga konsumsi yang berlebih. Keengganan untuk mempelajari produk keuangan serta ketidaktahuan apakah produk keuangan legal atau tidak juga patut untuk dilihat.

    Tekanan sosial memengaruhi bagaimana orang mengkonsumsi produk finansial yang ada. Karakteristik jumlah keluarga–apakah dia single atau sudah menikah–juga memberi dampak.

    Yang terpenting adalah pengetahuan soal manajemen keuangan agar masyarakat tidak melakukan pengeluaran berlebih.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Satgas PASTI Bekukan Lebih 9000 Entitas Keuangan Ilegal dalam 7 Tahun Terakhir

    Satgas PASTI Bekukan Lebih 9000 Entitas Keuangan Ilegal dalam 7 Tahun Terakhir

    7cloud.asia – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal dalam tujuh tahun terakhir atau sejak 2017 sampai dengan 31 Maret 2024.

    “Satgas telah menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari 1.235 entitas investasi ilegal, 7.576 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal,” kata Sekretaris Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangan persnya di Makassar, Kamis (18/4/2024).

    Menyikapi maraknya penipuan berkedok lembaga jasa keuangan, Satgas PASTI mengingatkan agar masyarakat selalu berhati-hati dan waspada.

    Satgas PASTI meminta masyarakat tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi.

    Baca: Dampak menurunnya nilai rupiah pada ekonomi nasional

    Satgas PASTI menegaskan, pinjaman online ilegal ini berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

    Dari hasil penyisiran pinjol ilegal khusus periode Februari hingga Maret 2024, lanjut Hudiyanto, Satgas PASTI menemukan 585 pinjol ilegal dan penawaran pinjaman pribado (pinpri).

    Angka ini terdiri dari 537 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah website dan aplikasi dan 48 konten penawaran pinpri.

    Termasuk ditemukan 17 entitas yang melakukan penawaran investasi/kegiatan keuangan ilegal, yang berpotensi merugikan masyarakat, dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

    Dari 17 entitas yang melakukan penawaran investasi/kegiatan keuangan ilegal, satu entitas diantaranya melakukan penipuan dengan modus penawaran kerja paruh waktu dengan sistem deposit serta 13 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin.

    Baca: Pemerintah diminta pastikan pasokan energi aman

    Selain itu, Dua entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin; dan Satu entitas melakukan kegiatan perdagangan, dengan sistem multi-level marketing tanpa izin.

    Berkaitan dengan sejumlah temuan tersebut, setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran aplikasi dan informasi terkait, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Pada periode bulan Januari sampai dengan Februari 2024, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran terhadap 195 nomor kontak pihak penagih (debt collector), dari pinjaman online ilegal yang dilaporkan melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain,” jelasnya.

    Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan, dengan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal, yang masih meresahkan masyarakat.

  • Survei Lets Invest Girls: Mayoritas Remaja Putri di 4 Kota di Indonesia Tak Paham Literasi Keuangan

    Survei Lets Invest Girls: Mayoritas Remaja Putri di 4 Kota di Indonesia Tak Paham Literasi Keuangan

    7cloud.asia – Riset yang dilakukan oleh Let’s Invest Girls menemukan 91 persen remaja putri berusia 15-18 tahun belum pernah mendapatkan sesi literasi keuangan.

    Riset tersebut dilakukan Let’s Invest Girls terhadap 150 remaja putri dari 26 SMA/SMK di empat kota, yakni Bogor, Jakarta, Medan, dan Sidoarjo.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, inisiator LIG Elvera N. Makki mengatakan survei ini diadakan dalam rentang waktu enam bulan sejak November 2023 hingga April 2024.

    Survei Let’s Invest Girls ini juga mengindikasikan bahwa hanya 23 persen dari remaja yang disurvei memahami cara mengelola keuangan.

    Baca:Klinik-investasi-gak-ada-uang-ya-gak-cuan

    Sementara itu hampir 80 persen siswi telah mendapatkan uang bulanan dari orang tua dengan rata-rata jumlah Rp100 ribu hingga Rp800 ribu.

    “Akibatnya, sebagian besar dari mereka kesulitan menabung, sangat kurang memahami pentingnya investasi, dan belum sepenuhnya memahami perbedaan keinginan dan kebutuhan, serta arti penting menentukan tujuan finansial,” ujar dia.

    Menimbang kondisi itu, LIG melaksanakan kegiatan literasi keuangan yang ditargetkan mencapai 500 remaja putri di berbagai wilayah Indonesia pada tahun ini.

    Dalam kegiatan literasi keuangan ini LIG akan membahas konsep dasar tentang uang, menggali bagaimana investasi dapat melindungi keuangan dari inflasi.

    Baca:Benarkah-masyarakat-terjebak-pinjol-dan-judi-online-karena-tak-paham-literasi-keuangan

    Peserta juga diajak untuk belajar membedakan keinginan dan kebutuhan, membantu mencapai tujuan keuangan dengan lebih efisien, serta bagaimana cara perempuan mengontrol masa depan finansial mereka.

    Elvera meyakini jika program literasi keuangan dapat mencapai lebih banyak remaja perempuan di Indonesia, dapat menciptakan dampak positif yang besar bagi perekonomian.

    Pasalnya, perempuan memiliki peran penting dalam membuat keputusan finansial yang berpengaruh tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga mereka dan generasi mendatang.

    Sehinggadengan literasi keuangan pada remaja putri akan punya multplier effect yang lebih besar,

    Baca:Indonesia-segera-terapkan-kebijakan-golden-visa-ini-dampaknya-bagi-dunia-kerja

     

    Hasil riset Let’s Invest Girls itu sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan pada 2022.

    Survei OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah mencapai 85,1 persen.

     

  • Langsung Bersinggungan dengan Pelayanan Masyarakat, Kantor Perwakilan LPS Ternyata Baru Punya 5 Kantor Cabang


    7cloud.asia – Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menyambut baik pembukaan kantor perwakilan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di kota Medan, Surabaya, dan Makassar.

    Pembukaan kantor perwakilan LPS ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

    Ia pun berharap kantor perwakilan ini dapat sigap menerima aduan masyarakat.

    “Tentu kami menyambut baik pembukaan kantor perwakilan di beberapa titik. Kami berharap tahun depan harus ada pengembangan ke kota-kota besar lainnya,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Dewan Komisioner LPS di komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    Saat ini, jumlah kantor perwakilan yang dimiliki oleh LPS jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya.

    Baca: OJK atur bunga maksimal pinjaman online

    Tercatat baru ada 5 kantor perwakilan LPS, yakni di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar dan di Ibu Kota Negara (IKN).

    Sementara anggota KKSK lainnya seperti Bank Indonesia telah memiliki sebanyak 46 kantor perwakilan dan OJK sebanyak 35 kantor regional.

    “Jadi kalau dibandingkan dengan kedua institusi tersebut tentu LPS yang paling sedikit. Jadi kita sangat berharap kehadiran kantor perwakilan LPS nanti bisa diperbanyak di daerah-daerah yang strategis,” tuturnya.

    Keberadaan kantor LPS ini sangat penting, karena langsung bersinggungan dengan pelayanan pengaduan masyarakat.

    Baca: Tunggakan paylater pengaruhi skor kredit

    Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga berharap dengan kehadiran kantor perwakilan LPS di beberapa daerah tersebut, sigap menerima aduan dari masyarakat.

    Sehingga, tidak ada lagi aduan mengenai sulitnya proses pengaduan yang dilakukan masyarakat kepada kantor perwakilan anggota KSSK.

    “Jangan sampai justru nanti ada berita-berita seperti yang pernah disampaikan soal kantor perwakilan lain dari anggota KSSK di mana ketika datang ke kantor perwakilan justru proses pengaduannya dipersulit dan tidak dilayani dengan baik,“ujarnya.

    Dia melanjutkan, jangan sampai ada nanti cerita laporan yang disampaikan ke kantor perwakilan justru dilempar ke kantor pusat.

    Baca: Alasan perusahaan tolak pelamar yang punya utang

    Sehingga tidak ada solusi dan jadi justru tidak ada manfaatnya kehadiran kantor perwakilan LPS tersebut.

    Selain itu, kantor perwakilan LPS di berbagai daerah juga diharapkan untuk dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat, terutama mengenai Bank Digital.

    Di setiap rapat dengan LPS, Puteri selalu menyampaikan soal bank digital yang suku bunganya memang di atas suku bunga penjaminannya LPS.

    Banyak masyarakat yang tergiur dengan iming-iming ini karena belum mengetahui kalau pinjaman mereka itu tidak dicover LPS.

    ”Makanya kita sangat berharap hal seperti itu bisa disampaikan di kantor perwakilan juga,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VII itu.

  • Aturan Baru Menkeu Soal Larangan Buka Rekening bagi Nasabah yang Tolak Identifikasi Keuangan

    Aturan Baru Menkeu Soal Larangan Buka Rekening bagi Nasabah yang Tolak Identifikasi Keuangan

    7cloud.asia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru soal larangan bagi orang pribadi/entitas yang tak bersedia memberikan informasi untuk identifikasi rekening keuangan untuk membuka rekening baru.

    Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

    Ketentuan baru itu diterbitkan dengan mempertimbangkan PMK Nomor 70 Tahun 2017 belum mengatur ketentuan anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common reporting standard), sehingga perlu dilakukan perubahan.

    Salah satu perubahan yang diatur lewat Pasal 10A PMK 47 Tahun 2024 ialah, lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan membuka rekening keuangan baru bagi orang pribadi atau entitas, pemilik keuangan rekening lama yang menolak untuk memenuhi ketentuan pelaporan identifikasi rekening keuangan.

    Aturan ini juga melarang transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik keuangan rekening lama yang menolak untuk memenuhi ketentuan pelaporan identifikasi rekening keuangan.

    Sebagai informasi, di Pasal 9 PMK Nomor 70 Tahun 2017 disebutkan, lembaga keuangan pelapor wajib melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan yang dimiliki oleh orang pribadi atau entitas yang domisilinya merupakan yurisdiksi asing.

    Apabila orang pribadi atau entitas tidak bersedia melakukan pelaporan tersebut, maka lembaga keuangan tidak boleh memproses transaksi rekening keuangan lama sejak yang bersangkutan menolak untuk mematuhi etentuan prosedur identifikas.

    Adapun transaksi yang dimaksud meliputi setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan.

    Kemudian untuk nasabah pasar modal, dilarang untuk melakukan transaksi beli atau pengalihan, serta penutupan polis baru dan kegiatan transaksi lainnya bagi pemegang rekening keuangan lama pada lembaga keuangan pelapor yang merupakan lembaga jasa keuangan lainnya.

    Ketentuan mengenai identifikasi rekening orang pribadi dan entitas bertujuan untuk mencegah skema penghindaran kewajiban pajak.

    Oleh karenanya di Pasal 30A PMK Nomor 47 Tahun 2024 disebutkan, setiap orang termasuk lembaga jasa keuangan hingga pihak lain dilarang melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban pajak.

    Kewajiban pajak ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

  • Meredam Perilaku Konsumtif Anak Sejak Dini: Tip untuk Orangtua Muda

    Meredam Perilaku Konsumtif Anak Sejak Dini: Tip untuk Orangtua Muda

    7cloud.asia – Bagi para Zilenial, kelompok usia yang berada di perbatasan milenial dan Gen Z, tren berbelanja 10-15 tahun lalu tidak semudah sekarang. Misalnya, kita harus pergi ke mall untuk membeli baju lebaran, atau pun pergi ke restoran untuk makan enak.

    Kita juga harus memiliki uang di dompet, atau setidaknya memiliki kartu ATM. Kebanyakan pembelian barang harus cash alias tunai. Sedikit sekali dari kita yang mempunyai kartu kredit.

    Situasi jauh berbeda dan makin mudah saat ini ketika para Zilenial dewasa—sebagian di antaranya mungkin sudah memiliki anak. Akses terhadap produk dan layanan finansial lebih mudah dan cepat. Belanja melalui kanal e-commerce misalnya, cukup dari ponsel saja, lalu barang sudah bisa diantar ke rumah kita.

    Namun, kemudahan ini menyimpan paradoks. Di sisi lain, ia membuka celah kecenderungan pola konsumsi impulsif dan perilaku keuangan yang merugikan seperti judi online.

    Di sini, peran orang tua menjadi penting untuk menangkal konsekuensi negatif dari perkembangan teknologi, dengan menggunakan teknologi itu sendiri

    Melawan efek negatif teknologi
    Hampir separuh penduduk Indonesia masih belum piawai merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi keuangan pribadi maupun keluarga mereka.

    Padahal, di tengah masifnya digitalisasi, kemampuan ini menjadi semakin penting. Bukan cuma untuk kita, tetapi untuk anak-anak yang sudah terbiasa dengan smartphone.

    Peran keluarga dengan literasi keuangan memadai sangat krusial di tengah tren belanja masyarakat yang tidak sehat.

    Baca: Tidak Membeli Barang berarti turut menjaga lingkungan

    Teknologi bisa menjadi senjata untuk menanggulangi dampak buruk teknologi. Orang tua—tanpa perlu bersekolah tinggi—bisa memberikan edukasi keuangan kepada anak, misalnya melalui aplikasi pencatatan keuangan, perencana anggaran, kalkulator investasi, hingga dompet digital syariah yang berseliweran di internet.

    Selain itu, platform digital juga membuka akses luas terhadap informasi dan edukasi finansial. Pilihan edukasi bisa diakses melalui kanal YouTube, podcast keuangan, hingga kelas daring bersertifikat yang diselenggarakan oleh institusi terpercaya seperti Ototitas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), atau lembaga perguruan tinggi.

    Pekerjaan rumah orang tua adalah melakukan verifikasi mandiri terhadap akun pilihan anak. Oleh karena itu, orang tua perlu lebih kritis terhadap teknologi: memilah informasi, mengevaluasi tawaran finansial daring, dan menjaga privasi data pribadi.

    Sebab, di tengah banyaknya aplikasi dan layanan digital, tidak sedikit pula yang menyasar pengguna rentan dengan skema pinjaman ilegal, phishing, dan penipuan investasi.

    Menjadi keluarga cerdas finansial di era digital bukan berarti menolak perkembangan zaman. Sebaliknya, itu adalah tentang bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa kehilangan kendali dengan mengedepankan kesadaran, bukan keinginan.

    Dan orang tualah yang bisa menjadikan rumah sebagai pusat pendidikan finansial agar generasi penerusnya bisa lebih tangguh secara ekonomi dan bijak secara digital.

    Keahlian mengatur uang berasal dari rumah
    Dalam konteks keluarga, literasi keuangan menjadi benteng pertama dalam menghadapi tekanan gaya hidup digital.

    Perencanaan keuangan yang matang—mulai dari penyusunan anggaran bulanan, pencatatan pengeluaran, hingga pembagian alokasi antara kebutuhan, tabungan, dan hiburan akan menghindari dari sikap boros.

    Diskusi keuangan keluarga yang terbuka bahkan terbukti dapat memperkuat relasi emosional dan mengurangi stres. Perilaku keuangan orang tua inilah yang akan diturunkan kepada anak-anaknya.

    Baca: Menguak kebohongan di balik konsumerisme

    Dalam urusan keuangan, orangtua tetap menjadi panutan anak-anaknya. Jika orangtua mencontohkan hidup hemat, berdiskusi terbuka tentang keuangan, dan merencanakan masa depan, anak-anak akan cenderung mengadopsi perilaku serupa.

    Benteng pertahanan perilaku keuangan negatif juga akan makin kuat jika dikombinasikan dengan nilai luhur agama.

    Nilai-nilai kultural dan spiritual seperti prinsip syariah mengajarkan untuk hidup secukupnya, menghindari riba dan utang konsumtif, serta semangat saling berbagi kepada sesama. Saya meyakini agama lainpun melarang umatnya untuk berfoya-foya.

    Penelitian dari University of Cambridge mengungkapkan bahwa kebiasaan keuangan anak mulai terbentuk sejak usia tujuh tahun. Ini mengindikasikan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk literasi keuangan generasi masa depan.

    Sayangnya, pendekatan ini masih kurang mendapat perhatian dalam praktik pendidikan di rumah tangga Indonesia. Mau tidak mau, orangtua harus memiliki kesadaran dini untuk menjaga perilaku keuangannya.

    Karena itu, selain memfokuskan pada pendidikan formal anak semata, keluarga perlu mulai membiasakan anak dengan pemahaman nilai uang, menabung, dan membuat prioritas pengeluaran.

    Praktik sederhana seperti memberi uang jajan harian dan mendorong anak mencatat pengeluaran bisa menjadi langkah awal dalam membentuk karakter finansial yang sehat.

    Baca: Dampak konsumerisme terhadap lingkungan

    Godaan akan kian besar seiring waktu
    Berbagai studi menunjukkan bahwa paparan iklan yang dipersonalisasi di media sosial dapat mengaburkan batas antara kebutuhan dan keinginan.

    Dalam psikologi perilaku konsumen, ini dikenal sebagai perceived need—keinginan yang dipersepsi sebagai kebutuhan karena intensitas paparan dan pengemasan pesan yang manipulatif.

    Fenomena flash sale, notifikasi diskon, dan metode belanja paylater, rentan mengerek anak pada konsumsi instan. Menurut survei Populix tahun 2022, sebanyak 86 persen konsumen digital di Indonesia pernah melakukan pembelian impulsif, dengan promosi dan diskon menjadi pemicu utama perilaku tersebut.

    Tidak jarang, keputusan tersebut menimbulkan penyesalan dan beban finansial di kemudian hari.

    Ditambah lagi, godaan dari pinjaman online yang mengintai mulai memanfaatkan fasilitas pinjaman online dan kredit tanpa agunan yang menyasar masyarakat minim literasi tanpa pemahaman yang memadai tentang bunga, denda, dan konsekuensi hukum.

    Akumulasi utang ini bisa berujung pada ketidakstabilan ekonomi rumah tangga, bahkan konflik dalam keluarga.

    Jika berkaca pada kondisi 20 tahun lalu, apa yang kita rasakan sekarang mungkin tak terbayangkan bagi mayoritas orang. Satu hal yang pasti: teknologi pasti akan terus berkembang dan memengaruhi hidup manusia, termasuk anak-anak kita.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Rusydi Umar ST., M.T., Ph.D sebagai dosen, Universitas Ahmad Dahlan

  • Riset: Mentraktir Kawan Ternyata Membawa Kebahagiaan

    Riset: Mentraktir Kawan Ternyata Membawa Kebahagiaan

    7cloud.asia – Dalam momen-momen atau acara bersama sering muncul pertanyaan tentang siapa yang harus menalangi lebih dahulu. Misal ketika janjian nonton bioskop, teater, atau pergi ke taman bermain.

    Proses ini kerap jadi momen unik tersendiri sebelum kesenangan benar-benar dimulai. Mengatur persoalan pembayaran (split bill) dengan orang lain—baik rekan kerja, teman dekat, atau kenalan baru—bisa jadi rumit dan mengganggu dinamika sosial dan pribadi.

    Riset terbaru kami, yang diterbitkan dalam jurnal Psychology and Marketing, menunjukkan bahwa cara Anda membagi biaya di muka dapat memberikan beberapa dampak mengejutkan.

    Dalam beberapa kasus, meskipun rekening bank Anda terkuras, menanggung seluruh biaya untuk diri sendiri dan orang lain justru dapat membuatmu lebih bahagia.

    Namun, tentu hal ini tidak mutlak terjadi. Sebab, ada perbedaan norma dan ekspektasi dari masing-masing individu dalam setiap hubungan.

    Dorongan ekonomi untuk pengalaman
    Secara psikologi, dalam kondisi keuangan yang sedang sulit, orang lebih suka menghabiskan uang mereka untuk barang-barang daripada pengalaman.

    Hal tersebut merupakan dinamika hidup yang umum. Namun, ada bukti yang menunjukkan bahwa sebagian orang justru memprioritaskan pengalaman.

    Pengalaman di sini bermakna bukan sekadar layanan, melainkan tentang menciptakan peristiwa yang berkesan. Dibandingkan barang-barang, pengalaman secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan kebahagiaan.

    Baca: Prototipe tas Hermès Birkin laku Rp163 miliar

    Sebagian besar manfaat yang kita peroleh dari pengalaman tersebut bergantung pada fakta bahwa kita membagikannya ke orang lain.

    Menginvestasikan uang untuk pengalaman memungkinkan kita menghabiskan waktu bersama orang lain dan terhubung dengan mereka melalui cara yang seringkali tidak dapat ditandingi oleh pembelian “barang”.

    Faktor dorongan seperti dengan siapa kita pergi bersama, kualitas percakapan yang dihasilkan oleh suatu pengalaman, atau kejelasan yang kita miliki tentang minat orang lain dapat memengaruhi kebahagiaan sama besarnya dengan isi pengalaman itu sendiri.

    Dalam pengalaman bersama, ketika mengeluarkan uang tidak dapat dihindari, bagaimana “siapa yang membayar” berpengaruh terhadap kebahagiaan mereka?

    Inilah pertanyaan yang kami ajukan dalam penelitian terbaru yang kami tulis bersama Belinda Barton dan Natalina Zlatevska.

    Uji penelitian di bioskop
    Kami melakukan tiga eksperimen pada 2.640 orang dengan menyajikan skenario umum kepada mereka: mereka akan pergi ke bioskop bersama sahabat atau kenalan biasa.

    Kami menginfokan kepada separuh peserta bahwa mereka akan membagi biaya (yaitu, hanya membayar tiket masuk mereka sendiri). Separuh lainnya diberitahu bahwa mereka akan menanggung seluruh biaya untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Kami kemudian menanyakan seberapa besar kepuasan mereka dengan pembelian ini.

    Dalam ketiga studi, ketika peserta bersama sahabat, mereka melaporkan bahwa mereka akan lebih senang membayar penuh daripada membagi biayanya. Sebaliknya—ketika peserta bersama kenalan—kami menemukan bahwa pembagian biaya tidak memengaruhi kebahagiaan.

    Baca: Hindari pertanyaan ini saat berkumpul dengan teman dan keluarga

    Efek teman dekat
    Jika bersama teman, kita kerap memiliki seperangkat norma dan ekspektasi terkait timbal balik. Ini tidak didapat ketika bersama kenalan biasa dan orang asing.

    Interaksi dengan teman dekat biasanya mengikuti “norma komunal”. Di sinilah kesadaran untuk saling membantu berdasarkan kepedulian dan kebutuhan muncul tanpa mengharapkan imbalan.

    Di sisi lain, interaksi dengan orang asing dan kenalan yang kurang dekat cenderung mengikuti “norma pertukaran”, yang mengutamakan keseimbangan dan pembayaran langsung.

    Sejalan dengan ini, kami menemukan bahwa ketika peserta penelitian bersama sahabat mereka, ekspektasi mereka akan pembayaran lebih rendah dibandingkan jika sedang bersama orang-orang yang kurang akrab.

    Peserta yang memiliki dorongan terpaksa membayar akibat dibebani norma pertukaran dalam melakukan pembayaran cenderung merasa kurang bahagia.

    Kemungkinan lain
    Kami juga menguji hipotesis lain. Apakah perihal siapa yang membayar akan memengaruhi dinamika kebersamaan seperti percakapan? Atau justru memicu kecanggungan.

    Kami juga memeriksa apakah pembayaran terasa seperti investasi dalam hubungan, atau apakah itu membuat orang lain meningkatkan penilaiannya terhadap kita.

    Baca: Kiat menjawab pertanyaan “Kapan Nikah?

    Hasil temuan kami, tidak satu pun dari hal-hal ini benar-benar signifikan berpengaruh terhadap siapa yang membayar dan seberapa dekat kedua orang tersebut.

    Pun, temuan juga tak menjelaskan mengapa membayar untuk teman dekat terasa lebih mendatangkan kebahagiaan.

    Sebaliknya, norma-norma seputar timbal balik dalam berbagai jenis hubungan dapat membuat pembayaran terasa lebih transaksional daripada gestur kebaikan. Hal ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi seberapa bahagia perasaan kita.

    Perlukah kita sisihkan tabungan untuk mentraktir teman?
    Penelitian kami memang menunjukkan bahwa membayar untuk orang lain dapat membuatmu lebih bahagia. Tetapi kami tidak menyarankan Anda secara khusus menganggarkan tabungan untuk tujuan ini.

    Kami membatasi eksperimen kami pada aktivitas yang cukup terjangkau yakni nonton bioskop. Jadi, kecil kemungkinan membayar perjalanan teman Anda ke luar negeri pada tahun 2026 akan memberimu kebahagiaan sejati.

    Selain itu, jika teman Anda sedang berutang, Anda mungkin berharap mereka akan melunasinya lebih dahulu. Mentraktirnya bersenang-senang justru dapat mengurangi kebahagiaanmu.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Aimee E. Smith (Postdoctoral Research Fellow in the Net Zero Observatory, The University of Queensland)

  • Kajian MENA dan GEFI Mengkaji Ulang Investasi Syariah di Sektor Tambang Batu Bara

    Kajian MENA dan GEFI Mengkaji Ulang Investasi Syariah di Sektor Tambang Batu Bara

    7cloud.asia – Greenpeace Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), melalui aliansi Ummah for Earth dan bekerja sama dengan Global Ethical Finance Initiative (GEFI) Kamis (30/10/2025) merilis ringkasan eksekutif dari laporan terbaru berjudul “Reassessing Coal in Islamic Finance: Ethical Imperatives for Divestment and Sustainability.”

    Peluncuran Laporan dilakukan dalam acara GEFI’s inagural Ethical Finance GCC Summit yang digelar GEFI bersama Dubai International Financial Centre (DIFC).

    Ringkasan laporan ini menjadi bagian dari diskusi bertema “Unlocking Islamic Sustainable Finance” yang membahas perlunya peninjauan ulang metodologi penyaringan saham dalam keuangan syariah.

    Dilansir di laman resmi Greenpeace, laporan ini menyoroti faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan para scholars, regulator, dan pelaku industri dalam menilai kembali posisi batu bara di sektor keuangan Islam.

    Versi lengkap laporan, beserta data dan metodologi pendukung, akan dipublikasikan pada KTT Iklim atau COP 30 di Belem, Brasil, bulan depan.

    Inisiatif Keuangan Etis Global (Global Ethical Finance Initiative/GEFI) menyatakan, peluncuran ringkasan eksekutif ini menegaskan pentingnya menyelaraskan keuangan Islam dengan bukti ilmiah terbaru dan tuntutan keberlanjutan global.

    Kolaborasi antara scholars, regulator, dan investor kini menjadi semakin mendesak, karena metodologi penyaringan investasi harus berkembang seiring munculnya data baru tentang dampak kesehatan dan perubahan iklim.

    Polusi udara, yang sebagian besar disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, menyebabkan sekitar 6,7 juta kematian dini setiap tahun, menunjukkan urgensi etis untuk segera bertransisi.

    ”Berlandaskan prinsip maqāṣid al-sharīʿah (tujuan hukum Islam), upaya ini menyerukan kepemimpinan kolektif agar aliran modal benar-benar melindungi kehidupan, kekayaan, dan lingkungan, demi masa depan yang adil dan berkelanjutan.” demikian pernyataan tersebut.

    Makalah ini dan ringkasan eksekutifnya menelaah kasus investasi batu bara dalam keuangan Islam, dengan mengacu pada preseden industri tembakau. Investasi pada tembakau sebelumnya telah dilarang karena terbukti membahayakan kesehatan manusia.

    Kini, laporan ini mempertanyakan: Pelarangan investasi pada tembakau menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berkembang seiring dengan munculnya bukti mengenai dampak negatifnya.

    Maka pertanyaannya: apakah keuangan Islam masih pantas mengizinkan investasi pada batu bara, ketika bukti kerusakan terhadap kesehatan dan lingkungan sudah begitu jelas, sementara alternatif yang lebih bersih dan berkelanjutan kini semakin tersedia?

    Direktur Eksekutif Greenpeace MENA, Ghiwa Nakat, menyampaikan bahwa keuangan Islam harus mengalami perubahan paradigma: kerusakan lingkungan bukan sekadar isu hijau—melainkan persoalan inti dalam syariah.

    Investasi pada batubara mengguncang perekonomian, membahayakan generasi mendatang, dan bukan hanya risiko ESG semata. Investasi tersebut melanggar maqāṣid al-sharīʿah dan tidak dapat dianggap halal.

    ”Batubara harus dikecualikan, dan modal dialihkan ke solusi yang baik dan berkelanjutan yang mendukung tujuan syariah,” ujarnya.

    Dia menambahkan, upaya ini memerlukan tindakan nyata: mengakui batu bara sebagai investasi yang tidak diperbolehkan, memperbarui kriteria penyaringan agar mencerminkan prinsip Tayyib, serta menerbitkan sukuk transisi untuk membantu industri besar penghasil emisi melakukan dekarbonisasi.

    Dia juga memastikan keuangan Islam juga memastikan pelatihan ulang bagi pekerja, dukungan masyarakat, dan akses terhadap energi bersih.

  • Beban Pembayaran Bunga dan Pokok Utang Masih Tinggi, Banggar DPR Minta Pemerintah Lebih Cermat Atur Keuangan Negara

    Beban Pembayaran Bunga dan Pokok Utang Masih Tinggi, Banggar DPR Minta Pemerintah Lebih Cermat Atur Keuangan Negara

    7cloud.asia – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengingatkan, bahwa pada tahun 2027 pemerintah masih akan menghadapi beban pembayaran bunga dan pokok utang yang jatuh tempo dalam jumlah besar.

    Di saat yang sama, pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan pembiayaan baru yang menuntut pengelolaan fiskal secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi.

    Said menekankan pentingnya dukungan fiskal yang berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan delapan Program Prioritas Nasional dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dapat berjalan optimal.

    “Pada tahun 2027 kita masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang yang besar. Pada saat yang sama kita dihadapkan pada tuntutan untuk menggali pembiayaan utang,” ujar Said dalam Raker Banggar DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

    Menurut politisi PDI Perjuangan itu, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal di tengah berbagai tantangan ekonomi.

    Baca: Risiko Jangka Panjang Terkait Wacana Defisit di Atas 3 Persen

    Lebih lanjut, Said menyoroti proyeksi yield Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2027 yang diperkirakan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.

    Menurutnya, kondisi tersebut menghadirkan dilema bagi pemerintah maupun investor karena di satu sisi dapat meningkatkan daya tarik investasi, namun di sisi lain berpotensi menambah beban pembayaran bunga negara.

    Karena itu, ia meminta pemerintah memperhitungkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi persepsi investor, mulai dari outlook lembaga pemeringkat, volatilitas nilai tukar, kondisi fiskal, hingga kepastian regulasi.

    Menurutnya, pengelolaan faktor-faktor tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

    “Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sebab tax buoyancy tiga tahun terakhir ini menurun,” tegasnya.

    Baca: Peringatan Tiga Lembaga Rating Jadi Tekanan Agar APBN Dikelola dengan Sangat Hati-hati

    Said menjelaskan, KEM-PPKF 2027 menawarkan delapan Program Prioritas Nasional yang mencakup kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi.

    Juga pembangunan infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

    Menurutnya, seluruh program tersebut merupakan tahapan berkelanjutan dari agenda pembangunan jangka menengah dan panjang nasional.

    “Kedelapan program merupakan tahapan berkelanjutan dari pembangunan jangka menengah dan panjang kita,” pungkas Said.