7cloud.asia – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengingatkan, bahwa pada tahun 2027 pemerintah masih akan menghadapi beban pembayaran bunga dan pokok utang yang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Di saat yang sama, pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan pembiayaan baru yang menuntut pengelolaan fiskal secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi.
Said menekankan pentingnya dukungan fiskal yang berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan delapan Program Prioritas Nasional dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dapat berjalan optimal.
“Pada tahun 2027 kita masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang yang besar. Pada saat yang sama kita dihadapkan pada tuntutan untuk menggali pembiayaan utang,” ujar Said dalam Raker Banggar DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Baca: Risiko Jangka Panjang Terkait Wacana Defisit di Atas 3 Persen
Lebih lanjut, Said menyoroti proyeksi yield Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2027 yang diperkirakan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menghadirkan dilema bagi pemerintah maupun investor karena di satu sisi dapat meningkatkan daya tarik investasi, namun di sisi lain berpotensi menambah beban pembayaran bunga negara.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperhitungkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi persepsi investor, mulai dari outlook lembaga pemeringkat, volatilitas nilai tukar, kondisi fiskal, hingga kepastian regulasi.
Menurutnya, pengelolaan faktor-faktor tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
“Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sebab tax buoyancy tiga tahun terakhir ini menurun,” tegasnya.
Baca: Peringatan Tiga Lembaga Rating Jadi Tekanan Agar APBN Dikelola dengan Sangat Hati-hati
Said menjelaskan, KEM-PPKF 2027 menawarkan delapan Program Prioritas Nasional yang mencakup kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi.
Juga pembangunan infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Menurutnya, seluruh program tersebut merupakan tahapan berkelanjutan dari agenda pembangunan jangka menengah dan panjang nasional.
“Kedelapan program merupakan tahapan berkelanjutan dari pembangunan jangka menengah dan panjang kita,” pungkas Said.
Leave a Reply